PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2014 tentang DOKTER KEPRESIDENAN

PERPRES Nomor 36 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan : 1. PRESIDEN adalah PRESIDEN Republik INDONESIA. 2. Wakil PRESIDEN adalah Wakil PRESIDEN Republik INDONESIA. 3. Mantan PRESIDEN adalah PRESIDEN yang telah berhenti dari jabatannya. 4. Mantan Wakil PRESIDEN adalah Wakil PRESIDEN yang telah berhenti dari jabatannya. 5. Keluarga adalah istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS DOKTER KEPRESIDENAN

Pasal 2

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Koreksi

(1) Susunan keanggotaan Dokter Kepresidenan terdiri atas: a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Dokter Pribadi PRESIDEN; dan d. Dokter Pribadi Wakil PRESIDEN. (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas teknis medis Dokter Kepresidenan, dibentuk Panel Ahli.

Pasal 5

Koreksi

(1) Ketua Dokter Kepresidenan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. (2) Ketua Dokter Kepresidenan mempunyai tugas memimpin Dokter Kepresidenan.

Pasal 6

(1) Wakil Ketua Dokter Kepresidenan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dokter Kepresidenan. (2) Wakil Ketua Dokter Kepresidenan mempunyai tugas membantu Ketua Dokter Kepresidenan dalam memimpin Dokter Kepresidenan serta menjamin kesiapan dan kelancaran rumah sakit rujukan tertinggi nasional. (3) Wakil Ketua Dokter Kepresidenan dijabat secara ex-officio oleh Kepala rumah sakit rujukan tertinggi nasional.

Pasal 7

(1) Panel Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dokter Kepresidenan. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Panel Ahli mempunyai tugas memberikan dukungan pelayanan teknis medis kepada Dokter Kepresidenan. (3) Panel Ahli terdiri atas beberapa orang Anggota sesuai dengan kebutuhan. (4) Para Anggota Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas setiap saat diperlukan selama 24 (dua puluh empat) jam, berpedoman pada standar dan prosedur pelayanan medik, sesuai keahlian dan kompetensinya.

Pasal 8

Apabila diperlukan, Ketua Dokter Kepresidenan dengan persetujuan PRESIDEN, dapat menunjuk Dokter Ahli di luar Anggota Panel Ahli sebagai Konsultan yang sifatnya tidak tetap.

Pasal 9

(1) Dokter Pribadi PRESIDEN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dokter Kepresidenan. (2) Dokter Pribadi PRESIDEN mempunyai tugas memberikan layanan pemeliharaan kesehatan melekat secara langsung kepada PRESIDEN di manapun PRESIDEN berada selama 24 (dua puluh empat) jam. (3) Dokter Pribadi PRESIDEN dapat terdiri atas beberapa orang sesuai dengan kebutuhan. (4) Dalam menghadapi masalah teknis medis, Dokter Pribadi PRESIDEN berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Panel Ahli dan/atau Ketua Dokter Kepresidenan.

Pasal 10

(1) Dokter Pribadi Wakil PRESIDEN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dokter Kepresidenan. (2) Dokter Pribadi Wakil PRESIDEN mempunyai tugas memberikan layanan pemeliharaan kesehatan melekat secara langsung kepada Wakil PRESIDEN di manapun Wakil PRESIDEN berada selama 24 (dua puluh empat) jam. (3) Dokter Pribadi Wakil PRESIDEN dapat terdiri atas beberapa orang sesuai dengan kebutuhan. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Dalam menghadapi masalah teknis medis, Dokter Pribadi Wakil PRESIDEN berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Panel Ahli dan/atau Ketua Dokter Kepresidenan.

BAB IV

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, HAK KEUANGAN, DAN FASILITAS LAINNYA

Pasal 11

Koreksi

(1) Dokter Kepresidenan dapat berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri. (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional INDONESIA, dan Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Pasal 12

Koreksi

(1) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Ketua Dokter Kepresidenan, Wakil Ketua, dan Panel Ahli tetap pada jabatan organiknya. (2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Dokter Pribadi PRESIDEN dan Dokter Pribadi Wakil PRESIDEN diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Dokter Kepresidenan tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. (3) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Dokter Pribadi PRESIDEN dan Dokter Pribadi Wakil PRESIDEN tetap menerima gaji sebagai Pegawai Negeri. (4) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Dokter Pribadi PRESIDEN dan Dokter Pribadi Wakil PRESIDEN dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai Dokter Pribadi PRESIDEN dan Dokter Pribadi Wakil PRESIDEN, diaktifkan kembali dalam jabatan organiknya apabila belum mencapai batas usia pensiun. (2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Ketua, Wakil Ketua, Dokter Pribadi PRESIDEN dan Dokter Pribadi Wakil PRESIDEN diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 14

Dokter Kepresidenan apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon dalam kedudukannya sebagai Dokter Kepresidenan.

Pasal 15

Ketua, Wakil Ketua, Dokter Pribadi PRESIDEN, Dokter Pribadi Wakil PRESIDEN, dan Anggota Panel Ahli diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN.

Pasal 16

(1) Ketua dan Wakil Ketua Dokter Kepresidenan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan jabatan struktural eselon I.b. (2) Dokter Pribadi PRESIDEN, dan Dokter Pribadi Wakil PRESIDEN diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya paling rendah setingkat dengan jabatan struktural eselon III.a dan paling tinggi setingkat dengan jabatan struktural eselon II.a.

Pasal 17

(1) Anggota Panel Ahli diberikan honorarium setiap bulan. (2) Besaran honorarium Anggota Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2014 tentang DOKTER KEPRESIDENAN

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB Keempat

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kelima

Pasal 9

BAB Keenam

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

Pasal 27

BAB VIII

Pasal 28

BAB IX

Pasal 29

BAB X

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32