PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat

PERDA Nomor 4 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat; 2. Bupati adalah Bupati Sumba Barat; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat; 4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat sesuai Peraturan Perundang – undangan. 5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Sesuai Peraturan Perundang – undangan. 6. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat. 7. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD . 8. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat – rapat dinas. 9. Tunjangan jabatan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD . 10. Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Alat Kelengkapan Lainnya yang diperlukan dan dibentuk dalam Rapat Paripurna. 11. Tunjangan Alat Kelengkapan lain adalah Tunjangan Yang diberikan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan Kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Dalam Panitia Khusus Yang tidak Bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus. 12. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan untuk peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD. 13. Tunjangan Reses adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan Reses. 14. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Berupa Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Pakaian Dinas dan Atribut, Rumah Negara dan Perlengkapannya, Kendaraan Dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, Belanja Rumah Tangga Bagi Pimpinan DPRD dan/atau Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. 15. Uang jasa Pengabdian adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang Meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. 16. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap Bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari – hari. 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

Koreksi

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas : a. uang representasi; b. tunjangan keluarga; c. tunjangan beras; d. uang paket; e. tunjangan jabatan; f. tunjangan alat kelengkapan; g. tunjangan alat kelengkapan lainnya; h. tunjangan komunikasi intensif; dan i. tunjangan reses.

Pasal 3

Koreksi

(1) Pajak Penghasilan untuk Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dibebankan kepada APBD. (2) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan . (3) Pembebanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan Perundang- undangan di bidang Pajak Penghasilan.

Pasal 4

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a; (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Pasal 5

(1) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati. (2) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (Delapan Puluh Persen) dari uang Representasi Ketua DPRD sebagaimna di maksud pada ayat (1); (3) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima Persen) dari uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c. (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan. (3) Besaran Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Sesuai Dengan Peraturan Perundang – undangan.

Pasal 7

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d. (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan. (3) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10%( Sepuluh Persen) dari uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 8

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e. (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan. (3) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% ( Seratus Empat Puluh Lima Persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 9

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Kehormatan berhak memperoleh Tunjangan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f. (2) Tunjangan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan : a. Untuk Jabatan Ketua, sebesar 7,5% ( Tujuh Koma LimaPersen ) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD; b. Untuk Jabatan Wakil Ketua, sebesar 5% ( Lima Persen ) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD; c. Untuk Jabatan Sekretaris , sebesar 4% ( Empat Persen ) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD; dan d. Untuk Jabatan Anggota, sebesar 3% ( Tiga Persen ) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 10

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Alat Kelengkapan Lain berhak memperoleh Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g. (2) Besaran Tunjangan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) secara mutatis mutandis berlaku untuk besaran Tunjangan Alat Kelengkapan Lain. (3) Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama Alat Kelengkapan Lain terbentukdan melaksanakan tugas.

Pasal 11

Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h.

Pasal 12

(1) TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah. (2) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara. (3) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah ditambah Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. (4) Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Gaji dan Tunjangan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga , Tunjangan Jabatan, Tunjangan Beras dan Tunjangan Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Perundang – undangan.

Pasal 13

(1) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri atas 3 ( Tiga ) Kelompok, yaitu : a. Tinggi; b. Sedang; dan c. Rendah. (2) Penghitungan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Pemberian TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan ketentuan : a. Untuk Kelompok Kemampuan Daerah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, sebanyak 7 (Tujuh) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD; b. Untuk Kelompok Kemampuan Daerah Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat ( 1) huruf b, sebanyak 5 ( Lima ) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD; dan c. Untuk Kelompok Kemampuan Daerah Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat ( 1) huruf c, paling banyak 3 ( Tiga ) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD.

Pasal 15

(1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan. (2) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap melaksanakan Reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf I dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 17

Ketentuan mengenai pemberian TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian Tunjangan Reses.

BAB KEDELAPAN

Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 11

Koreksi

Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h.

Pasal 12

Koreksi

(1) TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah. (2) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara. (3) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah ditambah Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. (4) Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Gaji dan Tunjangan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga , Tunjangan Jabatan, Tunjangan Beras dan Tunjangan Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Perundang – undangan.

Pasal 13

(1) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri atas 3 ( Tiga ) Kelompok, yaitu : a. Tinggi; b. Sedang; dan c. Rendah. (2) Penghitungan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Pemberian TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan ketentuan : a. Untuk Kelompok Kemampuan Daerah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, sebanyak 7 (Tujuh) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD; b. Untuk Kelompok Kemampuan Daerah Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat ( 1) huruf b, sebanyak 5 ( Lima ) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD; dan c. Untuk Kelompok Kemampuan Daerah Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat ( 1) huruf c, paling banyak 3 ( Tiga ) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD.

Pasal 15

(1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan. (2) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 18

Koreksi

(1) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari : a. Jaminan Kesehatan; b. Jaminan Kecelakaan Kerja; c. Jaminan Kematian; d. Pakaian Dinas dan Atribut . (2) Selain Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan Tunjangan Kesejahteraan Berupa : a. Rumah Negara dan Perlengkapannya ; b. Kendaraan Dinas Jabatan ; dan c. Belanja Rumah Tangga. (3) Selain Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan Tunjangan Kesejahteraan berupa : a. Rumah Negara dan Perlengkapannya; dan b. Tunjangan Transportasi.

Pasal 19

(1) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai Peraturan Perundang – Undangan. (2) Jaminan Kesehatan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk Istri dan Anak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

Pasal 20

(1) Selain jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pemeriksaan Kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. (2) Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (Satu) kali dalam 1 (Satu) Tahun dan dilakukan dalam negeri serta tidak termasuk Istri dan anak.

Pasal 21

(1) Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 (1) huruf b dan huruf c, diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai Peraturan Perundang – undangan. (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 22

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Pakaian Dinas dan Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d. (2) Pakaian Dinas dan Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (Dua) pasang dalam 1 (Satu) Tahun; b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (Satu) pasang dalam 1 (Satu) Tahun; c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 2 ( Dua ) pasang dalam 5 ( Lima ) Tahun; d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang disediakan 1 ( Satu ) pasang dalam 1 ( Satu ) tahun ; dan e. Pakaian yang bercirikan Khas Daerah di sediakan 1 (Satu ) pasang dalam 1 ( Satu ) Tahun. (3) Pakaian Dinas dan Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan di bidang Pengadaan Barang dan / jasa Pemerintah dengan mempertimbangkan prinsip Efisiensi , Efektivitas dan Kepatutan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

(1) Pimpinan DPRD disediakan Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana di maksud dalam pasal 18 (2) huruf a dan huruf b sesuai Ketentuan Peraturan Perundang– undangan. (2) Rumah Negara dan Perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf a dapat di sediakan bagi Anggota DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan. (3) Pemakaian Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pemakaian Rumah Negara dan Perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan. (4) Pemeliharaan Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pemakaian Rumah Negara dan Perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

Pasal 24

(1) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (Satu ) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. (2) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan Rumah Negara dan Perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, Rumah Negara dan Perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (Satu ) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa jabatan.

Pasal 25

(1) Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya. (2) Struktur dan bentuk bangunan Rumah Negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

Pasal 26

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan Kendaraan Dinas Jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi. (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, kepada yang bersangkutan dapat diberikan Tunjangan Perumahan. (3) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/ janji. (4) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, yang menggunakan Kendaraan Dinas Jabatan maka tidak dapat diberikan Tunjangan Transportasi. (5) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/ janji.

Pasal 27

(1) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus memperhatikan Asas Kepatutan, Kewajaran, Rasionalitas, Standar Harga Setempat Yang Berlaku, dan Standar Luas Bangunan dan Lahan Rumah Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan. (2) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus memperhatikan asas Kepatutan, Kewajaran, Rasionalitas, Standar Harga Setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan. (3) Besaran Tunjangan Perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD , tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon. (4) Besaran Tunjangan Transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk Biaya Perawatan dan Biaya Operasional Kendaraan Dinas Jabatan. (5) Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 serta Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Pasal 29

(1) Bagi suami dan/atau Istri yang menduduki Jabatan sebagai Pimpinan dan/ atau Anggota DPRD Pada DPRD KabupatenSumba Barat hanya diberikan salah satu Tunjangan Perumahan. (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati / Wakil Bupati Sumba Barat tidak diberikan Tunjangan Perumahan.

Pasal 30

Bagi Pimpinan dan/ atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi.

Pasal 31

(1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, Pimpinan DPRD disediakan Belanja Rumah Tangga sebagaimana di maksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf c dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah. (2) Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan DPRD yang dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD. (3) Dalam hal pimpinan DPRD tidak menggunakan Fasilitas Rumah Negara dan Perlengkapannya, tidak diberikan Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c.

Pasal 32

Ketentuan mengenai Standar Kebutuhan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan berpedoman kepada Peraturan Perundang – undangan.

BAB KELIMA

Tunjangan Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Tunjangan Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 23

Koreksi

(1) Pimpinan DPRD disediakan Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana di maksud dalam pasal 18 (2) huruf a dan huruf b sesuai Ketentuan Peraturan Perundang– undangan. (2) Rumah Negara dan Perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf a dapat di sediakan bagi Anggota DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan. (3) Pemakaian Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pemakaian Rumah Negara dan Perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan. (4) Pemeliharaan Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pemakaian Rumah Negara dan Perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

Pasal 24

(1) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (Satu ) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. (2) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan Rumah Negara dan Perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, Rumah Negara dan Perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (Satu ) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa jabatan.

Pasal 25

(1) Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya. (2) Struktur dan bentuk bangunan Rumah Negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

Pasal 26

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan Kendaraan Dinas Jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi. (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, kepada yang bersangkutan dapat diberikan Tunjangan Perumahan. (3) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/ janji. (4) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, yang menggunakan Kendaraan Dinas Jabatan maka tidak dapat diberikan Tunjangan Transportasi. (5) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/ janji.

Pasal 27

(1) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus memperhatikan Asas Kepatutan, Kewajaran, Rasionalitas, Standar Harga Setempat Yang Berlaku, dan Standar Luas Bangunan dan Lahan Rumah Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan. (2) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus memperhatikan asas Kepatutan, Kewajaran, Rasionalitas, Standar Harga Setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan. (3) Besaran Tunjangan Perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD , tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon. (4) Besaran Tunjangan Transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk Biaya Perawatan dan Biaya Operasional Kendaraan Dinas Jabatan. (5) Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 serta Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Pasal 29

(1) Bagi suami dan/atau Istri yang menduduki Jabatan sebagai Pimpinan dan/ atau Anggota DPRD Pada DPRD KabupatenSumba Barat hanya diberikan salah satu Tunjangan Perumahan. (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati / Wakil Bupati Sumba Barat tidak diberikan Tunjangan Perumahan.

Pasal 30

Bagi Pimpinan dan/ atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi.

BAB V

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 35

Koreksi

(1) Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD, diberikan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD. (2) Belanja Penunjang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. Program; b. Dana Operasional Pimpinan DPRD; c. Pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD; d. Penyediaan Tenaga Asli Fraksi; dan e. Belanja Sekretariat Fraksi. (3) Belanja Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

Pasal 36

(1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a terdiri atas : a. penyelenggara Rapat; b. kunjungan Kerja; c. pengkajian, Penelaahan, dan Penyiapan Perda; d. peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia dilingkungan DPRD; e. koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan; dan f. program lain sesuai dengan Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD. (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan kedalam beberapa kegiatan dalam rencana kerja sesuai Peraturan Perundang – undangan.

Pasal 37

(1) Untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi,pelayanan,dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari- hari, Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b. (2) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.

Pasal 38

(1) Penganggaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 disusun secara Kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut; a. Ketua DPRD,dengan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah: 1.Tinggi, sebanyak 6(Enam) kali; 2.Sedang, sebanyak 4(Empat) kali; 3.Rendah, sebanyak 2(Dua) kali; Dari Uang Representasi Ketua DPRD; b. Wakil Ketua DPRD,dengan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah : 1.Tinggi, sebanyak 4 (Empat) kali; 2.Sedang, sebanyak 2,5 (Dua Koma Lima) kali; 3.Rendah, sebanyak 1,5 (Satu Koma Lima ) kali; Dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD. (2) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan : a. 80% (Delapan Puluh Persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut Lumpsum; dan b. 20% (Dua Puluh Persen) diberikan untuk Dukungan Dana Operasional Lainnya. (3) Penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan Asas Martabat, Efektivitas, dan Akuntabilitas sesuai Peraturan Perundang – undangan. (4) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

Pasal 39

Pimpinan DPRD dilarang menggunakan dana operasional untuk keperluan pribadi, kelompok dan/ atau golongan.

Pasal 40

(1) Untuk menunjang pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Kewenangan DPRD yang tercermin dalam Alat Kelengkapan DPRD dan sesuai kebutuhan, Anggota DPRD, Pimpinan Fraksi, dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dapat mengusulkan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c. (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (Tiga) orang untuk setiap Alat Kelengkapan DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD. (3) Pengadaan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

Pasal 41

(1) Pembayaran kompensasi bagi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau Kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan. (2) Ketentuan mengenai Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

Pasal 42

(1) Untuk mendukung Tugas Fraksi, disediakan 1 (satu) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d. (2) Tenaga Ahli Fraksi diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD. (3) Pengadaan Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

Pasal 43

(1) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangaan daerah. (2) Ketentuan mengenai besaran kompensasi Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 44

(1) Belanja Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e dibiayai dari Anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah. (2) Belanja Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyediaan Sarana dan Anggaran. (3) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas. (4) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemenuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan dilingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efesiensi, efektivitas dan kepatutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang -undangan.

BAB KETIGA

Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 37

Koreksi

(1) Untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi,pelayanan,dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari- hari, Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b. (2) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.

Pasal 38

(1) Penganggaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 disusun secara Kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut; a. Ketua DPRD,dengan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah: 1.Tinggi, sebanyak 6(Enam) kali; 2.Sedang, sebanyak 4(Empat) kali; 3.Rendah, sebanyak 2(Dua) kali; Dari Uang Representasi Ketua DPRD; b. Wakil Ketua DPRD,dengan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah : 1.Tinggi, sebanyak 4 (Empat) kali; 2.Sedang, sebanyak 2,5 (Dua Koma Lima) kali; 3.Rendah, sebanyak 1,5 (Satu Koma Lima ) kali; Dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD. (2) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan : a. 80% (Delapan Puluh Persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut Lumpsum; dan b. 20% (Dua Puluh Persen) diberikan untuk Dukungan Dana Operasional Lainnya. (3) Penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan Asas Martabat, Efektivitas, dan Akuntabilitas sesuai Peraturan Perundang – undangan. (4) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

Pasal 39

Pimpinan DPRD dilarang menggunakan dana operasional untuk keperluan pribadi, kelompok dan/ atau golongan.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB KESATU

Pasal 2

Pasal 3

BAB KEDUA

Pasal 4

Pasal 5

BAB KETIGA

Pasal 6

BAB KEEMPAT

Pasal 7

BAB KELIMA

Pasal 8

BAB KEENAM

Pasal 9

BAB KETUJUH

Pasal 10

BAB KEDELAPAN

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB KESEMBILAN

Pasal 16

Pasal 17

BAB III

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB KESATU

Pasal 18

BAB KEDUA

Pasal 19

Pasal 20

BAB KETIGA

Pasal 21

BAB KEEMPAT

Pasal 22

BAB KELIMA

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29