PERBAN

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN

PERBAN Nomor 6 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah PRESIDEN dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN yang memiliki tugas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 2. Standar layanan Rehabilitasi adalah suatu acuan yang memuat berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara layanan rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika, Penyalah Guna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, khususnya yang berada dalam lingkungan Badan Narkotika Nasional/milik BNN dan yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional/mitra BNN berbasis institusi dan non institusi, untuk menjamin terlaksananya proses layanan rehabilitasi yang berkualitas. 3. Peningkatan Kemampuan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya memberikan penguatan, dorongan, atau fasilitasi kepada penyelenggara layanan rehabilitasi baik yang diselenggarakan oleh institusi maupun non institusi. 4. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. 5. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. 6. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. 7. Rehabilitasi Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Rehabilitasi adalah serangkaian upaya pemulihan terpadu terhadap Pecandu Narkotika, Penyalahguna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang mencakup penerimaan awal, rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, serta pascarehabilitasi. 8. Pascarehabilitasi adalah kegiatan pelayanan yang merupakan tahapan pembinaan lanjutan yang diberikan kepada Pecandu Narkotika, Penyalah Guna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika setelah menjalani intervensi atau rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang merupakan bagian yang integral dalam rangkaian Rehabilitasi Berkelanjutan. 9. Rawat Jalan merupakan layanan tanpa menginap terhadap Klien Rehabilitasi dalam kurun waktu tertentu untuk memperoleh perawatan rehabilitasi yang bertujuan membantu Klien memulihkan kondisi dari gangguan penyalahgunaan narkotika. 10. Rawat Inap merupakan layanan yang mengharuskan Klien Rehabilitasi tinggal di fasilitas atau residensial untuk memperoleh perawatan rehabilitasi yang bertujuan membantu Klien memulihkan kondisi dari gangguan penyalahgunaan narkotika. 11. Intervensi Berbasis Masyarakat selanjutnya disingkat IBM adalah intervensi di bidang rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika, Penyalah Guna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat yang sesuai dengan kearifan lokal. 12. Klien Rehabilitasi Narkotika yang selanjutnya disebut Klien adalah penerima manfaat pada layanan rehabilitasi berbasis institusi dan non institusi. 13. Lembaga Rehabilitasi adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan Rehabilitasi Berkelanjutan.

BAB IV

LAYANAN REHABILITASI

Pasal 8

Koreksi

Penyelenggara berbasis institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a melaksanakan layanan yang meliputi: a. Rawat Jalan; b. Rawat Inap; dan c. Pascarehabilitasi.

Pasal 9

Koreksi

Penyelenggara berbasis institusi dalam melaksanakan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan oleh: a. lembaga Rehabilitasi milik BNN; dan b. mitra BNN milik instansi pemerintah atau masyarakat.

Pasal 10

(1) Layanan Rawat Jalan diberikan kepada Klien yang memenuhi kriteria dalam ketentuan teknis Rehabilitasi Rawat Jalan yang dilaksanakan secara daring ataupun luring. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BNN.

Pasal 11

Penyelenggara berbasis institusi dalam melaksanakan layanan Rawat Jalan harus memenuhi: a. persyaratan umum; dan b. persyaratan khusus sesuai dengan Standar Nasional INDONESIA mengenai Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi.

Pasal 12

Penyelenggara berbasis institusi dalam melaksanakan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan oleh: a. lembaga Rehabilitasi milik BNN; dan b. mitra BNN milik instansi pemerintah atau masyarakat.

Pasal 13

(1) Layanan Rawat Inap diberikan kepada Klien yang memenuhi kriteria dalam ketentuan teknis Rehabilitasi Rawat Inap. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BNN.

Pasal 14

(1) Jangka waktu program Rehabilitasi Rawat Inap dan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b disesuaikan dengan kondisi Klien berdasarkan hasil asesmen dan rencana terapi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu program Rehabilitasi Rawat Inap dan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BNN.

Pasal 15

(1) Klien yang telah melaksanakan layanan Rehabilitasi Rawat Jalan atau Rawat Inap diberikan layanan Pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c. (2) Layanan Pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. lembaga Rehabilitasi milik BNN; dan b. mitra BNN milik instansi pemerintah atau masyarakat. (3) Layanan Pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan: a. persiapan; b. pelaksanaan; dan c. terminasi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan Pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BNN.

Pasal 16

Pelaksanaan layanan Pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan kepada Klien: a. berasal dari layanan Rehabilitasi Rawat Jalan atau Rawat Inap pada lembaga Rehabilitasi milik BNN ataupun lembaga Rehabilitasi mitra BNN setelah menyelesaikan rawatan; dan b. berasal dari layanan IBM yang telah mendapatkan intervensi.

Pasal 17

(1) Penyelenggara berbasis non institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b melakukan tata kelola serta kegiatan dan layanan. (2) Tata kelola serta kegiatan dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masyarakat yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat setempat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan tata kelola serta kegiatan dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BNN.

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23

Pasal 24

BAB IX

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB X

Pasal 29

Pasal 30

BAB XI

Pasal 31

Pasal 32

BAB XII

Pasal 33

BAB XIII

Pasal 34

BAB XIV

Pasal 35

BAB XV

Pasal 36

Pasal 37