PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

PERDA Nomor 2 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri. 2. Bupati adalah Bupati Wonogiri. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri. 7. Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaanya. 8. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. 9. Angkutan adalah perpindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. 10. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/ atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 11. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/ atau bandar udara. 12. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung. 13. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. 14. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel. 15. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/ atau hewan. 16. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran. 17. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntunkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/ atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. 18. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntunkan bagi Lalu Lintas Umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/ atau air, serta diatas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel. 19. Jalan Daerah adalah Jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kabupaten. 20. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang. 21. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. 22. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/ atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan. 23. Manajemen dan Rekasaya Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas. 24. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik INDONESIA atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang – undang untuk melakukan penyidikan. 25. Pelayaran adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan, dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. 26. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan mengangkutdan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal di Sungai dan/ atau Danau di dalam Daerah. 27. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. 28. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran. 29. Penerbangan adalah suatu kesatuan sistim yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. 30. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. 31. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari suatu pembangunan, kegiatan dan/ atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan Lalu Lintas. 32. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 5

Koreksi

Kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan terdiri dari : a. LLAJ; b. Pelayaran; c. Penerbangan; dan d. Perkeretaapian.

Pasal 6

Koreksi

Dalam penyelenggaraan bidang LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Bupati melaksanakan kewenangan: a. penetapan rencana induk jaringan LLAJ Daerah; b. penyediaan perlengkapan Jalan di Jalan Daerah; c. pengelolaan Terminal penumpang tipe C; d. penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas Parkir; e. pengujian berkala Kendaraan Bermotor; f. pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Daerah; g. persetujuan hasil Andalalin untuk Jalan Daerah; h. audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan Daerah; i. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah; j. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah; k. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah; l. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah; m. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah; n. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah; o. penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah; dan p. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan bidang pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Bupati melaksanakan kewenangan : a. penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah; b. penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perseorangan atau badan hukum yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah; c. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara INDONESIA atau badan hukum; d. penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah; e. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha; f. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah yang terletak pada jaringan Jalan Daerah dan/atau jaringan jalur kereta api Daerah; g. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah; h. penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal; i. penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah; j. penetapan rencana induk dan DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan lokal; k. penetapan rencana induk dan DLKr/DLKp untuk pelabuhan sungai dan danau; l. pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal; m. pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau; n. penerbitan izin usaha badan hukum pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal; o. penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal; p. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal; q. penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal; r. penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal; dan s. penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan lokal.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan bidang penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, Bupati melaksanakan kewenanganpenerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan bidang perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, Bupati melaksanakan kewenangan : a. penetapan rencana induk perkeretaapian Daerah; b. penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah; c. penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah; d. penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api; e. penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah; f. penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian Daerah; dan g. penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah.

BAB Ketiga

Pelayaran

Pasal 7

Koreksi

Dalam penyelenggaraan bidang pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Bupati melaksanakan kewenangan : a. penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah; b. penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perseorangan atau badan hukum yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah; c. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara INDONESIA atau badan hukum; d. penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah; e. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha; f. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah yang terletak pada jaringan Jalan Daerah dan/atau jaringan jalur kereta api Daerah; g. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah; h. penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal; i. penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah; j. penetapan rencana induk dan DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan lokal; k. penetapan rencana induk dan DLKr/DLKp untuk pelabuhan sungai dan danau; l. pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal; m. pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau; n. penerbitan izin usaha badan hukum pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal; o. penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal; p. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal; q. penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal; r. penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal; dan s. penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan lokal.

BAB 1

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 10

Koreksi

Arah kebijakan LLAJ di Daerah meliputi : a. pengharmonisasian sistem jaringan Jalan dengan kebijakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah, RTRW Provinsi dan RTRW Nasional, serta meningkatkan keterpaduan dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam konteks pelayanan antarmoda dan sistem transportasi nasional; b. pengembangan rencana induk Jaringan Lalu Lintas Jalan Daerah berbasis wilayah; c. pengembangan angkutan massal; d. mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana Jalan; e. peningkatan kondisi pelayanan prasarana Jalan melalui pengawasan muatan lebih secara komprehensif, dan melibatkan berbagai instansi terkait; f. peningkatan keselamatan Lalu Lintas Jalan secara komprehensif dan terpadu; g. peningkatan kelancaran pelayanan angkutan Jalan secara terpadu melalui penataan, sistem jaringan dan Terminal, serta Manajemen Rekayasa Lalu Lintas; h. peningkatan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan pelayanan angkutan di Daerah, termasuk aksesibilitas untuk penyandang disabilitas; i. peningkatan efisiensi dan efektivitas peraturan serta kinerja kelembagaan; dan, j. peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia aparatur dan operator serta disiplin pengguna jasa, peningkatan kemampuan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi, dan dukungan pengembangan transportasi yang berkelanjutan, terutama penggunaan transportasi umum masal diperkotaan yang efisien.

Pasal 11

Arah kebijakan pelayaran meliputi : a. peningkatan keselamatan dan kualitas pelayanan prasarana, sarana danpengelolaan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; b. peningkatan kelancaran dan kapasitas pelayanan di lintas yang telah jenuh dan pelayanan angkutan antarmoda; c. peningkatan aksesibilitas pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan d. mendorong peran serta Pemerintah Daerah dan swasta dalam penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 14

Koreksi

(1) Rencana induk Jaringan LLAJ Daerah meliputi : a. Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah untuk antarkota dalam wilayah Daerah; b. Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah untuk perkotaan dalam wilayah Daerah; dan c. Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah untuk perdesaan dalam wilayah Daerah. (2) Rencana Induk LLAJ Daerah disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan yang berskala Daerah. (3) Rencana Induk Jaringan LLAJ untuk antarkota, perkotaan, dan perdesaan dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud padal ayat (1) memuat : a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Daerah; b. arah dan kebijakan peranan LLAJ Daerah dalam keseluruhan moda transportasi; c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul skala Daerah; dan d. rencana kebutuhan ruang Lalu Lintas skala Daerah. (4) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk : a. pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah; b. integrasi antar dan intramoda transportasi tingkat Daerah; c. penyusunan rencana umum LLAJ Jalan Daerah; d. penyusunan rencana umum Jaringan Jalan Daerah; e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan dan/atau perdesaan; f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang Daerah; g. pembangunan Simpul Daerah; dan h. pengembangan teknologi dan industri LLAJ Daerah.

Pasal 15

(1) Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan memperhatikan : a. dokumen RTRW Nasional; b. dokumen RTRW Provinsi; c. dokumen RTRW Daerah; d. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah; e. dokumen Rencana Induk Perkeretaapian Daerah; f. dokumen Rencana Induk Pelabuhan Nasional; g. dokumen Rencana Induk Nasional Bandar Udara; h. dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional; dan i. dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyusunan Rancangan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah dan penetapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB Kesatu

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 14

Koreksi

(1) Rencana induk Jaringan LLAJ Daerah meliputi : a. Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah untuk antarkota dalam wilayah Daerah; b. Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah untuk perkotaan dalam wilayah Daerah; dan c. Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah untuk perdesaan dalam wilayah Daerah. (2) Rencana Induk LLAJ Daerah disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan yang berskala Daerah. (3) Rencana Induk Jaringan LLAJ untuk antarkota, perkotaan, dan perdesaan dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud padal ayat (1) memuat : a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Daerah; b. arah dan kebijakan peranan LLAJ Daerah dalam keseluruhan moda transportasi; c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul skala Daerah; dan d. rencana kebutuhan ruang Lalu Lintas skala Daerah. (4) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk : a. pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah; b. integrasi antar dan intramoda transportasi tingkat Daerah; c. penyusunan rencana umum LLAJ Jalan Daerah; d. penyusunan rencana umum Jaringan Jalan Daerah; e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan dan/atau perdesaan; f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang Daerah; g. pembangunan Simpul Daerah; dan h. pengembangan teknologi dan industri LLAJ Daerah.

Pasal 15

(1) Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan memperhatikan : a. dokumen RTRW Nasional; b. dokumen RTRW Provinsi; c. dokumen RTRW Daerah; d. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah; e. dokumen Rencana Induk Perkeretaapian Daerah; f. dokumen Rencana Induk Pelabuhan Nasional; g. dokumen Rencana Induk Nasional Bandar Udara; h. dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional; dan i. dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyusunan Rancangan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah dan penetapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB Kedua

Lalu Lintas

Pasal 16

Koreksi

(1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan : a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan kelancaran LLAJ; dan b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor. (2) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut : a. Jalan kelas I merupakan Jalan Arteri dan Jalan Kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton; b. Jalan kelas II merupakan Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; c. Jalan kelas III merupakan Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; d. Jalan kelas Khusus merupakan Jalan Arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton. (3) Dalam keadaan tertentu daya dukung Jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton. (4) Kelas Jalan berdasarkan spesifikasi peyediaan prasarana Jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Jalan.

Pasal 17

(1) Pelaksanaan penyusunan kelas Jalan pada ruas Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Jalan. (2) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas. (3) Setiap pengguna Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang kelas Jalan. (4) Penetapan kelas Jalan pada setiap ruas Jalan untuk Jalan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

(1) Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional. (2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam pada Jalan kawasan Permukiman; b. paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam pada Jalan kawasan perkotaan;dan c. paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jam pada Jalan antarkota. (3) Berdasarkan pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya Pemerintah Daerah dapat MENETAPKAN batas kecepatan paling tinggi setempat dan harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas. (4) Setiap Pengguna Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang batas kecepatan. (5) Proses penetapan batas kecepatan dilakukan berdasarkan hasil rapat Forum LLAJ pada semua tingkatan sesuai dengan kewenangan Jalan. (6) Ketentuan lebih lanjut menegenai Batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

(1) Setiap Jalan yang digunakan untuk umum telah dilakukan uji laik fungsi Jalan. (2) Uji fungsi laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Uji Laik Fungsi Jalan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Tim Uji laik fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. Perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap Jalan; b. Perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelengkapan Jalan; dan c. Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

BAB 1

Kelas Jalan, Batas Kecepatan Dan Uji Laik Fungsi Jalan

Pasal 16

Koreksi

(1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan : a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan kelancaran LLAJ; dan b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor. (2) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut : a. Jalan kelas I merupakan Jalan Arteri dan Jalan Kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton; b. Jalan kelas II merupakan Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; c. Jalan kelas III merupakan Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; d. Jalan kelas Khusus merupakan Jalan Arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton. (3) Dalam keadaan tertentu daya dukung Jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton. (4) Kelas Jalan berdasarkan spesifikasi peyediaan prasarana Jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Jalan.

Pasal 17

(1) Pelaksanaan penyusunan kelas Jalan pada ruas Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Jalan. (2) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas. (3) Setiap pengguna Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang kelas Jalan. (4) Penetapan kelas Jalan pada setiap ruas Jalan untuk Jalan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

(1) Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional. (2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam pada Jalan kawasan Permukiman; b. paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam pada Jalan kawasan perkotaan;dan c. paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jam pada Jalan antarkota. (3) Berdasarkan pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya Pemerintah Daerah dapat MENETAPKAN batas kecepatan paling tinggi setempat dan harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas. (4) Setiap Pengguna Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang batas kecepatan. (5) Proses penetapan batas kecepatan dilakukan berdasarkan hasil rapat Forum LLAJ pada semua tingkatan sesuai dengan kewenangan Jalan. (6) Ketentuan lebih lanjut menegenai Batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

(1) Setiap Jalan yang digunakan untuk umum telah dilakukan uji laik fungsi Jalan. (2) Uji fungsi laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Uji Laik Fungsi Jalan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Tim Uji laik fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. Perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap Jalan; b. Perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelengkapan Jalan; dan c. Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Pasal 20

(1) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum harus dilengkapi dengan Perlengkapan Jalan berupa : a. Rambu Lalu Lintas; b. marka Jalan; c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL); d. alat penerangan Jalan atau lampu Penerangan Jalam Umum (PJU); e. alat pengendali dan pengaman pengguna Jalan; f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan; g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas; dan h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan. (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/ atau gangguan fungsi perlengkapan Jalan. (3) Setiap pengguna Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang perlengkapan Jalan.

Pasal 21

Perlengkapan Jalan pada Jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas, intensitas dan volume Lalu Lintas.

BAB 1

Umum

Pasal 22

Koreksi

(1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ. (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan : a. perencanaan; b. pengaturan; c. perekayasaan; d. pemberdayaan; dan e. pengawasan. (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan : a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur khusus; b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki; c. pemberian kemudahan bagi penyandang disabilitas; d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas dan aksesibilitas; e. pemanduan berbagai moda angkutan; f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan; g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan h. perlindungan terhadap lingkungan. (4) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 23

Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a meliputi : a. identifikasi masalah Lalu Lintas; b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas; c. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan; d. penetapan tingkat pelayanan; dan e. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.

Pasal 24

(1) Identifikasi masalah Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ. (2) Identifikasi masalah Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan; b. penggunaan ruang Jalan; c. kapasitas Jalan; d. tataguna lahan pinggir Jalan; e. pengaturan Lalu Lintas; f. kinerja Lalu Lintas; dan/ atau g. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan Lalu Lintas.

Pasal 25

(1) Inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b bertujuan untuk mengetahui situasi arus Lalu Lintas dari aspek kondisi Jalan, perlengkapan Jalan, dan budaya pengguna Jalan. (2) Inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. volume Lalu Lintas; b. komposisi Lalu Lintas; c. variasi Lalu Lintas; d. distribusi arah; e. pengaturan arus Lalu Lintas; f. kecepatan dan tundaan Lalu Lintas; g. kinerja perlengkapan Jalan; dan h. perkiraan volume Lalu Lintas yang akan datang.

Pasal 26

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung Jalan untuk menampung lalu lintas kendaraan.

Pasal 27

(1) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d bertujuan untuk MENETAPKAN tingkat pelayanan pada suatu ruas Jalan dan/atau persimpangan. (2) Tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi indikator : a. rasio antara volume dan kapasitas Jalan; b. kecepatan yang merupakan kecepatan batas atas dan kecepatan batas bawah yang ditetapkan berdasarkan kondisi daerah; c. waktu perjalanan; d. kebebasan bergerak; e. keamanan; f. keselamatan; g. ketertiban; h. kelancaran; dan i. penilaian pengemudi terhadap kondisi arus Lalu Lintas. (3) Tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tingkat pelayanan pada ruas; b. tingkat pelayanan pada persimpangan.

Pasal 28

(1) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e bertujuan untuk MENETAPKAN rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dari aspek perlengkapan Jalan. (2) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan : a. skema penanganan lalu lintas; b. pemilihan alternatif dari skema penanganan lalu lintas; c. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas.

BAB 2

Perencanaan

Pasal 23

Koreksi

Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a meliputi : a. identifikasi masalah Lalu Lintas; b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas; c. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan; d. penetapan tingkat pelayanan; dan e. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.

Pasal 24

Koreksi

(1) Identifikasi masalah Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ. (2) Identifikasi masalah Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan; b. penggunaan ruang Jalan; c. kapasitas Jalan; d. tataguna lahan pinggir Jalan; e. pengaturan Lalu Lintas; f. kinerja Lalu Lintas; dan/ atau g. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan Lalu Lintas.

Pasal 25

(1) Inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b bertujuan untuk mengetahui situasi arus Lalu Lintas dari aspek kondisi Jalan, perlengkapan Jalan, dan budaya pengguna Jalan. (2) Inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. volume Lalu Lintas; b. komposisi Lalu Lintas; c. variasi Lalu Lintas; d. distribusi arah; e. pengaturan arus Lalu Lintas; f. kecepatan dan tundaan Lalu Lintas; g. kinerja perlengkapan Jalan; dan h. perkiraan volume Lalu Lintas yang akan datang.

Pasal 26

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung Jalan untuk menampung lalu lintas kendaraan.

Pasal 27

(1) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d bertujuan untuk MENETAPKAN tingkat pelayanan pada suatu ruas Jalan dan/atau persimpangan. (2) Tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi indikator : a. rasio antara volume dan kapasitas Jalan; b. kecepatan yang merupakan kecepatan batas atas dan kecepatan batas bawah yang ditetapkan berdasarkan kondisi daerah; c. waktu perjalanan; d. kebebasan bergerak; e. keamanan; f. keselamatan; g. ketertiban; h. kelancaran; dan i. penilaian pengemudi terhadap kondisi arus Lalu Lintas. (3) Tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tingkat pelayanan pada ruas; b. tingkat pelayanan pada persimpangan.

Pasal 28

(1) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e bertujuan untuk MENETAPKAN rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dari aspek perlengkapan Jalan. (2) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan : a. skema penanganan lalu lintas; b. pemilihan alternatif dari skema penanganan lalu lintas; c. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas.

Pasal 29

(1) Pengaturan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b melalui penetapan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan Jalan tertentu. (2) Penetapan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan Jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil dari penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas. (3) Kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. perintah, larangan, peringatan, dan/ atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas Jalan; dan b. perintah, larangan, peringatan, dan/ atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas Jalan. (4) Hasil penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disosialisasikan kepada masyarakat dengan menggunakan: a. media cetak; b. media elektronik; dan/ atau c. penyampaian langsung kepada masyarakat.

BAB 3

Pengaturan

Pasal 29

Koreksi

(1) Pengaturan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b melalui penetapan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan Jalan tertentu. (2) Penetapan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan Jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil dari penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas. (3) Kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. perintah, larangan, peringatan, dan/ atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas Jalan; dan b. perintah, larangan, peringatan, dan/ atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas Jalan. (4) Hasil penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disosialisasikan kepada masyarakat dengan menggunakan: a. media cetak; b. media elektronik; dan/ atau c. penyampaian langsung kepada masyarakat.

Pasal 30

(1) Perekayasaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c meliputi pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan Daerah yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan pada Jalan Daerah. (2) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan Jalan pada Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan Jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan; b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan Jalan; c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan Jalan; d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan Jalan; dan e. kegiatan pemasangan perlengkapan Jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan. (3) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan pada Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan Jalan; b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan Jalan; c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan Jalan; d. mengganti perlengkapan Jalan yang rusak, cacat atau hilang; dan e. pengadaan perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan. (4) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan Jalan pada Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh badan swasta atau orang perorangan setelah mendapat izin dan pengesahan spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB Keempat

Pasal 8

BAB Kelima

Pasal 9

BAB IV

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB 1

Pasal 10

Pasal 11

BAB 2

Pasal 11

Pasal 12

BAB 3

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 1

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 2

Pasal 20

Pasal 21

BAB Ketiga

Pasal 22

BAB 1

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB 2

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25