PERDA

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

PERDA Nomor 5 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat. 2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/7D6EE17D84 7D6EE17D84 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. 5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. 7. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/ Kota di Daerah Provinsi. 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi. 9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan. 10. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah jaminan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. 11. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. 12. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. 13. Jaminan Hari Tua adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. 14. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. 15. Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. 16. Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. 17. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 18. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Pekerja. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/7D6EE17D84 7D6EE17D84 19. Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap warga negara INDONESIA yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik INDONESIA. 20. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disingkat P3MI adalah badan usaha yang berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan PMI dan menyelenggarakan aktivitas di Daerah Provinsi. 21. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang rentan jatuh miskin apabila mengalami musibah/risiko kerja dan risiko sosial dan tidak mampu untuk membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 18

Koreksi

(1) Gubernur menyelenggarakan perlindungan tenaga kerja di Daerah Provinsi melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. (2) Penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, serta pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; b. pembebanan kewajiban penyedia barang/jasa untuk menganggarkan pembiayaan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerjanya dalam pengadaan barang/jasa di Daerah Provinsi; c. peningkatan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pegawai non aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan; d. kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi tenaga relawan, pelaku olahraga, dan pekerja seni yang dikirim oleh Pemerintah Daerah Provinsi; e. pembinaan terhadap badan usaha milik daerah Pemerintah Daerah Provinsi; f. pembinaan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/7D6EE17D84 7D6EE17D84 g. pembinaan terhadap Pemberi Kerja; h. pembinaan terhadap tenaga kerja; i. pembinaan terhadap penyelenggara pemilihan umum di Daerah Provinsi; j. pembinaan terhadap lembaga keagamaan dan organisasi keagamaan; dan k. pembinaan terhadap paguyuban/perkumpulan/ asosiasi pekerja bukan penerima upah.

Pasal 19

(1) Peningkatan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pegawai non aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dilaksanakan pada: a. tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan luar biasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi; dan b. tenaga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Peningkatan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam bentuk: a. pendaftaran kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan b. pembayaran iuran kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. (3) Pelaksanaan peningkatan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 20

Pembebanan kewajiban penyedia barang/jasa Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan kewajiban mencantumkan nilai tanggungan iuran kepesertaan pekerja dalam dokumen pagu anggaran pengadaan barang/jasa.

Pasal 21

(1) Pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f, meliputi: a. kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pejabat negara non-aparatur sipil negara di Daerah Kabupaten/Kota; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/7D6EE17D84 7D6EE17D84 b. kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pegawai non aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa; c. kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi tenaga relawan, pelaku olahraga dan pekerja seni yang dikirim oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Desa; d. kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi badan usaha milik daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan badan usaha milik desa; e. kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi mitra atau binaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan f. kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Desa yang terdiri atas aparat desa, lembaga adat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan rukun tetangga/rukun warga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi. (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.

Pasal 22

(1) Pembinaan terhadap Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf g, meliputi: a. pembebanan persyaratan mendaftarkan Pekerja bagi badan usaha yang bermitra dengan Pemerintah Daerah Provinsi, penyedia jasa tenaga kerja lokal, dan tenaga kerja asing yang bekerja di Daerah Provinsi; b. pembinaan kepada badan usaha milik daerah Pemerintah Daerah Provinsi dan badan layanan umum daerah untuk mendaftarkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerjanya; c. pembinaan kepada lembaga koperasi, badan usaha swasta, dan asosiasi pengusaha untuk mendaftarkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerjanya; d. pembinaan kepada P3MI di Daerah Provinsi untuk mendaftarkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi PMI asal Daerah Provinsi; dan e. pembinaan kepada rumah tangga yang mempekerjakan tenaga kerja untuk mendaftarkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerjanya. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan dalam bentuk publikasi, sosialisasi, dan workshop. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/7D6EE17D84 7D6EE17D84 (3) Pembinaan kepada rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan melalui pilar-pilar sosial dalam bentuk sosialisasi. (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan Perangkat Daerah terkait. (5) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja. (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh: a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 23

(1) Pelaksanaan pembinaan terhadap tenaga kerja oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf h, antara lain dilakukan dalam bentuk: a. publikasi, sosialisasi, dan workshop; dan b. pembuatan dan penyebarluasan leaflet, booklet, banner. (2) Pembinaan terhadap tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 24

(1) Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf i, dilakukan dalam bentuk sosialisasi. (2) Pembinaan terhadap penyelenggara pemilihan umum di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 25

(1) Pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga keagamaan dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf j dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan rapat koordinasi. (2) Pembinaan terhadap lembaga keagamaan dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi keagamaan, dengan berkoordinasi kepada instansi Pemerintah Pusat. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/7D6EE17D84 7D6EE17D84

Pasal 26

(1) Pelaksanaan pembinaan terhadap paguyuban/ perkumpulan/asosiasi pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf k dilakukan dalam bentuk sosialisasi. (2) Pembinaan terhadap paguyuban/perkumpulan/asosiasi pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.

Pasal 27

Dalam rangka perlindungan tenaga kerja di Daerah Provinsi, Gubernur mensyaratkan pemenuhan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi badan usaha swasta yang mengajukan dan/atau perpanjangan perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 26 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Koreksi

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Koreksi

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 158 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 158); dan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/7D6EE17D84 7D6EE17D84 b. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 560.05/Kep.69- Kesra/2022 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah Provinsi Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat. LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (5-96/2023) Ditetapkan di Bandung pada tanggal 6 Juni 2023 GUBERNUR JAWA BARAT, TTD. MOCHAMAD RIDWAN KAMIL Diundangkan di Bandung pada tanggal 6 Juni 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT, TTD. SETIAWAN WANGSAATMAJA Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/7D6EE17D84 7D6EE17D84

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29

BAB VII

Pasal 30

Pasal 31

BAB VIII

Pasal 32

Pasal 33

BAB IX

Pasal 34

BAB X

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

BAB XI

Pasal 38

Pasal 39

BAB XII

Pasal 40

BAB XIII

Pasal 41

BAB XIV

Pasal 42

BAB XV

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45