PERBAN

Peraturan Badan Nomor 18 Tahun 2023 tentang PEDOMAN KERJA SAMA DAN PENYUSUNAN PERJANJIAN DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL

PERBAN Nomor 18 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Kerja Sama adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional satu atau lebih lembaga/badan/organisasi, untuk mendukung kinerja Badan Pangan Nasional. 2. Perjanjian adalah kesepakatan atau pengikatan diri antara Badan Pangan Nasional dengan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu kegiatan tertentu di bidang pangan, dengan bentuk dan nama tertentu, yang dituangkan secara tertulis dan mengikat para pihak. 3. Perjanjian Nasional adalah Perjanjian antara Badan Pangan Nasional dengan lembaga pemerintah Republik INDONESIA dan/atau lembaga nonpemerintah lain dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum nasional yang dibuat secara tertulis. 4. Perjanjian Internasional adalah Perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. 5. Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk pengikatkan diri pada suatu Perjanjian Internasional dalam bentuk ratifikasi (ratification), aksesi (accession), penerimaan (acceptance) dan penyetujuan (approval). 6. Naskah Perjanjian Nasional adalah dokumen formal pengikatan hukum terhadap rencana Kerja Sama antara Badan Pangan Nasional dengan lembaga pemerintah Republik INDONESIA dan/atau lembaga nonpemerintah lain dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum nasional. 7. Naskah Perjanjian Internasional adalah dokumen formal pengikatan hukum terhadap rencana Kerja Sama antara Badan Pangan Nasional dengan negara asing, lembaga/ organisasi internasional dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum Internasional. 8. Surat Kuasa (Full Powers) adalah surat yang dikeluarkan oleh PRESIDEN atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah untuk menandatangani atau menerima naskah Perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian, dan/atau penyelesaian hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan Perjanjian Internasional. 9. Surat Kepercayaan (Credentials) adalah surat yang dikeluarkan oleh PRESIDEN atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah untuk menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu Perjanjian Internasional. 10. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. 11. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. 12. Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Utama dan Deputi di lingkungan Badan Pangan Nasional. 13. Pimpinan Unit Kerja Eselon I adalah Sekretaris Utama dan Deputi di lingkungan Badan Pangan Nasional. 14. Pimpinan Unit Kerja Eselon II adalah Kepala Biro, Direktur, Inspektur, dan Kepala Pusat di lingkungan Badan Pangan Nasional. 15. Para Pihak adalah pihak Badan Pangan Nasional dan pihak lain di luar instansi Badan Pangan Nasional yang bersepakat dan akan atau telah menandatangani Perjanjian.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Article 7

Correction

(1) Kepala biro perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat melakukan analisis terhadap hasil kajian dan penjajakan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3). (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kriteria dan kapasitas calon mitra Kerja Sama, paling sedikit: a. adanya kebutuhan yang sejalan dengan kebijakan nasional dan rencana strategis Badan Pangan Nasional; b. memiliki kapasitas dalam kegiatan sejenis dengan rencana Kerja Sama; c. dukungan pembiayaan yang memadai; d. sumber daya manusia; e. memiliki prasarana dan sarana; dan f. teknologi. (3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. dapat dilakukan Kerja Sama; atau b. tidak dapat dilakukan Kerja Sama, disampaikan kepada Sekretaris Utama atau Pimpinan Unit Kerja Eselon II di lingkungan Badan Pangan Nasional. (4) Apabila hasilanalisis dapat dilakukan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a: a. Sekretaris Utama melaporkan secara tertulis kepada Kepala Badan; dan b. Pimpinan Unit Kerja Eselon II melaporkan secara tertulis kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I, untuk mendapatkan persetujuan. (5) Apabila hasil analisis tidak dapat dilakukan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b: a. Sekretaris Utama melaporkan secara tertulis kepada Kepala Badan; dan b. Pimpinan Unit Kerja Eselon II melaporkan secara tertulis kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I.

Article 8

(1) Dalam hal Kepala Badan atau Pimpinan Unit Kerja Eselon I memberikan persetujuan terhadap hasil analisis Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan pembahasan yang meliputi: a. maksud dan tujuan; b. ruang lingkup; c. hak dan kewajiban; d. pembiayaan; e. penyelesaian perselisihan; f. jangka waktu; dan g. materi lain yang relevan dengan rencana Kerja Sama. (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama oleh biro perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat dengan melibatkan biro organisasi, sumber daya manusia, dan hukum, Unit Kerja Eselon I terkait, dan/atau calon mitra Kerja Sama. (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), biro perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat menyiapkan konsep naskah Perjanjian untuk selanjutnya disampaikan kepada biro organisasi, sumber daya manusia, dan hukum. (4) Dalam hal Kepala Badan atau Pimpinan Unit Kerja Eselon I tidak memberikan persetujuan terhadap hasil analisis Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Kerja Sama tidak dilanjutkan.

Article 9

Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) tidak dimungkinkan dilakukan Kerja Sama, usulan rencana Kerja Sama tersebut disampaikan kepada unit kerja pemrakarsa.

BAB V

FINALISASI KONSEP NASKAH PERJANJIAN

Article 10

Correction

(1) Biro organisasi, sumber daya manusia, dan hukum melakukan telaah terhadap konsep naskah Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan penyiapan konsep akhir naskah Perjanjian. (2) Telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kesesuaian rencana Kerja Sama yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kesesuaian materi muatan Kerja Sama dengan jenis naskah Perjanjian. (3) Penyiapan konsep akhir naskah Perjanjian dilakukan dengan memperhatikan sistematika dan format naskah Perjanjian, serta kelaziman yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau hukum internasional. (4) Biro organisasi, sumber daya manusia, dan hukum dapat melakukan pembahasan dalam rangka penyiapan konsep akhir naskah Perjanjian, dengan melibatkan unit kerja terkait, calon mitra Kerja Sama, dan/atau kementerian/lembaga terkait.

Article 11

Jenis naskah Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), terdiri atas: a. Naskah Perjanjian Nasional; dan b. Naskah Perjanjian Internasional.

Article 12

(1) Bentuk dan nama (nomenklatur) Naskah Perjanjian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas: a. kesepahaman bersama; b. Perjanjian Kerja Sama; dan c. bentuk dan nama (nomenklatur) lain yang disepakati Para Pihak. (2) Kesepahaman bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat materi muatan yang bersifat pokok atau prinsip yang disepakati oleh Para Pihak untuk dilakukan atau tidak dilakukan di masa yang akan datang. (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat materi muatan yang bersifat lebih rinci, teknis, dan implementatif, serta dapat merupakan pelaksanaan atau tindak lanjut dari kesepahaman bersama. (4) Bentuk dan nama (nomenklatur) lain yang disepakati Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat materi muatan yang bersifat pokok atau lebih rinci sesuai kesepakatan Para Pihak untuk dilakukan atau tidak dilakukan di masa yang akan datang.

Article 13

Sistematika Naskah Perjanjian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a paling sedikit terdiri atas: a. judul; b. pembukaan; c. batang tubuh; d. penutup; dan e. lampiran, jika diperlukan.

Article 14

Judul Naskah Perjanjian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a memuat keterangan mengenai: a. bentuk dan nama (nomenklatur) Perjanjian; b. para pihak Perjanjian; c. nomor Perjanjian; dan d. obyek Perjanjian.

Article 15

Pembukaan Naskah Perjanjian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, memuat keterangan mengenai: a. waktu dan tempat penandatanganan Perjanjian; b. identitas dan uraian singkat Para Pihak yang akan menandatangani Perjanjian; dan c. latar belakang yang menjadi pertimbangan disusunnya Perjanjian.

Article 16

(1) Batang tubuh naskah kesepahaman bersama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat mengenai: a. maksud dan tujuan; b. ruang lingkup, c. pelaksanaan; d. pembiayaan; e. jangka waktu; f. penyelesaian perselisihan; g. perubahan; dan h. penutup. (2) Batang tubuh naskah perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: a. maksud dan tujuan; b. ruang lingkup; c. pelaksanaan; d. hak dan kewajiban; e. pembiayaan; f. jangka waktu; g. penyelesaian perselisihan; h. pemberitahuan; i. perubahan; dan j. penutup.

Article 17

Penutup Perjanjian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, paling sedikit memuat: a. ketentuan mengenai jumlah naskah; b. kekuatan masing-masing naskah; dan c. nama Para Pihak yang berwenang menandatangani Perjanjian.

Article 18

(1) Ketentuan penyusunan Naskah Perjanjian Nasional sebagai berikut: a. penyusunan Naskah Perjanjian Nasional dilakukan di atas kertas ukuran A4 berjenis concorde berwarna putih, dengan berat 90 (sembilan puluh) gram; b. huruf yang digunakan dalam penyusunan Naskah Perjanjian Nasional menggunakan jenis huruf Bookman Old Style, berukuran 12 (dua belas) pt, dengan 1 (satu) spasi; c. margin yang digunakan dalam penyusunan Naskah Perjanjian Nasional dengan ukuran kanan, kiri, atas dan bawah sebesar 2,5 (dua koma lima) cm; d. naskah Perjanjian Nasional yang ditandatangani oleh Kepala Badan dan pejabat pemerintah setingkat Kepala Badan dilakukan menggunakan kepala surat berlogo lambang garuda warna emas pada halaman pertama; e. naskah Perjanjian Nasional yang ditandatangani oleh Kepala Badan dan calon mitra kerja sama dilakukan menggunakan logo Badan Pangan Nasional dan logo mitra kerja sama; dan f. naskah Perjanjian Nasional yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I atas nama Kepala Badan, Pimpinan Unit Kerja Eselon I atau Pimpinan Unit Kerja Eselon II dilakukan menggunakan logo Badan Pangan Nasional dan logo mitra Kerja Sama. (2) Ketentuan mengenai bentuk dan format Perjanjian Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article 19

Bentuk dan nama (nomenklatur) Naskah Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas: a. treaty; b. convention; c. protocol; d. charter; e. memorandum of understanding (MoU); f. agreement; g. declaration; h. final act; i. arrangement; j. exchange of notes; k. agreed minutes; l. summary records; m. process verbal; n. modus vivendi; o. letter of intent; p. aide memoire. q. memorandum of subsidiary; r. record of discusion; s. joint statement; t. joint communique; u. minutes of bilateral talks; dan v. bentuk dan nama (nomenklatur) lain yang disepakati Para Pihak.

Article 20

Tahapan pembuatan Naskah Perjanjian Internasional terdiri atas: a. penjajakan; b. perundingan perumusan naskah; c. penerimaan; dan d. penandatanganan.

Article 21

(1) Penjajakan sebagaimana dimasksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan oleh biro perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat dengan calon mitra sebelum melakukan Kerja Sama dan pembuatan Naskah Perjanjian Internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam melakukan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) biro perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat dapat melibatkan biro organisasi, sumber daya manusia, dan hukum dan Unit Kerja Eselon I terkait. (3) Dalam hal berdasarkan hasil penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) MEMUTUSKAN bahwa Kerja Sama dengan calon mitra dapat ditindaklanjuti dengan pembuatan Naskah Perjanjian Internasional, dilakukan perundingan.

Article 22

(1) Dalam melaksanakan perundingan perumusan Naskah Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dibentuk delegasi Badan Pangan Nasional. (2) Delegasi Badan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unit kerja terkait di lingkungan Badan Pangan Nasional, yang pembentukannya dikoordinasikan oleh biro perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat. (3) Dalam hal substansi perundingan memerlukan keterlibatan kementerian/lembaga lain, susunan delegasi dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga terkait. (4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan Surat Kepercayaan, biro perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat mengoordinasikan penerbitan Surat Kepercayaan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Article 23

(1) Delegasi Badan Pangan Nasional dalam menghadiri perundingan Naskah Perjanjian Internasional harus menyiapkan kertas posisi dan pedoman delegasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Biro perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat mengoordinasikan penyusunan kertas posisi dan pedoman delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan biro organisasi, sumber daya manusia, dan hukum dan unit kerja terkait. (3) Kertas posisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. latar belakang permasalahan; b. analisis permasalahan ditinjau dari aspek politis dan yuridis serta aspek lain yang dapat mempengaruhi kepentingan nasional INDONESIA; dan c. posisi pemerintah Republik INDONESIA, saran, dan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk dapat mencapai kesepakatan. (4) Pedoman delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. kertas posisi; b. agenda pertemuan; c. susunan dan peran delegasi; d. profil dan perkembangan negara mitra; e. mekanisme perundingan; dan/atau f. pengaturan administratif.

Article 24

(1) Dalam hal Badan Pangan Nasional dan calon mitra telah menyetujui Naskah Perjanjian Internasional sesuai dengan hasil perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Badan Pangan Nasional akan melakukan penerimaan dan penandatanganan sesuai dengan kesepakatan Para Pihak, ketentuan perundang- undangan, dan hukum internasional. (2) Badan Pangan Nasional melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bentuk persetujuan dan/atau pernyataan untuk mengikatkan diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

Article 25

(1) Batang tubuh Naskah Perjanjian Nasional dan Naskah Perjanjian Internasional yang ruang lingkup kegiatannya menggunakan dan/atau menghasilkan hak kekayaan intelektual harus mencantumkan ketentuan mengenai hak kekayaan intelektual. (2) Batang tubuh Naskah Perjanjian Nasional dan Naskah Perjanjian Internasional yang ruang lingkup kegiatannya menggunakan dan/atau menghasilkan aset harus mencantumkan ketentuan mengenai kepemilikan aset tersebut.

BAB Kedua

Naskah Perjanjian Nasional

Article 12

Correction

Article 13

Sistematika Naskah Perjanjian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a paling sedikit terdiri atas: a. judul; b. pembukaan; c. batang tubuh; d. penutup; dan e. lampiran, jika diperlukan.

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB Ketiga

Naskah Perjanjian Internasional

Article 19

Correction

Article 20

Tahapan pembuatan Naskah Perjanjian Internasional terdiri atas: a. penjajakan; b. perundingan perumusan naskah; c. penerimaan; dan d. penandatanganan.

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB VI

PENANDATANGAN NASKAH PERJANJIAN

Article 26

Correction

(1) Biro organisasi, sumber daya manusia, dan hukum menyampaikan konsep akhir naskah Perjanjian kepada biro perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat sesuai dengan materi Kerja Sama. (2) Biro perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan pelaksanaan penandatanganan naskah Perjanjian tersebut dengan pejabat yang berwenang menandatangani naskah Perjanjian di Badan Pangan Nasional dan dengan mitra Kerja Sama. (3) Dalam pelaksanaan penandatanganan naskah Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), biro perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat melibatkan biro organisasi, sumber daya manusia, dan hukum dan Unit Kerja Eselon I terkait. (4) Naskah Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum ditanda tangani harus di paraf terlebih dahulu oleh pejabat satu tingkat di bawah pejabat yang menandangani. (5) Pejabat yang berwenang menandatangani naskah Perjanjian Nasional di lingkungan Badan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. kesepahaman bersama: 1. Kepala Badan atau Pimpinan Unit Kerja Eselon I yang ditunjuk mewakili atas nama Kepala Badan, apabila ruang lingkup Kerja Sama meliputi tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional; 2. Sekretaris Utama, apabila ruang lingkup Kerja Sama meliputi tugas dan fungsi beberapa Unit Kerja Eselon I; dan 3. Pimpinan Unit Kerja Eselon I, apabila ruang lingkup Kerja Sama hanya meliputi tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon I dimaksud. b. Perjanjian Kerja Sama: 1. Sekretaris Utama, apabila ruang lingkup Kerja Sama meliputi: a) tugas dan fungsi beberapa Unit Kerja Eselon I; atau b) tugas dan fungsi Sekretariat Utama. 2. Pimpinan Unit Kerja Eselon I, apabila ruang lingkup Kerja Sama hanya meliputi tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon I dimaksud; 3. Direktur/Inspektur/Kepala Pusat, apabila ruang lingkup Kerja Sama meliputi tugas dan fungsi beberapa Unit Kerja Eselon II pada Unit Kerja Eselon I dimaksud; dan 4. Pimpinan Unit Kerja Eselon II, apabila ruang lingkup Kerja Sama meliputi tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon II dimaksud. (6) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Naskah Perjanjian Internasional di lingkungan Badan Pangan Nasional terdiri atas: a. Kepala Badan; dan b. pejabat lain di lingkungan Badan Pangan Nasional yang ditunjuk oleh Kepala Badan, dengan memperhatikan ketentuan penerbitan Surat Kuasa (Full Powers) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. (7) Penerbitan Surat Kuasa (Full Powers) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh biro perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat. (8) Surat Kuasa (Full Powers) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diperlukan terhadap penandatangan suatu Perjanjian Internasional yang menyangkut Kerja Sama teknis sebagai pelaksanaan dari Perjanjian yang sudah berlaku dan materinya berada dalam lingkup kewenangan Badan Pangan Nasional. (9) Dalam menentukan pejabat di lingkungan Badan Pangan Nasional yang berwenang menandatangani naskah Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6), perlu memperhatikan asas kesetaraan dengan pejabat yang menandatangani dari pihak mitra Kerja Sama.

Article 27

(1) Dalam hal Perjanjian Internasional memerlukan Pengesahan, biro organisasi, sumber daya manusia, dan hukum menyusun dokumen Pengesahan Perjanjian Internasional dengan melibatkan biro perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat, Unit Kerja Eselon I, dan/atau kementerian/lembaga terkait. (2) Dokumen pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. naskah akademik atau naskah penjelasan; b. salinan resmi Naskah Perjanjian Internasional (certified true copy); c. naskah terjemahan; dan d. rancangan UNDANG-UNDANG atau rancangan Peraturan PRESIDEN.

Article 28

Naskah Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus ditulis dalam bahasa INDONESIA dan ditulis juga menggunakan bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 29

Sistematika, format, dan bentuk penyusunan Naskah Perjanjian Internasional, serta prosedur pengesahan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kelaziman yang berlaku dalam hukum internasional, serta dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

BAB VII

PENOMORAN, PENYIMPANAN, DAN PENYEBARLUASAN

Article 30

Correction

(1) Penomoran naskah Perjanjian hanya dilakukan untuk Naskah Perjanjian Nasional. (2) Penomoran Naskah Perjanjian Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan format sebagai berikut: a. kesepahaman bersama: 1. kesepahaman bersama yang ditandatangani oleh Kepala Badan: (Nomor Urut)/(HK)/(K)/(Bulan)/ (Tahun); 2. kesepahaman bersama yang ditandatangani oleh Sekretaris Utama: (Nomor Urut)/(HK)/(A)/ (Bulan)/(Tahun); dan 3. kesepahaman bersama yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I: Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan: (Nomor Urut)/(HK)/(B)/(Bulan)/(Tahun); Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi: (Nomor Urut)/(HK)/(C)/(Bulan)/(Tahun); Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan: (Nomor Urut)/(HK)/(D)/ (Bulan)/(Tahun). b. Perjanjian Kerja Sama: 1. Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Sekretaris Utama: (Nomor Urut)/(KS)/(A)/ (Bulan)/(Tahun); 2. Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I: Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan: (Nomor Urut)/(KS)/(B)/(Bulan)/ (Tahun); Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi: (Nomor Urut)/(KS)/(C)/(Bulan)/(Tahun); Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan : (Nomor Urut)/(KS)/(D)/ (Bulan)/(Tahun); dan 3. Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon II: (Nomor Urut)/(KS)/(Kode Unit Kerja Eselon II)/(Bulan)/(Tahun). c. bentuk dan nama (nomenklatur) lain yang disepakati Para Pihak: Penomoran menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b sesuai dengan materi muatan yang diatur. (3) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh biro organisasi, sumber daya manusia, dan hukum. (4) Kode Unit Kerja Eselon II, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 merupakan singkatan unit kerja sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Article 31

(1) Penyimpanan Naskah Perjanjian Nasional yang ditandatangani oleh Kepala Badan atau Pimpinan Unit Kerja Eselon I atas nama Kepala Badan dilakukan oleh biro perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat. (2) Penyimpanan resmi Naskah Perjanjian Internasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyimpanan Naskah Perjanjian Nasional yang ditandatangani selain Kepala Badan atau Pimpinan Unit Kerja Eselon I atas nama Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh biro perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat.

Article 32

Biro perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat sesuai kewenangannya menyampaikan dan menyebarluaskan salinan naskah Perjanjian yang telah ditandatangani kepada unit terkait untuk dilaksanakan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Article 36

Correction

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2023 KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. ARIEF PRASETYO ADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ASEP N. MULYANA LAMPIRAN PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DAN PENYUSUNAN PERJANJIAN DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL BENTUK DAN FORMAT PERJANJIAN NASIONAL Contoh 1 : Kesepahaman Bersama KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN ……………………………………………………………………. NOMOR : NOMOR : TENTANG ……………………………………………………………………………….. Pada hari ini ……, tanggal …., bulan …., tahun dua ribu …. (…. - …. – 20…), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini: I. Nama : ………………………………………………………………………….. Jabatan : ………………………………………………………………………….. dalam hal ini bertindak untuk dan atas Kepala Badan Pangan Nasional Republik INDONESIA, yang berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, selanjutnya disebut PIHAK KESATU. II. Nama : …………………………………………………………………………… Jabatan : …………………………………………………………………………… dalam hal ini bertindak untuk dan atas Kementerian ………………. Republik INDONESIA, yang berkedudukan di Jalan ………………………………………………………………….., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK bertindak dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, berdasarkan Peraturan PRESIDEN Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional; b. bahwa PIHAK KEDUA adalah ………….……………………………………………… mempunyai tugas …………………………………………………………………; dan c. …………………………………………………………………………………………………; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan dan menandatangani kesepahaman bersama tentang ………………………………………….., yang selanjutnya disebut kesepahaman bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Article 1

MAKSUD DAN TUJUAN (1) Kesepahaman bersama dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK untuk …………………………………………………………………………………………………. (2) Kesepahaman bersama ini bertujuan untuk membangun sinergitas dan menjalin Kerja Sama dalam rangka ………………………………………………………….……

Article 2

RUANG LINGKUP Ruang lingkup kesepahaman bersama ini meliputi: a. ................................................................................................................... b. …………………………………………………………………………………………......... c. ………………………………………………………………………………………………...

Article 3

PELAKSANAAN (1) Pelaksanaan kesepahaman bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepahaman bersama ini. (2) Untuk menindaklanjuti kesepahaman bersama ini, PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung, dari PIHAK KESATU adalah ... dan dari PIHAK KEDUA adalah …. (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya. (4) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kesepahaman bersama ini dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 4

PEMBIAYAAN Pembiayaan dari pelaksanaan kesepahaman bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab anggaran PARA PIHAK atau berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 5

JANGKA WAKTU (1) Kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu …. (….) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK. (2) Kesepahaman bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku kesepahaman bersama ini berakhir melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kesepahaman bersama. (3) Kesepahaman bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud untuk mengakhiri kesepahaman bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya kesepahaman bersama. (4) Dalam hal kesepahaman bersama tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ataupun karena alesan lain, pengakhiran kesepahaman bersama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya kesepahaman bersama.

Article 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan pendapat yang menimbulkan perselisihan dalam pelaksanaan kesepahaman bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Article 7

PERUBAHAN (1) Hal-hal yang diatur dalam kesepahaman bersama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya dituangkan dalam perubahan kesepahaman bersama yang ditandatangani PARA PIHAK. (2) Perubahan kesepahaman bersama yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepahaman bersama ini.

Article 8

Article 1

MAKSUD DAN TUJUAN (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK untuk ………………………………………………………………………………………. (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk membangun sinergitas dan menjalin Kerja Sama dalam rangka …………………………………………….……

Article 2

RUANG LINGKUP Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: a. ................................................................................................................... b. …………………………………………………………………………………………......... c. ………………………………………………………………………………………………...

Article 3

PELAKSANAAN (1) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Apabila diperlukan rincian mekanisme pelaksanaan program dan/atau kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini dapat disusun petunjuk teknis atau dokumen lain sesuai kesepakatan dan kewenangan PARA PIHAK.

Article 4

HAK DAN KEWAJIBAN (1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut: a. …………………………………………………………………………………………....; b. ……………………………………………………………………………………...; dan c. ............................................................................................................... (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut: a. ..............................................................................................................; b. ……………………………………………………………………………………...; dan c. ...............................................................................................................

Article 5

PEMBIAYAAN Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing atau sesuai kesepakatan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 6

JANGKA WAKTU (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu ….. (…..) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK. (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri atau berakhir. (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama pada ayat (1), pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini. (4) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijaksanaan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Article 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan pendapat yang menimbulkan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Article 8

PEMBERITAHUAN (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi dan komunikasi masing-masing PIHAK dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, sebagai berikut: a. PIHAK KESATU Jabatan : ………………………………………….…………………….. Alamat : ………………………………………….…………………….. Nomor kontak : ………………………………………….…….………………. Email : ……………………………………………………..…………. b. PIHAK KEDUA Jabatan : ………………………………………………………….…….. Alamat : ……………………………………………………….……….. Nomor kontak : ………………………………………………………………… Email : ………………………………………………………………… (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing- masing PIHAK memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat ….. (……..) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukkan pejabat penghubung. (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh PIHAK lain, maka segala korespondensi penyampaian informasi menggunakan alamat korespondensi sebagaimana tertera pada ayat (1).

Article 9

PERUBAHAN (1) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya dituangkan dalam perubahan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani PARA PIHAK. (2) Perubahan Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Article 10

PENUTUP Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap …. (……), bermaterai cukup, dibubuhi cap lembaga, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK. PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, (NAMA) (NAMA) Contoh 3 : Perubahan Kesepahaman Bersama KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN ………………………………………………………………………………… NOMOR : NOMOR : TENTANG PERUBAHAN ATAS KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN ..……………………………………………………………………………… NOMOR : NOMOR : TENTANG ………………………………………………………………………………….. Pada hari ini ……, tanggal …., bulan …., tahun dua ribu …. (…. - …. – 20…), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini: I. Nama : ………………………………………………………………………….. Jabatan : ………………………………………………………………………….. dalam hal ini bertindak untuk dan atas Badan Pangan Nasional Republik INDONESIA, yang berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, selanjutnya disebut PIHAK KESATU. II. Nama : …………………………………………………………………………… Jabatan : …………………………………………………………………………… dalam hal ini bertindak untuk dan atas Kementerian ………………………. Republik INDONESIA, yang berkedudukan di Jalan ………………………………………….., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK bertindak dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : a. bahwa pada tanggal ... telah ditandatangani kesepahaman bersama antara Badan Pangan Nasional dan …………. Nomor ………. dan Nomor ……………… tentang ……………………………………………………………………………………...; a. bahwa dalam pelaksanaan………………………....., telah terjadi perubahan...; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dan sesuai dengan ketentuan Pasal …….. kesepahaman bersama antara Badan Pangan Nasional dan …………………………….... Nomor ……………… dan Nomor……….… tentang …………………………………………………………., dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam kesepahaman bersama dimaksud. PARA PIHAK dengan ini menyatakan sepakat untuk mengubah beberapa ketentuan dari kesepahaman bersama antara …… dan ….. Nomor …. Tentang ….. sebagai berikut:

Article 1

Mengubah beberapa ketentuan dalam Pasal ……, Pasal ……, Pasal ……., dan Pasal ……, dari kesepahaman bersama antara ……… dan ….. Nomor …. tentang ….., sebagai berikut: 1. Mengubah ketentuan Pasal …., sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: Pasal … (1) ……. (2) ……. 2. Mengubah ketentuan Pasal …., sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: Pasal … (1) ……. (2) ……. 3. Mengubah ketentuan Pasal …., sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: Pasal … (1) ……. (2) ……. 4. Mengubah ketentuan Pasal …., sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: Pasal … (1) ……. (2) …….

Article 2

Article 1

Mengubah beberapa ketentuan dalam Pasal ……, Pasal ……, Pasal ……., dan Pasal ……, dari Perjanjian Kerja Sama antara ……… dan ….. Nomor …. tentang ….., sebagai berikut: 1. Mengubah ketentuan Pasal …., sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: Pasal … (1) ……. (2) ……. 2. Mengubah ketentuan Pasal …., sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: Pasal … (1) ……. (2) ……. 3. Mengubah ketentuan Pasal …., sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: Pasal … (1) ……. (2) …….

Article 2

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangka …. (….) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pangan Nasional dan ..... Nomor ..... tentang .................................................................. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK. PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, (NAMA) (NAMA) KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. ARIEF PRASETYO ADI

PENUTUP Demikian kesepahaman bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dibubuhi cap lembaga, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK. PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, (NAMA) (NAMA) Contoh 2 : Perjanjian Kerja Sama PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA (NAMA UNIT KERJA) BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN ………………………………………………………………….. NOMOR …………… NOMOR …………… TENTANG ………..…………………………………………….………….... Pada hari ini ……, tanggal …., bulan …., tahun dua ribu …. (…. - …. – 20…), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini: I. Nama : ………………………………………………………………………….. Jabatan : ………………………………………………………………………….. dalam hal ini bertindak untuk dan atas (nama unit kerja) Badan Pangan Nasional Republik INDONESIA, yang berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, selanjutnya disebut PIHAK KESATU. II. Nama : …………………………………………………………………………… Jabatan : …………………………………………………………………………… dalam hal ini bertindak untuk dan atas (nama unit kerja) Kementerian ………………………. Republik INDONESIA, yang berkedudukan di Jalan ………………………………………….., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK bertindak dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: a. bahwa PIHAK KESATU adalah (unit kerja eselon I atau unit kerja eselon II) yang mempunyai tugas ………………………………………………………………., berdasarkan peraturan perundang-undangan (Peraturan PRESIDEN Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional / Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional); b. bahwa PIHAK KEDUA adalah ………….……………………………………………… mempunyai tugas …………………………………………………………………………; c. ……………………………………………………………………..……………………; dan d. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari kesepahaman bersama antara Badan Pangan Nasional Republik INDONESIA dan …………………… Nomor …….. dan Nomor ………tanggal …………… tentang …………………………………………………………………………………………………. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang …………………………………….., yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Kesepahaman bersama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal kesepahaman bersama ini, dalam rangka …. (….) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepahaman bersama antara Badan Pangan Nasional dan ................. Nomor ........................ dan Nomor ……………………. tentang .............................................................................................................. Demikian kesepahaman bersama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK. PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, (NAMA) (NAMA) Contoh 4 : Perubahan Perjanjian Kerja Sama PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN ………………………………………………………………………………… NOMOR : NOMOR : TENTANG PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN ..……………………………………………………………………………… NOMOR : NOMOR : TENTANG ………………………………………………………………………………….. Pada hari ini ……, tanggal …., bulan …., tahun dua ribu …. (…. - …. – 20…), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini: I. Nama : ………………………………………………………………………….. Jabatan : ………………………………………………………………………….. dalam hal ini bertindak untuk dan atas (nama unit kerja) Badan Pangan Nasional Republik INDONESIA, yang berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, selanjutnya disebut PIHAK KESATU. II. Nama : …………………………………………………………………………… Jabatan : …………………………………………………………………………… dalam hal ini bertindak untuk dan atas (nama unit kerja) Kementerian ………………………. Republik INDONESIA, yang berkedudukan di Jalan ………………………………………….., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK bertindak dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : a. bahwa pada tanggal ... telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pangan Nasional dan …………. Nomor ………. dan Nomor ……………… tentang ……………………………………………………………………………………...; b. bahwa dalam pelaksanaan………………………....., telah terjadi perubahan...; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dan sesuai dengan ketentuan Pasal …….. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pangan Nasional dan …………………………….... Nomor ……………… dan Nomor……….… tentang …………………………………………………………., dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama dimaksud. PARA PIHAK dengan ini menyatakan sepakat untuk mengubah beberapa ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama antara …… dan ….. Nomor …. Tentang ….. sebagai berikut:

Peraturan Badan Nomor 18 Tahun 2023 tentang PEDOMAN KERJA SAMA DAN PENYUSUNAN PERJANJIAN DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

BAB Kesatu

Article 3

BAB Kedua

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

BAB IV

Article 7

Article 8

Article 9

BAB V

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB kesatu

Article 10

Article 11

BAB Kedua

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB Ketiga

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB Keempat

Article 25

BAB VI

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

BAB VII

Article 30

Article 31

Article 32

BAB Kesatu

Article 30

BAB Kedua

Article 31

BAB Ketiga

Article 32

BAB VIII

Article 33

Article 34

BAB Kesatu

Article 33

BAB Kedua

Article 34

BAB IX