PERDA

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

PERDA Nomor 5 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung. 3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Bandung. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 8. Narkotika … https://jdih.bandung.go.id/home 8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. 9. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Narkotika. 10. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika. 11. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan. 12. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika. 13. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan. 14. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. 15. Badan Narkotika Nasional Kota Bandung yang selanjutnya disebut BNNK Bandung adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional sebagai pelaksana tugas, fungsi dan wewenang BNN di Kota Bandung. 16. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. 17. Rehabilitasi … https://jdih.bandung.go.id/home 17. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Penyalahguna dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika. 18. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar Penyalahguna Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat juga mencegah risiko kekambuhan ketergantungan terhadap penyalahgunaan Narkotika. 19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 20. Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Fasilitasi P4GNPN adalah dukungan Pemerintah Daerah Kota untuk mengurangi atau menekan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika, di Daerah Kota melalui upaya pencegahan, antisipasi dini dan penanganan. 21. Program Aksi Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Daerah Kota yang selanjutnya disebut Program Fasilitasi P4GNPN Daerah Kota adalah dokumen perencanaan sebagai penjabaran lebih lanjut terhadap fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika, di Daerah Kota untuk periode 1 (satu) tahun. 22. Program Aksi Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kecamatan yang selanjutnya disebut Program Fasilitasi P4GNPN Kecamatan adalah dokumen perencanaan sebagai penjabaran lebih lanjut Program Fasilitasi P4GNPN Daerah dan P4GNPN sesuai kebutuhan di Kecamatan untuk periode 1 (satu) tahun. 23. Lomba … https://jdih.bandung.go.id/home 23. Lomba Gerakan Bersih Narkoba adalah program Pemerintah Daerah Kota yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Bandung untuk membentuk, membina, menyeleksi serta MENETAPKAN suatu Kecamatan, Kelurahan, dan satuan pendidikan yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai Kecamatan, Kelurahan dan satuan pendidikan Bersih Narkoba terbaik.

BAB Kesatu

Pengertian

Article 1

Correction

BAB 2

Program Fasilitasi P4GNPN Daerah Kota

Article 8

Correction

Pemerintah Daerah Kota melaksanakan Fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan Program P4GNPN Daerah Kota.

Article 9

Correction

(1) Program Fasilitasi P4GNPN Daerah Kota disusun oleh Tim Terpadu Daerah Kota. (2) Program Fasilitasi P4GNPN Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. gambaran umum mengenai persoalan dan tantangan Fasilitasi P4GNPN di Daerah Kota; b. bentuk dan uraian kegiatan Fasilitasi P4GNPN di Daerah Kota; c. penanggung jawab; d. instansi terkait; e. kriteria keberhasilan; f. kebutuhan biaya; dan g. sumber pendanaan. (3) Tim … https://jdih.bandung.go.id/home (3) Tim Terpadu Daerah Kota dalam menyusun Program Fasilitasi P4GNPN Daerah Kota, untuk mendapatkan masukan dan saran pertimbangan dapat mengundang: a. Camat; b. Lurah; dan c. pihak terkait. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Program Fasilitasi P4GNPN Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Article 10

(1) Program Fasilitasi P4GNPN Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disusun paling lambat 30 hari sebelum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. (2) Pemerintah Daerah Kota mengintegrasikan Program Fasilitasi P4GNPN Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan kebutuhan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah. (3) Pemerintah Daerah Kota dapat mengundang Tim Terpadu untuk dimintai masukan dan pertimbangannya dalam pengintegrasian Program Fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara integrasi Program Fasilitasi P4GNPN Daerah Kota kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Article 11

Camat dalam melaksanakan Fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan Program Fasilitasi P4GNPN Kecamatan. Pasal … https://jdih.bandung.go.id/home

Article 12

(1) Program Fasilitasi P4GNPN Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disusun oleh Tim Terpadu Kecamatan dan Kelurahan. (2) Program Fasilitasi P4GNPN Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. gambaran umum mengenai persoalan dan tantangan Fasilitasi P4GNPN di Kecamatan dan Kelurahan; b. bentuk dan uraian kegiatan Fasilitasi P4GNPN di Kecamatan dan Kelurahan; c. penanggung jawab; d. instansi terkait; e. kriteria keberhasilan; f. kebutuhan biaya; dan g. sumber pendanaan. (3) Tim Terpadu Kecamatan dalam menyusun Program Fasilitasi P4GNPN Kecamatan, untuk mendapatkan masukan dan saran pertimbangan dapat mengundang: a. lembaga kemasyarakatan di Kecamatan; b. tokoh Masyarakat; dan c. pihak terkait. (4) Tim Terpadu Kelurahan Bersih Narkoba dalam menyusun Program Fasilitasi P4GNPN Kelurahan, untuk mendapatkan masukan dan saran pertimbangan dapat mengundang: a. lembaga kemasyarakatan di Kelurahan; b. Bintara Pembina Desa dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; c. tokoh Masyarakat; dan d. pihak terkait. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Program Fasilitasi P4GNPN Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota. Pasal … https://jdih.bandung.go.id/home

Article 13

(1) Program Fasilitasi P4GNPN Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disusun paling lama 14 (empat belas) hari setelah penyusunan Program Fasilitasi P4GNPN Daerah Kota. (2) Tim Terpadu Kecamatan dalam menyusun Program Fasilitasi P4GNPN Kecamatan harus berkoordinasi dengan Tim Terpadu Daerah Kota.

BAB IV

PENCEGAHAN

Article 15

Correction

(1) Pemerintah Daerah Kota bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pencegahan melalui: a. seminar; b. lokakarya; c. workshop; d. kegiatan keagamaan; e. penyuluhan; f. pagelaran, festival seni dan budaya; g. outbond … https://jdih.bandung.go.id/home g. outbond seperti jambore, perkemahan dan napak tilas; h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat dan cipta lagu; i. pemberdayaan masyarakat; j. pelatihan masyarakat; k. karya tulis ilmiah; l. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. keluarga; b. satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya; c. organisasi/lembaga kemasyarakatan; d. Perangkat Daerah, BUMD dan DPRD; e. media massa; f. pelaku usaha; g. pendataan dan pemetaan potensi P4GNPN; dan h. pembangunan sistem informasi P4GNPN.

Article 16

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan: a. sosialisasi kepada orang tua untuk meningkatkan ketahanan keluarga bersih narkoba melalui pemberian pemahaman mengenai: 1. cara pendampingan kepada anak agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. memberikan edukasi dan informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 3. mengetahui … https://jdih.bandung.go.id/home 3. mengetahui dan mengamati potensi atau kondisi dimana anak menunjukkan indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan 4. mengetahui tindakan yang perlu dilakukan dalam hal anak menunjukkan indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. b. penyusunan dan pemberian buku pedoman dan penyiapan sistem informasi yang memuat materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang mudah diakses oleh orang tua; c. pelaksanaan kegiatan pagelaran, festival dan budaya keluarga anti penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan d. perlombaan dan pemberian penghargaan keluarga anti penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Article 17

Pemerintah Daerah Kota bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan melalui keluarga sesuai dengan kebutuhan sepanjang masuk dalam Program Fasilitasi P4GNPN.

Article 18

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan: a. fasilitasi penyusunan peraturan atau tata tertib lingkungan satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya untuk mengantisipasi bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. mendorong satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya untuk mengintegrasikan materi pengenalan dan bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam kurikulum atau mata pelajaran yang relevan pada satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya; c. fasilitasi … https://jdih.bandung.go.id/home c. fasilitasi pembentukan tim/kelompok kerja satuan tugas atau relawan anti penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya; d. mendorong satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, seminar dan kegiatan lainnya yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya secara berkala; e. mendorong satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya untuk menyediakan layanan konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan f. mendorong pengembangan dan pengajaran materi anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan untuk masyarakat umum, pelajar, dan mahasiswa di Daerah Kota.

Article 19

(1) Pemerintah Daerah Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan wajib: a. menyusun peraturan atau tata tertib, mengintegrasikan materi pengenalan dan bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam kurikulum atau mata pelajaran yang relevan pada satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya sesuai kewenangan Daerah Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan mewajibkan peserta didik untuk mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi bagi peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya; dan c. menerima … https://jdih.bandung.go.id/home c. menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi. (2) Satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan c. pengumuman pelanggaran di media massa. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Article 20

(1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan: a. fasilitasi penyusunan peraturan atau tata tertib organisasi/lembaga kemasyarakatan untuk mengantisipasi bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. mendorong organisasi/lembaga kemasyarakatan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, seminar dan kegiatan lainnya yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di organisasi/lembaga kemasyarakatan secara berkala; c. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya; dan d. menyelenggarakan tes urine kepada pimpinan dan anggota organisasi/lembaga kemasyarakatan. (2) Pelaksanaan tes urine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus berkoordinasi dengan BNNK Bandung. Pasal … https://jdih.bandung.go.id/home

Article 21

(1) Organisasi/lembaga kemasyarakatan wajib menyusun peraturan atau tata tertib, melaksanakan sosialisasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan organisasi/lembaganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c. (2) Organisasi/lembaga kemasyarakatan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. teguran lisan; dan b. teguran tertulis. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Article 22

(1) Pimpinan Perangkat Daerah, pimpinan BUMD dan pimpinan DPRD wajib: a. memerintahkan Aparatur Sipil Negara, pegawai kontrak atau yang dipersamakan, pegawai BUMD dan anggota DPRD untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai dan mengarsipkan surat pernyataannya; b. melaksanakan kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau kegiatan sejenis yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya secara berkala; c. memasang … https://jdih.bandung.go.id/home c. memasang papan pengumuman mengenai larangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya secara berkala; dan d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya kepada pihak yang berwenang. (2) Pimpinan Perangkat Daerah, pimpinan BUMD dan pimpinan DPRD yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. teguran lisan; dan b. teguran tertulis. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Article 23

(1) Pencegahan dilaksanakan dengan cara menghimbau media massa di Daerah Kota untuk: a. memuat berita atau sejenisnya yang menginformasikan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan b. melaksanakan atau kampanye mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. (2) Pimpinan dan/atau insan media massa yang melaksanakan himbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala diberikan penghargaan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota. Bagian … https://jdih.bandung.go.id/home

Article 24

Upaya pencegahan melalui pelaku usaha dilaksanakan melalui kegiatan: a. fasilitasi penyusunan peraturan atau tata tertib perusahaan untuk mencegah bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. fasilitasi pembentukan tim atau kelompok kerja satuan tugas atau relawan anti penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di perusahaan atau tempat usahanya; c. mendorong pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, seminar dan kegiatan lainnya yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perusahaan atau tempat usahanya secara berkala; d. mendorong pelaku usaha untuk memasang papan pengumuman mengenai larangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perusahaan atau tempat usahanya; dan e. mendorong pelaku usaha melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perusahaan atau tempat usahanya.

Article 25

(1) Pelaku Usaha wajib: a. menyusun peraturan dan/atau tata tertib perusahaan untuk mencegah bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. membentuk tim atau kelompok kerja satuan tugas atau relawan anti penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di perusahaan atau tempat usahanya; c. melaksanakan … https://jdih.bandung.go.id/home c. melaksanakan kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau kegiatan sejenis yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perusahaan atau tempat usahanya secara berkala; d. memasang papan pengumuman mengenai larangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perusahaan atau tempat usahanya secara berkala; dan e. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya kepada pihak yang berwenang. (2) Pimpinan pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pengumuman pelanggaran di media massa; dan d. pencabutan izin. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Article 26

(1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan upaya pencegahan melalui pendataan dan pemetaan potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g, dilakukan untuk memperoleh data kondisi kerawanan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika pada kawasan/wilayah tertentu. (2) Pendataan … https://jdih.bandung.go.id/home (2) Pendataan dan Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pendataan dan pemetaan dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

Article 27

(1) Data kondisi kerawanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipergunakan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk: a. menyusun program pembangunan kawasan/wilayah tertentu yang rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika melalui pemanfaatan potensi sosial dan ekonomi di wilayah tersebut dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat di sekitar kawasan/wilayah; dan b. bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kota untuk memberikan fasilitasi pendirian badan usaha/badan hukum tertentu sebagai wadah bagi residen rehabilitasi BNNK Bandung pada kawasan/wilayah tertentu yang rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. (2) Pemerintah Daerah Kota dapat menyusun program atau fasilitasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sesuai kebutuhan dan telah masuk dalam Program P4GNPN Daerah Kota.

Article 28

(1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan upaya pencegahan melalui pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi mengenai berbagai aspek terkait penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. (2) Sistem … https://jdih.bandung.go.id/home (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa aplikasi berbasis website dan/atau aplikasi lainnya. (3) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membangun sistem informasi bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan persandian.

BAB Ketiga

Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan Lainnya

Article 18

Correction

Article 19

BAB Ketujuh

Pencegahan Melalui Pelaku Usaha

Article 24

Correction

Article 25

BAB V

ANTISIPASI DINI

Article 29

Correction

Antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan melalui: a. kegiatan tes urine; b. penyelenggaraan Lomba Gerakan masyarakat bersih Narkoba; c. pelibatan satuan tugas relawan anti narkotika; dan d. optimalisasi pengawasan di lingkungan satuan pendidikan, pemondokan, hotel dan tempat hiburan.

Article 30

Correction

(1) Pemerintah Daerah Kota dan Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan kegiatan tes urine untuk antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dapat bekerja sama dengan: a. DPRD; b. Perangkat Daerah; c. BUMD Daerah Kota; d. perusahaan … https://jdih.bandung.go.id/home d. perusahaan, pemondokan, hotel, dan tempat hiburan di Daerah Kota; e. satuan pendidikan/lembaga pendidikan di Daerah Kota; dan f. organisasi/lembaga kemasyarakatan di Daerah Kota. (2) Setiap pimpinan instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f wajib melaksanakan tes urine paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada: a. pimpinan dan anggota DPRD; b. pimpinan, dan pegawai kontrak pada Perangkat Daerah; c. pimpinan dan pegawai atau karyawan pada BUMD; d. pimpinan, pegawai atau Aparatur Sipil Negara karyawan pada perusahaan, pemondokan, hotel, dan tempat hiburan di Daerah Kota; e. pimpinan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik pada satuan pendidikan/lembaga pendidikan di Daerah Kota; dan f. pimpinan dan pengurus organisasi/lembaga kemasyarakatan di Daerah Kota. (3) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan bantuan pendanaan atau bantuan lainnya kepada satuan pendidikan/lembaga pendidikan dan organisasi/lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dalam melaksanakan tes urine. (4) Pemerintah Daerah Kota wajib mempersyaratkan pelaksanaan tes urine sebagai salah satu persyaratan dalam melaksanakan: a. pengangkatan dan seleksi calon pejabat publik atau pimpinan BUMD; atau b. pengangkatan dan/atau seleksi calon pejabat pengawas, administrator dan pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota; c. calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil; dan d. seleksi dan penetapan tenaga kontrak atau pegawai sejenisnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dan BUMD. Pasal … https://jdih.bandung.go.id/home

Article 31

(1) Pimpinan instansi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan tes urine dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. teguran lisan; dan b. teguran tertulis. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Article 32

(1) Kegiatan tes urine untuk tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilaksanakan untuk: a. persyaratan mengikuti dan/atau pengangkatan Aparatur Sipil Negara pada Jabatan Pengawas, Administrator dan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota; b. persyaratan pengangkatan Calon Pejabat Publik atau Pimpinan BUMD; c. persyaratan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil; d. persyaratan tenaga kontrak atau pegawai sejenisnya; dan e. persyaratan pada kegiatan lainnya. (2) Tes urine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BNNK Bandung atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kota. (3) Dalam hal hasil tes urine dinyatakan positif sebagai pemakai narkoba dan Prekursor Narkotika, dinyatakan batal atau tidak dapat diangkat untuk: a. pengangkatan Aparatur Sipil Negara pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; b. pengangkatan Calon Pejabat Publik atau Pimpinan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; c. pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan d. pengangkatan tenaga kontrak atau pegawai sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. Bagian … https://jdih.bandung.go.id/home

Article 33

(1) Pemerintah Daerah Kota dan BNNK Bandung menyelenggarakan Lomba Gerakan Bersih Narkoba setiap tahun. (2) Peserta Lomba Gerakan Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh Kelurahan, Kecamatan dan satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya di Daerah Kota. (3) Lomba Gerakan Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk memilih: a. Kelurahan Bersih Narkoba terbaik; b. Kecamatan Bersih Narkoba terbaik; dan/atau c. Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan lainnya Bersih Narkoba terbaik. (4) Penyelenggaraan Lomba dan Kriteria Kelurahan, Kecamatan dan Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan Lainnya Bersih Narkoba Terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Article 34

(1) Optimalisasi pengawasan di lingkungan satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya, pemondokan, hotel, dan tempat hiburan dilakukan melalui pemantauan dan/atau razia rutin bersama BNNK Bandung dan instansi lainnya ke lingkungan satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya, pemondokan, hotel, dan tempat hiburan. (2) Pengawasan dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. BAB … https://jdih.bandung.go.id/home

BAB Kedua

Kegiatan Tes Urine

Article 30

Correction

Article 31

BAB VI

PENANGANAN

Article 35

Correction

(1) Upaya penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan Pasal 3 ayat (3) huruf c adalah upaya untuk pemulihan pada Penyalahguna melalui tindakan: a. wajib lapor penyalahguna Narkotika; b. rehabilitasi; dan c. pasca rehabilitasi. (2) Pemerintah Daerah Kota dalam melaksanakan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan BNNK Bandung dan instansi lainnya.

Article 45

Correction

(1) Terhadap pecandu atau Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah terkait. (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Kota dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan bekerja sama dengan instansi vertikal lainnya. (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Wali Kota. Pasal … https://jdih.bandung.go.id/home

Article 46

(1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dimaksudkan untuk memotivasi Penyalahguna atau pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik. (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penyalahguna atau pecandu Narkotika Prekursor Narkotika pasca rehabilitasi dapat diberikan: a. pelayanan untuk memperoleh keterampilan dan kesempatan kerja; b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan c. pembinaan mental dan hubungan sosial. (3) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja. (4) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan. (5) Pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

BAB 1

Institusi Penerima Wajib Lapor

Article 36

Correction

(1) Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melaporkan kepada IPWL guna memperoleh pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi: a. sudah cukup umur atau orang tua/walinya atau orang tua/wali dari Penyalahguna Narkotika yang belum cukup umur, namun belum di rawat; atau b. sedang menjalani pengobatan/perawatan di rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan Narkotika; dan b. sarana yang sesuai dengan standar nasional rehabilitasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara wajib Lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota. Paragraf … https://jdih.bandung.go.id/home

Article 37

(1) Penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) yang telah melaporkan kepada IPWL diberi kartu laporan diri setelah menjalani assessment. (2) Kartu laporan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan. (3) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai dengan rencana rehabilitasi atau atas permintaan Penyalahguna, orang tua dan wali atau keluarga Penyalahguna, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.

Article 38

(1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) harus melakukan assessment terhadap penyalahguna Narkotika untuk mengetahui kondisi penyalahguna Narkotika. (2) Assessment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial. (3) Pelaksanaan assessment sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap penyalah guna Narkotika. (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial penyalahguna Narkotika. (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku penyalahguna Narkotika.

Article 39

(1) Hasil assessment sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku penyalahguna Narkotika. (2) Hasil assessment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika yang bersangkutan. (3) Kerahasiaan … https://jdih.bandung.go.id/home (3) Kerahasiaan hasil assessment sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh penyalahguna Narkotika dan/atau orang tua/wali/keluarga penyalahguna Narkotika dan pimpinan IPWL.

BAB 2

Assessment Terhadap Penyalahguna Narkotika

Article 37

Correction

Article 38

Article 39

BAB 2

Lembaga Rehabilitasi

Article 42

Correction

(1) Pemerintah Daerah Kota dalam memfasilitasi Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika menunjuk dan/atau bekerja sama dengan rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi di Daerah Kota. (2) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi di Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: a. memberikan pelayanan yang responsif gender dan usia serta berbagai latar belakang pecandu, penyalahguna dan korban Narkotika di Daerah Kota; b. memiliki sarana, prasarana serta sumber daya manusia yang memenuhi standar nasional rehabilitasi; dan c. memberikan pelayanan sesuai standar nasional rehabilitasi.

Article 43

(1) Dalam hal di Daerah Kota belum terdapat rumah sakit/lembaga Rehabilitasi yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pemerintah Daerah Kota: a. memfasilitasi pemberian Rehabilitasi Penyalahguna, pecandu dan korban Narkotika ke rumah sakit/lembaga Rehabilitasi di luar Daerah Kota; dan b. memfasilitasi peningkatan kapasitas rumah sakit/lembaga Rehabilitasi di Daerah Kota. (2) Fasilitasi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui: a. fasilitasi peningkatan sumber daya manusia; dan/atau b. fasilitasi dukungan peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rehabilitasi di luar Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Wali Kota. Pasal … https://jdih.bandung.go.id/home

Article 44

(1) Fasilitasi peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dilakukan melalui: a. penyediaan dan peningkatan kapasitas tim tata laksana Rehabilitasi Medis yang dibentuk oleh atasan langsung institusi yang berwenang; b. peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pemberian pendidikan, pelatihan dan workshop atau kegiatan sejenis lainnya yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan; dan c. penyediaan atau rekruitment sumber daya manusia yang telah memenuhi persyaratan untuk memberikan Rehabilitasi. (2) Fasilitasi dukungan peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dilakukan melalui: a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/lembaga Rehabilitasi; dan b. pelaksanaan kerja sama, koordinasi dan sinkronisasi program dengan pusat Rehabilitasi yang ada di tingkat pusat/daerah milik Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain dan/atau swasta.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB Kesatu

Article 1

BAB Kedua

Article 2

BAB Ketiga

BAB II

Article 5

Article 6

BAB III

Article 14

BAB Kesatu

Article 7

BAB 1

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB 2

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB 3

Article 11

Article 12

Article 13

BAB Kedua

Article 14

BAB IV

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

BAB Kesatu

Article 15

BAB Kedua

Article 16

Article 17

BAB Ketiga

Article 18

Article 19

BAB Keempat

Article 20

Article 21

BAB Kelima

Article 22

BAB Keenam

Article 23

BAB Ketujuh

Article 24

Article 25

BAB Kedelapan

Article 26

Article 27

BAB Kesembilan

Article 28

BAB V

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33