Koreksi Pasal 22

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal dan UKL-UPL wajib memiliki SPPL. (2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat : a. identitas pemrakarsa; b. informasi singkat terkait dengan usaha dan/atau kegiatan; c. keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang terjadi dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan; d. pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan e. tanda tangan pemrakarsa di atas kertas bermaterai cukup. (3) Ketentuan dan tata cara lebih lanjut tentang penyusunan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.