Koreksi Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah dapat membantu penyusunan Amdal atau UKL-UPL bagi Usaha dan/atau Kegiatan mikro, kecil, dan menengah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dalam satu lokasi dan/atau kawasan tertentu. (2) Penyusunan Amdal atau UKL-UPL bagi Usaha dan/atau Kegiatan mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan. (3) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pembinaan atau pengawasan lebih dari 1 (satu) instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan, penyusunan Amdal atau UKL - UPL bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, dilakukan oleh instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan yang bersifat dominan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.