PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026

PERMEN Nomor 28 Tahun 2025

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut GWPP adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Dekonsentrasi kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi kepada GWPP adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. 3. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. 5. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. 6. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. 7. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 9. Program adalah penjabaran kebijakan beserta rencana penerapannya yang dimiliki Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara untuk mengatasi suatu masalah strategis dalam mencapai hasil (outcome) tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan fungsi Bendahara Umum Negara dimaksud serta visi dan misi PRESIDEN. 10. Kegiatan adalah suatu aktivitas yang dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran dalam mendukung terwujudnya sasaran Program. 11. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran, dan target kinerja dari masing- masing kementerian negara/lembaga, yang disusun menurut bagian anggaran kementerian negara/lembaga. 12. Kinerja adalah prestasi kerja berupa Keluaran dari suatu Kegiatan atau hasil dari suatu Program dengan kuantitas dan kualitas terukur. 13. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan. 14. Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 15. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/ Barang-Wilayah Dekonsentrasi yang selanjutnya disebut UAPPA/B-W Dekonsentrasi adalah unit akuntansi yang berada di pemerintah daerah provinsi yang melakukan Kegiatan penggabungan laporan keuangan/barang dari seluruh Perangkat Daerah yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi di wilayah kerjanya. 16. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah Tugas Pembantuan yang selanjutnya disebut UAPPA/B-W Tugas Pembantuan adalah unit akuntansi yang berada di pemerintah daerah yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan/barang dari seluruh Perangkat Daerah yang mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuan di wilayah kerjanya. 17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

BAB III

PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENGELOLAAN

Article 5

Correction

(1) Dana Dekonsentrasi dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Program pembangunan pertanian meliputi: a. ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas; b. nilai tambah dan daya saing industri; c. pendidikan dan pelatihan vokasi; dan d. dukungan manajemen. (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ke dalam rincian Kegiatan dan ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Rincian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Rincian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan anggaran dapat dilakukan perubahan dalam hal: a. terjadi perubahan kebijakan oleh Menteri; b. GWPP tidak melaksanakan pelimpahan kewenangan; dan/atau c. GWPP mengusulkan untuk dilakukan penarikan kembali pelimpahan kewenangan.

Article 6

(1) Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dialokasikan untuk Kegiatan bersifat pembinaan dan pengawasan umum dan teknis. (2) Kegiatan bersifat pembinaan dan pengawasan umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sinkronisasi dan koordinasi perencanaan; b. fasilitasi; c. konsultasi; d. pendidikan dan pelatihan; e. bimbingan teknis; f. penyuluhan; g. reviu; h. monitoring; i. evaluasi; j. pemeriksaan; k. supervisi; l. survei; m. pengendalian; dan n. pelaporan.

Article 7

Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif termasuk pelaporan dan/atau pengadaan input berupa barang habis pakai dan/atau aset tetap.

Article 8

GWPP menyampaikan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan Program dan Kegiatan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Article 9

(1) GWPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 MENETAPKAN Perangkat Daerah pelaksana Dekonsentrasi lingkup Kementerian Pertanian. (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kompetensi, tugas, dan fungsi sesuai dengan Kegiatan Dekonsentrasi lingkup Kementerian Pertanian.

Article 10

(1) GWPP atau pejabat yang diberi wewenang MENETAPKAN pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi, terdiri atas: a. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang; dan b. Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan. (2) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang MENETAPKAN pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatangan surat perintah membayar. (3) GWPP atau pejabat yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan dokumen: a. penetapan pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi; dan b. penetapan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatangan surat perintah membayar, kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan pejabat pimpinan tinggi madya lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan Program. (4) Dalam hal terjadi penggantian pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi, pejabat pembuat komitmen, dan/atau pejabat penandatangan surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), GWPP atau pejabat yang diberi wewenang menyampaikan penetapan penggantian pejabat kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan pejabat pimpinan tinggi madya lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan Program.

Article 11

Dalam hal pelaksanaan Program, Kegiatan, dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi menghasilkan PNBP, PNBP disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 12

(1) Setiap barang yang diperoleh atas pelaksanaan Program, Kegiatan, dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi menjadi BMN. (2) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai penunjang pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi. (3) Perangkat Daerah melakukan penatausahaan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 13

Penerimaan dan Pengeluaran dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi, diadministrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 14

Dalam hal terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran atas pelaksanaan Program, Kegiatan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi, saldo kas harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.

BAB Kesatu

Program, Kegiatan, dan Pengelolaan Dana Dekonsentrasi

Article 5

Correction

(1) Dana Dekonsentrasi dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Program pembangunan pertanian meliputi: a. ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas; b. nilai tambah dan daya saing industri; c. pendidikan dan pelatihan vokasi; dan d. dukungan manajemen. (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ke dalam rincian Kegiatan dan ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Rincian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Rincian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan anggaran dapat dilakukan perubahan dalam hal: a. terjadi perubahan kebijakan oleh Menteri; b. GWPP tidak melaksanakan pelimpahan kewenangan; dan/atau c. GWPP mengusulkan untuk dilakukan penarikan kembali pelimpahan kewenangan.

Article 6

(1) Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dialokasikan untuk Kegiatan bersifat pembinaan dan pengawasan umum dan teknis. (2) Kegiatan bersifat pembinaan dan pengawasan umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sinkronisasi dan koordinasi perencanaan; b. fasilitasi; c. konsultasi; d. pendidikan dan pelatihan; e. bimbingan teknis; f. penyuluhan; g. reviu; h. monitoring; i. evaluasi; j. pemeriksaan; k. supervisi; l. survei; m. pengendalian; dan n. pelaporan.

Article 7

Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif termasuk pelaporan dan/atau pengadaan input berupa barang habis pakai dan/atau aset tetap.

Article 8

GWPP menyampaikan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan Program dan Kegiatan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Article 9

(1) GWPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 MENETAPKAN Perangkat Daerah pelaksana Dekonsentrasi lingkup Kementerian Pertanian. (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kompetensi, tugas, dan fungsi sesuai dengan Kegiatan Dekonsentrasi lingkup Kementerian Pertanian.

Article 10

(1) GWPP atau pejabat yang diberi wewenang MENETAPKAN pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi, terdiri atas: a. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang; dan b. Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan. (2) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang MENETAPKAN pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatangan surat perintah membayar. (3) GWPP atau pejabat yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan dokumen: a. penetapan pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi; dan b. penetapan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatangan surat perintah membayar, kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan pejabat pimpinan tinggi madya lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan Program. (4) Dalam hal terjadi penggantian pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi, pejabat pembuat komitmen, dan/atau pejabat penandatangan surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), GWPP atau pejabat yang diberi wewenang menyampaikan penetapan penggantian pejabat kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan pejabat pimpinan tinggi madya lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan Program.

Article 11

Dalam hal pelaksanaan Program, Kegiatan, dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi menghasilkan PNBP, PNBP disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 12

(1) Setiap barang yang diperoleh atas pelaksanaan Program, Kegiatan, dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi menjadi BMN. (2) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai penunjang pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi. (3) Perangkat Daerah melakukan penatausahaan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 13

Penerimaan dan Pengeluaran dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi, diadministrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 14

Dalam hal terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran atas pelaksanaan Program, Kegiatan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi, saldo kas harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.

BAB Kedua

Program, Kegiatan, dan Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan

Article 15

Correction

(1) Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Program pembangunan pertanian, meliputi: a. ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas; b. nilai tambah dan daya saing industri; dan c. dukungan manajemen. (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ke dalam rincian Kegiatan dan ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Rincian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan: a. format-2, untuk Tugas Pembantuan daerah provinsi; atau b. format-3, untuk Tugas Pembantuan daerah kabupaten/kota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Rincian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan anggaran dapat dilakukan perubahan, dalam hal: a. terjadi perubahan kebijakan oleh Menteri; b. gubernur atau bupati/wali kota tidak melaksanakan penugasan; dan/atau c. gubernur atau bupati/wali kota mengusulkan untuk dilakukan penarikan kembali penugasan.

Article 16

(1) Dana Tugas Pembantuan dialokasikan untuk Kegiatan yang bersifat urusan konkuren. (2) Kegiatan yang bersifat urusan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan: a. tanah; b. bangunan; c. peralatan dan mesin; d. jalan; e. irigasi dan jaringan; dan f. barang habis pakai, antara lain: 1. obat-obatan; 2. vaksin; 3. bibit; 4. benih; dan/atau 5. pupuk atau sejenisnya.

Article 17

Dana Tugas Pembantuan dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif termasuk pelaporan dan/atau pengadaan input berupa barang/jasa dan penunjang lainnya.

Article 18

Dalam hal pelaksanaan Program, Kegiatan, dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan menghasilkan PNBP, PNBP disetorkan seluruhnya ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 19

(1) Setiap barang yang diperoleh atas pelaksanaan Program, Kegiatan, dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan menjadi BMN. (2) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai penunjang pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan. (3) Perangkat Daerah melakukan penatausahaan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 20

Penerimaan dan Pengeluaran dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan, diadministrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 21

Dalam hal terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran atas pelaksanaan Program, Kegiatan, dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan, saldo kas harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.

BAB 1

Umum

Article 15

Correction

(1) Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Program pembangunan pertanian, meliputi: a. ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas; b. nilai tambah dan daya saing industri; dan c. dukungan manajemen. (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ke dalam rincian Kegiatan dan ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Rincian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan: a. format-2, untuk Tugas Pembantuan daerah provinsi; atau b. format-3, untuk Tugas Pembantuan daerah kabupaten/kota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Rincian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan anggaran dapat dilakukan perubahan, dalam hal: a. terjadi perubahan kebijakan oleh Menteri; b. gubernur atau bupati/wali kota tidak melaksanakan penugasan; dan/atau c. gubernur atau bupati/wali kota mengusulkan untuk dilakukan penarikan kembali penugasan.

Article 16

(1) Dana Tugas Pembantuan dialokasikan untuk Kegiatan yang bersifat urusan konkuren. (2) Kegiatan yang bersifat urusan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan: a. tanah; b. bangunan; c. peralatan dan mesin; d. jalan; e. irigasi dan jaringan; dan f. barang habis pakai, antara lain: 1. obat-obatan; 2. vaksin; 3. bibit; 4. benih; dan/atau 5. pupuk atau sejenisnya.

Article 17

Dana Tugas Pembantuan dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif termasuk pelaporan dan/atau pengadaan input berupa barang/jasa dan penunjang lainnya.

Article 18

Dalam hal pelaksanaan Program, Kegiatan, dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan menghasilkan PNBP, PNBP disetorkan seluruhnya ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 19

(1) Setiap barang yang diperoleh atas pelaksanaan Program, Kegiatan, dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan menjadi BMN. (2) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai penunjang pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan. (3) Perangkat Daerah melakukan penatausahaan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 20

Penerimaan dan Pengeluaran dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan, diadministrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 21

Dalam hal terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran atas pelaksanaan Program, Kegiatan, dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan, saldo kas harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.

Article 22

Gubernur menyampaikan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan Program dan Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Article 23

(1) Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 MENETAPKAN Perangkat Daerah pelaksana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian. (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kompetensi, tugas, dan fungsi sesuai dengan Kegiatan Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian. (3) Penetapan Perangkat Daerah pelaksana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbitnya daftar isian pelaksanaan anggaran.

Article 24

(1) Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 MENETAPKAN Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Pertanian. (2) Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat periode tahun anggaran selama tidak ada pergantian Kuasa Pengguna Anggaran dan tersedia alokasi anggaran.

Article 25

Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 melimpahkan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk MENETAPKAN Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan atas pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian.

Article 26

Gubernur menyampaikan dokumen penetapan Perangkat Daerah pelaksana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian, penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, dan penetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan pejabat pimpinan tinggi madya lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan Program.

BAB 2

Pemerintah Daerah Provinsi

Article 22

Correction

Gubernur menyampaikan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan Program dan Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Article 23

Correction

(1) Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 MENETAPKAN Perangkat Daerah pelaksana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian. (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kompetensi, tugas, dan fungsi sesuai dengan Kegiatan Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian. (3) Penetapan Perangkat Daerah pelaksana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbitnya daftar isian pelaksanaan anggaran.

Article 24

(1) Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 MENETAPKAN Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Pertanian. (2) Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat periode tahun anggaran selama tidak ada pergantian Kuasa Pengguna Anggaran dan tersedia alokasi anggaran.

Article 25

Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 melimpahkan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk MENETAPKAN Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan atas pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian.

Article 26

Gubernur menyampaikan dokumen penetapan Perangkat Daerah pelaksana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian, penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, dan penetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan pejabat pimpinan tinggi madya lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan Program.

Article 27

Bupati/wali kota menyampaikan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan Program dan Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Article 28

(1) Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 MENETAPKAN Perangkat Daerah pelaksana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian. (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kompetensi, tugas, dan fungsi sesuai dengan Kegiatan Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian.

Article 29

Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 MENETAPKAN Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Pertanian.

Article 30

Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 melimpahkan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk MENETAPKAN Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan atas pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian.

Article 31

Bupati/wali kota menyampaikan dokumen penetapan Perangkat Daerah pelaksana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian, penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, dan penetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan, Gubernur, Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan pejabat pimpinan tinggi madya lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan Program.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Article 32

Correction

Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan pengelolaan dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan wajib disusun ke dalam laporan pertanggungjawaban meliputi: a. aspek manajerial; dan b. aspek akuntabilitas.

Article 33

Correction

(1) Laporan pertanggung jawaban aspek manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a terdiri atas: a. pagu anggaran; b. target volume Keluaran; c. target indikator Kinerja Keluaran; d. rencana penarikan dana; e. realisasi anggaran; f. realisasi volume Keluaran; g. realisasi indikator Kinerja Keluaran; h. progres pekerjaan Keluaran; i. kendala yang dihadapi; dan j. saran tindak lanjut. (2) Progres pekerjaan Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berpedoman pada panduan pengukuran realisasi fisik yang ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan yang membidangi Kegiatan dimaksud. (3) Laporan pertanggungjawaban aspek manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala daerah kepada Menteri melalui direktur jenderal/kepala badan pengelola Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. (4) Pelaksanaan penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara daring oleh Kepala Perangkat Daerah pelaksana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Pertanian paling lambat minggu pertama bulan berikutnya.

Article 34

(1) Laporan pertanggungjawaban aspek akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terdiri atas laporan keuangan dan laporan BMN. (2) Laporan pertanggungjawaban aspek akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penatausahaan barang milik negara. (3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Pertanian melalui direktur jenderal/kepala badan pengelola Dana Dekosentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. (4) Pelaksanaan penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara daring setiap bulan oleh Kepala Perangkat Daerah pelaksana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Pertanian paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. (5) Laporan pertanggungjawaban aspek akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada unit kerja Eselon I Kementerian Pertanian sesuai dengan Program.

Article 35

Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat dikoordinasikan dan dikonsolidasikan oleh sekretariat UAPPA/B-W lingkup Kementerian Pertanian dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UAPPA/B-W Dekonsentrasi dan UAPPA/B-W Tugas Pembantuan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Article 39

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2025 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Œ ANDI AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2026 FORMAT RINCIAN KEGIATAN Format-1 RINCIAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI NO. LOKASI/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN ANGGARAN (Rp) 1. KALIMANTAN TIMUR (nama lokasi) ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas (nama Program) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur (nama Satuan Kerja) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan (nama kegiatan/KRO) Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI (nama kegiatan/KRO) 2. ... (nama lokasi) ... (nama Program) ... (nama Satuan Kerja) ... (nama kegiatan) ... (nama kegiatan) ... (nama kegiatan) 3. ... 4. ... ... Format-2 RINCIAN KEGIATAN DANA TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI NO. LOKASI/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN ANGGARAN (Rp) 1. JAWA BARAT (nama lokasi) ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas (nama Program) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat (nama Satuan Kerja) Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi (nama kegiatan/KRO) Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia (nama kegiatan/KRO) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan (nama kegiatan/KRO) 2. ... (nama lokasi) ... (nama Program) ... (nama Satuan Kerja) ... (nama kegiatan) ... (nama kegiatan) ... (nama kegiatan) 3. ... 4. ... ... Format-3 RINCIAN KEGIATAN DANA TUGAS PEMBANTUAN KABUPATEN/KOTA NO. LOKASI/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN ANGGARAN (Rp) 1. JAWA BARAT (nama lokasi) ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas (nama Program) Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura Kabupaten Cianjur (nama Satuan Kerja) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat (nama kegiatan/KRO) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura (nama kegiatan/KRO) 2. ... (nama lokasi) ... (nama Program) ... (nama Satuan Kerja) ... (nama kegiatan) ... (nama kegiatan) ... (nama kegiatan) 3. ... 4. ... ... MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ANDI AMRAN SULAIMAN

Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kesatu

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kedua

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB 1

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

BAB 2

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

BAB 3

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

BAB IV

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

BAB V

Article 36

Article 37

Article 38

BAB VI

Article 39