PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2022 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG

PERMEN Nomor 6 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB 1

Umum

Article 8

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan akademik dan nonakademik serta pengelolaan Poltekesos Bandung.

Article 9

Direktur sebagai organ pengelola terdiri atas: a. Direktur dan Wakil Direktur; b. Bagian; c. Program Studi; d. Pusat; dan e. Unit Pelaksana Teknis.

Article 10

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, hubungan alumni, dan hubungan dengan lingkungan, serta urusan administrasi umum.

Article 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direktur menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan Poltekesos Bandung; b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d. pelaksanaan pembinaan civitas akademika, hubungan alumni, dan hubungannya dengan lingkungan; e. pelaksanaan kerja sama; f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Poltekesos Bandung.

Article 12

(1) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Wakil Direktur Bidang Akademik; b. Wakil Direktur Bidang Umum; dan c. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Article 13

(1) Wakil Direktur Bidang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang akademik, dan perencanaan. (2) Wakil Direktur Bidang Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, pengawasan, dan hubungan masyarakat. (3) Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

BAB 2

Direktur dan Wakil Direktur

Article 10

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, hubungan alumni, dan hubungan dengan lingkungan, serta urusan administrasi umum.

Article 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direktur menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan Poltekesos Bandung; b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d. pelaksanaan pembinaan civitas akademika, hubungan alumni, dan hubungannya dengan lingkungan; e. pelaksanaan kerja sama; f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Poltekesos Bandung.

Article 12

(1) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Wakil Direktur Bidang Akademik; b. Wakil Direktur Bidang Umum; dan c. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Article 13

(1) Wakil Direktur Bidang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang akademik, dan perencanaan. (2) Wakil Direktur Bidang Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, pengawasan, dan hubungan masyarakat. (3) Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

Article 14

(1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi Poltekesos Bandung yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Poltekesos Bandung. (2) Bagian dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan wakil direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Article 15

Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan Bagian Administrasi Akademik dan Umum

Article 16

Bagian Administrasi Akademik dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi akademik, kemahasiswaan, kealumnian, perencanaan dan evaluasi, tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga serta hubungan masyarakat dan kerja sama.

Article 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Administrasi Akademik dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan administrasi pendidikan; b. pelaksanaan administrasi pengajaran; c. pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan alumni; d. pelaksanaan perencanaan dan evaluasi; e. pelaksanaan urusan keuangan; f. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan; g. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan pengelolaan barang milik negara; h. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan administrasi kerja sama; dan i. pelaksanaan urusan tata usaha dan administrasi kepegawaian.

BAB 3

Bagian

Article 14

(1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi Poltekesos Bandung yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Poltekesos Bandung. (2) Bagian dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan wakil direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Article 15

Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan Bagian Administrasi Akademik dan Umum

Article 16

Bagian Administrasi Akademik dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi akademik, kemahasiswaan, kealumnian, perencanaan dan evaluasi, tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga serta hubungan masyarakat dan kerja sama.

Article 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Administrasi Akademik dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan administrasi pendidikan; b. pelaksanaan administrasi pengajaran; c. pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan alumni; d. pelaksanaan perencanaan dan evaluasi; e. pelaksanaan urusan keuangan; f. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan; g. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan pengelolaan barang milik negara; h. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan administrasi kerja sama; dan i. pelaksanaan urusan tata usaha dan administrasi kepegawaian.

Article 18

(1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi dan/atau Pendidikan Profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi. (3) Pembukaan dan penutupan program studi Poltekesos Bandung ditetapkan oleh Menteri.

Article 19

Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas: a. Ketua Program Studi; b. Sekretaris Program Studi; c. Laboratorium; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen.

BAB 4

Program Studi

Article 18

(1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi dan/atau Pendidikan Profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi. (3) Pembukaan dan penutupan program studi Poltekesos Bandung ditetapkan oleh Menteri.

Article 19

Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas: a. Ketua Program Studi; b. Sekretaris Program Studi; c. Laboratorium; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen.

Article 20

(1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan unsur pelaksana akademik atau unsur pendukung. (2) Pusat dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Article 21

Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri atas: a. Pusat Penelitian; b. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat; dan c. Pusat Penjaminan Mutu.

Article 22

Pusat Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian.

Article 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pusat Penelitian menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pusat penelitian; b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan; c. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian; d. pelaksanaan publikasi hasil penelitian; e. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain dalam dan luar negeri; f. pelaksanaan urusan pemerolehan kekayaan intelektual hasil penelitian; g. peningkatan relevansi program penelitian; h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan i. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Penelitian.

Article 24

Pusat Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Article 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pusat Pengabdian kepada masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pusat pengabdian kepada masyarakat; b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. koordinasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; d. pelaksanaan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat; e. pelaksanaan kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain dalam dan luar negeri; f. peningkatan relevansi program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat; g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan h. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Pengabdian kepada Masyarakat.

Article 26

Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu.

Article 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pusat Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pusat penjaminan mutu; b. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu; c. pelaksanaan penjaminan mutu; d. koordinasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan f. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Penjaminan Mutu.

BAB 5

Pusat

Article 20

(1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan unsur pelaksana akademik atau unsur pendukung. (2) Pusat dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Article 21

Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri atas: a. Pusat Penelitian; b. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat; dan c. Pusat Penjaminan Mutu.

Article 22

Pusat Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian.

Article 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pusat Penelitian menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pusat penelitian; b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan; c. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian; d. pelaksanaan publikasi hasil penelitian; e. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain dalam dan luar negeri; f. pelaksanaan urusan pemerolehan kekayaan intelektual hasil penelitian; g. peningkatan relevansi program penelitian; h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan i. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Penelitian.

Article 24

Pusat Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Article 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pusat Pengabdian kepada masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pusat pengabdian kepada masyarakat; b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. koordinasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; d. pelaksanaan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat; e. pelaksanaan kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain dalam dan luar negeri; f. peningkatan relevansi program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat; g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan h. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Pengabdian kepada Masyarakat.

Article 26

Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu.

Article 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pusat Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pusat penjaminan mutu; b. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu; c. pelaksanaan penjaminan mutu; d. koordinasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan f. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Penjaminan Mutu.

Article 28

(1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan unsur penunjang penyelenggaraan kegiatan tridharma di Poltekesos Bandung. (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (4) Dalam pelaksanaan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur yang bersesuaian dengan yang ditetapkan oleh Direktur.

Article 29

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri atas: a. Perpustakaan; b. Teknologi Informasi dan Pangkalan Data; dan c. Bahasa.

Article 30

Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Article 31

Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Pangkalan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem informasi, laboratorium komputer, dan pangkalan data.

Article 32

Unit Pelaksana Teknis Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c mempunyai tugas melakukan pengelolaan laboratorium bahasa dan peningkatan kemampuan berbahasa asing.