Koreksi Pasal 36

(1) Pengusaha atau pengurus perusahaan wajib melaporkan data Pekerja dalam kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Gubernur melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja. (2) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada tim koordinasi setiap 3 (tiga) bulan sekali. (3) Tim koordinasi melaporkan kebijakan optimalisasi penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja di Daerah.