PERDA

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

PERDA Nomor 18 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB IV

LINGKUP DAN BENTUK PROGRAM/KEGIATAN TSP

Pasal 7

Koreksi

(1) Program/kegiatan TSP dapat mencakup : a. Perbaikan kualitas lingkungan hidup; b. Pendidikan; c. Kesehatan; d. Infrastruktur; e. Olah raga dan seni budaya; f. Sosial dan keagamaan; g. Usaha ekonomi kerakyatan; h. Penanggulangan bencana; i. Pemberdayaan masyarakat adat; dan (2) Dalam melaksanakan kewajiban TSP, perusahaan dapat MENETAPKAN skala prioritas program/kegiatan TSP berdasarkan kondisi dan kebutuhan lingkungan dan masyarakat di sekitar perusahaan. (3) Perusahaan dapat melaksanakan lebih dari satu program/kegiatan TSP setiap tahun.

Pasal 8

(1) Program/kegiatan TSP dalam bentuk perbaikan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dapat berupa penanaman pohon, pengendalian limbah atau sampah perusahaan, perbaikan tempat pembuangan sampah, pengendalian banjir, erosi atau abrasi dan kegiatan lain yang berkenaan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup atau pemulihan pencemaran lingkungan yang rusak karena kegiatan perusahaan. (2) Dalam melaksanakan program/kegiatan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait dan/atau Perangkat Daerah.

Pasal 9

Program/kegiatan TSP dalam bentuk sosial dan keagamaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dapat berupa pemberian bantuan fasilitas penunjang pendidikan baik dalam bentuk dana maupun bahan, pemberian bantuan biaya pendidikan kepada siswa atau mahasiswa, kegiatan dalam bentuk pelatihan dan/atau bantuan lainnya dalam rangka mendorong penyelenggaraan fungsi pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia.

Pasal 10

(1) Program/kegiatan TSP dalam bentuk kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dapat berbentuk bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan, penyuluhan reproduksi dan kesehatan kepada kelompok perempuan, bantuan sunnatan massal, bantuan bahan makanan bergizi untuk anak-anak dan bayi (balita), bantuan obat-obatan dan/atau bantuan lain dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. (2) Dalam melaksanakan program/kegiatan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait dan/atau Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan.

Pasal 11

(1) Program/kegiatan TSP dalam bentuk infra-struktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, dapat berbentuk bantuan pembukaan jalan baru desa di sekitar perusahaan, perbaikan kualitas jalan di sekitar perusahaan, pengadaan dan/atau perbaikan saluran air bersih yang bisa diakses oleh warga di sekitar perusahaan dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat bagi warga masyarakat di sekitar perusahaan. (2) Dalam melaksanakan program/kegiatan TSP/CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan dapat melibatkan warga masyarakat setempat.

Pasal 12

(1) Program/kegiatan TSP dalam bentuk olah raga dan seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, dapat berbentuk bantuan pengadaan sarana dan prasarana olah raga dan seni budaya, penyelenggaraan pertandingan atau lomba cabang olah raga dan seni budaya, bantuan sponsor dana dan/atau bahan dalam penyelenggaraan pertandingan atau lomba cabang olah raga dan/atau seni budaya, dan/atau kegiatan lain yang bisa menjadi tontonan menghibur bagi warga masyarakat. (2) Dalam melaksanakan program/kegiatan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan dapat berkoordinasi dengan instansi kepolisian setempat.

Pasal 13

Program/kegiatan TSP dalam bentuk sosial dan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, dapat berbentuk bantuan pembangunan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana ibadah, bantuan pembangunan dan/atau perbaikan sarana pertemuan bagi warga masyarakat, bantuan sandang dan pangan bagi warga masyarakat miskin/tidak mampu dan/atau bantuan lain yang menunjang kehidupan sosial dan keagamaan warga masyarakat.

Pasal 14

(1) Program/kegiatan TSP dalam bentuk usaha ekonomi kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, dapat berbentuk bantuan modal usaha kepada Pedagang Kaki Lima atau Pedagang Kreatif Lapangan (PKL), usaha rumah tangga yang memproduksi bahan makanan dan minuman, bantuan pembinaan, pelatihan dan/atau penyuluhan tentang keterampilan berusaha kepada pelaku usaha ekonomi kerakyatan. (2) Dalam melaksanakan program/kegiatan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan pedagang kreatif lapangan dan pelaku usaha mikro.

Pasal 15

Program/kegiatan TSP dalam bentuk penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h, dapat berbentuk bantuan mitigasi bencana, bantuan dana santunan, bahan/peralatan, bahan makanan dan minuman kepada warga korban bencana.

Pasal 16

Program/kegiatan TSP dalam bentuk pemberdayaan masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i, dapat berbentuk bantuan fasilitas pengembangan fungsi kelembagaan adat, bantuan dana dan/atau bahan dalam upacara ritual adat, dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat adat.

BAB Kedua

Bentuk Kegiatan

Pasal 8

Koreksi

(1) Program/kegiatan TSP dalam bentuk perbaikan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dapat berupa penanaman pohon, pengendalian limbah atau sampah perusahaan, perbaikan tempat pembuangan sampah, pengendalian banjir, erosi atau abrasi dan kegiatan lain yang berkenaan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup atau pemulihan pencemaran lingkungan yang rusak karena kegiatan perusahaan. (2) Dalam melaksanakan program/kegiatan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait dan/atau Perangkat Daerah.

Pasal 9

Program/kegiatan TSP dalam bentuk sosial dan keagamaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dapat berupa pemberian bantuan fasilitas penunjang pendidikan baik dalam bentuk dana maupun bahan, pemberian bantuan biaya pendidikan kepada siswa atau mahasiswa, kegiatan dalam bentuk pelatihan dan/atau bantuan lainnya dalam rangka mendorong penyelenggaraan fungsi pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia.

Pasal 10

(1) Program/kegiatan TSP dalam bentuk kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dapat berbentuk bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan, penyuluhan reproduksi dan kesehatan kepada kelompok perempuan, bantuan sunnatan massal, bantuan bahan makanan bergizi untuk anak-anak dan bayi (balita), bantuan obat-obatan dan/atau bantuan lain dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. (2) Dalam melaksanakan program/kegiatan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait dan/atau Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan.

Pasal 11

(1) Program/kegiatan TSP dalam bentuk infra-struktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, dapat berbentuk bantuan pembukaan jalan baru desa di sekitar perusahaan, perbaikan kualitas jalan di sekitar perusahaan, pengadaan dan/atau perbaikan saluran air bersih yang bisa diakses oleh warga di sekitar perusahaan dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat bagi warga masyarakat di sekitar perusahaan. (2) Dalam melaksanakan program/kegiatan TSP/CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan dapat melibatkan warga masyarakat setempat.

Pasal 12

(1) Program/kegiatan TSP dalam bentuk olah raga dan seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, dapat berbentuk bantuan pengadaan sarana dan prasarana olah raga dan seni budaya, penyelenggaraan pertandingan atau lomba cabang olah raga dan seni budaya, bantuan sponsor dana dan/atau bahan dalam penyelenggaraan pertandingan atau lomba cabang olah raga dan/atau seni budaya, dan/atau kegiatan lain yang bisa menjadi tontonan menghibur bagi warga masyarakat. (2) Dalam melaksanakan program/kegiatan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan dapat berkoordinasi dengan instansi kepolisian setempat.

Pasal 13

Program/kegiatan TSP dalam bentuk sosial dan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, dapat berbentuk bantuan pembangunan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana ibadah, bantuan pembangunan dan/atau perbaikan sarana pertemuan bagi warga masyarakat, bantuan sandang dan pangan bagi warga masyarakat miskin/tidak mampu dan/atau bantuan lain yang menunjang kehidupan sosial dan keagamaan warga masyarakat.

Pasal 14

(1) Program/kegiatan TSP dalam bentuk usaha ekonomi kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, dapat berbentuk bantuan modal usaha kepada Pedagang Kaki Lima atau Pedagang Kreatif Lapangan (PKL), usaha rumah tangga yang memproduksi bahan makanan dan minuman, bantuan pembinaan, pelatihan dan/atau penyuluhan tentang keterampilan berusaha kepada pelaku usaha ekonomi kerakyatan. (2) Dalam melaksanakan program/kegiatan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan pedagang kreatif lapangan dan pelaku usaha mikro.

Pasal 15

Program/kegiatan TSP dalam bentuk penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h, dapat berbentuk bantuan mitigasi bencana, bantuan dana santunan, bahan/peralatan, bahan makanan dan minuman kepada warga korban bencana.

Pasal 16

Program/kegiatan TSP dalam bentuk pemberdayaan masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i, dapat berbentuk bantuan fasilitas pengembangan fungsi kelembagaan adat, bantuan dana dan/atau bahan dalam upacara ritual adat, dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat adat.

BAB V

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN TSP/CSR

Pasal 17

Koreksi

(1) Setiap perusahaan menyusun rencana kerja tahunan dan rencana anggaran biaya dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan TSP sebelum tahun berjalan. (2) Penyusunan rencana kerja tahunan dan rencana anggaran biaya untuk pelaksanaan program/kegiatan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kebijakan pemerintah, rencana kerja tahunan kepala daerah, dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Koreksi

(1) Rencana kerja tahunan dan rencana anggaran biaya perusahaan untuk pelaksanaan program/kegiatan TSP, wajib disampaikan kepada kepala daerah guna mensinergikan dengan rencana kerja tahunan kepala daerah untuk tahun anggaran berikutnya. (2) Kewajiban perusahaan untuk menyampaikan Rencana kerja tahunan dan rencana anggaran biaya perusahaan untuk pelaksanaan program/kegiatan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk program/kegiatan TSP lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 15.

Pasal 19

Mekanisme penyampaian rencana kerja tahunan dan rencana anggaran biaya perusahaan untuk pelaksanaan program/kegiatan TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), serta format dan waktu penyampaiannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Pelaksanaan program/kegiatan TSP, harus sesuai dengan rencana dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Pasal 21

(1) Pimpinan perusahaan atau penanggung-jawab program/kegiatan TSP yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan, bertanggung Jawab terhadap tertib pelaksanaan program/kegiatan TSP. (2) Dalam hal terjadi pelaksanaan gangguan keamanan yang berpotensi membahayakan dan/atau meresahkan warga masyarakat di sekitar pelaksanaan TSP, pelaksanaan program/kegiatan TSP dapat dihentikan sementara waktu sampai situasi/gejolak sosial pulih kembali (kondusif). (3) Penghentian sementara waktu pelaksanaan program TSP/CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak lebih 2 (dua) bulan.

Pasal 22

Resiko yang timbul berupa kerugian materil karena adanya penghentian sementara waktu terhadap pelaksanaan program/kegiatan TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2), menjadi tanggung jawab perusahaan.

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB VIII

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB IX

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB X

Pasal 34

BAB XI

Pasal 35