PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2024 tentang RPMK tentang Strategi dan Pelaksanaan Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas Pemerintah Pusat

PERMEN Nomor 44 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. 3. Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang ditetapkan. 4. Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan. 5. Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas adalah bagian dari pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pengelolaan APBN untuk mengelola kelebihan dan kekurangan kas yang didasarkan pada perencanaan kas Pemerintah. 6. Kelebihan Kas adalah suatu kondisi saat terjadinya dan/atau berdasarkan perencanaan kas diperkirakan saldo rekening yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BUN melebihi kebutuhan pengeluaran negara pada periode tertentu setelah diperhitungkan dengan saldo awal dan saldo operasional minimal. 7. Kekurangan Kas adalah suatu kondisi saat terjadinya dan/atau berdasarkan perencanaan kas diperkirakan saldo rekening yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BUN lebih kecil dari kebutuhan pengeluaran negara pada periode tertentu setelah diperhitungkan dengan saldo awal dan saldo operasional minimal. 8. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. 9. Akad Al-Bai’ Al-Haqiqi adalah akad jual beli yang sesungguhnya ditandai dengan berpindahnya kepemilikan SBSN yang diperjualbelikan berikut segala hak dan akibat hukum lain yang melekat padanya. 10. Akad Al-Bai’ Al-Haqiqi Al-Bai’ Ma‘a Al-Wa’d Bi Al-Syira adalah akad jual beli yang disertai dengan janji oleh counterparty untuk membeli kembali SBSN dalam jangka waktu dan harga tertentu yang disepakati. 11. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 12. Instrumen Keuangan Jangka Pendek adalah kontrak yang mengakibatkan timbulnya aset keuangan jangka pendek paling lama 1 (satu) tahun bagi Pemerintah dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas bagi entitas lainnya. 13. Uang Negara adalah uang yang dikuasai oleh BUN. 14. Kas Negara adalah tempat penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran negara. 15. Mitra Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut Mitra Kerja adalah badan hukum yang bertindak sebagai mitra kerja dalam rangka Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas Pemerintah. 16. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat utang negara dan SBSN. 17. Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan SBN yang telah dijual di pasar perdana. 18. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. 19. Rekening Penempatan adalah rekening untuk melakukan penempatan oleh BUN/Kuasa BUN Pusat dalam rangka pengelolaan kas. 20. Repurchase Agreement Surat Berharga Negara yang selanjutnya disebut Repo SBN adalah transaksi jual SBN dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. 21. Reverse Repurchase Agreement Surat Berharga Negara yang selanjutnya disebut Reverse Repo SBN adalah transaksi beli SBN dengan janji jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. 22. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN selama 1 (satu) periode pelaporan. 23. Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiKPA adalah selisih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN selama 1 (satu) periode pelaporan. 24. Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi neto dari SiLPA dan SiKPA tahun-tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, di tambah, atau dikurangi dengan koreksi pembukuan. 25. Saldo Kas Minimal yang selanjutnya disingkat SKM adalah sejumlah kas yang disediakan di RKUN rupiah, valuta USD, dan valuta asing yang berfungsi untuk menjaga ketersediaan dana atas pengeluaran Pemerintah yang tak terduga. 26. Saldo Operasional Minimal adalah saldo kas yang ditetapkan oleh Kuasa BUN Pusat untuk pelaksanaan kegiatan operasional. 27. Treasury Dealing Room adalah unit pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang melaksanakan transaksi Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas, dengan dilengkapi alat komunikasi, perekam, dan perangkat pendukung lainnya. 28. Treasury Deposit Facility yang selanjutnya disingkat TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh BUN berupa penyimpanan dan/atau penempatan dana yang dimiliki oleh Badan Layanan Umum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, atau dana yang tidak dimiliki dan tidak dikuasai oleh Kuasa BUN Pusat. 29. Transaksi Repurchase Agreement Syariah Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disebut Repo Syariah SBSN adalah transaksi penjualan SBSN oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, dengan janji membeli kembali kepada counterparty sesuai dengan harga dan jangka waktu yang telah disepakati. 30. Transaksi Reverse Repurchase Agreement Syariah SBSN yang selanjutnya disebut Reverse Repo Syariah SBSN adalah transaksi pembelian SBSN oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, dengan janji menjual kembali kepada counterparty sesuai dengan harga dan jangka waktu yang telah disepakati. 31. Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari muwakkil (pemberi kuasa) kepada wakil (penerima kuasa) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. 32. Transaksi Wakalah Bi Al-Istitsmar SBSN adalah akad pemberian kuasa dari muwakkil (pemberi kuasa) kepada wakil (penerima kuasa) untuk melakukan pengelolaan (istitsmar) sejumlah dana dengan menggunakan collateral SBSN yang dimiliki wakil tanpa pemberian imbalan oleh muwakkil (pemberi kuasa) kepada wakil (penerima kuasa). 33. Wakalah Bi Dunil Ujrah adalah transaksi Wakalah tanpa pemberian imbalan oleh muwakkil (pemberi kuasa) kepada wakil (penerima kuasa). 34. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

BAB II

PENGELOLAAN KELEBIHAN DAN KEKURANGAN KAS

Pasal 5

Koreksi

Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas bertujuan untuk: a. menjamin ketersediaan kas untuk membiayai kegiatan/operasional Pemerintah secara efisien dengan risiko yang terkelola; b. mendapatkan remunerasi dari instrumen Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas; dan c. pendalaman pasar uang.

Pasal 6

Koreksi

(1) Dalam melaksanakan Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas, Kuasa BUN Pusat dapat mengoptimalkan Uang Negara. (2) Uang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. SiLPA; b. SAL; c. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau d. penghimpunan dana oleh BUN.

Pasal 7

(1) SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan SiLPA yang ada dalam pengelolaan dan penguasaan Kuasa BUN Pusat. (2) SAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan dana SAL yang ada dalam pengelolaan dan penguasaan Kuasa BUN Pusat. (3) Sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi dana: a. yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau c. termasuk dana dan/atau aset keuangan pihak lain yang dikuasai oleh BUN. (4) Penghimpunan dana oleh BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d bertujuan untuk: a. mengonsolidasi sumber daya kas Pemerintah pusat; dan b. mendukung terwujudnya akuntabilitas optimalisasi kas.

Pasal 8

(1) Penghimpunan dana oleh BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dapat berupa konsolidasi sumber daya kas melalui TDF. (2) Penyelenggaraan TDF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Bank INDONESIA atau Bank Umum. (3) Atas dana yang terkonsolidasi dalam sumber daya kas melalui TDF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan remunerasi. (4) Menteri Keuangan selaku BUN berwenang untuk mengelola dan memanfaatkan dana yang terkonsolidasi dalam sumber daya kas melalui TDF sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Kewenangan Menteri Keuangan selaku BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Kuasa BUN Pusat.

BAB IV

INSTRUMEN PENGELOLAAN KELEBIHAN DAN KEKURANGAN KAS

Pasal 11

Koreksi

Pengelolaan Kelebihan Kas dilakukan dengan: a. penempatan Uang Negara pada Bank INDONESIA; b. penempatan Uang Negara pada Bank Umum; c. pembelian SBN di Pasar Sekunder; d. penjualan SBN di Pasar Sekunder untuk memperoleh capital gain; e. transaksi Reverse Repo SBN; f. transaksi Reverse Repo Syariah SBSN; g. Wakalah Bi Al-Istitsmar SBSN; dan h. melakukan transaksi Instrumen Keuangan Jangka Pendek untuk penempatan Uang Negara dengan prinsip konvensional dan/atau berbasis syariah.

Pasal 12

Koreksi

Pengelolaan Kekurangan Kas dilakukan dengan: a. penarikan Uang Negara dari Rekening Penempatan pada Bank INDONESIA; b. penarikan Uang Negara dari Rekening Penempatan pada Bank Umum; c. penjualan SBN untuk pengelolaan kas di Pasar Sekunder; d. transaksi Repo SBN; e. transaksi Repo Syariah SBSN; f. Wakalah Bi Al-Istitsmar SBSN; dan g. melakukan transaksi Instrumen Keuangan Jangka Pendek untuk pemenuhan likuiditas penempatan Uang Negara dengan prinsip konvensional dan/atau berbasis syariah.

Pasal 13

(1) BUN/Kuasa BUN Pusat dapat melakukan penempatan Uang Negara pada Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a setelah berkoordinasi dengan Gubernur Bank INDONESIA. (2) Penempatan Uang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Rekening Penempatan di Bank INDONESIA yang dikelompokkan dalam: a. Rekening Penempatan dalam rupiah; b. Rekening Penempatan dalam valuta USD; dan c. Rekening Penempatan dalam valuta asing non USD. (3) Atas Penempatan Uang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mendapatkan bunga/jasa giro sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku. (4) Tingkat bunga yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan kesepakatan Menteri Keuangan selaku BUN dan Gubernur Bank INDONESIA.

Pasal 14

BUN/Kuasa BUN Pusat dapat melakukan penarikan Uang Negara dari Rekening Penempatan pada Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a setelah berkoordinasi dengan Gubernur Bank INDONESIA.

Pasal 15

Tata cara penempatan Uang Negara pada Rekening Penempatan di Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan/atau penarikan Uang Negara dari Rekening Penempatan pada Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Uang Negara pada Bank INDONESIA.

Pasal 16

(1) Kuasa BUN Pusat dapat melakukan penempatan Uang Negara pada Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b setelah berkoordinasi dengan Gubernur Bank INDONESIA. (2) Penempatan Uang Negara pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersamaan dengan kepastian bahwa BUN dapat melakukan penarikan Uang Negara dari Rekening Penempatan pada Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b secara sebagian atau seluruhnya ke RKUN, pada saat diperlukan sesuai dengan perjanjian kemitraan. (3) Penempatan Uang Negara pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: a. overnight, merupakan penempatan Uang Negara pada Bank Umum yang jatuh tempo pada 1 (satu) hari kerja berikutnya; b. deposit on call, merupakan penempatan Uang Negara pada Bank Umum yang dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya atau sesuai dengan perjanjian; atau c. time deposit, merupakan penempatan Uang Negara pada Bank Umum yang dapat ditarik pada tanggal jatuh tempo atau dapat ditarik sesuai dengan perjanjian. (4) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan bunga atau imbal hasil atas penempatan Uang Negara.

Pasal 17

(1) Dalam rangka penempatan Uang Negara pada Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Kuasa BUN Pusat MENETAPKAN limit Mitra Kerja. (2) Limit Mitra Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah alokasi maksimal Uang Negara yang dapat ditempatkan/ditransaksikan pada masing-masing Mitra Kerja.

Pasal 18

(1) Penarikan Uang Negara dari Rekening Penempatan pada Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan: a. pada saat jatuh tempo; atau b. sebelum jatuh tempo. (2) Penarikan Uang Negara dari Rekening Penempatan pada Bank Umum sebelum jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal: a. untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Pemerintah; dan/atau b. meningkatnya risiko penempatan Uang Negara pada Bank Umum. (3) Penarikan atas penempatan Uang Negara pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perjanjian pelaksanaan penempatan Uang Negara pada Bank Umum.

Pasal 19

(1) Pembelian SBN di Pasar Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dan penjualan SBN di Pasar Sekunder untuk memperoleh capital gain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dilaksanakan oleh Kuasa BUN Pusat dengan Mitra Kerja LJK. (2) Penjualan SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal terdapat selisih lebih dari harga jual dengan harga beli. (3) Untuk melaksanakan pembelian dan penjualan SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penjualan SBN untuk pengelolaan kas di Pasar Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, Kuasa BUN Pusat menunjuk: a. pejabat yang berwenang untuk memberikan persetujuan batasan nilai transaksi; dan b. pejabat/pegawai yang berwenang melaksanakan penjualan SBN, yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan. (4) Dalam hal diperlukan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam pengambilan keputusan pembelian dan penjualan SBN di Pasar Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

(1) Transaksi Reverse Repo SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilaksanakan berdasarkan perjanjian pelaksanaan Reverse Repo SBN antara Kuasa BUN Pusat dan Mitra Kerja LJK. (2) Mitra Kerja LJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan jaminan dalam bentuk SBN kepada Kuasa BUN Pusat melalui sistem aplikasi pada Bank INDONESIA.

Pasal 21

(1) Transaksi Repo SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian pelaksanaan Repo SBN antara Kuasa BUN Pusat dan Mitra Kerja LJK. (2) Kuasa BUN Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan jaminan berupa SBN kepada Mitra Kerja LJK dalam pelaksanaan Repo SBN melalui sistem aplikasi pada Bank INDONESIA.

Pasal 22

Transaksi Reverse Repo SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan transaksi Repo SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan melalui mekanisme lelang dan/atau tanpa lelang.

Pasal 23

(1) Transaksi Reverse Repo Syariah SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f dilaksanakan berdasarkan akad Al-Bai’ Al-Haqiqi Al-Bai’ Ma‘a Al-Wa’d Bi Al-Syira dengan mangacu pada prinsip akad Al-Bai' Al- Haqiqi. (2) Transaksi Wakalah Bi Al-Istitsmar SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g dilakukan dengan Wakalah Bi Dunil Ujrah. (3) Transaksi Reverse Repo Syariah SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Transaksi Wakalah Bi Al- Istitsmar SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara Mitra Kerja LJK yang berprinsip syariah selaku wakil atau penerima kuasa menyerahkan SBSN sebagai jaminan kepada Kuasa BUN Pusat selaku muwakkil atau pemberi kuasa melalui sistem aplikasi pada Bank INDONESIA.

Pasal 24

(1) Transaksi Repo Syariah SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilaksanakan berdasarkan akad Al-Bai’ Al-Haqiqi Al-Bai’ Ma‘a Al-Wa’d Bi Al-Syira dengan mengacu pada prinsip akad Al-Bai' Al-Haqiqi. (2) Wakalah Bi Al-Istitsmar SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dilakukan dengan Wakalah Bi Dunil Ujrah. (3) Transaksi Repo Syariah SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Wakalah Bi Al-Istitsmar SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara Kuasa BUN Pusat selaku wakil atau penerima kuasa menyerahkan SBSN sebagai jaminan kepada Mitra Kerja LJK yang berprinsip syariah selaku muwakkil atau pemberi kuasa melalui sistem aplikasi pada Bank INDONESIA.

Pasal 25

Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dilakukan melalui mekanisme lelang dan/atau tanpa lelang.

BAB Keempat

Penempatan dan Penarikan Uang Negara pada Bank Umum

Pasal 16

Koreksi

(1) Kuasa BUN Pusat dapat melakukan penempatan Uang Negara pada Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b setelah berkoordinasi dengan Gubernur Bank INDONESIA. (2) Penempatan Uang Negara pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersamaan dengan kepastian bahwa BUN dapat melakukan penarikan Uang Negara dari Rekening Penempatan pada Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b secara sebagian atau seluruhnya ke RKUN, pada saat diperlukan sesuai dengan perjanjian kemitraan. (3) Penempatan Uang Negara pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: a. overnight, merupakan penempatan Uang Negara pada Bank Umum yang jatuh tempo pada 1 (satu) hari kerja berikutnya; b. deposit on call, merupakan penempatan Uang Negara pada Bank Umum yang dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya atau sesuai dengan perjanjian; atau c. time deposit, merupakan penempatan Uang Negara pada Bank Umum yang dapat ditarik pada tanggal jatuh tempo atau dapat ditarik sesuai dengan perjanjian. (4) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan bunga atau imbal hasil atas penempatan Uang Negara.

Pasal 17

(1) Dalam rangka penempatan Uang Negara pada Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Kuasa BUN Pusat MENETAPKAN limit Mitra Kerja. (2) Limit Mitra Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah alokasi maksimal Uang Negara yang dapat ditempatkan/ditransaksikan pada masing-masing Mitra Kerja.

Pasal 18

(1) Penarikan Uang Negara dari Rekening Penempatan pada Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan: a. pada saat jatuh tempo; atau b. sebelum jatuh tempo. (2) Penarikan Uang Negara dari Rekening Penempatan pada Bank Umum sebelum jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal: a. untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Pemerintah; dan/atau b. meningkatnya risiko penempatan Uang Negara pada Bank Umum. (3) Penarikan atas penempatan Uang Negara pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perjanjian pelaksanaan penempatan Uang Negara pada Bank Umum.

BAB VI

KEMITRAAN

Pasal 29

Koreksi

(1) Mitra Kerja dalam rangka Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas Pemerintah terdiri atas: a. Bank INDONESIA; dan b. LJK. (2) Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai Mitra Kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) LJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Kuasa BUN Pusat. (4) LJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria minimal: a. memiliki izin usaha yang masih berlaku; b. mempunyai kegiatan usaha di wilayah Negara Republik INDONESIA; dan c. tingkat kesehatan minimal komposit 3 (tiga) yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk periode terakhir.

Pasal 30

(1) LJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) mengajukan permohonan kepada Kuasa BUN Pusat untuk menjadi Mitra Kerja. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan dokumen minimal: a. surat permohonan menjadi Mitra Kerja yang ditandatangani oleh direksi atau pemimpin yang berwenang pada LJK; b. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan pelaksanaan kemitraan yang ditandatangani oleh direksi atau pemimpin yang berwenang pada LJK; c. salinan surat izin usaha; dan d. salinan surat keterangan kesehatan periode terakhir yang diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. (3) Kuasa BUN Pusat meneliti kelengkapan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan menunjukan bahwa calon Mitra Kerja memenuhi persyaratan, Kuasa BUN Pusat menyetujui permohonan kemitraan. (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3): a. dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap, Kuasa BUN Pusat menyampaikan kepada calon Mitra Kerja untuk melengkapi dokumen permohonan; atau b. dokumen permohonan menunjukan calon Mitra Kerja tidak memenuhi persyaratan, Kuasa BUN Pusat menyampaikan penolakan kepada calon Mitra Kerja. (6) Terhadap permohonan LJK yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kuasa BUN Pusat MENETAPKAN LJK sebagai Mitra Kerja. (7) Atas penetapan LJK sebagai Mitra Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kuasa BUN Pusat melakukan perjanjian kemitraan dengan Mitra Kerja.

Pasal 31

(1) Kuasa BUN Pusat melakukan evaluasi berkala atas pelaksanaan perjanjian kemitraan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan. (3) Untuk pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mitra Kerja menyampaikan dokumen yang diperlukan sesuai dengan permintaan Kuasa BUN Pusat. (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa BUN Pusat dapat menangguhkan atau menghentikan perjanjian kemitraan dengan Mitra Kerja.

BAB Kesatu

Pemilihan dan Penetapan Mitra Kerja

Pasal 29

Koreksi

(1) Mitra Kerja dalam rangka Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas Pemerintah terdiri atas: a. Bank INDONESIA; dan b. LJK. (2) Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai Mitra Kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) LJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Kuasa BUN Pusat. (4) LJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria minimal: a. memiliki izin usaha yang masih berlaku; b. mempunyai kegiatan usaha di wilayah Negara Republik INDONESIA; dan c. tingkat kesehatan minimal komposit 3 (tiga) yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk periode terakhir.

Pasal 30

(1) LJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) mengajukan permohonan kepada Kuasa BUN Pusat untuk menjadi Mitra Kerja. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan dokumen minimal: a. surat permohonan menjadi Mitra Kerja yang ditandatangani oleh direksi atau pemimpin yang berwenang pada LJK; b. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan pelaksanaan kemitraan yang ditandatangani oleh direksi atau pemimpin yang berwenang pada LJK; c. salinan surat izin usaha; dan d. salinan surat keterangan kesehatan periode terakhir yang diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. (3) Kuasa BUN Pusat meneliti kelengkapan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan menunjukan bahwa calon Mitra Kerja memenuhi persyaratan, Kuasa BUN Pusat menyetujui permohonan kemitraan. (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3): a. dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap, Kuasa BUN Pusat menyampaikan kepada calon Mitra Kerja untuk melengkapi dokumen permohonan; atau b. dokumen permohonan menunjukan calon Mitra Kerja tidak memenuhi persyaratan, Kuasa BUN Pusat menyampaikan penolakan kepada calon Mitra Kerja. (6) Terhadap permohonan LJK yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kuasa BUN Pusat MENETAPKAN LJK sebagai Mitra Kerja. (7) Atas penetapan LJK sebagai Mitra Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kuasa BUN Pusat melakukan perjanjian kemitraan dengan Mitra Kerja.

Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2024 tentang RPMK tentang Strategi dan Pelaksanaan Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas Pemerintah Pusat

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Keempat

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kelima

Pasal 19

BAB Keenam

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Ketujuh

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB Kesatu

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kedua

Pasal 31

BAB VII

Pasal 32

Pasal 33

BAB VIII

Pasal 34

Pasal 35

BAB IX

Pasal 36

BAB X

Pasal 37

BAB XI

Pasal 38

Pasal 39