PP

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2014 tentang PEMBERIAN FASILITAS DAN INSENTIF USAHA HORTIKULTURA

PP Nomor 25 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: www.djpp.kemenkumham.go.id 1. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika. 2. Usaha Hortikultura adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/atau menyelenggarakan jasa yang berkaitan dengan Hortikultura. 3. Pelaku Usaha Hortikultura selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah petani, organisasi petani, orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan Usaha Hortikultura, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik INDONESIA. 4. Prasarana Hortikultura adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama Usaha Hortikultura. 5. Sarana Hortikultura adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan dalam Usaha Hortikultura. 6. Pengolahan adalah proses mengubah secara fisik, kimiawi, dan biologis bahan komoditas Hortikultura menjadi suatu bentuk produk turunan. 7. Fasilitas adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Pelaku Usaha untuk meningkatkan kegiatan Usaha Hortikultura. 8. Insentif adalah stimulan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Pelaku Usaha untuk meningkatkan motivasi dan kinerja Usaha Hortikultura. 9. Sistem Informasi adalah serangkaian prosedur untuk melaksanakan suatu fungsi dan kegiatan yang mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data dan informasi. 10. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 11. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 12. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Hortikultura. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB II

JENIS DAN KRITERIA USAHA HORTIKULTURA YANG MENERIMA FASILITAS DAN INSENTIF

Article 3

Correction

(1) Usaha Hortikultura meliputi: a. perbenihan; b. budidaya; c. panen dan pascapanen; d. pengolahan; e. distribusi, perdagangan, dan pemasaran; f. penelitian; dan g. wisata agro. (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengutamakan pemberian fasilitas dan insentif kepada Usaha Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan: a. Usaha Hortikultura mikro dan kecil; b. Usaha Hortikultura yang ramah lingkungan; c. Usaha Hortikultura yang mengembangkan komoditas unggulan nasional dan daerah; d. usaha budidaya organik; dan/atau e. Usaha Hortikultura yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan.

Article 4

Usaha Hortikultura mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memenuhi kriteria: a. nilai kekayaan bersih; atau b. hasil penjualan tahunan, www.djpp.kemenkumham.go.id sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.

Article 5

(1) Usaha Hortikultura yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b harus memenuhi kriteria: a. tidak membahayakan kesehatan manusia; b. melindungi keselamatan manusia, c. tidak membahayakan hewan, tumbuhan, dan sumber daya Hortikultura lainnya; dan d. mengikuti kaidah konservasi lahan dan air . (2) Usaha Hortikultura yang tidak membahayakan kesehatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Usaha Hortikultura yang menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan keamanan pangan. (3) Usaha Hortikultura yang melindungi keselamatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Usaha Hortikultura yang tidak menimbulkan cemaran kimia, fisik, dan biologis terhadap pekerja dan masyarakat. (4) Usaha Hortikultura yang tidak membahayakan hewan, tumbuhan, dan sumberdaya hortikultura lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Usaha Hortikultura yang tidak menimbulkan cemaran kimia, fisik, dan biologis terhadap hewan, tumbuhan, dan sumberdaya hortikultura lainnya. (5) Usaha Hortikultura yang mengikuti kaidah konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Usaha Hortikultura yang tidak merusak fungsi lingkungan akibat pemanfaatan lahan dan penggunaan air yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Usaha Hortikultura yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan pada saat budidaya, panen dan pascapanen, dan/atau Pengolahan sesuai dengan tata cara budidaya yang baik, tata cara panen dan pasca panen yang baik, dan tata cara Pengolahan yang baik. (7) Usaha Hortikultura yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan perlindungan, pemeliharaan, pemulihan, dan peningkatan fungsi lahan budidaya Hortikultura. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara budi daya yang baik, tata cara panen dan pasca panen yang baik, dan tata cara pengolahan www.djpp.kemenkumham.go.id yang baik serta perlindungan, pemeliharaan, pemulihan, dan peningkatan fungsi lahan budidaya Hortikultura diatur dalam Peraturan Menteri.

Article 6

(1) Usaha Hortikultura yang mengembangkan komoditas unggulan nasional dan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c harus memiliki kriteria: a. menghasilkan produk Hortikultura yang memiliki daya saing; dan b. memperhatikan kearifan lokal. (2) Daya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kesesuaian agroekosistem, nilai strategis, potensi komersial, dan keunggulan spesifik. (3) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai dan cara atau kebiasaan hidup yang dipelihara dan diwarisi secara turun temurun. (4) Komoditas unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh: a. Menteri, untuk komoditas unggulan nasional; b. Gubernur, untuk komoditas unggulan provinsi; dan c. Bupati/walikota, untuk komoditas unggulan kabupaten/kota.

Article 7

(1) Usaha budidaya organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ayat (2) huruf d harus memenuhi kriteria: a. menggunakan bahan alami; b. memenuhi aspek keamanan bagi kesehatan produsen dan konsumen; dan c. menjaga keseimbangan lingkungan serta siklus alaminya. (2) Penggunaan bahan alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan berdasarkan standar pangan organik. (3) Keamanan bagi kesehatan produsen dan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan menjaga keseimbangan lingkungan serta siklus alaminya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilaksanakan berdasarkan tata cara budidaya yang baik.

Article 8

Usaha Hortikultura yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e harus memenuhi www.djpp.kemenkumham.go.id kriteria baru, aplikatif, memberi nilai tambah, bermanfaat bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai sosial, budaya, dan lingkungan.

BAB 2

Kemudahan Perizinan

Article 10

Correction

Bentuk kemudahan perizinan Usaha Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi: a. informasi perizinan; dan b. pelayanan perizinan.

Article 11

Correction

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan informasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a kepada Pelaku Usaha menengah dan besar. (2) Informasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi informasi mengenai: a. jenis izin usaha; b. persyaratan; c. tata cara pemberian izin; www.djpp.kemenkumham.go.id d. biaya; dan e. jangka waktu penerbitan izin. (3) Informasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam media cetak dan/atau media elektronik.

Article 12

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b kepada Pelaku Usaha menengah dan besar. (2) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi izin usaha: a. perbenihan; b. budidaya; c. panen dan pascapanen; d. Pengolahan; e. penelitian; f. wisata agro; dan g. distribusi, perdagangan, dan pemasaran. (3) Kemudahan pelayanan perizinan meliputi: a. penyederhanaan persyaratan; b. ketepatan waktu pelayanan; c. keringanan biaya; dan d. penyederhanaan prosedur. (4) Ketentuan mengenai pedoman kemudahan pelayanan perizinan berupa izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f diatur dengan Peraturan Menteri. (5) Ketentuan mengenai pedoman kemudahan pelayanan perizinan berupa izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Article 13

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pemanfatan lahan sebagaimana www.djpp.kemenkumham.go.id dimaksud dalam Pasal 9 huruf b kepada Pelaku Usaha mikro dan kecil untuk pengembangan Hortikultura meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah, yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. (2) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk: a. tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atas nama perseorangan yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan, atau sifat dan tujuan pemberian haknya; dan b. tanah yang dikuasai Pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung dan sudah berstatus atau belum berstatus Barang Milik Negara/Daerah yang tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya. (3) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di lahan yang belum dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya sepanjang dengan perjanjian atau persetujuan pemegang hak. (4) Fasilitasi pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan dalam bentuk mediasi dan pemberian informasi. (5) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB 3

Pemanfaatan Lahan

Article 13

Correction

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pemanfatan lahan sebagaimana www.djpp.kemenkumham.go.id dimaksud dalam Pasal 9 huruf b kepada Pelaku Usaha mikro dan kecil untuk pengembangan Hortikultura meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah, yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. (2) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk: a. tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atas nama perseorangan yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan, atau sifat dan tujuan pemberian haknya; dan b. tanah yang dikuasai Pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung dan sudah berstatus atau belum berstatus Barang Milik Negara/Daerah yang tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya. (3) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di lahan yang belum dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya sepanjang dengan perjanjian atau persetujuan pemegang hak. (4) Fasilitasi pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan dalam bentuk mediasi dan pemberian informasi. (5) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 14

(1) Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diberikan dalam bentuk: a. imbal jasa penjaminan; dan b. pembagian risiko. (2) Imbal jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh lembaga penjamin berdasarkan penugasan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. (3) Pembagian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disediakan secara proporsional oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah www.djpp.kemenkumham.go.id Daerah kepada bank yang ditugasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. (4) Imbal jasa penjaminan dan pembagian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 15

(1) Imbal jasa penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diberikan kepada Pelaku Usaha mikro dan kecil yang : a. layak usaha tetapi belum layak bank; b. berlokasi di kawasan Hortikultura yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau c. mengembangkan komoditas unggulan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. (2) Kriteria kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil keuntungan, modal pokok dan kewajiban membayar bunga bank serta biaya operasional lainnya. (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan informasi kelayakan Usaha Hortikultura Pelaku usaha mikro dan kecil kepada Perbankan.

Article 16

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha mikro dan kecil yang belum dan yang sudah mendapatkan kredit dan/atau pembiayaan. (2) Bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha mikro dan kecil yang belum mendapatkan kredit dan/atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bimbingan teknis dalam pemenuhan dasar kelayakan usaha, persyaratan pengajuan kredit dan/atau pembiayaan, dan penyusunan proposal pengajuan pinjaman. (3) Bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha mikro dan kecil yang sudah mendapatkan kredit dan/atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bimbingan teknis dalam pengelolaan penggunaan dana kredit dan/atau pembiayaan sesuai dengan proposal, pelaksanaan usaha, dan pengembalian kredit dan/atau pembiayaan.

BAB 4

Penjaminan

Article 14

Correction

(1) Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diberikan dalam bentuk: a. imbal jasa penjaminan; dan b. pembagian risiko. (2) Imbal jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh lembaga penjamin berdasarkan penugasan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. (3) Pembagian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disediakan secara proporsional oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah www.djpp.kemenkumham.go.id Daerah kepada bank yang ditugasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. (4) Imbal jasa penjaminan dan pembagian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 15

(1) Imbal jasa penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diberikan kepada Pelaku Usaha mikro dan kecil yang : a. layak usaha tetapi belum layak bank; b. berlokasi di kawasan Hortikultura yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau c. mengembangkan komoditas unggulan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. (2) Kriteria kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil keuntungan, modal pokok dan kewajiban membayar bunga bank serta biaya operasional lainnya. (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan informasi kelayakan Usaha Hortikultura Pelaku usaha mikro dan kecil kepada Perbankan.

Article 16

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha mikro dan kecil yang belum dan yang sudah mendapatkan kredit dan/atau pembiayaan. (2) Bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha mikro dan kecil yang belum mendapatkan kredit dan/atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bimbingan teknis dalam pemenuhan dasar kelayakan usaha, persyaratan pengajuan kredit dan/atau pembiayaan, dan penyusunan proposal pengajuan pinjaman. (3) Bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha mikro dan kecil yang sudah mendapatkan kredit dan/atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bimbingan teknis dalam pengelolaan penggunaan dana kredit dan/atau pembiayaan sesuai dengan proposal, pelaksanaan usaha, dan pengembalian kredit dan/atau pembiayaan.

Article 17

(1) Akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d diberikan kepada Pelaku Usaha mikro dan kecil oleh lembaga keuangan yang ditugasi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan: a. mendapatkan subsidi bunga dan/atau yang dipersamakan dalam praktik lembaga keuangan syariah; dan/atau b. pinjaman dengan Penjaminan dan/atau pinjaman tanpa agunan.

BAB 5

Akses Permodalan

Article 17

Correction

(1) Akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d diberikan kepada Pelaku Usaha mikro dan kecil oleh lembaga keuangan yang ditugasi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan: a. mendapatkan subsidi bunga dan/atau yang dipersamakan dalam praktik lembaga keuangan syariah; dan/atau b. pinjaman dengan Penjaminan dan/atau pinjaman tanpa agunan.

Article 18

Correction

(1) Fasilitas pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan untuk kelancaran pemasaran produk Hortikultura. (2) Fasilitas pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. sistem informasi pasar; b. promosi; c. kemudahan ekspor; d. pendampingan pemasaran; e. kelembagaan; dan/atau f. pasar Hortikultura.

Article 19

(1) Pemerintah memfasilitasi pemasaran Hortikultura melalui penyediaan informasi pasar kepada Pelaku Usaha dalam sistem informasi pasar. (2) Sistem informasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dikelola oleh Menteri. (3) Sistem informasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit menyediakan informasi mengenai: a. jenis komoditas Hortikultura; b. permintaan dan penyediaan; c. harga komoditas; dan d. peluang dan tantangan pasar. (4) Sistem informasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari sistem informasi Hortikultura. (5) Ketentuan mengenai pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi Hortikultura diatur dengan Peraturan Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 20

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b baik di dalam negeri maupun di luar negeri secara terencana dan berkelanjutan kepada Pelaku Usaha. (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dalam bentuk: a. pameran; b. misi dagang; dan c. iklan melalui media cetak, elektronik, dan teknologi informasi dan komunikasi.

Article 21

(1) Pemerintah memberikan kemudahan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c kepada Pelaku Usaha dengan memperhatikan kebutuhan dan ketersediaan produk Hortikultura di dalam negeri. (2) Kemudahan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. penyediaan sarana dan prasarana pendukung ekspor; b. penguatan rantai pasok produk Hortikultura INDONESIA ke luar negeri; dan c. pemenuhan persyaratan teknis perdagangan internasional. (3) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Menteri dan menteri terkait. (4) Penguatan rantai pasok produk Hortikultura INDONESIA ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Menteri dan menteri terkait. (5) Pemenuhan persyaratan teknis perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Menteri.

Article 22

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pendampingan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d kepada Pelaku Usaha. (2) Pendampingan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka: www.djpp.kemenkumham.go.id a. mengenal perilaku pasar; b. memperlancar proses pemasaran; c. menjual produk secara efektif; d. menjaga pasar yang telah tercipta; dan e. memperluas pasar. (3) Pendampingan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a. keterlibatan langsung sumber daya manusia Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha; dan b. advokasi di bidang pemasaran.

Article 23

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e kepada Pelaku Usaha. (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok tani, gabungan kelompok tani, badan usaha milik petani atau pedagang, asosiasi, dan gabungan asosiasi. (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan soliditas dan kerjasama dalam rangka mengefisienkan rantai pasok Hortikultura. (4) Peningkatan soliditas dan kerjasama kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk: a. pembinaan kelembagaan; dan b. pembinaan sumber daya manusia.

Article 24

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pasar Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f kepada Pelaku Usaha. (2) Pasar Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pengaturan, pembangunan, pengelolaan, dan pengawasan pasar fisik dan non fisik. (3) Pasar fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. pasar Hortikultura berkala di lokasi strategis; b. pasar tradisional; c. pasar induk Hortikultura di kawasan Hortikultura; dan d. pasar lelang. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Pasar non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. bursa komoditi; b. perdagangan secara elektronik; dan c. kontrak budidaya. (5) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pembangunan dan pengelolaan pasar fisik. (6) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengaturan dan pengawasan pasar fisik dan pasar non fisik.

BAB 6

Pemasaran

Article 18

Correction

(1) Fasilitas pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan untuk kelancaran pemasaran produk Hortikultura. (2) Fasilitas pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. sistem informasi pasar; b. promosi; c. kemudahan ekspor; d. pendampingan pemasaran; e. kelembagaan; dan/atau f. pasar Hortikultura.

Article 19

Correction

(1) Pemerintah memfasilitasi pemasaran Hortikultura melalui penyediaan informasi pasar kepada Pelaku Usaha dalam sistem informasi pasar. (2) Sistem informasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dikelola oleh Menteri. (3) Sistem informasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit menyediakan informasi mengenai: a. jenis komoditas Hortikultura; b. permintaan dan penyediaan; c. harga komoditas; dan d. peluang dan tantangan pasar. (4) Sistem informasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari sistem informasi Hortikultura. (5) Ketentuan mengenai pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi Hortikultura diatur dengan Peraturan Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 20

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b baik di dalam negeri maupun di luar negeri secara terencana dan berkelanjutan kepada Pelaku Usaha. (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dalam bentuk: a. pameran; b. misi dagang; dan c. iklan melalui media cetak, elektronik, dan teknologi informasi dan komunikasi.

Article 21

(1) Pemerintah memberikan kemudahan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c kepada Pelaku Usaha dengan memperhatikan kebutuhan dan ketersediaan produk Hortikultura di dalam negeri. (2) Kemudahan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. penyediaan sarana dan prasarana pendukung ekspor; b. penguatan rantai pasok produk Hortikultura INDONESIA ke luar negeri; dan c. pemenuhan persyaratan teknis perdagangan internasional. (3) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Menteri dan menteri terkait. (4) Penguatan rantai pasok produk Hortikultura INDONESIA ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Menteri dan menteri terkait. (5) Pemenuhan persyaratan teknis perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Menteri.

Article 22

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pendampingan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d kepada Pelaku Usaha. (2) Pendampingan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka: www.djpp.kemenkumham.go.id a. mengenal perilaku pasar; b. memperlancar proses pemasaran; c. menjual produk secara efektif; d. menjaga pasar yang telah tercipta; dan e. memperluas pasar. (3) Pendampingan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a. keterlibatan langsung sumber daya manusia Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha; dan b. advokasi di bidang pemasaran.

Article 23

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e kepada Pelaku Usaha. (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok tani, gabungan kelompok tani, badan usaha milik petani atau pedagang, asosiasi, dan gabungan asosiasi. (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan soliditas dan kerjasama dalam rangka mengefisienkan rantai pasok Hortikultura. (4) Peningkatan soliditas dan kerjasama kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk: a. pembinaan kelembagaan; dan b. pembinaan sumber daya manusia.

Article 24

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pasar Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f kepada Pelaku Usaha. (2) Pasar Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pengaturan, pembangunan, pengelolaan, dan pengawasan pasar fisik dan non fisik. (3) Pasar fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. pasar Hortikultura berkala di lokasi strategis; b. pasar tradisional; c. pasar induk Hortikultura di kawasan Hortikultura; dan d. pasar lelang. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Pasar non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. bursa komoditi; b. perdagangan secara elektronik; dan c. kontrak budidaya. (5) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pembangunan dan pengelolaan pasar fisik. (6) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengaturan dan pengawasan pasar fisik dan pasar non fisik.

Article 25

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kerja sama/kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f kepada Pelaku Usaha. (2) Kemudahan kerja sama/kemitraan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kerja sama/kemitraan yang dilakukan atas dasar kesetaraan, keterkaitan usaha, saling menguntungkan, saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling mempercayai. (3) Kemudahan kerja sama/kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. memfasilitasi pertemuan para pihak yang akan melakukan kerja sama/kemitraan; b. memberikan standar mengenai perjanjian/kontrak yang baik termasuk di dalamnya hak dan kewajiban, jangka waktu perjanjian, serta penyelesaian apabila terjadi perselisihan; c. mengadvokasi dan memberikan arah penyelesaian dalam perselisihan; d. memberikan informasi mengenai harga, mutu, dan komoditas Hortikultura; dan e. bimbingan, pembinaan, pengawasan, dan edukasi terhadap Pelaku Usaha. (4) Kemudahan kerja sama/kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB 3

Peningkatan Kualitas Prasarana Hortikultura

Article 28

Correction

(1) Peningkatan kualitas Prasarana Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b berupa pengembalian dan/atau peningkatkan mutu dan kapasitas prasarana pada kegiatan Usaha Hortikultura. (2) Prasarana Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. jaringan irigasi; b. pasar; c. jalan penghubung dari lokasi budidaya ke lokasi pascapanen sampai ke pasar; d. pelabuhan dan area transit; www.djpp.kemenkumham.go.id e. tenaga listrik dan jaringannya sampai ke lokasi pascapanen; f. jaringan komunikasi sampai ke lokasi budidaya; g. gudang yang memenuhi persyaratan teknis; h. rumah atau penaung tanaman yang memenuhi persyaratan teknis; i. gudang berpendingin; j. bangsal penanganan pascapanen yang memenuhi persyaratan teknis; dan k. pengolah limbah. (3) Peningkatan kualitas Prasarana Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Peningkatan kualitas Prasarana Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f diberikan kepada Pelaku Usaha. (5) Peningkatan kualitas Prasarana Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g sampai dengan huruf k hanya diberikan kepada Pelaku Usaha mikro dan kecil.

Article 29

(1) Bantuan Sarana Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dapat berupa natura, natura bersubsidi, dana pengadaan, atau pengaturan rantai pasok. (2) Sarana Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. benih bermutu dari varietas unggul; b. pupuk yang tepat dan ramah lingkungan; c. zat pengatur tumbuh yang tepat dan ramah lingkungan; d. bahan pengendali organisme pengganggu tumbuhan yang ramah lingkungan; dan e. alat dan mesin yang menunjang Hortikultura. (3) Bantuan Sarana Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Bantuan Sarana Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan kepada Pelaku Usaha mikro dan kecil. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB IV

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DAN/ATAU INSENTIF

Article 33

Correction

(1) Usaha Hortikultura mikro dan kecil dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 dan/atau Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 apabila memenuhi persyaratan: a. memiliki tanda pendataan; b. diselenggarakan oleh warga negara INDONESIA atau badan usaha yang dimiliki oleh warga negara INDONESIA; dan c. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Usaha Hortikultura menengah dan besar dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 dan/atau Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a sampai dengan huruf f, dan Pasal 31 apabila memenuhi persyaratan: a. memiliki izin usaha; b. diselenggarakan oleh warga negara INDONESIA atau badan usaha yang dimiliki oleh warga negara INDONESIA; c. memiliki sertifikat yang berkaitan dengan bidang usahanya; dan d. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan/atau Pasal 8.

Article 34

Tata cara pemberian Fasilitas dan Insentif oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id a. perencanaan; b. pengusulan; c. penetapan; dan d. penyaluran.

Article 35

(1) Perencanaan pemberian fasilitas dan insentif dimuat pada perencanaan Hortikultura. (2) Perencanaan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral.

Article 36

(1) Pengusulan pemberian Fasilitas dan/atau Insentif oleh Pemerintah dilakukan melalui tahap: a. inventarisasi calon penerima Fasilitas dan/atau Insentif oleh bupati/walikota untuk diusulkan kepada gubernur. b. verifikasi calon penerima Fasilitas dan/atau Insentif oleh gubernur untuk diusulkan kepada Menteri atau menteri/pimpinan lembaga pemerintah terkait; dan c. validasi calon penerima Fasilitas dan/atau Insentif oleh Menteri atau menteri/pimpinan lembaga pemerintah terkait. (2) Pengusulan pemberian Fasilitas dan/atau Insentif oleh Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan melalui tahap: a. inventarisasi calon penerima Fasilitas dan/atau Insentif oleh bupati/walikota untuk diusulkan kepada gubernur; dan b. verifikasi dan validasi calon penerima Fasilitas dan/atau Insentif oleh gubernur. (3) Pengusulan pemberian Fasilitas dan/atau Insentif oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan melalui tahap inventarisasi, verifikasi, dan validasi calon penerima Fasilitas dan/atau Insentif oleh bupati/walikota.

Article 37

Penetapan pemberian Fasilitas dan Insentif dilakukan oleh Menteri atau menteri/pimpinan lembaga pemerintah terkait, gubernur, dan bupati/walikota berdasarkan pengusulan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 36. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 38

Penyaluran kepada penerima Fasilitas dan Insentif yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 37 dilakukan oleh Menteri atau menteri /pimpinan lembaga pemerintah terkait, gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Article 39

Ketentuan mengenai tata cara inventarisasi, verifikasi, validasi, penetapan Fasilitas dan/atau Insentif serta penyaluran Fasilitas dan/atau Insentif diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB Kedua

Tata Cara Pemberian Fasilitas dan/atau Insentif

Article 34

Correction

Tata cara pemberian Fasilitas dan Insentif oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id a. perencanaan; b. pengusulan; c. penetapan; dan d. penyaluran.

Article 35

Correction

(1) Perencanaan pemberian fasilitas dan insentif dimuat pada perencanaan Hortikultura. (2) Perencanaan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral.

Article 36

(1) Pengusulan pemberian Fasilitas dan/atau Insentif oleh Pemerintah dilakukan melalui tahap: a. inventarisasi calon penerima Fasilitas dan/atau Insentif oleh bupati/walikota untuk diusulkan kepada gubernur. b. verifikasi calon penerima Fasilitas dan/atau Insentif oleh gubernur untuk diusulkan kepada Menteri atau menteri/pimpinan lembaga pemerintah terkait; dan c. validasi calon penerima Fasilitas dan/atau Insentif oleh Menteri atau menteri/pimpinan lembaga pemerintah terkait. (2) Pengusulan pemberian Fasilitas dan/atau Insentif oleh Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan melalui tahap: a. inventarisasi calon penerima Fasilitas dan/atau Insentif oleh bupati/walikota untuk diusulkan kepada gubernur; dan b. verifikasi dan validasi calon penerima Fasilitas dan/atau Insentif oleh gubernur. (3) Pengusulan pemberian Fasilitas dan/atau Insentif oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan melalui tahap inventarisasi, verifikasi, dan validasi calon penerima Fasilitas dan/atau Insentif oleh bupati/walikota.

Article 37

Penetapan pemberian Fasilitas dan Insentif dilakukan oleh Menteri atau menteri/pimpinan lembaga pemerintah terkait, gubernur, dan bupati/walikota berdasarkan pengusulan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 36. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 38

Penyaluran kepada penerima Fasilitas dan Insentif yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 37 dilakukan oleh Menteri atau menteri /pimpinan lembaga pemerintah terkait, gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Article 39

Ketentuan mengenai tata cara inventarisasi, verifikasi, validasi, penetapan Fasilitas dan/atau Insentif serta penyaluran Fasilitas dan/atau Insentif diatur dengan Peraturan Menteri.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2014 tentang PEMBERIAN FASILITAS DAN INSENTIF USAHA HORTIKULTURA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB III

BAB Kesatu

Article 9

BAB 1

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB 2

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB 3

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB 4

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB 5

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB 6

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB 7

Article 25

BAB Kedua

Article 26

BAB 1

Article 26

Article 27

BAB 2

Article 27

Article 28

BAB 3

Article 28

Article 29

BAB 4

Article 29

Article 30

BAB 5

Article 30

Article 31

BAB 6

Article 31

Article 32

BAB 7

Article 32

BAB IV

Article 33