Peraturan Menteri Nomor p-10-menhut-ii-2013 Tahun 2013 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DAN PIHAK KETIGA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 2. Penyelesaian Secara Damai adalah penyelesaian kerugian negara yang dilakukan penggantiannya oleh pegawai negeri bukan Bendahara, pihak ketiga yang menyelesaikan secara tunai sekaligus atau dengan jalan mengangsur dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari untuk Pihak ketiga dan 24 (dua puluh empat) bulan untuk Pegawai Negeri Bukan Bendahara. 3. Tuntutan Ganti Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TGKN adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau pihak ketiga telah melakukan perbuatan melanggar hukum atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas/kewajibannya baik secara langsung maupun tidak langsung. 4. Melalaikan Kewajiban (Wansprestasi) adalah apabila pihak yang berkewajiban melakukan sesuatu, dengan surat perintah atau dengan satu akte atau sejenisnya telah dinyatakan lalai, atau jika perikatannya sendiri MENETAPKAN bahwa pihak yang berkewajiban itu harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. 5. Persetujuan Penghapusan Kekurangan uang dari perhitungan Bendahara adalah suatu persetujuan yang diberikan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan, untuk menghapuskan uang yang dicuri, digelapkan, atau hilang di luar kesalahan/kelalaian Bendahara. 6. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Pihak Ketiga adalah pegawai yang berstatus tenaga upah/ pensiunan yang atas kedudukannya mempunyai ikatan dengan Kementerian dan/atau rekanan yang melaksanakan pekerjaan dari Kementerian. 8. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud. 9. Pernyataan tertulis adalah Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tenaga Upah, Pensiunan dan Rekanan secara sadar dengan itikad baik dalam kaitannya dengan penyelesaian kerugian negara melalui upaya damai, antara lain memuat pengakuan adanya kerugian negara yang menjadi tanggungjawab dan kesanggupan untuk mengganti kerugian negara itu, dengan menyebutkan jumlah uang, cara dan waktu pembayarannya serta disertai dengan jaminan yang kuat. 10. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi terhadap pelaku kerugian negara dengan tidak mengurangi tanggungjawab Bendahara/Pegawai Negeri yang bersangkutan kepada negara menurut hukum perdata. 11. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 12. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus kerugian Negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan. 13. Ahli waris adalah seseorang yang menggantikan kedudukan pewaris terhadap warisan berkenaan dengan hak, kewajiban, dan tanggungjawab untuk sebagian atau seluruhnya. 14. Keputusan Pembebanan Ganti Rugi adalah penetapan oleh Menteri Kehutanan c.q. Sekretaris Jenderal terhadap jumlah kerugian negara yang harus dikembalikan kepada negara oleh pegawai negeri bukan bendahara yang terbukti menimbulkan kerugian negara. 15. Penghapusan Secara Bersyarat adalah merupakan Penghapusan Piutang Negara/Daerah dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Negara/Daerah. 16. Penghapusan Secara Mutlak adalah merupakan Penghapusan Piutang Negara/Daerah dari pembukuan Pemerintah Pusat/daerah yang menghapuskan hak tagih Negara/Daerah. 17. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002. 18. Banding adalah upaya mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah diterimanya Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi. 19. Kementerian adalah Kementerian Kehutanan; 20. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN, adalah Tim yang menangani penyelesaian kerugian negara yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kehutanan. 21. Menteri adalah Menteri Kehutanan. 22. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan. 23. Pejabat Eselon I terkait adalah Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/ Kepala Badan lingkup Kementerian Kehutanan. 24. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan. 25. Biro Umum adalah Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan. 26. Kepala Kantor/Satuan Kerja adalah Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/ Direktur/Kepala Pusat/Kepala Biro dan Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian.

Penelitian dan Pemeriksaan Kerugian negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Kepala Kantor/Satuan Kerja mengambil langkah- langkah sebagai berikut : 1. Terhadap Kerugian Negara yang meliputi kekurangan uang, surat berharga, dan Barang Milik Negara (BMN), Kepala Kantor/Satuan Kerja melaporkan kepada pihak Kepolisian setempat pada saat diketahui adanya kejadian atau peristiwa dan meminta Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP); 2. Khusus untuk BMN, Kepala Kantor/Satuan Kerja meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk MENETAPKAN besaran nilai kerugian negara; 3. Meminta kepada Inspektur Jenderal bagi Instansi Pusat atau Kepala Satuan Kerja atas nama Inspektur Jenderal bagi Satuan Kerja di daerah untuk melakukan pemeriksaan terjadinya kerugian negara; 4. Melakukan pemeriksaan dan penelitian secara obyektif dan akurat untuk mencari kebenaran terjadinya peristiwa yang mengakibatkan kerugian negara; 5. Menentukan dengan cara bagaimana dan sejak kapan perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara itu dilakukan; 6. Menentukan kedudukan pelaku sebagai apa dan berapa besarnya nilai kerugian yang diderita oleh negara; 7. Membuat catatan harian/kertas kerja pemeriksaan yang didukung dengan dokumen/data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya sebagai bahan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat data sebagai berikut : a. Peristiwa terjadinya kerugian negara; b. Nama/NIP, Pangkat dan Jabatan para pelaku/tersangka yang terlibat (khusus untuk Pegawai Negeri Bukan Bendahara); c. Unsur atau bobot kesalahan, kelalaian/kealpaan dari masing-masing pelaku yang terlibat (kemungkinan ada tanggungjawab renteng); d. Surat pengakuan para pelaku yang terlibat/ikut bertanggungjawab; e. Jumlah kerugian negara yang pasti; f. Keterangan lain yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan kerugian negara. 8. Membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada pemberi tugas dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai pemeriksaan dan tembusan disampaikan kepada : a. Badan Pemeriksa Keuangan RI; b. Menteri C.q. Sekretaris Jenderal; c. Inspektur Jenderal; d. Pejabat Eselon I yang terkait; e. Kepala Biro Keuangan; f. Kepala Biro Kepegawaian; dan g. Kepala Biro Umum, (untuk barang milik negara). Format Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini. 9. Membuat/mengisi/menjawab Daftar Pertanyaan tentang kerugian negara. Format Daftar Pertanyaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Bilamana terjadi Kerugian Negara yang dilakukan oleh Pihak Ketiga, Kepala Kantor/Satuan Kerja mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kecuali butir 2, dan selanjutnya mengambil langkah-langkah sebagai berikut: 1. Melakukan musyawarah dengan Pihak Ketiga untuk menyelesaikan Kerugian Negara secara damai; 2. Hasil musyawarah sebagaimana angka 1 dituangkan dalam Surat Pernyataan Tertulis, dan wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama: a. 24 (dua puluh empat) bulan untuk Tenaga Upah/Pensiunan Pegawai Negeri; atau b. 40 (empat puluh) hari untuk Rekanan yang melaksanakan pekerjaan dari Kementerian. 3. Dalam hal Kerugian Negara di atas Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka Surat pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf b, harus dilegalisir oleh Notaris dan biaya yang timbul ditanggung oleh pihak ketiga; 4. Bilamana dalam musyawarah sebagaimana dimaksud butir 1 tidak dapat dilaksanakan, maka Kepala Kantor/Satuan Kerja mengusulkan kepada Menteri melalui Eselon I untuk pengenaan Pembebanan Ganti Kerugian Negara kepada Pihak Ketiga; 5. Bilamana penyelesaian melalui pengenaan Pembebanan Ganti Kerugian Negara sebagaimana butir 2 tidak dapat dilaksanakan, maka Kepala Kantor/Satuan Kerja wajib melakukan penagihan dan peringatan secara tertulis (somasi) kepada pelaku kerugian negara sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing- masing 30 (tiga puluh) hari kerja; 6. Bilamana penyelesaian sebagaimana dimaksud pada butir 3 tidak dapat diselesaikan dan/atau mengalami kesulitan dalam penagihannya/ penanganannya, maka Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja untuk menyerahkan kepada Kepala KPKNL; 7. Penyerahan kasus Kerugian Negara bagi Tenaga Upah/Pensiunan Pegawai Negeri kepada KPKNL disertai dokumen: a. Laporan Hasil Pemeriksaan/Penelitian; b. Surat Pernyataan Tertulis; c. Surat Somasi sebanyak 3 kali berturut-turut; dan/atau d. Dokumen pendukung yang diperlukan. 8. Penyerahan kasus Kerugian Negara bagi Rekanan yang melaksanakan pekerjaan dari Kementerian, disertai dokumen sebagai berikut : a. Laporan Hasil Penelitian/Pemeriksaan; b. Surat Pernyataan Tertulis dan/atau Surat Pembebanan Ganti Kerugian Negara; c. Surat Somasi sebanyak 3 kali berturut-turut; d. Perjanjian/kontrak/surat perintah kerja /putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau dokumen lain yang membuktikan adanya piutang; e. Bukti tagihan dan/atau dokumen lain yang dapat membuktikan besarnya piutang; f. Dokumen yang terkait dengan barang jaminan dan pembebanannya; g. Surat menyurat antara penyerah piutang dan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang yang berkaitan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka penyelesaian hutang; dan h. Daftar Nominatif yang memuat antara lain informasi indentitas penanggung hutang meliputi nama, alamat, sisa hutang dan tanggal terjadinya hutang.

(1) Syarat Pembuatan SKTJM meliputi : a. dibuat dengan sadar tanpa paksa. b. memuat pengakuan salah atau lalai, dan janji/kesanggupan dari yang bersangkutan untuk membayar kembali kerugian negara tersebut dengan angsuran. c. memuat batas waktu angsuran atas kerugian negara tersebut yaitu tidak boleh melebihi 24 (dua puluh empat) bulan. d. memuat jumlah uang yang pasti atas kerugian negara yang menjadi tanggungjawab pegawai bersangkutan. e. memuat besarnya kerugian negara yang jumlahnya sama dengan yang tercantum dalam Laporan Hasil Penelitian/Pemeriksaan atau nilainya sama dengan jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Penaksiran Harga yang diterbitkan oleh KPKNL. f. dibuat minimal rangkap 4 (empat), dibubuhi materai yang cukup, ditandatangani oleh Pegawai yang bersangkutan dan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja. g. memuat jaminan berupa harta kekayaan dari pegawai yang bersangkutan, dan barang jaminan tersebut bukan merupakan barang yang sedang dalam sengketa, beban hypotik Bank maupun dalam keadaan sita jaminan (conservatoir beslag) dan disertai surat kuasa menjual jaminan yang dikuatkan/dihadapan Notaris. h. Dalam hal SKTJM memuat jaminan berupa tanah harus disertai sertifikat tanah asli, sebagai hak pemilikan dan diserahkan kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja, disertai Surat Kuasa dari pemilikan tanah untuk menjual tanah dan Surat Kuasa tersebut dibubuhi materai yang cukup. Nilai tanah ditentukan oleh panitia yang jumlah anggotanya gasal dan terdiri dari instansi yang berwenang dengan membuat Berita Acara. i. Jaminan berupa barang berharga nilainya ditentukan oleh panitia, yang besarnya minimal sama dengan kerugian negara dan Jaminan untuk barang berharga agar disertai Surat Kuasa untuk menjual barang jaminan dan surat kuasa tersebut diserahkan kepada Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja. j. Jaminan barang berupa sertifikat tanah yang asli, barang berharga lainnya disimpan oleh Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja di tempat yang aman, antara lain Brandkas, Bank dan sebagainya. k. Besarnya nilai jaminan berupa harta kekayaan baik tanah maupun barang berharga lainnya, minimal sama dengan besarnya kerugian negara yang tercantum dalam SKTJM. (2) SKTJM yang telah ditandatangani, disampaikan dengan ketentuan: a. Lembar pertama, Kepala Kantor/Satuan Kerja dimana kerugian negara terjadi; b. Lembar kedua, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal; c. Lembar ketiga, Pimpinan Unit Eselon I bersangkutan; dan d. Lembar keempat, TPKN. Format SKTJM sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Setelah menerima laporan peristiwa kerugian negara dari Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, selanjutnya Eselon I mengambil langkah-langkah sebagai berikut : 1. Melakukan penelitian kelengkapan laporan kejadian yang mengakibatkan kerugian negara. 2. Menyampaikan laporan kepada Menteri C.q. Sektretaris Jenderal dengan tembusan Inspektur Jenderal yang disertai dokumen, dengan format dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini. 3. Menugaskan Kepala Bagian Keuangan dan Umum/Pejabat lain yang ditunjuk untuk menatausahakan penyelesaian kerugian negara. 4. Kepala Bagian Keuangan dan Umum/Pejabat lain yang ditunjuk wajib: a. Membuat ”Daftar Kerugian Negara” berdasarkan laporan pimpinan unit organisasi yang berada di bawahnya sebagai alat pemantau; b. Mencatat perkembangan tindak lanjut penyelesaian kerugian negara atas dasar laporan tindak lanjut; dan c. Menyampaikan daftar Kerugian Negara kepada Biro Keuangan. 5. Melakukan penilaian dan penelitian usulan TGKN dari Kepala Kantor/Satuan Kerja dan melaporkan Hasil Pemeriksaan tersebut kepada Menteri C.q. Sekretaris Jenderal dengan tembusan Inspektur Jenderal. 6. Mengusulkan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Negara Kepada Menteri c.q. Sekretaris Jenderal, apabila penyelesaian kerugian negara dengan upaya damai/SKTJM tidak dapat dilaksanakan dan/atau sudah dilaksanakan namun masih terdapat sisa kerugian negara dan/atau SKTJM telah jatuh tempo dan jaminan telah dieksekusi namun masih terdapat sisa kerugian negara. 7. Memberikan saran pertimbangan kepada Menteri C.q. Sekretaris Jenderal atas usulan Eselon I/Kepala Satuan Kerja di bawahnya bagi Pegawai Negeri bukan Bendahara yang akan diserahkan kepada Pengadilan Negeri dalam hal kasus kerugian negara yang memenuhi unsur-unsur pidana korupsi. 8. Melakukan upaya percepatan/penyelesaian angsuran kerugian negara dan hasilnya setiap bulan dilaporkan kepada Menteri C.q. Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal, dengan Format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.