PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang IZIN LINGKUNGAN

PERDA Nomor 2 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Blitar. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar. 3. Bupati adalah Bupati Blitar. 4. Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi utama di bidang pengelolaan lingkungan hidup. 5. Perangkat Daerah Bidang Pelayanan Perizinan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang pelayanan perizinan. 6. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 7. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan. 8. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan. 9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 10. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan. 11. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan. 12. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan. 13. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal. 14. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. 15. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL. 16. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) atau UKL-UPL. 17. Pemrakarsa adalah setiap orang atau badan usaha yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan. 18. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. 19. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. 20. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 21. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 22. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/ atau kegiatan.

BAB III

TATA CARA PENERBITAN IZIN

Pasal 4

Koreksi

Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi: a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL; b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/ atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Bidang Pelayanan Perizinan. (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL. (3) Pemohon dalam mengajukan permohonan izin lingkungan harus dilengkapi dengan : a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL; b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan c. profil Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 6

(1) Perangkat Daerah Bidang Pelayanan Perizinan wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan melalui sosialisasi dan/atau papan pengumuman di lokasi usaha paling lama 5 (lima) hari sejak permohonan dinyatakan lengkap secara administratif. (2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan paling lama 7 hari sejak diumumkan dan disampaikan kepada : a. Perangkat Daerah Bidang Pelayanan Perizinan; atau b. Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang keterlibatan masyarakat dalam penerbitan Izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib Amdal dilakukan oleh Bupati. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL- RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi. (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan. (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.

Pasal 8

(1) Pengumuman permohonan Izin Lingkungan yang wajib UKL-UPL dilakukan oleh Bupati. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi. (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan. (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

(1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling sedikit memuat: a. dasar diterbitkannya Izin Lingkungan; b. identitas pemegang izin; c. deskripsi rencana dan/atau usaha yang akan dilakukan; d. persyaratan pemegang Izin Lingkungan; e. kewajiban pemegang Izin Lingkungan; f. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL; dan g. berakhirnya Izin Lingkungan. (2) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah dan jenis Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (3) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 10

(1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Bupati wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Pasal 11

Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban: a. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan; b. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; c. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati; d. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan e. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkup deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 12

BAB IV

DOKUMEN LINGKUNGAN

Pasal 13

Koreksi

(1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang akan melakukan usahanya wajib memiliki dokumen lingkungan. (2) Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai instrumen pencegahan dan/ atau perlindungan lingkungan. (3) Dokumen lingkungan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal); b. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL); dan c. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Pasal 14

(1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. (2) Kriteria dampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Potensi dampak penting bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut ditetapkan berdasarkan: 1. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; 2. luas wilayah penyebaran dampak; 3. intensitas dan lamanya dampak berlangsung; 4. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; 5. sifat kumulatif dampak; 6. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan 7. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau 8. referensi internasional yang diterapkan oleh beberapa negara sebagai landasan kebijakan tentang Amdal. b. Ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul. (3) Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan. (4) Pemrakarsa dalam penyusunan Amdal dapat dilakukan sendiri atau bantuan pihak lain. (5) Penyusunan dokumen Amdal wajib dilakukan oleh Penyusun Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi Penyusun Amdal.

Pasal 15

(1) Pemrakarsa dalam menyusun Amdal wajib menyesuaikan lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang. (2) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa. (3) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas: a. Kerangka Acuan; b. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL); dan c. Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

(1) Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dikecualikan dari kewajiban menyusun Amdal apabila : a. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada di kawasan yang telah memiliki Amdal kawasan; b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada pada daerah yang telah memiliki rencana detil tata ruang daerah dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis daerah; atau c. Usaha dan/atau Kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana. (2) Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan : a. dokumen RKL-RPL kawasan; atau b. rencana detil tata ruang daerah dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian untuk Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

(1) Pemrakarsa dalam menyusun Kerangka Acuan harus mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal. (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui: a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan selama 10 (sepuluh) hari kerja untuk memperoleh saran dan/atau pendapat masyarakat sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan b. konsultasi publik sebagai sarana untuk menjaring saran atau pendapat masyarakat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

(1) Pemrakarsa mengajukan Kerangka Acuan yang telah disusun kepada Bupati melalui Sekretariat Komisi Penilai Amdal Daerah. (2) Komisi Penilai Amdal melakukan penilaian terhadap Kerangka Acuan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Kerangka Acuan diterima dan dinyatakan lengkap secara administratif. (3) Komisi Penilai Amdal setelah berkoordinasi dengan Tim Teknis wajib menerbitkan Persetujuan Kerangka Acuan. (4) Kerangka Acuan tidak berlaku apabila: a. perbaikan Kerangka Acuan tidak disampaikan kembali oleh Pemrakarsa paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya Kerangka Acuan kepada Pemrakarsa oleh Komisi Penilai Amdal; atau b. pemrakarsa tidak menyusun Andal dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan Kerangka Acuan. (5) Dalam hal Kerangka Acuan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemrakarsa wajib mengajukan kembali Kerangka Acuan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian Kerangka Acuan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

(1) Berdasarkan persetujuan Kerangka Acuan yang diterbitkan, Pemrakarsa menyusun ANDAL dan RKL-RPL. (2) Pemrakarsa mengajukan ANDAL dan RKL-RPL kepada Bupati melalui Sekretariat Komisi Penilai Amdal Daerah. (3) Komisi Penilai Amdal melalui Tim Teknis melakukan penilaian terhadap ANDAL dan RKL-RPL paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja sejak dokumen ANDAL dan RKL-RPL diterima secara lengkap. (4) Berdasarkan pertimbangan dari Tim Teknis, Komisi Penilai Amdal menyerahkan Rekomendasi penilaian atau penilaian akhir kepada Bupati. (5) Bupati berdasarkan Rekomendasi penilaian dari Komisi Penilaian Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (11) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja harus menerbitkan Keputusan Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup dengan memuat alasan paling sedikit : a. dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan; b. pernyataan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan; c. persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan RKL-RPL; dan d. kewajiban yang harus dilakukan oleh pemrakarsa. (6) Ketentuan lebih lanjut tentang penilaian ANDAL dan RKL- RPL diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

(1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL. (2) UKL-UPL sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan. (3) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang. (4) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 21

(1) Pemrakarsa dalam mengajukan UKL-UPL harus mengisi formulir dan menyerahkan kepada Bupati. (2) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat : a. identitas pemrakarsa; b. rencana usaha dan/atau kegiatan; c. dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan; d. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan; dan e. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL. f. Daftar Pustaka; dan g. Lampiran (3) Dalam jangka waktu paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir diterima secara lengkap, Bupati wajib menerbitkan rekomendasi UKL-UPL yang berisi persetujuan atau penolakan UKL-UPL. (4) Bupati dalam melakukan pemeriksaan dan menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat melimpahkan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup. (5) Ketentuan dan tata cara lebih lanjut tentang pemeriksaan dan penerbitan rekomendasi UKL-UPL diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal dan UKL-UPL wajib memiliki SPPL. (2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat : a. identitas pemrakarsa; b. informasi singkat terkait dengan usaha dan/atau kegiatan; c. keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang terjadi dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan; d. pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan e. tanda tangan pemrakarsa di atas kertas bermaterai cukup. (3) Ketentuan dan tata cara lebih lanjut tentang penyusunan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB Kedua

Amdal

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

KOMISI PENILAI AMDAL DAERAH

Pasal 23

Koreksi

(1) Komisi Penilai Amdal Daerah merupakan Komisi yang bertugas menilai dokumen Amdal untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang bersifat strategis dan tidak strategis Daerah. (2) Komisi Penilai Amdal Daerah dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati. (3) Susunan Komisi Penilai Amdal terdiri atas: a. ketua; b. sekretaris; dan c. anggota. (4) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, berasal dari Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup. (5) Komisi Penilai Amdal Daerah beranggotakan unsur dari: a. satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang Daerah; b. satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Daerah; c. satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal Daerah; d. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan Daerah; e. satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan Daerah; f. wakil instansi Pusat, instansi provinsi, dan/atau kabupaten/kota yang urusan pemerintahannya terkait dengan dampak Usaha dan/atau Kegiatan; g. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan; h. ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan; i. wakil dari organisasi lingkungan yang terkait dengan Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan; j. masyarakat terkena dampak; dan k. unsur lain sesuai kebutuhan.

Pasal 24

(1) Komisi Penilai Amdal dibantu oleh : a. tim teknis Komisi Penilai Amdal yang selanjutnya disebut tim teknis; dan b. sekretariat Komisi Penilai Amdal. (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. ahli dari instansi teknis yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dan Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup; dan b. ahli lain dan bidang ilmu yang terkait. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan. (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan; b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria : 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup; 2. penambahan kapasitas produksi; 3. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan; 4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan; 5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan; 6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan; 7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan; 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan; d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan. (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL. (4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui : a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL. (5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL – UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru. (6) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal. (7) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, perubahan Rekomendasi UKL- UPL, dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang IZIN LINGKUNGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

Pasal 21

BAB Keempat

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VIII

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB IX

Pasal 32

Pasal 33

BAB X

Pasal 34

BAB XI

Pasal 35