PERDA

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

PERDA Nomor 9 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Magelang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Magelang. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit. 6. Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antardaerah maupun antarnegara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/Wabah. • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah 7. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu Penyakit Menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan Daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. 8. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya Wabah. 9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 10. Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman Bencana. 11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 12. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara INDONESIA atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang melakukan kegiatan usaha. 13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan sesuai kewenangan Daerah. 14. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dan/atau pihak lainnya.

BAB II

JENIS PENYAKIT MENULAR

Pasal 5

Koreksi

(1) Penyakit Menular terdiri atas: a. Penyakit Menular langsung; dan b. penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit. (2) Penyakit Menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. difteri; b. pertusis; c. tetanus; d. polio; e. campak; f. typhoid; g. kolera: h. rubella; i. yellow fever; j. influensa; k. meningitis; l. tuberkulosis; m. hepatitis; n. penyakit akibat pneumokokus; o. penyakit akibat rotavirus; p. penyakit akibat human papiloma virus (HPV); q. penyakit virus ebola; r. corona virus disease 2019 (COVID-19); s. mers-cov; t. infeksi saluran pencernaan; u. infeksi menular seksual; v. infeksi human immunodeficiency virus (HIV); w. infeksi saluran pernafasan; • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah x. kusta; y. sars; z. frambusia; dan aa. scabies. (3) Penyakit tular vektor dari binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. malaria; b. arbovirosis (demam berdarah dengue/DBD, chikungunya, japanese encepalitis (JE); c. filaria dan kecacingan; d. zoonosis (avian influenza, rabies, pes, antraks, leptospirosis, brucellosis); e. toxoplasma; dan f. west nile. (4) Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf r dan ayat (3) huruf b berupa demam berdarah dengue dapat dicegah dengan imunisasi. (5) Jenis penyakit selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat ditetapkan sebagai Penyakit Menular yang baru sepanjang telah ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah MENETAPKAN dan mengumumkan jenis serta persebaran Penyakit Menular yang menjadi KLB dengan menyebutkan wilayah yang dapat menjadi sumber penularan. (2) Jenis dan persebaran Penyakit Menular yang menjadi KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

Pasal 7

Koreksi

Pemerintah Daerah MENETAPKAN upaya Penanggulangan Penyakit Menular sebagai prioritas Daerah dengan kriteria sebagai berikut: a. penyakit endemis lokal; b. Penyakit Menular berpotensi Wabah; c. fatalitas yang ditimbulkan tinggi/angka kematian tinggi; d. menjadi sasaran reduksi, eliminasi, dan eradikasi global; dan/atau e. memiliki dampak sosial, ekonomi, politik, dan ketahanan yang luas.

Pasal 8

Koreksi

(1) Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan dengan upaya: a. pencegahan; b. pengendalian; dan c. pemberantasan. (2) Upaya Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan bersamaan dengan upaya Mitigasi Bencana. (3) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan dan Masyarakat. • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

Pasal 9

(1) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan untuk: a. memutus mata rantai penularan; b. perlindungan spesifik; c. pengendalian faktor risiko; d. perbaikan gizi Masyarakat; e. upaya pencegahan Bencana; dan f. upaya lain sesuai dengan ancaman Penyakit Menular. (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan secara bersama antara Masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah. (3) Pencegahan Penyakit Menular yang bersumber dari binatang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan dengan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. (4) Upaya pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan. (5) Upaya pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilakukan untuk meniadakan sumber atau agen penularan, baik secara fisik, kimiawi dan biologi. (6) Upaya Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya Bencana di bidang kesehatan.

Pasal 10

(1) Upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama Masyarakat melalui upaya kesehatan yang terdiri atas: a. promosi kesehatan; b. surveilans kesehatan; c. pengendalian faktor risiko; d. penemuan kasus; e. penanganan kasus; f. pemberian kekebalan (imunisasi); g. pemberian obat pencegahan secara massal; dan h. kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. (2) Dalam hal penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghadapi potensi Wabah, terhadap kelompok Masyarakat yang terjangkit Penyakit Menular dilakukan kegiatan sebagai berikut: a. penemuan penderita di fasilitas pelayanan kesehatan; b. penyelidikan epidemiologi; c. pengobatan massal; d. pemberian kekebalan massal; dan e. intensifikasi pengendalian faktor risiko. (3) Upaya Mitigasi Bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama Masyarakat melalui upaya: a. pengenalan dan pemantauan risiko Bencana; b. perencanaan partisipatif penanggulangan Bencana; c. pengembangan budaya sadar Bencana; d. peningkatan komitmen terhadap pelaku; e. penanggulangan Bencana; dan f. penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan Bencana. • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Dalam hal kejadian Penyakit Menular mengalami peningkatan yang mengarah pada KLB atau Wabah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat wajib melakukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan serta Penanggulangan Penyakit Menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Strategi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular meliputi: a. mengutamakan pemberdayaan Masyarakat; b. mengembangkan jejaring kerja, koordinasi, dan kemitraan serta kerja sama lintas program, lintas sektor, dan internasional; c. meningkatkan penyediaan sumber daya dan pemanfaatan teknologi; d. mengembangkan sistem informasi; dan e. meningkatkan dukungan penelitian dan pengembangan. (2) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi Daerah yang terintegrasi secara nasional.

Pasal 13

(1) Untuk mengurangi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi akibat Penyakit Menular, Pemerintah Daerah melaksanakan mitigasi dampak melalui: a. penilaian status kesehatan Masyarakat berdasarkan penyelidikan epidemiologis; b. memberikan jaminan kesehatan; c. menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan bermasyarakat; d. menyelenggarakan program bantuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga; dan e. pemberdayaan Masyarakat. (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Bupati membentuk Tim Gerak Cepat atau sebutan lainnya dalam upaya Penanggulangan Penyakit Menular pada kondisi KLB/Wabah. • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah (2) Tim Gerak Cepat atau sebutan lainnya pada kondisi KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan: a. tenaga medis; b. epidemiolog Kesehatan; c. sanitarian; d. entomolog Kesehatan; e. tenaga laboratorium; dan f. tenaga program Kesehatan terkait lainnya. (3) Pada kondisi Wabah, selain beranggotakan unsur sebagai dimaksud pada ayat (2) Tim Gerak Cepat atau sebutan lainnya dapat melibatkan: a. Perangkat Daerah lain; b. Instansi vertikal; c. Akademisi; d. Pelaku Usaha; dan/atau e. Masyarakat. (4) Tim Gerak Cepat atau sebutan lainnya pada kondisi KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan. (5) Tim Gerak Cepat atau sebutan lainnya pada keadaan Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (6) Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan sebagai koordinator dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular pada keadaan KLB. (7) Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan Bencana sebagai koordinator dalam penyelenggaraan penanggulangan Penyakit Menular pada keadaan Wabah. (8) Dalam rangka percepatan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular pada keadaan Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Gerak Cepat tingkat kecamatan, kelurahan dan/atau Desa. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Gerak Cepat tingkat kecamatan, kelurahan atau Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kelima

Tim Gerak Cepat

Pasal 14

Koreksi

BAB IV

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 15

Koreksi

(1) Pemerintah Desa berperan aktif dalam upaya penggulangan Penyakit Menular. (2) Peran aktif Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penyusunan program dan anggaran dalam upaya penggulangan Penyakit Menular; dan b. pembentukan Tim Gerak Cepat atau sebutan lainnya Tingkat Desa. • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

Pasal 16

Setiap Pelaku Usaha wajib melakukan Penanggulangan Penyakit Menular di tempat kerja yang terdiri atas: a. melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah; b. penyebarluasan informasi pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular; c. penyediaan sarana pengendalian risiko dan alat pelindung diri bagi pekerja; d. penempatan petugas penanganan keadaan darurat akibat Penyakit Menular yang diinformasikan kepada seluruh pekerja; e. penyediaan data pelaporan untuk setiap kejadian Penyakit Menular; f. prosedur untuk menangani Penyakit Menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan g. prosedur Mitigasi Bencana akibat Penyakit Menular.

Pasal 17

Setiap Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan dukungan tanggung jawab sosial dan lingkungan di wilayah sekitar tempat usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap Satuan Pendidikan wajib melakukan Penanggulangan Penyakit Menular yang terdiri atas: a. penyebarluasan informasi pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular di Satuan Pendidikan; b. penyediaan data untuk analisis Penyakit Menular di lingkungan Satuan Pendidikan; c. penyediaan sarana pengendalian risiko dan alat pelindung diri bagi guru, karyawan dan siswa di Satuan Pendidikan; d. penempatan petugas penanganan keadaan darurat dan diinformasikan kepada seluruh guru, karyawan, dan siswa di Satuan Pendidikan; e. penyediaan data pelaporan untuk setiap kejadian Penyakit Menular di Satuan Pendidikan; dan f. prosedur Mitigasi Bencana akibat Penyakit Menular.

Pasal 19

Satuan Pendidikan formal dan non formal wajib mendukung kegiatan: a. bulan imunisasi anak sekolah (BIAS); b. imunisasi dasar lengkap anak balita; c. pemberian obat pencegahan massal (POPM); d. promosi kesehatan; dan e. edukasi perilaku hidup bersih dan sehat. • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

Pasal 20

(1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau c. denda administratif. (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; dan/atau b. teguran tertulis. (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KOORDINASI DAN JEJARING KERJA

Pasal 21

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan koordinasi dan sinergitas dengan Pemerintah. (2) Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan koordinasi dan jejaring kerja dengan Pelaku Usaha, Satuan Pendidikan dan Masyarakat. (3) Koordinasi, sinergitas, dan jejaring kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam upaya pencegahan, pengendalian, pemberantasan Penyakit Menular dan Mitigasi Bencana.

Pasal 22

Koreksi

(1) Kordinasi dalam Penanggulangan Penyakit Menular dibagi menjadi: a. koordinasi sebelum ditetapkan sebagai Wabah; dan b. koordinasi setelah ditetapkan sebagai Wabah. (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan menjadi koordinator dalam Koordinasi Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan Bencana menjadi Koordinator dalam Koordinasi Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 23

(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud Pasal 22 dilakukan dalam bentuk: a. pertemuan baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan; dan/atau b. penyatuan kegiatan yang memiliki kesamaan output. • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah (2) Bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka: a. pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut kebijakan kesehatan berdasarkan analisis surveilans kesehatan; b. pelaksanaan Mitigasi Bencana; dan c. pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka Penanggulangan Penyakit Menular.

Pasal 24

(1) Jejaring kerja dilakukan dalam bentuk kerjasama. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan: a. Perguruan tinggi; b. Pelaku Usaha; dan c. Masyarakat. (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SUMBER DAYA DAN TEKNOLOGI

Pasal 25

Koreksi

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan melaksanakan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia bidang Kesehatan guna upaya Penanggulangan Penyakit Menular. (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan: a. peningkatan kemampuan manajemen penanggulangan Penyakit Menular; b. pencegahan dan pengendalian faktor risiko Penyakit Menular; c. peningkatan kemampuan dalam tata laksana pemantauan Penyakit Menular; d. peningkatan kemampuan tata laksana penanggulangan KLB atau Wabah; dan/atau e. peningkatan dalam komunikasi risiko. (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan Bencana melaksanakan pelatihan bagi Sumber daya Manusia bidang kebencanaan guna upaya Mitigasi Bencana akibat Penyakit Menular.

Pasal 26

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dalam upaya Penanggulangan Penyakit Menular. (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana untuk memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dalam upaya Mitigasi Bencana akibat Penyakit Menular. • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah (3) Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara bersama oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan Bencana. (4) Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan indikator utama: a. angka kesakitan; b. angka kematian; dan/atau c. angka kecacatan. (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

(1) Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular Pemerintah Daerah dan Masyarakat harus memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang diperlukan untuk upaya kesehatan Masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. (2) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh penelitian, penapisan teknologi, dan pengujian laboratorium. (3) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak menimbulkan dampak negatif pada manusia dan lingkungan.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

BAB Kelima

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

Pasal 17

BAB Ketiga

Pasal 18

Pasal 19

BAB Keempat

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 22

Pasal 23

BAB Ketiga

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 25

BAB Kedua

Pasal 26

BAB Ketiga

Pasal 27

BAB VII

Pasal 28

BAB VIII

Pasal 29

BAB IX

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32