PERBAN

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2021 tentang PEMOLISIAN MASYARAKAT

PERBAN Nomor 1 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan: 1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian. 3. Pemolisian Masyarakat (community Policing) yang selanjutnya disebut Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya. 4. Pengemban Polmas adalah setiap anggota Polri dari pangkat terendah sampai pangkat tertinggi yang menerapkan Polmas sebagai strategi dalam pelaksanaan tugas. 5. Pengemban Strategi Polmas adalah anggota Polri yang ditunjuk dengan surat perintah untuk menyelenggarakan Polmas. 6. Petugas Polmas adalah anggota Polri dengan golongan kepangkatan Bintara atau Perwira yang disiapkan dan ditugaskan di suatu kawasan/wilayah untuk menyelenggarakan pemolisian masyarakat, membangun komunitas yang dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam meniadakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban, menciptakan ketentraman, serta mendukung terwujudnya kualitas hidup masyarakat. 7. Strategi Polmas adalah cara atau kiat untuk mengikutsertakan masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan upaya- upaya penangkalan, pencegahan, dan penanggulangan ancaman, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat secara kemitraan yang setara dengan Polri, mulai dari penentuan kebijakan sampai dengan implementasinya. 8. Pilar Polmas adalah unsur utama dalam penerapan Polmas. 9. Forum Kemitraan Polisi Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKPM adalah wadah komunikasi antara Polri dan masyarakat yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka membahas masalah keamanan dan ketertiban masyarakat yang perlu dipecahkan bersama guna menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. 10. Balai Kemitraan Polisi Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKPM adalah tempat/bangunan yang khusus digunakan untuk pelaksanaan kegiatan FKPM dalam membangun kemitraan serta pemecahan masalah. 11. Pimpinan Satuan Kewilayahan adalah Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kepolisian Resor atau Kepala Kepolisian Sektor. 12. Sambang adalah kegiatan kunjungan dan komunikasi dengan masyarakat tertentu dengan sistem dari pintu ke pintu (door to door system).

BAB II

PELAKSANAAN POLMAS

Article 4

Correction

(1) Polmas dilaksanakan dalam bentuk: a. model wilayah; dan b. model kawasan. (2) Pelaksanaan Polmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pilar Polmas. (3) Pilar Polmas merupakan penentu keberhasilan program Polmas di suatu wilayah terdiri atas unsur Polri, unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

Article 5

Correction

(1) Polmas model wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diterapkan pada satu atau gabungan area pemukiman. (2) Area pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa rukun warga, dusun, desa atau kelurahan.

Article 6

(1) Polmas model wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dibentuk FKPM berdasarkan kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat untuk menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah setempat oleh masyarakat. (2) FKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri atas unsur masyarakat, unsur pemerintah setempat dan petugas Polmas. (3) Dalam hal Polmas model wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terbentuk forum pranata adat dan kearifan lokal, tidak perlu dibentuk FKPM yang baru. (4) Forum pranata adat dan kearifan lokal yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengoptimalkan perannya dalam penyelesaian permasalahan sosial yang menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. (5) Pembentukan FKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai panduan pembentukan FKPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Article 7

(1) FKPM yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dalam melaksanakan kegiatannya dapat memanfaatkan BKPM. (2) Dalam hal suatu wilayah tidak memiliki BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memanfaatkan fasilitas lain yang meliputi, kantor rukun warga/kantor desa/kantor kelurahan, rumah warga, gedung serba guna atau tempat tinggal petugas Polmas.

Article 8

(1) Polmas model wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, ditentukan oleh pimpinan satuan kewilayahan. (2) Penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan karakteristik wilayah, masyarakat dan sasaran Polmas.

Article 9

(1) Polmas Model Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, diterapkan pada satu kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, kawasan industri, kawasan pergudangan, kawasan pelabuhan, kawasan pendidikan dan kawasan lain yang menjadi sasaran Polmas. (2) Polmas model kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk FKPM berdasarkan kesepakatan bersama antara Polri dan pemilik/pengguna kawasan untuk menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di kawasan setempat. (3) FKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keanggotaannya terdiri atas keterwakilan pemilik/ pengguna, keterwakilan pengelola, keterwakilan satuan pengamanan, keterwakilan pekerja, unsur pemerintah dan petugas Polmas.

Article 10

Polmas Model Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, melaksanakan kegiatan dengan menggunakan fasilitas pos atau balai yang disediakan oleh pemilik/pengguna di kawasan.

Article 11

(1) Polmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan tanggung jawab pengemban strategi Polmas. (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengemban strategi Polmas dapat bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat.

BAB III

PENGEMBAN POLMAS

Article 12

Correction

(1) Polmas dilaksanakan oleh Pengemban Polmas. (2) Pengemban Polmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menerapkan prinsip Polmas dalam: a. melaksanakan tugas pokoknya masing-masing; dan b. kehidupan bermasyarakat di lingkungannya.

Article 13

Correction

(1) Pengemban Polmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dapat melaksanakan tugas sebagai pengemban strategi Polmas. (2) Pengemban strategi Polmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Petugas Polmas; b. supervisor Polmas; c. pembina Polmas; dan d. pembina utama Polmas.

Article 14

(1) Petugas Polmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, berkedudukan di wilayah tempat penugasan. (2) Petugas Polmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor tempat Petugas Polmas bertugas.

Article 15

(1) Persyaratan Petugas Polmas, terdiri atas: a. anggota Polri paling rendah golongan kepangkatan Bintara dan paling tinggi golongan kepangkatan Perwira Pertama; b. berkonduite baik berdasarkan penilaian pimpinan; c. sehat jasmani dan rohani; dan d. memiliki penilaian kinerja yang baik berdasarkan sistem manajemen kinerja. (2) Persyaratan Petugas Polmas golongan kepangkatan Bintara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, telah bertugas paling singkat 5 (lima) tahun.

Article 16

Article 17

(1) Petugas Polmas diberikan pelatihan paling singkat 1 (satu) minggu. (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pengetahuan dasar Polmas; b. teknik komunikasi efektif; c. fungsi teknis kepolisian; d. kemampuan dasar perorangan (Interpersonal Skill); e. membangun kemitraan; f. teknik menyelesaikan permasalahan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat; g. teknik menyelesaikan perselisihan; dan h. teknik menyelesaikan perkara ringan.

Article 18

Petugas Polmas dalam melaksanakan tugas di bawah koordinasi: a. Kepala Unit Pembinaan Masyarakat Kepolisian Sektor dan/atau supervisor Polmas, untuk Petugas Polmas tingkat Kepolisian Sektor; dan b. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor dan/atau supervisor Polmas, untuk Petugas Polmas tingkat Kepolisian Resor.

Article 19

Petugas Polmas melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kesatuan Wilayah tempat Petugas Polmas bertugas, untuk diteruskan secara berjenjang kepada Kapolri.

Article 20

(1) Supervisor Polmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, berkedudukan di: a. Kepolisian Sektor; dan b. Kepolisian Resor. (2) Supervisor Polmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan surat perintah Kepala Kepolisian Resor.

Article 21

Persyaratan supervisor Polmas terdiri atas: a. anggota Polri berpangkat Inspektur Polisi Tingkat Dua sampai dengan Ajun Komisaris Besar Polisi; dan b. memiliki kemampuan manajerial.

Article 22

(1) Supervisor Polmas tingkat Kepolisian Sektor bertugas: a. mengatur, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Polmas yang dilaksanakan oleh Petugas Polmas; dan b. membina Petugas Polmas dan FKPM. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Supervisor Polmas melakukan kegiatan: a. memonitor dan mengontrol kegiatan petugas Polmas; b. mengumpulkan laporan hasil kegiatan Polmas dari petugas Polmas; c. analisis dan evaluasi terhadap kegiatan Polmas yang dilaksanakan oleh petugas Polmas dan melaporkan kepada Kepala Kepolisian Sektor; d. konfirmasi kepada warga masyarakat mengenai kinerja Petugas Polmas; dan e. mengusulkan kebutuhan operasional Polmas kepada Kepala Kepolisian Resor.

Article 23

(1) Supervisor Polmas tingkat Kepolisian Resor bertugas: a. mengatur, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Polmas yang dilaksanakan oleh Petugas Polmas; dan b. membina Petugas Polmas dan FKPM. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Supervisor Polmas melakukan kegiatan: a. mengumpulkan laporan hasil kegiatan Polmas dari Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor; b. monitoring dan evaluasi kegiatan Polmas yang dilakukan oleh kesatuan Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor; dan c. supervisi pelaksanaan Polmas ke Kepolisian Sektor.

Article 24

Supervisor Polmas dalam melaksanakan tugas di bawah koordinasi: a. Kepala unit Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor dan/atau Pembina Polmas, untuk Supervisor Polmas tingkat Kepolisian Resor; dan b. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Sektor dan/atau Pembina Polmas, untuk Supervisor Polmas tingkat Kepolisian Sektor.

Article 25

(1) Supervisor Polmas melaporkan pelaksanaan tugas kepada: a. Kepala Kepolisian Sektor, untuk tingkat Kepolisian Sektor; dan b. Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diteruskan secara berjenjang kepada Kapolri.

Article 26

(1) Pembina Polmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, berkedudukan di: a. Kepolisian Resor; dan b. Kepolisian Daerah. (2) Pembina Polmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan surat perintah: a. Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor; dan b. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah.

Article 27

Persyaratan Pembina Polmas: a. anggota Polri berpangkat Ajun Komisaris Polisi sampai dengan Komisaris Besar Polisi; dan b. memiliki kemampuan manajemen operasional tingkat menengah.

Article 28

(1) Pembina Polmas tingkat Kepolisian Resor bertugas: a. mengembangkan taktik dan teknis operasionalisasi Polmas di wilayahnya; b. memberdayakan dukungan fungsi kepolisian lainnya untuk meningkatkan efektivitas penerapan Polmas di wilayahnya; c. mengevaluasi program Polmas di wilayahnya dan melaporkan kepada Kepala Kepolisian Daerah; dan d. menggalang dukungan pemerintah daerah dan lembaga lainnya untuk mendukung kegiatan Polmas. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembina Polmas melakukan kegiatan: a. mengumpulkan laporan kegiatan Polmas dari Kepolisian Sektor; b. monitoring dan evaluasi kegiatan Polmas yang dilakukan oleh kesatuan Kepolisian Sektor; c. supervisi pelaksanaan Polmas ke Kepolisian Sektor; dan d. sosialisasi tentang Polmas, baik internal maupun eksternal Polri.

Article 29

(1) Pembina Polmas tingkat Kepolisian Daerah bertugas: a. mengembangkan taktik dan strategi operasional Polmas di wilayahnya; b. memberdayakan dukungan fungsi kepolisian lainnya untuk meningkatkan efektivitas penerapan Polmas di wilayahnya; c. koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah dan instansi/lembaga setempat untuk mendukung operasionalisasi dan pengembangan srategi Polmas; dan d. mengevaluasi pelaksanaan program di wilayahnya. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembina Polmas melakukan kegiatan: a. memberikan arahan mengenai penerapan Polmas bagi pelaksana Polmas di Kepolisian Resor; b. merencanakan dan mengawasi kegiatan Polmas; c. monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Polmas oleh Kepolisian Resor; d. mengumpulkan laporan kegiatan Polmas dari Kepolisian Resor; e. supervisi pelaksanaan Polmas ke Kepolisian Resor; f. koordinasi dan kerja sama dengan lembaga/instansi pemerintah daerah maupun non pemerintah untuk melaksanakan Polmas; dan g. sosialisasi mengenai Polmas, baik internal maupun eksternal Polri.

Article 30

Pembina Polmas dalam melaksanakan tugas di bawah koordinasi: a. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor dan/atau pembina utama Polmas, untuk pembina Polmas tingkat Kepolisian Resor; dan b. Direktur Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah dan/atau pembina utama Polmas, untuk Pembina Polmas tingkat Kepolisian Daerah.

Article 31

(1) Pembina Polmas melaporkan pelaksanaan tugas kepada: a. Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor; dan b. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diteruskan secara berjenjang kepada Kapolri.

Article 32

(1) Pembina Utama Polmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, merupakan unsur pimpinan yang menyelenggarakan tugas pokok di bidang pembinaan dan pemeliharaan keamanan pada tingkat Markas Besar Polri yang bertanggung jawab kepada Kapolri. (2) Pembina Utama Polmas dalam melaksanakan tugas berdasarkan surat perintah Kapolri.

Article 33

(1) Pembina Utama Polmas bertugas: a. menentukan kebijaksanaan dalam rangka pengembangan strategi Polmas; b. MENETAPKAN regulasi di bidang Polmas; c. meningkatkan kemampuan petugas Polmas, supervisor Polmas dan Pembina Polmas; d. mengawasi pelaksanaan program Polmas; dan e. mengevaluasi pelaksanaan program Polmas. (2) Dalam melaksanakan tugas, Pembina Utama Polmas melakukan kegiatan: a. MENETAPKAN visi yang ingin dicapai; b. merumuskan kebijakan mengenai penerapan strategi Polmas untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanan Polmas di tingkat kewilayahan; c. mengalokasikan sumber daya anggaran, materi/logistik dan personel yang dibutuhkan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan; d. koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka pengembangan Polmas di lembaga/instansi pemerintah maupun non pemerintah; dan e. koordinasi dalam penyusunan ketentuan dan prosedur pelaksanaan program Polmas.

BAB Ketiga

Supervisor Polmas

Article 20

Correction

Article 21

Correction

Persyaratan supervisor Polmas terdiri atas: a. anggota Polri berpangkat Inspektur Polisi Tingkat Dua sampai dengan Ajun Komisaris Besar Polisi; dan b. memiliki kemampuan manajerial.

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB Keempat

Pembina Polmas

Article 26

Correction

Article 27

Correction

Persyaratan Pembina Polmas: a. anggota Polri berpangkat Ajun Komisaris Polisi sampai dengan Komisaris Besar Polisi; dan b. memiliki kemampuan manajemen operasional tingkat menengah.

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

(1) Petugas Polmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a bertugas: a. membangun kemitraan dengan masyarakat; dan b. menyelesaikan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat lokal. (2) Dalam menyelesaikan masalah sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam bentuk laporan hasil pemecahan masalah dan rekapitulasi bulanan. (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Polmas membantu penyelenggaraan fungsi: a. intelijen; b. pembinaan masyarakat; c. samapta bhayangkara; dan d. reserse kriminal. (4) Membantu penyelenggaraan fungsi Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas: a. mengidentifikasi dan mendokumentasi data masyarakat dan kegiatannya yang berkaitan dengan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat; b. membuat, mempelajari dan menguasai: 1. peta keamanan dan ketertiban masyarakat; 2. peta topografi; 3. peta kriminalitas; 4. peta lalu lintas; dan 5. peta rute patroli; c. membuat laporan informasi. (5) Membantu penyelenggaraan fungsi Pembinaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas: a. melaksanakan sambang kepada warga masyarakat; b. penyebarluasan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; c. melakukan penyuluhan untuk: 1. menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat, hak asasi manusia serta perlindungan anak dan perempuan; dan 2. tidak melibatkan diri dalam kegiatan massa, aktivitas yang bersifat anarkis dan melangggar hukum; d. mengoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan Siskamling termasuk pengamanan kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak dan pengaturan ketertiban lalu lintas; dan e. memelopori, pemberdayaan peran FKPM. (6) Sambang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dibuat dalam format kunjungan kepada penduduk atau format kunjungan ke tempat usaha/kantor. (7) Membantu penyelenggaraan fungsi Samapta Bhayangkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas: a. patroli secara rutin pada seluruh wilayah penugasannya; b. memberhentikan dan menanyakan orang yang dicurigai serta memberi peringatan, teguran atau petunjuk bila diperlukan; c. memberikan perlindungan kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran; dan d. memberikan pertolongan kepada korban bencana alam, wabah penyakit, korban kejahatan anak- anak, perempuan dan orang lanjut usia. (8) Membantu penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri atas: a. menyelesaikan perkara ringan atau pertikaian antar warga; b. mengembangkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepolisian Sektor/Kepolisian Resor dalam pengungkapan kasus kejahatan termasuk mencari/menghadapkan tersangka/saksi/barang bukti; dan c. menerima informasi/laporan/pengaduan tentang terjadinya tindak pidana. (9) Perkara ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, sesuai dengan Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Pidana yang mengatur mengenai: a. pelanggaran terhadap ketertiban umum; b. tindak pidana ringan, terdiri atas: 1. penganiayaan ringan terhadap hewan; 2. penganiayaan ringan terhadap manusia; 3. pencurian ringan; 4. penggelapan ringan; 5. penipuan ringan; 6. penadahan ringan; dan 7. penghinaan ringan, yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau yang menyebabkan kerugian materiel paling banyak Rp. 2.500.000,- (10) Dalam penyelesaian perkara ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, dibuat Surat Kesepakatan Bersama. (11) Laporan hasil pemecahan masalah dan rekapitulasi bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, format kunjungan kepada penduduk atau format kunjungan ke tempat usaha/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dan Surat Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dibuat dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2021 tentang PEMOLISIAN MASYARAKAT

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB III

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

BAB Kesatu

Article 12

Article 13

BAB Kedua

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB Ketiga

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB Keempat

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

BAB Kelima

Article 32

Article 33

BAB IV

Article 34

Article 35

BAB V

Article 36

Article 37