Koreksi Pasal 23

(1) Permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses Persekutuan Perdata diajukan oleh: a. sekutu persekutuan perdata yang terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha atau kuasa sekutu. b. kementerian, lembaga terkait, dan/atau aparat penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau c. kurator yang telah ditunjuk oleh hakim pengadilan niaga, dalam hal Persekutuan Perdata dinyatakan pailit, dengan melampirkan dokumen: 1. putusan pailit oleh pengadilan niaga; dan 2. penunjukan kurator oleh majelis hakim atau penetapan pengadilan niaga jika terjadi penggantian kurator. (2) Dalam mengajukan permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses Persekutuan Perdata, pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus melampirkan: a. surat permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses yang ditujukan kepada Direktur Jenderal; b. salinan akta Notaris atau fotokopi salinan akta Notaris yang telah dilegalisasi oleh Notaris; c. bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak; d. surat kuasa dari pemohon jika permohonan dilakukan oleh kuasa; dan e. dokumen: 1. surat pernyataan/kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh seluruh sekutu atau akta perdamaian; 2. penetapan pencabutan perkara; atau 3. putusan atau penetapan pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mengabulkan permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses.