Koreksi Pasal 18

(1) Permohonan Pemblokiran Akses Persekutuan Perdata diajukan oleh: a. sekutu persekutuan perdata yang terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha atau kuasa sekutu; b. kementerian, lembaga terkait, dan/atau aparat penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau c. kurator yang telah ditunjuk oleh hakim pengadilan niaga, dalam hal Persekutuan Perdata dinyatakan pailit, dengan melampirkan dokumen: 1. putusan pailit oleh pengadilan niaga; dan 2. penunjukan kurator oleh majelis hakim atau penetapan pengadilan niaga jika terjadi penggantian kurator. (2) Dalam mengajukan permohonan Pemblokiran Akses Persekutuan Perdata, pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus melampirkan: a. surat permohonan Pemblokiran Akses yang ditujukan kepada Direktur Jenderal; b. salinan akta Notaris atau fotokopi salinan akta Notaris yang telah dilegalisasi oleh Notaris; c. putusan atau penetapan pengadilan yang mengabulkan untuk dilakukan Pemblokiran Akses; d. surat kuasa dari pemohon jika permohonan dilakukan oleh kuasa; dan e. bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak.