PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi

PERMEN Nomor 10 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Ayam Ras adalah ayam pedaging dan petelur yang merupakan hasil persilangan dari beberapa bangsa ayam di dunia yang memiliki keunggulan tertentu. 2. Telur Konsumsi adalah telur hasil budi daya ayam petelur Final Stock. 3. Penyediaan adalah serangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan bibit Ayam Ras, konsumsi Ayam Ras pedaging (livebird), dan Telur Konsumsi. 4. Peredaran adalah serangkaian kegiatan untuk memindahtangankan bibit Ayam Ras, Ayam Ras pedaging (livebird), dan Telur Konsumsi. 5. Telur Tertunas (Hatching Egg) yang selanjutnya disebut Telur Tertunas adalah telur hasil produksi Great Grand Parent Stock, Grand Parent Stock, dan Parent Stock yang telah dibuahi untuk ditetaskan. 6. Day Old Chick yang selanjutnya disingkat DOC adalah anak Ayam Ras berumur sehari. 7. Great Grand Parent Stock yang selanjutnya disingkat GGPS adalah DOC bibit buyut dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan Grand Parent Stock. 8. Grand Parent Stock yang selanjutnya disingkat GPS adalah DOC bibit nenek dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan Parent Stock. 9. Parent Stock yang selanjutnya disingkat PS adalah DOC bibit induk dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan Final Stock. 10. Final Stock yang selanjutnya disingkat FS adalah DOC yang dipelihara untuk menghasilkan daging atau telur. 11. Produksi adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan bibit Ayam Ras, bukan bibit Ayam Ras, dan Telur Konsumsi. RANCANGAN 12. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan bibit Ayam Ras dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 13. Pelaku Usaha Integrasi adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha pembibitan GGPS, GPS, PS, dan budi daya FS. 14. Pembibit Great Grand Parent Stock yang selanjutnya disebut Pembibit GGPS adalah pelaku usaha yang menghasilkan DOC GPS untuk keperluan sendiri dan Pembibit GPS. 15. Pembibit Grand Parent Stock yang selanjutnya disebut Pembibit GPS adalah pelaku usaha yang menghasilkan DOC PS untuk keperluan sendiri, Pembibit PS, dan Pelaku Usaha Mandiri. 16. Pembibit Parent Stock yang selanjutnya disebut Pembibit PS adalah pelaku usaha yang menghasilkan DOC FS untuk keperluan Peternak, Koperasi, dan Pelaku Usaha Mandiri serta melakukan atau tidak melakukan budi daya FS sebagai penghasil Ayam Ras pedaging (livebird) dan Telur Konsumsi. 17. Pelaku Usaha Mandiri adalah pelaku usaha budi daya Ayam Ras yang mempunyai PS atau belum mempunyai PS tetapi sudah mampu melakukan usaha budi daya FS secara mandiri. 18. Koperasi adalah koperasi yang melakukan usaha di bidang peternakan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Perkoperasian. 19. Peternak Ayam Ras Final Stock yang selanjutnya disebut Peternak adalah pelaku usaha budi daya Ayam Ras yang tidak mempunyai GGPS, GPS, dan PS. 20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 21. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB II

PENYEDIAAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Penyediaan Ayam Ras dan Telur Konsumsi dilakukan melalui Produksi dalam negeri. (2) Penyediaan Ayam Ras melalui Produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bibit Ayam Ras dan Ayam Ras pedaging (livebird). (3) Selain Penyediaan melalui Produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyediaan Ayam Ras dapat melalui Pemasukan bibit Ayam Ras dari luar negeri.

Pasal 3

Koreksi

(1) Penyediaan bibit Ayam Ras melalui Produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan klasifikasi GPS, PS, dan FS. RANCANGAN (2) Penyediaan Ayam Ras melalui Pemasukan bibit Ayam Ras dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyediaan bibit Ayam Ras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk DOC.

Pasal 4

(1) Penyediaan Ayam Ras dan Telur Konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan rencana Produksi nasional. (2) Rencana Produksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan keseimbangan suplai dan permintaan. (3) Rencana Produksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat ditetapkan pada bulan Desember tahun sebelumnya.

Pasal 5

(1) Keseimbangan suplai dan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dihitung dan dianalisa oleh Tim Analisa Penyediaan dan Kebutuhan Ayam Ras dan Telur Konsumsi. (2) Tim Analisa Penyediaan dan Kebutuhan Ayam Ras dan Telur Konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri. (3) Tim Analisa Penyediaan dan Kebutuhan Ayam Ras dan Telur Konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan perhitungan dan analisa berdasarkan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

Pasal 6

(1) Hasil perhitungan dan analisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disampaikan kepada Direktur Jenderal sebagai bahan pertimbangan untuk MENETAPKAN rencana Produksi nasional. (2) Rencana Produksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

Pasal 7

(1) Dalam hal terjadi penurunan suplai akibat wabah penyakit hewan dan/atau keadaan kahar (force majeur) dapat dilakukan perubahan rencana Produksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penambahan melalui Pemasukan bibit Ayam Ras dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan klasifikasi PS. (3) Perubahan rencana Produksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri. RANCANGAN

Pasal 8

(1) Dalam hal terjadi kelebihan suplai yang mengakibatkan penurunan harga Ayam Ras dan Telur Konsumsi, dilakukan pengendalian Produksi Ayam Ras dan Telur Konsumsi. (2) Penurunan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi ketika harga di tingkat produsen berada di bawah harga acuan pembelian di tingkat produsen. (3) Harga acuan pembelian di tingkat produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. (4) Pengendalian Produksi Ayam Ras dan Telur Konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Menteri; dan b. kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. (5) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a melakukan pengendalian Produksi Ayam Ras dan Telur Konsumsi dengan menerbitkan data prognosa Produksi dan kebutuhan Ayam Ras dan Telur Konsumsi yang dipublikasi dalam basis data perunggasan nasional sebagai pertimbangan dalam pengendalian Produksi. (6) Dalam menerbitkan data prognosa Produksi dan kebutuhan Ayam Ras dan Telur Konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. (7) Kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b melakukan pengendalian Produksi Ayam Ras dan Telur Konsumsi dengan menjaga stabilisasi pasokan dan harga dapat menugaskan perum BULOG dan/atau BUMN di bidang pangan untuk melakukan pembelian berdasarkan harga acuan pembelian di tingkat produsen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (8) Berdasarkan data prognosa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan stabilisasi pasokan dan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pembibit PS melakukan pengendalian Produksi Ayam Ras dan Telur Konsumsi dengan melakukan pengurangan Produksi Ayam Ras dan Telur Konsumsi secara mandiri sesuai dengan rencana bisnis dan rencana Produksi Pembibit PS.

Pasal 9

Penyediaan Ayam Ras dan Telur Konsumsi melalui Produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan oleh: a. Pelaku Usaha Integrasi; b. Pembibit GGPS; c. Pembibit GPS; d. Pembibit PS; e. Pelaku Usaha Mandiri; f. Koperasi; dan/atau g. Peternak. RANCANGAN

Pasal 10

Pelaku Usaha Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dalam memproduksi Ayam Ras dengan: a. klasifikasi GPS untuk keperluan sendiri dan Pembibit GPS; dan b. klasifikasi PS untuk keperluan sendiri, Pembibit PS, dan Pelaku Usaha Mandiri yang belum mempunyai PS.

Pasal 11

(1) Pelaku Usaha Integrasi dan Pembibit PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf d dalam memproduksi Ayam Ras dengan klasifikasi FS dilakukan untuk keperluan: a. sendiri; b. Pelaku Usaha Mandiri yang belum mempunyai PS; c. Koperasi; dan d. Peternak. (2) Pelaku Usaha Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e yang mempunyai PS dalam memproduksi Ayam Ras dengan klasifikasi FS dilakukan untuk keperluan: a. sendiri; b. Koperasi; dan c. Peternak.

Pasal 12

(1) Pelaku Usaha Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a wajib: a. memberikan kesempatan kecukupan pakan dan obat hewan untuk keperluan Koperasi dan Peternak; dan b. memberikan kebebasan kepada Koperasi dan Peternak yang tidak bermitra dengan Pelaku Usaha Integrasi untuk mendapatkan pakan dan obat hewan dari produsen lainnya. (2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, Koperasi dan Peternak yang: a. dalam hubungan kemitraan, dapat melaporkan dugaan pelanggaran kemitraan; atau b. di luar hubungan kemitraan, dapat melaporkan dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (3) Penanganan dugaan pelanggaran kemitraan dan dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Pelaku Usaha Integrasi, Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan Peternak yang memproduksi Ayam Ras pedaging (livebird) milik sendiri dan/atau kemitraan dengan total chick in paling rendah 60.000 (enam puluh ribu) DOC FS wajib memiliki dan/atau menguasai rumah potong hewan unggas yang memiliki nomor kontrol veteriner dan dilengkapi fasilitas rantai dingin. (2) Pembibit PS yang mengedarkan DOC FS kepada Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan Peternak sebagaimana RANCANGAN dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan penerapan kepemilikan dan/atau penguasaan rumah potong hewan unggas yang memiliki nomor kontrol veteriner dan dilengkapi fasilitas rantai dingin. (3) Rumah potong hewan unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki kapasitas pemotongan dengan total chick in paling rendah 60.000 (enam puluh ribu) DOC FS per minggu berlaku secara nasional.

Pasal 14

(1) Penyediaan Ayam Ras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan oleh BUMN di bidang pangan berdasarkan penugasan. (2) Dalam upaya pemberdayaan dan pelindungan terhadap Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan Peternak, BUMN di bidang pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus: a. melakukan Penyediaan bibit Ayam Ras; dan b. membangun skema closed loop ekosistem perunggasan untuk menjamin penyerapan produksi (off taker) bagi Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan Peternak. (3) BUMN di bidang pangan melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEREDARAN

Pasal 15

Koreksi

(1) Setiap bibit Ayam Ras yang beredar wajib memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri. (2) Setiap orang yang mengedarkan Telur Konsumsi wajib memiliki sertifikat veteriner yang dikeluarkan oleh dinas provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan kewenangannya. (3) Sertifikat bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan untuk Ayam Ras pedaging (livebird). (4) Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit GGPS, Pembibit GPS, Pembibit PS, Pelaku Usaha Mandiri, dan Koperasi dilarang memperjualbelikan Telur Tertunas dan infertil sebagai Telur Konsumsi.

Pasal 16

Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit GGPS, Pembibit GPS, Pembibit PS, Pelaku Usaha Mandiri, dan Koperasi dapat mengedarkan telur tetas yang belum diinkubasi dan layak dikonsumsi dengan ketentuan: a. diperjualbelikan sebagai bahan baku pengolahan; atau b. dalam rangka tanggung jawab sosial pelaku usaha (Corporate Social Responsibility/CSR) atau bantuan. RANCANGAN

Pasal 17

Sertifikasi bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan sertifikat veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 18

(1) Peredaran bibit Ayam Ras dilakukan oleh: a. Pelaku Usaha Integrasi; b. Pembibit GGPS; c. Pembibit GPS; d. Pembibit PS; dan e. Pelaku Usaha Mandiri. (2) Bibit Ayam Ras yang diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa DOC dengan klasifikasi GPS, PS, dan FS. (3) Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit GGPS, Pembibit GPS, Pembibit PS, dan Pelaku Usaha Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memperjualbelikan Telur Tertunas.

Pasal 19

(1) Peredaran bibit Ayam Ras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan termasuk Ayam Ras pedaging (livebird) dapat dilakukan oleh BUMN di bidang pangan berdasarkan penugasan. (2) BUMN di bidang pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memperjualbelikan Telur Tertunas. (3) BUMN di bidang pangan melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Peredaran Ayam Ras pedaging (livebird) dan Telur Konsumsi dilakukan oleh: a. Pelaku Usaha Integrasi; b. Pembibit PS; c. Pelaku Usaha Mandiri; d. Koperasi; dan e. Peternak.

Pasal 21

Peredaran DOC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dengan klasifikasi: a. GPS dilakukan antara Pelaku Usaha Integrasi dan Pembibit GGPS dengan Pembibit GPS; dan b. PS dilakukan antara Pelaku Usaha Integrasi dan Pembibit GPS dengan Pembibit PS dan Pelaku Usaha Mandiri.

Pasal 22

Peredaran DOC dengan klasifikasi FS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan antara Pelaku Usaha Integrasi dan Pembibit PS dengan Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan Peternak. RANCANGAN

Pasal 23

(1) Peredaran DOC dengan klasifikasi FS pedaging dari Pelaku Usaha Integrasi dan Pembibit PS yang melakukan budi daya kepada Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib memenuhi ketentuan: a. paling rendah 50% (lima puluh persen) Produksi DOC FS dari Pelaku Usaha Integrasi dan/atau Pembibit PS dialokasikan untuk Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan/atau Peternak; dan b. paling tinggi 50% (lima puluh persen) Produksi DOC FS dari Pelaku Usaha Integrasi dan/atau Pembibit PS dialokasikan untuk kepentingan sendiri dan Peternak mitra. (2) Peredaran DOC dengan klasifikasi FS pedaging dari Pembibit PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang tidak melakukan budi daya dialokasikan 100% (seratus persen) kepada Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan Peternak. (3) Peredaran DOC dengan klasifikasi FS pedaging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dalam kumulatif paling lambat 6 (enam) bulan.

Pasal 24

(1) Peredaran DOC dengan klasifikasi FS petelur dari Pelaku Usaha Integrasi dan Pembibit PS yang melakukan budi daya kepada Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib memenuhi ketentuan: a. paling rendah 88% (delapan puluh delapan persen) Produksi DOC FS dari Pelaku Usaha Integrasi dan/atau Pembibit PS dialokasikan untuk Peternak; b. paling tinggi 10% (sepuluh persen) Produksi DOC FS dari Pelaku Usaha Integrasi dan/atau Pembibit PS dialokasikan untuk Pelaku Usaha Mandiri dan Koperasi dengan kapasitas kandang paling rendah 300.000 (tiga ratus ribu) ekor; dan c. paling tinggi 2% (dua persen) Produksi DOC FS dari Pelaku Usaha Integrasi dan Pembibit PS dialokasikan untuk kepentingan sendiri dan/atau Peternak mitra guna pemenuhan kebutuhan dalam negeri. (2) Peredaran DOC dengan klasifikasi FS petelur dari Pembibit PS yang tidak melakukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib memenuhi ketentuan: a. paling rendah 90% (sembilan puluh persen) Produksi DOC FS dari Pembibit PS dialokasikan untuk Peternak; dan b. paling tinggi 10% (sepuluh persen) Produksi DOC FS dari Pembibit PS dialokasikan untuk Pelaku Usaha Mandiri dan Koperasi dengan kapasitas kandang paling rendah 300.000 (tiga ratus ribu) ekor.

Pasal 25

(1) Peredaran DOC dengan klasifikasi PS dan FS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan sebagai berikut: RANCANGAN a. Pelaku Usaha Mandiri dan Pembibit PS harus memastikan kebutuhan DOC PS untuk 6 (enam) bulan ke depan kepada Pelaku Usaha Integrasi dan/atau Pembibit GPS; b. Koperasi dan Peternak Ayam Ras FS pedaging harus memastikan kebutuhan DOC FS untuk 1 (satu) bulan ke depan kepada Pelaku Usaha Integrasi, Pelaku Usaha Mandiri, dan/atau Pembibit PS Ayam Ras pedaging (livebird); dan c. Koperasi dan Peternak Ayam Ras FS petelur harus memastikan kebutuhan DOC FS untuk 3 (tiga) bulan ke depan kepada Pelaku Usaha Integrasi, Pelaku Usaha Mandiri, dan/atau Pembibit PS Ayam Ras petelur. (2) Untuk memastikan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perjanjian secara tertulis. (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat: a. jumlah pesanan; b. waktu pengiriman; c. cara pembayaran; d. status kesehatan induk Ayam Ras; dan e. sertifikat bibit. (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit GPS, Pembibit PS, dan Pelaku Usaha Mandiri kepada gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Koreksi

(1) Penyediaan dan Peredaran Ayam Ras dan Telur Konsumsi dilakukan pembinaan dan pengawasan. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal. (4) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan akademisi, praktisi, lembaga independen, asosiasi, dan/atau masyarakat.

Pasal 29

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilakukan terhadap Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit GGPS, Pembibit GPS, Pembibit PS, Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan Peternak dalam melaksanakan kegiatan: a. Penyediaan Ayam Ras dan Telur Konsumsi; b. Peredaran Ayam Ras dan Telur Konsumsi; c. pemanfaatan rumah potong hewan unggas dan fasilitas rantai dingin; d. pemenuhan dokumen: 1. sertifikat bibit yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri; atau 2. sertifikat veteriner; dan e. kemitraan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan secara: a. rutin; dan b. insidental. (3) Pengawasan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui: a. laporan pelaku usaha atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan/atau b. inspeksi lapangan, paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan. (4) Pengawasan secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui inspeksi lapangan berdasarkan laporan masyarakat dan/atau apabila terjadi dugaan penyimpangan terhadap kepatuhan. (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RANCANGAN dilakukan terhadap Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit GGPS, Pembibit GPS, Pembibit PS, Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan Peternak dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 30

Koreksi

(1) Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit GGPS, Pembibit GPS, Pembibit PS, Pelaku Usaha Mandiri, dan/atau BUMN di bidang pangan mengedarkan bibit yang tidak memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis. (2) Peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 2 (dua) kali berturut- turut dengan jangka waktu masing-masing: a. paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya peringatan secara tertulis pertama; dan/atau b. paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya peringatan secara tertulis kedua, untuk segera melakukan perbaikan mutu bibit pada Produksi atau Peredaran sesuai dengan Standar Nasional INDONESIA (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM). (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau huruf b, Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit GGPS, Pembibit GPS, Pembibit PS, Pelaku Usaha Mandiri, dan/atau BUMN di bidang pangan tidak melakukan perbaikan mutu bibit pada Produksi atau Peredaran, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan Penyediaan dan Peredaran bibit Ayam Ras paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit GGPS, Pembibit GPS, Pembibit PS, Pelaku Usaha Mandiri, dan/atau BUMN di bidang pangan tidak melakukan perbaikan mutu bibit pada Produksi atau Peredaran dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal atas nama Menteri mengusulkan pencabutan perizinan berusaha kepada penerbit perizinan berusaha sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit PS, Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan/atau Peternak yang mengedarkan Telur Konsumsi tanpa memiliki sertifikat veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa penolakan lalu lintas Telur Konsumsi ke dalam provinsi atau kabupaten/kota penerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh: a. Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit GGPS, Pembibit GPS, Pembibit PS, Pelaku Usaha Mandiri, dan RANCANGAN Koperasi yang memperjualbelikan Telur Tertunas dan infertil sebagai Telur Konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4); b. Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit GGPS, Pembibit GPS, Pembibit PS, dan Pelaku Usaha Mandiri yang memperjualbelikan Telur Tertunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3); atau; c. BUMN di bidang pangan yang memperjualbelikan Telur Tertunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. penarikan Telur Tertunas dan infertil dari Peredaran yang tidak layak sebagai Telur Konsumsi; dan b. pemusnahan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 33

Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh: a. Pelaku Usaha Integrasi, Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan Peternak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1); b. Pembibit PS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2); c. Pelaku Usaha Integrasi dan/atau Pembibit PS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) atau Pasal 24 ayat (1); d. Pembibit PS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) atau Pasal 24 ayat (2); atau e. Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit GGPS, Pembibit GPS, Pembibit PS, Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan Peternak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha.

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB III

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB IV

Pasal 26

Pasal 27

BAB V

Pasal 28

Pasal 29

BAB VI

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB VII

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36