PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2025 tentang PENYELENGGARAAN LAYANAN JASA HUKUM PERSEKUTUAN PERDATA PERSEKUTUAN FIRMA DAN PERSEKUTUAN KOMANDITER

PERMEN Nomor 25 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Persekutuan Perdata adalah persekutuan yang menjalankan profesi secara terus menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga. 2. Persekutuan Firma yang selanjutnya disebut Firma adalah persekutuan yang menjalankan usaha secara terus menerus dan setiap sekutunya berhak bertindak atas nama persekutuan. 3. Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschaap) yang selanjutnya disebut CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus. 4. Sekutu Komplementer adalah sekutu yang berhak bertindak untuk dan atas nama CV, serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi. 5. Sistem Administrasi Badan Usaha adalah sistem pelayanan jasa teknologi informasi badan usaha secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. 6. Formulir Isian Pendaftaran yang selanjutnya disebut Formulir Pendaftaran adalah formulir isian untuk permohonan pendaftaran pendirian, perubahan atau pembubaran Persekutuan Perdata, Firma, dan CV. 7. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Menteri atas pendaftaran Persekutuan Perdata, Firma, dan CV. 8. Pemblokiran Akses adalah tindakan menutup akses Persekutuan Perdata, Firma, dan CV dalam Sistem Administrasi Badan Usaha. 9. Pembukaan Pemblokiran Akses adalah tindakan membuka kembali akses Persekutuan Perdata, Firma, dan CV dalam Sistem Administrasi Badan Usaha yang sebelumnya dilakukan pemblokiran. 10. Data adalah data Persekutuan Perdata, Firma, dan CV yang terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha. 11. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG di bidang kenotariatan atau berdasarkan UNDANG-UNDANG lainnya. 12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

BAB II

PENDAFTARAN PENDIRIAN PERSEKUTUAN PERDATA, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN KOMANDITER

Pasal 4

Koreksi

(1) Pendaftaran pendirian Persekutuan Perdata, Firma, dan CV diajukan kepada Direktur Jenderal oleh pendiri bersama-sama atau para sekutu melalui Notaris. (2) Pendaftaran pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. (3) Sebelum mengajukan permohonan pendaftaran pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris harus melakukan pengecekan nama Persekutuan Perdata, Firma, atau CV terlebih dahulu pada laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. (4) Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. ditulis dengan huruf latin; b. belum dipakai secara sah oleh Persekutuan Perdata, Firma, atau CV lain yang sejenis dalam Sistem Administrasi Badan Usaha; c. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; d. tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional; dan e. tidak hanya terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.

Pasal 5

(1) Pendaftaran pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal akta pendirian Persekutuan Perdata, Firma, dan CV ditandatangani. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi Formulir Pendaftaran. (3) Apabila pendaftaran pendirian Persekutuan Perdata, Firma, dan CV melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pendaftaran pendirian Persekutuan Perdata, Firma, dan CV tidak dapat diajukan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 6

(1) Selain mengisi Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Notaris juga harus mengunggah dokumen pendukung. (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. akta pendirian Persekutuan Perdata, Firma, atau CV; dan b. surat pernyataan yang bermeterai cukup. (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuat oleh Notaris paling sedikit memuat: a. pernyataan dari Notaris yang menyatakan bahwa dokumen pendukung pendirian Persekutuan Perdata, Firma, atau CV telah lengkap; dan b. pernyataan dari Notaris yang menyatakan bahwa Formulir Pendaftaran dan dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta bertanggung jawab penuh terhadap Formulir Pendaftaran dan dokumen pendukung.

Pasal 7

Dokumen Pendaftaran Persekutuan Perdata, Firma, dan CV yang harus disimpan oleh Notaris, meliputi: a. minuta akta pendirian Persekutuan Perdata, Firma, atau CV yang paling sedikit memuat: 1. identitas pendiri yang terdiri dari nama pendiri, domisili, dan pekerjaan; 2. kegiatan usaha; 3. hak dan kewajiban para pendiri; dan 4. jangka waktu Persekutuan Perdata, Firma, atau CV. b. fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap Persekutuan Perdata, Firma, atau CV; dan c. data pemilik manfaat Persekutuan Perdata, Firma, atau CV.

Pasal 8

(1) Direktur Jenderal menerbitkan SKT pendirian Persekutuan Perdata, Firma, dan CV pada saat permohonan diterima. (2) SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Notaris secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. (3) Notaris dapat langsung melakukan pencetakan SKT Persekutuan Perdata, Firma, dan CV secara mandiri. (4) SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan “Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Usaha”.

BAB III

PENDAFTARAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEKUTUAN PERDATA, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN KOMANDITER

Pasal 9

Koreksi

(1) Pendaftaran perubahan anggaran dasar Persekutuan Perdata, Firma, dan CV diajukan kepada Direktur Jenderal oleh pendiri bersama-sama atau para sekutu melalui Notaris. (2) Pendaftaran perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. (3) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. nama Persekutuan Perdata, Firma, atau CV; b. kegiatan usaha; c. kedudukan dan/atau alamat; d. sekutu; e. pengurus; f. jangka waktu Persekutuan Perdata, Firma, atau CV; dan/atau g. ketentuan lainnya pada anggaran dasar.

Pasal 10

(1) Pendaftaran perubahan anggaran dasar Persekutuan Perdata, Firma, dan CV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar Persekutuan Perdata, Firma, dan CV ditandatangani. (2) Pendaftaran perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi Formulir Pendaftaran. (3) Apabila pendaftaran perubahan anggaran dasar Persekutuan Perdata, Firma, dan CV melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar Persekutuan Perdata, Firma, dan CV tidak dapat diajukan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 11

(1) Dalam hal pendaftaran perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdapat perubahan nama Persekutuan Perdata, Firma, dan CV, pendaftaran perubahan anggaran dasar harus didahului dengan pengecekan nama. (2) Pengecekan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kriteria nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

Pasal 12

(1) Selain mengisi Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Notaris juga harus mengunggah dokumen pendukung. (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. akta perubahan anggaran dasar Persekutuan Perdata, Firma, atau CV; dan b. surat pernyataan yang bermeterai cukup. (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuat oleh Notaris paling sedikit memuat: a. pernyataan dari Notaris yang menyatakan bahwa dokumen pendukung perubahan anggaran dasar Persekutuan Perdata, Firma, atau CV telah lengkap; dan b. pernyataan dari Notaris yang menyatakan bahwa Formulir Pendaftaran dan dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta bertanggung jawab penuh terhadap Formulir Pendaftaran dan dokumen pendukung.

Pasal 13

Dokumen perubahan anggaran dasar Persekutuan Perdata, Firma, dan CV yang harus disimpan oleh Notaris, meliputi: a. minuta akta tentang perubahan anggaran dasar Persekutuan Perdata, Firma, atau CV yang dibuat Notaris; b. fotokopi nomor pokok wajib pajak; c. data pemilik manfaat Persekutuan Perdata, Firma, atau CV; dan d. bukti pendukung lainnya.

Pasal 14

(1) Direktur Jenderal menerbitkan SKT perubahan Persekutuan Perdata, Firma, dan CV pada saat permohonan diterima. (2) SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Notaris secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. (3) Notaris dapat langsung melakukan pencetakan SKT Persekutuan Perdata, Firma, dan CV secara mandiri. (4) SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan “Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Usaha”.

BAB V

PEMBLOKIRAN AKSES PERSEKUTUAN PERDATA, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN KOMANDITER

Pasal 17

Koreksi

(1) Permohonan Pemblokiran Akses diajukan oleh pemohon kepada Direktur Jenderal. (2) Permohonan Pemblokiran Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal disertai alasan Pemblokiran Akses.

Pasal 18

Koreksi

(1) Permohonan Pemblokiran Akses Persekutuan Perdata diajukan oleh: a. sekutu persekutuan perdata yang terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha atau kuasa sekutu; b. kementerian, lembaga terkait, dan/atau aparat penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau c. kurator yang telah ditunjuk oleh hakim pengadilan niaga, dalam hal Persekutuan Perdata dinyatakan pailit, dengan melampirkan dokumen: 1. putusan pailit oleh pengadilan niaga; dan 2. penunjukan kurator oleh majelis hakim atau penetapan pengadilan niaga jika terjadi penggantian kurator. (2) Dalam mengajukan permohonan Pemblokiran Akses Persekutuan Perdata, pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus melampirkan: a. surat permohonan Pemblokiran Akses yang ditujukan kepada Direktur Jenderal; b. salinan akta Notaris atau fotokopi salinan akta Notaris yang telah dilegalisasi oleh Notaris; c. putusan atau penetapan pengadilan yang mengabulkan untuk dilakukan Pemblokiran Akses; d. surat kuasa dari pemohon jika permohonan dilakukan oleh kuasa; dan e. bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 19

(1) Permohonan Pemblokiran Akses Firma diajukan oleh: a. sekutu Firma yang terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha atau kuasa sekutu; b. kementerian, lembaga terkait, dan/atau aparat penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau c. kurator yang telah ditunjuk oleh hakim pengadilan niaga, dalam hal Firma dinyatakan pailit, dengan melampirkan dokumen: 1. putusan pailit oleh pengadilan niaga; dan 2. penunjukan kurator oleh majelis hakim atau penetapan pengadilan niaga jika terjadi penggantian kurator. (2) Dalam mengajukan permohonan Pemblokiran Akses Firma, pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus melampirkan: a. surat permohonan Pemblokiran Akses yang ditujukan kepada Direktur Jenderal; b. salinan akta Notaris atau fotokopi salinan akta Notaris yang telah dilegalisasi oleh Notaris; c. putusan atau penetapan pengadilan yang mengabulkan untuk dilakukan Pemblokiran Akses; d. surat kuasa dari pemohon jika permohonan dilakukan oleh kuasa; dan e. bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 20

(1) Permohonan Pemblokiran Akses CV diajukan oleh: a. sekutu komplementer, sekutu komanditer, atau gabungan sekutu komanditer yang terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha atau kuasa sekutu; b. kementerian atau lembaga terkait dan/atau aparat penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau c. kurator yang telah ditunjuk oleh hakim pengadilan niaga, dalam hal CV dinyatakan pailit, dengan melampirkan: 1. putusan pailit oleh pengadilan niaga; dan 2. penunjukan kurator oleh majelis hakim atau penetapan pengadilan niaga jika terjadi penggantian kurator. (2) Dalam mengajukan permohonan Pemblokiran Akses CV, pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus melampirkan: a. surat permohonan Pemblokiran Akses yang ditujukan kepada Direktur Jenderal; b. salinan akta Notaris atau fotokopi salinan akta Notaris yang telah dilegalisasi oleh Notaris; c. putusan atau penetapan pengadilan yang mengabulkan untuk dilakukan Pemblokiran Akses; d. surat kuasa dari pemohon jika permohonan dilakukan oleh kuasa; dan e. bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 21

(1) Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan Pemblokiran Akses. (2) Dalam proses memberikan persetujuan atau penolakan permohonan Pemblokiran Akses, Direktur Jenderal dapat melakukan pemanggilan kepada para pihak yang terkait untuk melakukan klarifikasi sebagai bahan pertimbangan. (3) Persetujuan atau penolakan Pemblokiran Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon.

BAB VI

PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN AKSES PERSEKUTUAN PERDATA, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN KOMANDITER

Pasal 22

Koreksi

(1) Permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses diajukan oleh pemohon kepada Direktur Jenderal. (2) Permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal disertai alasan Pembukaan Pemblokiran Akses.

Pasal 23

Koreksi

(1) Permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses Persekutuan Perdata diajukan oleh: a. sekutu persekutuan perdata yang terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha atau kuasa sekutu. b. kementerian, lembaga terkait, dan/atau aparat penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau c. kurator yang telah ditunjuk oleh hakim pengadilan niaga, dalam hal Persekutuan Perdata dinyatakan pailit, dengan melampirkan dokumen: 1. putusan pailit oleh pengadilan niaga; dan 2. penunjukan kurator oleh majelis hakim atau penetapan pengadilan niaga jika terjadi penggantian kurator. (2) Dalam mengajukan permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses Persekutuan Perdata, pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus melampirkan: a. surat permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses yang ditujukan kepada Direktur Jenderal; b. salinan akta Notaris atau fotokopi salinan akta Notaris yang telah dilegalisasi oleh Notaris; c. bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak; d. surat kuasa dari pemohon jika permohonan dilakukan oleh kuasa; dan e. dokumen: 1. surat pernyataan/kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh seluruh sekutu atau akta perdamaian; 2. penetapan pencabutan perkara; atau 3. putusan atau penetapan pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mengabulkan permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses.

Pasal 24

(1) Permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses Firma diajukan oleh: a. Sekutu firma yang terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha atau kuasa sekutu; b. kementerian atau lembaga terkait dan/atau aparat penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau c. kurator yang telah ditunjuk oleh hakim pengadilan niaga, dalam hal Firma dinyatakan pailit, dengan melampirkan: 1. putusan pailit oleh pengadilan niaga; dan 2. penunjukan kurator oleh majelis hakim atau penetapan pengadilan niaga jika terjadi penggantian kurator. (2) Dalam mengajukan permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses Firma, pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus melampirkan: a. surat permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses yang ditujukan kepada Direktur Jenderal; b. salinan akta Notaris atau fotokopi salinan akta Notaris yang telah dilegalisasi oleh Notaris; c. bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak; d. surat kuasa dari pemohon jika permohonan dilakukan oleh kuasa; dan e. dokumen: 1. surat pernyataan/kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh seluruh sekutu atau akta perdamaian; 2. penetapan pencabutan perkara; atau 3. putusan atau penetapan pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mengabulkan permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses.

Pasal 25

(1) Permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses CV diajukan oleh: a. sekutu komplementer, sekutu komanditer atau gabungan sekutu komanditer yang terakhir terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha atau kuasa sekutu; b. kementerian atau lembaga terkait dan/atau aparat penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau c. kurator yang telah ditunjuk oleh hakim pengadilan niaga, dalam hal CV dinyatakan pailit, dengan melampirkan: 1. putusan pailit oleh pengadilan niaga; dan 2. penunjukan kurator oleh majelis hakim atau penetapan pengadilan niaga jika terjadi penggantian kurator. (2) Dalam mengajukan permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses CV, pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus melampirkan: a. surat permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses yang ditujukan kepada Direktur Jenderal; b. salinan akta Notaris atau fotokopi salinan akta Notaris yang telah dilegalisasi oleh Notaris; c. bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak; d. surat kuasa dari pemohon jika permohonan dilakukan oleh kuasa; dan e. dokumen: 1. surat pernyataan/kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh seluruh sekutu atau akta perdamaian; 2. penetapan pencabutan perkara; atau 3. putusan atau penetapan pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mengabulkan permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses.

Pasal 26

(1) Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses. (2) Dalam proses memberikan persetujuan atau penolakan permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses, Direktur Jenderal dapat melakukan pemanggilan kepada para pihak yang terkait untuk melakukan klarifikasi sebagai bahan pertimbangan. (3) Persetujuan atau penolakan Pembukaan Pemblokiran Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon.

BAB VII

PERBAIKAN DATA

Pasal 27

Koreksi

(1) Notaris dapat mengajukan permohonan perbaikan Data, dalam hal terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian dengan dokumen asli yang disimpan oleh Notaris. (2) Permohonan perbaikan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Notaris kepada Direktur Jenderal. (3) Permohonan perbaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pasal 28

Koreksi

(1) Permohonan perbaikan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) meliputi: a. perbaikan Data pendaftaran pendirian; b. perbaikan Data pendaftaran perubahan anggaran dasar; c. perbaikan Data pendaftaran pembubaran; dan d. perbaikan Data pencatatan. (2) Perbaikan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Data: a. nama Persekutuan Perdata, Firma, atau CV; b. nomor pokok wajib pajak; c. tempat kedudukan dan/atau alamat; d. jangka waktu; e. kegiatan usaha; f. sekutu; g. pengurus; h. nomor akta; i. tanggal akta; dan/atau j. nama pembuat akta Notaris yang dicatatkan terhadap perbaikan Data pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. (3) Permohonan perbaikan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengunggah dokumen berupa: a. surat permohonan perbaikan Data; b. surat pernyataan bermeterai cukup dari Notaris yang menyatakan bahwa bertanggung jawab sepenuhnya atas pengajuan permohonan perbaikan Data; c. salinan akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar, akta pembubaran, atau akta pencatatan Persekutuan Perdata, Firma, atau CV yang telah dilegalisasi oleh Notaris; d. salinan SKT yang akan diperbaiki; dan e. bukti pendukung terkait lainnya.

Pasal 29

(1) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap permohonan perbaikan Data Persekutuan Perdata, Firma, dan CV. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian permohonan dengan dokumen yang dilampirkan. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 30

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdapat kekurangan dan/atau ketidaksesuaian dokumen yang dilampirkan, permohonan dinyatakan ditolak. (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Notaris disertai dengan alasan. (3) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris dapat mengajukan kembali permohonan perbaikan Data.

Pasal 31

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dinyatakan lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal melakukan perbaikan Data.

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2025 tentang PENYELENGGARAAN LAYANAN JASA HUKUM PERSEKUTUAN PERDATA PERSEKUTUAN FIRMA DAN PERSEKUTUAN KOMANDITER

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 19

BAB Keempat

Pasal 20

BAB Kelima

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 22

BAB Kedua

Pasal 23

BAB Ketiga

Pasal 24

BAB Keempat

Pasal 25

BAB Kelima

Pasal 26

BAB VII

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB VIII

Pasal 32

Pasal 33

BAB IX

Pasal 34

BAB X

Pasal 35

BAB XI

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 39