Koreksi Pasal 32

(1) Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh: a. Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit GGPS, Pembibit GPS, Pembibit PS, Pelaku Usaha Mandiri, dan RANCANGAN Koperasi yang memperjualbelikan Telur Tertunas dan infertil sebagai Telur Konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4); b. Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit GGPS, Pembibit GPS, Pembibit PS, dan Pelaku Usaha Mandiri yang memperjualbelikan Telur Tertunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3); atau; c. BUMN di bidang pangan yang memperjualbelikan Telur Tertunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. penarikan Telur Tertunas dan infertil dari Peredaran yang tidak layak sebagai Telur Konsumsi; dan b. pemusnahan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.