PERDA

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah

PERDA Nomor 17 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB VI

PENGUSULAN

Article 13

Correction

(1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berasal dari: a. Bupati; b. anggota DPRD; c. Aparatur Sipil Negara; d. Perangkat Daerah; e. Badan Usaha Milik Daerah; f. masyarakat; atau g. perguruan tinggi. (2) Setiap penyelenggara Pemerintahan Daerah paling sedikit menciptakan 1 (satu) inovasi untuk setiap tahun.

Article 14

Correction

(1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati. (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD sesuai Tata Tertib DPRD. (3) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya utuk mendapatkan izin tertulis. (4) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitan dan pengembangan. (5) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari pegawai Badan Usaha Milik Daerah disampaikan kepada pimpinan Badan Usaha Milik Daerah utuk mendapatkan izin tertulis. (6) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f disampaikan kepada ketua DRPD dan/atau Bupati. (7) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Article 15

Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dituangkan dalam bentuk kerangka acuan kerja Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat: a. alasan perlunya Inovasi Daerah; b. urusan penyelenggaraan pemerintahan yang akan dilakukan Inovasi Daerah; c. metode inovasi; d. tahapan dan jadwal Inovasi Daerah; e. keluaran; dan f. penanggung jawab Inovasi Daerah.

Article 16

Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses dapat berasal dari: a. masyarakat; dan b. perguruan tinggi.

Article 17

Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari masyarakat dan perguruan tinggi dapat disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk mendapatkan pembinaan.

Article 18

Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dituangkan dalam bentuk kerangka acuan kerja Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat: a. alasan perlunya Inovasi Daerah; b. bidang/sektor/produksi barang dan/atau jasa yang akan dilakukan Inovasi Daerah; c. metode Inovasi Daerah; d. tahapan dan jadwal Inovasi Daerah; e. keluaran Inovasi Daerah; dan f. penanggung jawab Inovasi Daerah.

BAB Kesatu

Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Article 13

Correction

(1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berasal dari: a. Bupati; b. anggota DPRD; c. Aparatur Sipil Negara; d. Perangkat Daerah; e. Badan Usaha Milik Daerah; f. masyarakat; atau g. perguruan tinggi. (2) Setiap penyelenggara Pemerintahan Daerah paling sedikit menciptakan 1 (satu) inovasi untuk setiap tahun.

Article 14

Correction

(1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati. (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD sesuai Tata Tertib DPRD. (3) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya utuk mendapatkan izin tertulis. (4) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitan dan pengembangan. (5) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari pegawai Badan Usaha Milik Daerah disampaikan kepada pimpinan Badan Usaha Milik Daerah utuk mendapatkan izin tertulis. (6) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f disampaikan kepada ketua DRPD dan/atau Bupati. (7) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Article 15

Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dituangkan dalam bentuk kerangka acuan kerja Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat: a. alasan perlunya Inovasi Daerah; b. urusan penyelenggaraan pemerintahan yang akan dilakukan Inovasi Daerah; c. metode inovasi; d. tahapan dan jadwal Inovasi Daerah; e. keluaran; dan f. penanggung jawab Inovasi Daerah.

BAB IX

SISTEM PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

Article 25

Correction

Penyelenggaraan Inovasi Daerah diwujudkan dalam sebuah sistem Inovasi Daerah yang terdiri atas unsur: a. kelembagaan Inovasi Daerah; b. sumber daya Inovasi Daerah; dan c. jaringan Inovasi Daerah.

Article 26

Correction

(1) Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya bertanggung jawab dalam menyelenggarakan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (2) Masyarakat dan perguruan tinggi menyelenggarakan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses. (3) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk mengoordinasikan, memantau, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Pasal 27 Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dapat melakukan kerja sama bidang penelitian dan pengembangan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Article 28

Penyelenggaran Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) menjunjung tinggi norma, etika dan budaya dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasikan nilai- nilai sosial bagi penyelenggara Inovasi Daerah.

Article 29

(1) Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) mendayagunakan sumber daya organisasinya untuk melaksanakan Inovasi Daerah secara tepat guna, tepat mutu dan tepat sasaran. (2) Sumber daya organisasi yang digunakan untuk Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya Inovasi Daerah; b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya; c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karier; d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual; e. pemanfaatan data dan informasi; dan f. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Article 30

Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) melakukan kerja sama dan membangun jejaring pengembangan Inovasi Daerah melalui: a. komunikasi interaktif antar lembaga/organisasi penyelenggara Inovasi Daerah; b. mobilisasi sumber daya manusia; dan c. optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi.

Article 31

Komunikasi interaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan dengan: a. kerja sama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, workshop, simposium dan kegiatan sejenisnya; b. menjalin kerja sama di bidang penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi antar lembaga/organisasi; dan c. kerja sama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan Inovasi Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Article 32

Mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi dan/atau sumber daya manusia untuk penguatan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 33

Optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dilakukan dengan: a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual; b. pemanfaatan informasi Inovasi Daerah; dan c. pemanfaatan sarana dan prasarana Inovasi Daerah.

Article 34

(1) Bupati melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi Inovasi Daerah dan inovasi dalam rangka peningkatan produk serta proses produksi di Daerah. (2) Bupati dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk memfasilitasi berlangsungnya jejaring penyelenggaraan Inovasi Daerah dalam kerangka sistem Inovasi Daerah.

BAB Keempat

Jaringan Inovasi Daerah

Article 30

Correction

Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) melakukan kerja sama dan membangun jejaring pengembangan Inovasi Daerah melalui: a. komunikasi interaktif antar lembaga/organisasi penyelenggara Inovasi Daerah; b. mobilisasi sumber daya manusia; dan c. optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi.

Article 31

Correction

Komunikasi interaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan dengan: a. kerja sama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, workshop, simposium dan kegiatan sejenisnya; b. menjalin kerja sama di bidang penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi antar lembaga/organisasi; dan c. kerja sama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan Inovasi Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Article 32

Mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi dan/atau sumber daya manusia untuk penguatan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 33

Optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dilakukan dengan: a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual; b. pemanfaatan informasi Inovasi Daerah; dan c. pemanfaatan sarana dan prasarana Inovasi Daerah.

Article 34

(1) Bupati melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi Inovasi Daerah dan inovasi dalam rangka peningkatan produk serta proses produksi di Daerah. (2) Bupati dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk memfasilitasi berlangsungnya jejaring penyelenggaraan Inovasi Daerah dalam kerangka sistem Inovasi Daerah.

BAB XI

PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH

Article 36

Correction

Pengembangan Inovasi Daerah dilaksanakan melalui: a. uji coba Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan b. pembinaan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

Article 37

Correction

(1) Pelaksana Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1). (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah sesuai bidangnya sebagai laboratorium uji coba. (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal- hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia serta lingkungan. (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan dalam pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Article 38

(1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah. (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diperlukan. (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati.

Article 39

(1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah. (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan kepada Bupati.

Article 40

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a.

Article 41

(1) Pemerintah Daerah dapat mendorong Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perguruan tinggi melalui kegiatan penunjang meliputi: a. fasilitasi; b. advokasi; c. asistensi; d. supervisi; dan e. edukasi. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui konsultasi, koordinasi dan penyebaran. (3) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui forum pakar/tenaga ahli dan pendampingan. (4) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui lokakarya, kolaborasi dan penyuluhan. (5) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pengarahan, pembimbingan dan pengendalian. (6) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui bimbingan teknis, adopsi dan modifikasi. (7) Masyarakat dan perguruan tinggi yang mendapatkan fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi dan edukasi wajib membuat laporan pertanggungjawaban terkait dengan kegiatan pelaksanaan Inovasi Daerah.

BAB Kedua

Uji Coba Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Article 37

Correction

(1) Pelaksana Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1). (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah sesuai bidangnya sebagai laboratorium uji coba. (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal- hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia serta lingkungan. (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan dalam pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Article 38

(1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah. (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diperlukan. (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati.

Article 39

(1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah. (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan kepada Bupati.

Article 40

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a.

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

BAB IV

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Kesatu

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Kedua

Article 9

BAB V

Article 10

Article 11

Article 12

BAB VI

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB Kesatu

Article 13

Article 14

Article 15

BAB Kedua

Article 16

Article 17

Article 18

BAB VII

Article 19

Article 20

BAB VIII

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB IX

Article 25

Article 26

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

BAB Kesatu

Article 25

BAB Kedua

Article 26

Article 28

BAB Ketiga

Article 29

BAB Keempat

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

BAB X

Article 35

BAB XI

Article 36

Article 37

Article 38

Article 39