UU

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang TELEKOMUNIKASI

UU Nomor 3 Tahun 1989

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

PEMBINAAN TELEKOMUNIKASI

Article 4

Correction

(1) Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH.

Article 5

Correction

(1) Pemerintah MENETAPKAN kebijaksanaan di bidang telekomunikasi secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang hidup dalam masyarakat. (2) Kebijaksanaan di bidang telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan pengaturan, pengarahan, dan pembinaan berbagai sarana, prasarana, dan jenis penyelenggaraan telekomunikasi yang saling menunjang untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan penyelenggaraan jasa telekomunikasi sehingga tercapai satu keterpaduan.

Article 6

Menteri bertindak sebagai penanggung jawab administrasi telekomunikasi INDONESIA.

Article 7

Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit geostasioner yang merupakan sumber daya alam yang terbatas dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH.

Article 8

(1) Penggunaan perangkat telekomunikasi yang menggunakan gelombang radio dan gelombang elektromagnetik lainnya dilakukan berdasarkan prinsip tidak saling mengganggu dan sesuai dengan peruntukannya. (2) Dalam rangka pengendalian penggunaan gelombang radio dan gelombang elektromagnetik lainnya, perangkat telekomunikasi harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dan dimasukkan ke dalam wilayah INDONESIA harus memperhatikan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, syarat-syarat, dan perizinan tentang penggunaan perangkat telekomunikasi termasuk pengusahaan, pemilikan, dan pemasangan yang menggunakan gelombang radio dan gelombang elektromagnetik lainnya diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH.

Article 9

Pemberian izin penggunaan perangkat telekomunikasi yang menggunakan gelombang radio dan gelombang elektromagnetik lainnya untuk perwakilan diplomatik di INDONESIA dilakukan dengan memperhatikan asas timbal balik.

Article 10

(1) Kapal atau kendaraan air berbendera asing yang berada di wilayah perairan INDONESIA tidak diwajibkan memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri bagi perangkat telekomunikasi yang digunakannya, kecuali apabila kapal atau kendaraan air tersebut diusahakan di wilayah perairan INDONESIA, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberlakukan. (2) Kapal atau kendaraan air berbendera nasional dan yang berbendera asing yang ada di daerah perairan pelabuhan dilarang menggunakan pemancar radio atau gelombang elektromagnetik lainnya, kecuali bila pemancar tersebut : a. digunakan untuk kepentingan dan keselamatan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, keadaan marabahaya, wabah, dan keamanan lalu lintas pelayaran; atau b. disambungkan ke jaringan telekomunikasi yang dioperasikan oleh badan penyelenggara; atau c. merupakan bagian dari sistem komunikasi satelit yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalain penyelenggaraan telekomunikasi dinas bergerak pelayaran. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan gelombang radio dan gelombang elektromagnetik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH.

Article 11

(1) Pesawat udara asing yang berada di wilayah INDONESIA tidak diwajibkan mengikuti persyaratan teknis yang ditetapkan Menteri untuk perangkat telekomunikasi yang digunakannya. (2) Pesawat udara sipil INDONESIA dan pesawat udara asing selama berada di wilayah INDONESIA dilarang menggunakan pemancar radio atau gelombang elektromagnetik lainnya, kecuali bila pemancar tersebut : a. digunakan untuk navigasi dan pengamanan lalu lintas udara; atau b. disambungkan ke jaringan telekomunikasi yang dioperasikan oleh badan penyelenggara; atau c. merupakan bagian dari sistem komunikasi satelit yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan telekomunikasi dinas bergerak penerbangan. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan gelombang radio dan gelombang elektromagnetik lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

Article 12

Correction

(1) Penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan oleh pemerintah, yang selanjutnya untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi dapat dilimpahkan kepada badan penyelenggara. (2) Badan lain selain badan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar atas dasar kerja sama dengan badan penyelenggara, sedangkan untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi bukan dasar badan lain dapat melaksanakannya tanpa kerja sama dengan badan penyelenggara, (3) Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus dapat dilakukan oleh instansi pemerintah tertentu, perseorangan, atau badan hukum selain badan penyelenggara dan badan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Article 13

(1) Penyelenggaraan jasa telekomunikasi oleh badan lain selain badan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilaksanakan berdasarkan izin. (2) Persyaratan dan tata cara permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan PERATURAN PEMERINTAH.

Article 14

Dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan persetujuan Menteri, badan penyelenggara dan badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dapat mengadakan perjanjian baik dengan organisasi internasional maupun dengan penyelenggara telekomunikasi negara lain.

Article 15

(1) Penyelenggaraan telekomunikasi bagi keperluan pertahanan keamanan negara dapat menggunakan dan memanfaatkan jasa telekomunikasi yang disediakan badan penyelenggara dan badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2). (2) Alokasi frekuensi radio untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikasi bagi pertahanan keamanan negara ditetapkan oleh Menteri. (3) Ketentuan mengenai persyaratan teknis perangkat telekomunikasi dan penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan pertahanan keamanan negara diatur tersendiri dengan PERATURAN PEMERINTAH.

Article 16

(1) Dalam hal penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang dilaksanakan oleh badan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) atau badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) belum dapat menjangkau wilayah tertentu, maka penyelenggara telekomunikasi untuk keperluan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dengan izin Menteri dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi untuk kepentingan umum. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH.

Article 17

Susunan tarif jasa telekomunikasi diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH.

Article 18

(1) Badan penyelenggara dan badan lain, instansi pemerintah tertentu, perseorangan, dan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib memberikan prioritas pengiriman, penyaluran, dan penyampaian berita yang menyangkut : a. kepentingan dan keselamatan negara; b. keselamatan jiwa manusia dan harta benda; c. bencana alam; d. marabahaya, e. wabah. (2) Penetapan lebih lanjut prioritas pengiriman, penyaluran, dan penyampaian berita selain berita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Article 19

(1) Untuk kepentingan umum, badan penyelenggara dan badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dalam melaksanakan usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi diberi kewenangan memasang jaringan telekomunikasi dengan : a. melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan; b. melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan; c. melintasi jalan umum, tempat umum, dan jalan kereta api. (2) Sepanjang tidak bertentangan dan dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan yang berlaku, dalam melaksanakan usaha untuk kepentingan umum, badan penyelenggara dan badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diberi kewenangan untuk : a. masuk ke tempat umum atau perseorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu; b. menggunakan tanah, melintas di atas atau di dalam tanah; c. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di dalam tanah; d. menebang atau memotong tumbuh-tumbuhan yang menghalanginya. (3) Dalam melaksanakan usaha penyediaan dan peningkatan pelayanan jasa telekomunikasi, badan penyelenggara dan badan lain sebagaimana di maksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diberi kewenangan untuk memasukkan, menguasai, dan memiliki alat telekomunikasi untuk dipakai dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

Article 20

(1) Untuk kepentingan umum, pihak yang berhak atas tanah, bangunan, dan tumbuh- tumbuhan wajib mengizinkan badan penyelenggara dan badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dengan mendapatkan pembayaran ganti rugi yang layak apabila hal tersebut mengakibatkan pemindahan bangunan dan pencabutan hak atas tanah dan benda yang ada diatasnya. (2) Pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk tanah yang langsung dikuasai oleh negara. (3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada badan penyelenggara dan badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2). (4) Badan penyelenggara dan badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) tidak diperkenankan melakukan pekerjaannya sebelum ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan.

Article 21

Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan sesuai dengan dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Article 22

Kewajiban untuk memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak berlaku terhadap mereka yang mendirikan bangunan, menanam tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain dengan tujuan untuk memperoleh ganti rugi di atas tanah yang sudah dibebaskan untuk usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

BAB VI

HUBUNGAN ANTARA BADAN PENYELENGGARA, BADAN LAIN DAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI

Article 25

Correction

(1) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) adalah pemegang kuasa penyelenggaraan jasa telekomunikasi. (2) Badan lain di luar badan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan perseorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) adalah mitra usaha badan penyelenggara.

Article 26

Correction

Badan penyelenggara dan badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) wajib menjamin kelancaran penyelenggaraan jasa telekomunikasi dengan menyediakan fasilitas telekomunikasi yang baik dan dapat diandalkan, serta memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya.

Article 27

Badan penyelenggara dan badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi wajib memberikan pelayanan dan perlakuan yang sama kepada setiap pemakai dan calon pemakai jasa telekomunikasi.

Article 28

Setiap orang, badan negara, dan instansi pemerintah atau pun swasta pada dasarnya mempunyai hak yang sama untuk menggunakan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Article 29

Dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi, badan penyelenggara dan badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) atas permintaan pemakai jasa telekomunikasi yang bersangkutan wajib melakukan perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pemakai jasa telekomunikasi, dan dapat melakukan perekaman berita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Article 30

(1)Pemakai jasa telekomunikasi berhak mengajukan tuntutan ganti rugi yang layak atas kerugian dari penggunaan jasa telekomunikasi sepanjang dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan badan penyelenggara dan badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2). (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap kerugian yang timbul karena sebab di luar kemampuan badan penyelenggara dan badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2). (3) Tata cara pengajuan dan penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Article 35

Correction

Setiap perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan dengan sengaja untuk mengubah jaringan telekomunikasi dan/atau memanipulasi penyelenggaraan telekomunikasi sehingga menimbulkan kerugian pada penyelenggara atau pun pemakai jasa telekomunikasi merupakan tindak pidana.

Article 36

Correction

(1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan mengenai penggunaan perangkat telekomunikasi yang menggunakan gelombang radio dan gelombang elektromagnetik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) diancam dengan pidana penjara selamalamanya 4 (empat) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). (2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau denda sctinggi- tingginya Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). (3) Apabila tindak pidana sebagaitnana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan matinya seseorang, diancam dengan pidana penjara selama- lamanya 7 (tujuh) tahun. (4) Barangsiapa karena kelalaiannya mengakibatkan gangguan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 23 diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). (5) Apabila kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) mengakibatkan matinya seseorang, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.

Article 37

(3) Barangsiapa melanggar ketentuan mengenai pengusahaan, pemilikan, atau pemasangan pemancar radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,. (sepuluh juta rupiah). (3) Barangsiapa memasukkan pemancar radio ke dalam wilayah INDONESIA, memperdagangkan, membuat, atau merakit pemancar radio yang akan digunakan di dalam negeri tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). (3) Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) diancam dengan pidana penjara selamalamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Article 38

Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diancam pidana sesuai dengan ketentuan Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Pidana.

Article 39

(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 dilakukan oleh atau atas tanggung jawab suatu badan hukum, penuntutan dilakukan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus atau penanggung jawab kecuali apabila pengurus atau penanggung jawab tersebut dapat membuktikan bahwa hal tersebut tidak karena kesalahannya. (2) Semua alat telekomunikasi dan barang-barang lainnya yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 dapat disita dan dirampas untuk negara dan diserahkan kepada Departemen yang bertanggung jawab di bidang telekomunikasi untuk keperluan negara atau segera dimusnahkan. (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang TELEKOMUNIKASI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB IV

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

BAB V

Article 23

Article 24

BAB VI

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

BAB VII

Article 31

Article 32

BAB VIII

Article 33

Article 34

BAB IX

Article 35

Article 36

Article 37

Article 38

Article 39

BAB X

Article 40

BAB XI

Article 41

BAB XII

Article 42

Article 43