PERDA

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

PERDA Nomor 8 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud: 1. Daerah adalah Kota Surakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta. 3. Walikota adalah Walikota Surakarta. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan kebakaran. 6. Kebakaran adalah nyala api yang tidak terkendali, tidak dikehendaki yang merugikan dan membahayakan. 7. Pencegahan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya Kebakaran. 8. Penanggulangan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan Kebakaran. 9. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 10. Bangunan Perumahan adalah Bangunan Gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata. 11. Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran adalah bahan yang karena sifat dan/atau konsentrasinya, dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya yang berpotensi menimbulkan kebakaran. 12. Objek Lainnya adalah semua objek yang dapat terbakar selain Bangunan Gedung, Kendaraan Bermotor, dan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dan berpotensi menimbulkan Kebakaran. 13. Hidran Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Hidran adalah alat yang menyediakan akses pasokan air untuk tujuan memadamkan kebakaran. 14. Satuan Relawan Kebakaran yang selanjutnya disebut Satlakar adalah partner kerja petugas pemadam kebakaran dalam penanganan awal kebakaran sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian.

BAB 1

Bangunan Gedung

Pasal 12

Koreksi

(1) Persyaratan teknis Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung meliputi persyaratan teknis: a. sarana penyelamatan jiwa; b. akses pemadam Kebakaran; c. sistem proteksi kebakaran (aktif dan pasif); dan d. manajemen keselamatan kebakaran gedung. (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Setiap pemilik dan/atau pengelola Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; dan b. pengumuman pelanggaran kepada masyarakat.

Pasal 13

Setiap pemilik dan/atau pengelola Bangunan Gedung wajib memenuhi persyaratan teknis pencegahan bahaya kebakaran sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a.

Pasal 14

(1) Setiap pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola Bangunan Gedung yang memiliki persyaratan sistem proteksi kebakaran wajib melaksanakan pemeliharaan berkala. (2) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin pemenuhan persyaratan teknis Pencegahan Bahaya Kebakaran. (3) Untuk menjamin pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan menunjuk pengkaji teknis untuk melaksanakan pemeriksaan berkala. (4) Hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. (5) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Dinas setiap tahun. (6) Setiap pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 15

(1) Persyaratan teknis pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran pada Kendaraan Bermotor adalah penyediaan alat pemadam api ringan yang memenuhi standar dalam kendaraan bermotor. (2) Setiap pemilik/pengelola Kendaraan Bermotor wajib memenuhi persyaratan teknis pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Setiap pemilik/pengelola Kendaraan Bermotor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa penghentian kendaraan oleh instansi berwenang.

BAB 3

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan Bangunan Gedung

Pasal 24

Koreksi

(1) Dinas berwenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan: a. Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan penataan dan pengawasan Bangunan Gedung; dan/atau b. Tim Ahli Bangunan Gedung untuk memeriksa kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan gambar instalasi bangunan yang merupakan lampiran izin mendirikan bangunan. (3) Dinas berwenang memberikan peringatan kepada pemilik Bangunan Gedung dan/atau pelaksana pembangunan untuk memenuhi persyaratan teknis pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.

Pasal 25

Pengawasan dan pengendalian penggunaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan: a. pemeriksaan persyaratan teknis pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran Bangunan Gedung; b. pemberian surat keterangan hasil uji dalam bentuk piagam; dan c. pemberian peringatan.

Pasal 26

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilaksanakan oleh Dinas. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka: a. pemberian rekomendasi penerbitan Sertifikat Laik Fungsi; dan b. pemeriksaan insidentil.

Pasal 27

Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a harus dipenuhi sebelum penerbitan Sertifikat Laik Fungsi.

Pasal 28

(1) pemeriksaan insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b berdasar pertimbangan Dinas. (2) Pertimbangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan potensi bahaya Kebakaran.

Pasal 29

Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 30

(1) Dinas berwenang memberikan surat keterangan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b terhadap Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran. (2) surat keterangan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasar hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. (3) surat keterangan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu syarat perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi.

Pasal 31

(1) Dinas berwenang memberikan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c terhadap penggunaan Bangunan Gedung yang tidak memenuhi persyaratan teknis pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peringatan tertulis; b. pemasangan papan peringatan; dan/atau c. pengumuman kepada masyarakat.

Pasal 32

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a diberikan kepada pemilik dan/atau pengelola Bangunan Gedung yang tidak memenuhi persyaratan teknis pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti setiap pemilik/pengelola Bangunan Gedung.

Pasal 33

(1) Pemasangan papan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Dinas. (2) Papan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi "BANGUNAN INI TIDAK MEMENUHI KESELAMATAN KEBAKARAN" (3) Pemasangan papan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditempatkan di tempat yang mudah dibaca setiap orang yang lewat dan akan masuk Bangunan Gedung. (4) Pemasangan papan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di 1 (satu) atau lebih titik pada Bangunan Gedung. (5) Ketentuan mengenai tata cara pemasangan papan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 34

Pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronika.

BAB 4

Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bangunan Gedung

Pasal 25

Koreksi

Pengawasan dan pengendalian penggunaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan: a. pemeriksaan persyaratan teknis pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran Bangunan Gedung; b. pemberian surat keterangan hasil uji dalam bentuk piagam; dan c. pemberian peringatan.

Pasal 26

Koreksi

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilaksanakan oleh Dinas. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka: a. pemberian rekomendasi penerbitan Sertifikat Laik Fungsi; dan b. pemeriksaan insidentil.

Pasal 27

Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a harus dipenuhi sebelum penerbitan Sertifikat Laik Fungsi.

Pasal 28

(1) pemeriksaan insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b berdasar pertimbangan Dinas. (2) Pertimbangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan potensi bahaya Kebakaran.

Pasal 29

Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 30

(1) Dinas berwenang memberikan surat keterangan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b terhadap Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran. (2) surat keterangan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasar hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. (3) surat keterangan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu syarat perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi.

Pasal 31

(1) Dinas berwenang memberikan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c terhadap penggunaan Bangunan Gedung yang tidak memenuhi persyaratan teknis pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peringatan tertulis; b. pemasangan papan peringatan; dan/atau c. pengumuman kepada masyarakat.

Pasal 32

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a diberikan kepada pemilik dan/atau pengelola Bangunan Gedung yang tidak memenuhi persyaratan teknis pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti setiap pemilik/pengelola Bangunan Gedung.

Pasal 33

(1) Pemasangan papan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Dinas. (2) Papan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi "BANGUNAN INI TIDAK MEMENUHI KESELAMATAN KEBAKARAN" (3) Pemasangan papan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditempatkan di tempat yang mudah dibaca setiap orang yang lewat dan akan masuk Bangunan Gedung. (4) Pemasangan papan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di 1 (satu) atau lebih titik pada Bangunan Gedung. (5) Ketentuan mengenai tata cara pemasangan papan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 34

Pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronika.

Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengendalian pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d terhadap usaha yang memiliki potensi bahaya Kebakaran di Daerah. (2) Selain usaha yang memiliki potensi bahaya Kebakaran, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengendalian pemberian izin usaha: a. kegiatan pemasangan sistem instalasi proteksi kebakaran; dan/atau b. perawatan serta pengisian kembali alat pencegah kebakaran. (3) Pengendalian pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan Dinas dengan membuat kajian dan rekomendasi pemberian izin usaha.

BAB 5

Pengendalian pemberian izin usaha

Pasal 35

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengendalian pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d terhadap usaha yang memiliki potensi bahaya Kebakaran di Daerah. (2) Selain usaha yang memiliki potensi bahaya Kebakaran, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengendalian pemberian izin usaha: a. kegiatan pemasangan sistem instalasi proteksi kebakaran; dan/atau b. perawatan serta pengisian kembali alat pencegah kebakaran. (3) Pengendalian pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan Dinas dengan membuat kajian dan rekomendasi pemberian izin usaha.

Pasal 36

Pemerintah Daerah dan setiap badan usaha di Daerah bertanggung jawab menjamin penyelenggaraan kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e.

Pasal 37

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 melaksanakan penyelenggaraan kesiapsiagaan bahaya Kebakaran melalui: a. peningkatan kemampuan dan pemberdayaan; b. penyelenggaraan kesiapsiagaan bahaya Kebakaran di lingkungan padat penghuni; dan c. penyediaan dan pemeliharaan hidran kota.

Pasal 38

Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilaksanakan terhadap: a. petugas pemadam kebakaran; b. pengelola gedung; c. Satlakar; dan/atau d. masyarakat, dalam menerapkan manajemen pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.

Pasal 39

(1) Penyelenggaraan kesiapsiagaan bahaya Kebakaran di lingkungan padat hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi penyelenggaraan Sarana, prasarana dan program pelatihan. (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. alat pemadam api ringan (APAR); b. sumur dalam; c. tandon air (ground tank); d. pompa; e. selang; f. pemancar (nozzle); dan g. rumah selang. (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelatihan pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran.

Pasal 40

(1) Penyediaan dan pemeliharaan hidran kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. (2) Hidran kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemadaman Kebakaran dan kegiatan tertentu. (3) Kegiatan tertentu yang dapat memanfaatkan hidran kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasar izin Walikota. (4) Penggunaan air hidran kota untuk Pemadaman Kebakaran tidak boleh dikenakan biaya/pungutan.

Pasal 41

(1) Setiap badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 wajib melaksanakan pembentukan unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; dan b. pengumuman di media massa.

BAB 6

Penyelenggaraan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran

Pasal 36

Koreksi

Pemerintah Daerah dan setiap badan usaha di Daerah bertanggung jawab menjamin penyelenggaraan kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e.

Pasal 37

Koreksi

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 melaksanakan penyelenggaraan kesiapsiagaan bahaya Kebakaran melalui: a. peningkatan kemampuan dan pemberdayaan; b. penyelenggaraan kesiapsiagaan bahaya Kebakaran di lingkungan padat penghuni; dan c. penyediaan dan pemeliharaan hidran kota.

Pasal 38

Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilaksanakan terhadap: a. petugas pemadam kebakaran; b. pengelola gedung; c. Satlakar; dan/atau d. masyarakat, dalam menerapkan manajemen pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.

Pasal 39

(1) Penyelenggaraan kesiapsiagaan bahaya Kebakaran di lingkungan padat hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi penyelenggaraan Sarana, prasarana dan program pelatihan. (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. alat pemadam api ringan (APAR); b. sumur dalam; c. tandon air (ground tank); d. pompa; e. selang; f. pemancar (nozzle); dan g. rumah selang. (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelatihan pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran.

Pasal 40

(1) Penyediaan dan pemeliharaan hidran kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. (2) Hidran kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemadaman Kebakaran dan kegiatan tertentu. (3) Kegiatan tertentu yang dapat memanfaatkan hidran kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasar izin Walikota. (4) Penggunaan air hidran kota untuk Pemadaman Kebakaran tidak boleh dikenakan biaya/pungutan.

Pasal 41

(1) Setiap badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 wajib melaksanakan pembentukan unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; dan b. pengumuman di media massa.

BAB V

PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 42

Koreksi

Penanggulangan Kebakaran dilakukan melalui: a. Tindakan Dasar Penanggulangan Kebakaran; b. Tindakan Pemadaman dan Penyelamatan; c. Pemeriksaan penyebab Kebakaran; dan d. Kerja Sama Penanggulangan Kebakaran.

Pasal 43

Koreksi

(1) Tindakan Dasar Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilaksanakan oleh setiap orang yang mengetahui potensi Kebakaran di lingkungannya. (2) Tindakan dasar penanggungalangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. tindakan pemadaman semampunya; b. membuat laporan kepada petugas pemadam Kebakaran; dan/atau c. memberikan bantuan kepada petugas pemadam Kebakaran yang membutuhkan bantuan. (3) Tindakan dasar Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan syarat: a. tidak membahayakan keselamatan; dan b. sesuai dengan petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh para petugas pemadam kebakaran. (4) Ketentuan mengenai standar pelaksanaan tindakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 44

(1) Dinas bertugas melaksanakan tindakan pemadaman dan penyelamatan pada saat terjadi Kebakaran di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b. (2) Tindakan Pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus lebih mengutamakan keselamatan jiwa dibanding keselamatan harta. (3) Tindakan Pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan: a. oleh petugas pemadam kebakaran yang berkompeten; dan b. sesuai standar operasional yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 45

Petugas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a berwenang melakukan tindakan guna memperlancar operasional pemadaman dan/atau penyelamatan yang meliputi: a. merusak dan/atau membongkar bangunan; dan/atau b. memotong dan/atau memindahkan tanaman dan benda yang menghalangi operasional dan tindakan lainnya yang diperlukan.

Pasal 46

(1) Dinas berwenang melakukan pemeriksaan penyebab kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c. (2) Dalam melakukan pemeriksaan penyebab Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas berkoordinasi dengan Kepolisian.

Pasal 47

(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB 1

Pasal 4

Pasal 5

BAB 2

Pasal 5

Pasal 6

BAB 3

Pasal 6

Pasal 7

BAB 4

Pasal 7

Pasal 8

BAB 5

Pasal 8

Pasal 9

BAB 6

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 1

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 2

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 3

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 4

Pasal 18

Pasal 19

BAB Keempat

Pasal 20

BAB 1

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 2

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 3

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32