Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pembinaan Kepegawaian adalah segala usaha dan tujuan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggunaan, dan pemeliharaan pegawai dengan tujuan untuk mampu melaksanakan tugas organisasi dengan efektif dan efisien.
6. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional dan bukan pemberhentian sebagai PNS.
7. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
8. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pejabat Fungsional yang harus dicapai setiap tahun.
9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional dalam rangka
pembinaan karier yang bersangkutan.
10. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
11. Penetapan Angka Kredit adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional.
12. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Pejabat Fungsional dalam bentuk Angka Kredit.
13. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas jabatan.
14. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan/atau kompetensi sosial kultural dari seorang Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
15. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Jabatan Fungsional sebagai syarat pencapaian hasil kerja.
16. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pejabat Fungsional baik perorangan atau kelompok.
17. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
18. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
19. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
20. Instansi Pembina adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural yang memiliki dan melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan sesuai bidang tugas Jabatan Fungsional.
BAB II
PENGUSULAN, PENETAPAN KEBUTUHAN, DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator kebutuhan Jabatan Fungsional.
(2) Indikator kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan berdasarkan karakteristik Jabatan Fungsional dan organisasi serta disusun dalam pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional.
(1) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional berdasarkan pendekatan, sebagai berikut:
a. objek kerja;
b. hasil kerja;
c. peralatan kerja; atau
d. tugas pertugas.
(2) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan peta kebutuhan Jabatan Fungsional secara nasional.
(3) Peta kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
Pasal 4
(1) Instansi Pemerintah menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional sesuai dengan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pembina.
(2) Instansi Pemerintah menghitung komposisi kebutuhan setiap jenjang Jabatan Fungsional untuk pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/inpassing, dan promosi secara proporsional.
(3) Penghitungan kebutuhan setiap jenjang Jabatan Fungsional untuk pengangkatan penyesuaian/inpassing dilakukan dalam hal terdapat penetapan Jabatan Fungsional baru.
(4) Alur usulan kebutuhan bagi Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator kebutuhan Jabatan Fungsional.
(2) Indikator kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan berdasarkan karakteristik Jabatan Fungsional dan organisasi serta disusun dalam pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional.
(1) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional berdasarkan pendekatan, sebagai berikut:
a. objek kerja;
b. hasil kerja;
c. peralatan kerja; atau
d. tugas pertugas.
(2) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan peta kebutuhan Jabatan Fungsional secara nasional.
(3) Peta kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
Pasal 4
(1) Instansi Pemerintah menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional sesuai dengan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pembina.
(2) Instansi Pemerintah menghitung komposisi kebutuhan setiap jenjang Jabatan Fungsional untuk pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/inpassing, dan promosi secara proporsional.
(3) Penghitungan kebutuhan setiap jenjang Jabatan Fungsional untuk pengangkatan penyesuaian/inpassing dilakukan dalam hal terdapat penetapan Jabatan Fungsional baru.
(4) Alur usulan kebutuhan bagi Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional kategori keahlian dan kategori keterampilan dilakukan melalui:
a. pengangkatan pertama;
b. perpindahan dari jabatan lain;
c. penyesuaian/inpassing; dan
d. promosi.
(2) Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional kategori keahlian dan kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pedoman perhitungan kebutuhan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pembina.
(1) Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional kategori keahlian dan kategori keterampilan dilakukan melalui:
a. pengangkatan pertama;
b. perpindahan dari jabatan lain;
c. penyesuaian/inpassing; dan
d. promosi.
(2) Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional kategori keahlian dan kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pedoman perhitungan kebutuhan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pembina.
(1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan dan merupakan pengangkatan dari calon PNS.
(2) Calon PNS setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional.
(3) Dalam hal PNS belum diangkat ke dalam Jabatan Fungsional melebihi 1 (satu) tahun, PNS yang bersangkutan tidak diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sampai diangkat dalam Jabatan Fungsionalnya.
Pasal 7
(1) Angka Kredit pada saat PNS diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan sebesar 0 (nol).
(2) Angka Kredit Pejabat Fungsional yang dihasilkan selama melaksanakan tugas sejak calon PNS dapat diusulkan sebagai perolehan Angka Kredit.
(3) Angka Kredit Jabatan Fungsional dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas.
Pasal 8
(1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional.
(2) Pejabat Fungsional yang belum mengikuti dan/atau
tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atas.
(3) Jabatan Fungsional yang ketentuan pendidikan dan pelatihannya telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat.
(5) Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional dapat dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS.
(6) Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan dan merupakan pengangkatan dari calon PNS.
(2) Calon PNS setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional.
(3) Dalam hal PNS belum diangkat ke dalam Jabatan Fungsional melebihi 1 (satu) tahun, PNS yang bersangkutan tidak diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sampai diangkat dalam Jabatan Fungsionalnya.
(1) Angka Kredit pada saat PNS diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan sebesar 0 (nol).
(2) Angka Kredit Pejabat Fungsional yang dihasilkan selama melaksanakan tugas sejak calon PNS dapat diusulkan sebagai perolehan Angka Kredit.
(3) Angka Kredit Jabatan Fungsional dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas.
Pasal 8
(1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional.
(2) Pejabat Fungsional yang belum mengikuti dan/atau
tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atas.
(3) Jabatan Fungsional yang ketentuan pendidikan dan pelatihannya telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat.
(5) Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional dapat dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS.
(6) Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan dan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
(2) Penetapan pangkat bagi Pejabat Fungsional yang diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain sama dengan pangkat yang dimilikinya.
(3) Penetapan jenjang jabatan bagi Pejabat Fungsional yang diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain berdasarkan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki PNS setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
(4) Usul pengangkatan Pejabat Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain disampaikan oleh Instansi Pemerintah kepada Instansi Pembina paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas usia pengangkatan yang dipersyaratkan.
(5) Alur proses pengangkatan Pejabat Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain selain Jabatan Fungsional Ahli Utama dilakukan sebagai berikut:
a. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah mengajukan usulan yang dilengkapi dengan dokumen kelengkapan sebagai bahan verifikasi kepada Instansi Pembina;
b. Instansi Pembina memverifikasi dan memvalidasi terhadap pengusulan yang diajukan;
c. Instansi Pembina menyelenggarakan Uji Kompetensi;
d. Instansi Pembina menerbitkan Penetapan Angka Kredit dan rekomendasi; dan
e. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah melakukan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional.
(6) Penetapan Angka Kredit bagi PNS yang telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diberikan Angka Kredit dari pengalaman ditambahkan Angka Kredit dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 2 dan angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(7) Usulan pengangkatan Jabatan Fungsional ahli utama melalui perpindahan dari jabatan pimpinan tinggi disampaikan kepada PRESIDEN dan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis pengangkatan Jabatan Fungsional ahli utama paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum batas usia pengangkatan yang dipersyaratkan, disertai:
a. sertifikat/tanda lulus/surat keterangan lulus Uji Kompetensi dari Instansi Pembina;
b. rekomendasi dari Instansi Pembina;
c. asli Penetapan Angka Kredit 1 (satu) tahun terakhir yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit;
d. salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;
e. salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
f. salinan/fotokopi sah hasil penilaian SKP 2 (dua) tahun terakhir;
g. surat pernyataan masih menduduki jabatan pimpinan tinggi dari Pejabat yang Berwenang bagi usulan pengangkatan berasal dari jabatan pimpinan tinggi; dan
h. asli atau salinan/fotokopi persyaratan lain yang diwajibkan untuk masing-masing Jabatan Fungsional ahli utama.
(8) Penetapan Angka Kredit dan usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) sesuai contoh kasus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(9) Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain dalam Jabatan Fungsional sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing harus memenuhi persyaratan dan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing berlaku bagi PNS yang pada saat Jabatan Fungsional ditetapkan telah memiliki pengalaman dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.
(3) Pelaksanaan Uji Kompetensi bagi pengangkatan Pejabat Fungsional melalui penyesuaian/inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/inpassing ditetapkan berdasarkan pendidikan dan masa kerja dalam pangkat terakhir yang dimilikinya.
(5) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/ inpassing dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:
a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
(6) Bagi PNS yang memiliki pangkat penata muda golongan ruang III/a, masa kerja dalam pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak calon PNS.
(7) PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing diberikan Angka Kredit yang ditetapkan dari Angka Kredit penyesuaian/inpassing.
(8) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan tambahan Angka Kredit dasar sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(9) Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) sesuai contoh kasus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(10) PNS yang diusulkan untuk pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu sebelum masa penyesuaian/inpassing berakhir.
(11) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) telah ditetapkan rekomendasi pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing dan telah ditetapkan kenaikan pangkatnya, Instansi Pembina MENETAPKAN rekomendasi kembali berdasarkan pangkat golongan terakhir yang ditetapkan.
(12) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/inpassing hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/ inpassing.
(13) Keputusan pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 13
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui promosi harus memenuhi persyaratan dan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
c. memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.
(3) Kelompok rencana suksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kelompok jabatan yang diisi oleh PNS yang disiapkan untuk menduduki Jabatan Fungsional setingkat lebih tinggi.
(4) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
Pasal 14
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui promosi dilaksanakan dalam hal:
a. pengangkatan pada Jabatan Fungsional; atau
b. kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi.
(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
a. jabatan administrator dapat berpindah secara diagonal ke Jabatan Fungsional ahli utama;
b. jabatan pengawas dapat berpindah secara diagonal ke Jabatan Fungsional ahli madya; atau
c. jabatan pelaksana dapat berpindah secara diagonal ke Jabatan Fungsional kategori keahlian atau kategori keterampilan.
(3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui promosi ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas rekomendasi Instansi Pembina berdasarkan usulan Pejabat yang Berwenang.
(4) Penetapan jenjang jabatan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui promosi ditetapkan dengan mempertimbangkan inovasi dan lulus Uji Kompetensi.
(5) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
(6) Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui promosi dilaksanakan berdasarkan pola karier diagonal dan vertikal.
(7) Keputusan pengangkatan melalui promosi dalam Jabatan Fungsional sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui promosi harus memenuhi persyaratan dan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
c. memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.
(3) Kelompok rencana suksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kelompok jabatan yang diisi oleh PNS yang disiapkan untuk menduduki Jabatan Fungsional setingkat lebih tinggi.
(4) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
Pasal 14
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui promosi dilaksanakan dalam hal:
a. pengangkatan pada Jabatan Fungsional; atau
b. kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi.
(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
a. jabatan administrator dapat berpindah secara diagonal ke Jabatan Fungsional ahli utama;
b. jabatan pengawas dapat berpindah secara diagonal ke Jabatan Fungsional ahli madya; atau
c. jabatan pelaksana dapat berpindah secara diagonal ke Jabatan Fungsional kategori keahlian atau kategori keterampilan.
(3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui promosi ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas rekomendasi Instansi Pembina berdasarkan usulan Pejabat yang Berwenang.
(4) Penetapan jenjang jabatan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui promosi ditetapkan dengan mempertimbangkan inovasi dan lulus Uji Kompetensi.
(5) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
(6) Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui promosi dilaksanakan berdasarkan pola karier diagonal dan vertikal.
(7) Keputusan pengangkatan melalui promosi dalam Jabatan Fungsional sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pejabat yang Berwenang mengangkat PNS dalam Jabatan Fungsional yaitu:
a. PRESIDEN untuk Jabatan Fungsional jenjang ahli utama atas usulan Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:
1. Jabatan Fungsional kategori keterampilan; dan
2. Jabatan Fungsional kategori keahlian jenjang ahli pertama sampai dengan jenjang ahli madya.
(1) Usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional jenjang ahli utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan oleh:
a. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat bagi PNS Instansi Pusat;
b. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah provinsi bagi PNS Instansi Daerah provinsi; dan
c. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah kabupaten/kota bagi PNS Instansi Daerah
kabupaten/kota.
(2) Usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada PRESIDEN dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
Pasal 17
Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk MENETAPKAN pengangkatan Jabatan, dikecualikan bagi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional jenjang ahli madya.
Pejabat yang Berwenang mengangkat PNS dalam Jabatan Fungsional yaitu:
a. PRESIDEN untuk Jabatan Fungsional jenjang ahli utama atas usulan Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:
1. Jabatan Fungsional kategori keterampilan; dan
2. Jabatan Fungsional kategori keahlian jenjang ahli pertama sampai dengan jenjang ahli madya.
(1) Usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional jenjang ahli utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan oleh:
a. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat bagi PNS Instansi Pusat;
b. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah provinsi bagi PNS Instansi Daerah provinsi; dan
c. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah kabupaten/kota bagi PNS Instansi Daerah
kabupaten/kota.
(2) Usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada PRESIDEN dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk MENETAPKAN pengangkatan Jabatan, dikecualikan bagi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional jenjang ahli madya.
(1) Pejabat Fungsional harus memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional.
(2) Pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi yang dimiliki oleh Pejabat Fungsional dilakukan melalui Uji Kompetensi.
(3) Uji Kompetensi dilaksanakan bagi:
a. Pejabat Fungsional yang akan diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain;
b. Pejabat Fungsional yang akan diangkat melalui promosi; atau
c. Pejabat Fungsional yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.
(4) Pelaksanaan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi pengangkatan Pejabat Fungsional melalui pengangkatan pertama.
Pasal 25
(1) Instansi Pembina menyampaikan rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional berdasarkan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
(2) Pejabat Pembina Kepegawaian MENETAPKAN keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional berdasarkan rekomendasi pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(1) Pejabat Fungsional harus memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional.
(2) Pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi yang dimiliki oleh Pejabat Fungsional dilakukan melalui Uji Kompetensi.
(3) Uji Kompetensi dilaksanakan bagi:
a. Pejabat Fungsional yang akan diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain;
b. Pejabat Fungsional yang akan diangkat melalui promosi; atau
c. Pejabat Fungsional yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.
(4) Pelaksanaan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi pengangkatan Pejabat Fungsional melalui pengangkatan pertama.
(1) Proses pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan sebagai berikut:
a. persiapan;
b. penyelenggaraan; dan
c. evaluasi.
(2) Tahapan persiapan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
a. pembentukan tim Uji Kompetensi; dan
b. penyusunan materi dan metode Uji Kompetensi.
(3) Tahapan penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
a. pengusulan peserta Uji Kompetensi dari Instansi Pemerintah;
b. seleksi administrasi peserta Uji Kompetensi;
c. pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
d. penilaian, penetapan kelulusan, serta pelaporan hasil Uji Kompetensi.
(4) Tahapan evaluasi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
a. evaluasi persiapan Uji Kompetensi; dan
b. evaluasi penyelenggaraan Uji Kompetensi.
(1) Proses pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan sebagai berikut:
a. persiapan;
b. penyelenggaraan; dan
c. evaluasi.
(2) Tahapan persiapan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
a. pembentukan tim Uji Kompetensi; dan
b. penyusunan materi dan metode Uji Kompetensi.
(3) Tahapan penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
a. pengusulan peserta Uji Kompetensi dari Instansi Pemerintah;
b. seleksi administrasi peserta Uji Kompetensi;
c. pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
d. penilaian, penetapan kelulusan, serta pelaporan hasil Uji Kompetensi.
(4) Tahapan evaluasi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
a. evaluasi persiapan Uji Kompetensi; dan
b. evaluasi penyelenggaraan Uji Kompetensi.
Pasal 20
(1) Dalam rangka Uji Kompetensi Instansi Pembina membentuk dan MENETAPKAN tim Uji Kompetensi.
(2) Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan/atau Jabatan Fungsional yang pangkat/jabatannya paling rendah 1 (satu) tingkat di atas jabatan/pangkat dengan calon peserta Uji Kompetensi; dan
b. memiliki kompetensi teknis dan kemampuan serta keahlian melakukan pengujian di bidang Jabatan Fungsional.
(3) Dalam hal tidak terdapat pejabat yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, anggota tim Uji Kompetensi dapat berasal dari pejabat dengan jabatan/pangkat paling rendah setara dengan jabatan/ pangkat peserta Uji Kompetensi.
(4) Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari kalangan non-PNS dengan persyaratan memiliki kemampuan dan keahlian di bidang Jabatan Fungsional terkait.
Pasal 21
(1) Materi Uji Kompetensi disusun sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional.
(2) Uji Kompetensi dapat dilakukan melalui metode:
a. tes tertulis;
b. wawancara;
c. tes berbasis komputer;
d. portofolio; dan/atau
e. metode lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
(1) Dalam rangka Uji Kompetensi Instansi Pembina membentuk dan MENETAPKAN tim Uji Kompetensi.
(2) Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan/atau Jabatan Fungsional yang pangkat/jabatannya paling rendah 1 (satu) tingkat di atas jabatan/pangkat dengan calon peserta Uji Kompetensi; dan
b. memiliki kompetensi teknis dan kemampuan serta keahlian melakukan pengujian di bidang Jabatan Fungsional.
(3) Dalam hal tidak terdapat pejabat yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, anggota tim Uji Kompetensi dapat berasal dari pejabat dengan jabatan/pangkat paling rendah setara dengan jabatan/ pangkat peserta Uji Kompetensi.
(4) Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari kalangan non-PNS dengan persyaratan memiliki kemampuan dan keahlian di bidang Jabatan Fungsional terkait.
Pasal 21
(1) Materi Uji Kompetensi disusun sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional.
(2) Uji Kompetensi dapat dilakukan melalui metode:
a. tes tertulis;
b. wawancara;
c. tes berbasis komputer;
d. portofolio; dan/atau
e. metode lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
Pasal 22
(1) Tim Uji Kompetensi melaksanakan seleksi administrasi terhadap usulan calon peserta Uji Kompetensi dan MENETAPKAN calon peserta Uji Kompetensi.
(2) Peserta yang telah dinyatakan lulus administrasi oleh tim Uji Kompetensi mengikuti seleksi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional.
Pasal 23
(1) Penilaian Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional pada jenjang jabatannya.
(2) Peserta dinyatakan lulus apabila memenuhi nilai ambang batas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
(3) Instansi Pembina menyampaikan hasil Uji Kompetensi.
(1) Tim Uji Kompetensi melaksanakan seleksi administrasi terhadap usulan calon peserta Uji Kompetensi dan MENETAPKAN calon peserta Uji Kompetensi.
(2) Peserta yang telah dinyatakan lulus administrasi oleh tim Uji Kompetensi mengikuti seleksi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional.
(1) Penilaian Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional pada jenjang jabatannya.
(2) Peserta dinyatakan lulus apabila memenuhi nilai ambang batas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
(3) Instansi Pembina menyampaikan hasil Uji Kompetensi.
Pasal 24
(1) Instansi Pembina melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Uji Kompetensi.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a. tim Uji Kompetensi;
b. materi dan metode Uji Kompetensi;
c. pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
d. penilaian, penetapan, dan pelaporan hasil Uji Kompetensi.
(1) Instansi Pembina melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Uji Kompetensi.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a. tim Uji Kompetensi;
b. materi dan metode Uji Kompetensi;
c. pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
d. penilaian, penetapan, dan pelaporan hasil Uji Kompetensi.
(1) Instansi Pembina menyampaikan rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional berdasarkan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
(2) Pejabat Pembina Kepegawaian MENETAPKAN keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional berdasarkan rekomendasi pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(1) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional wajib dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
(2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dapat dilakukan kepada Pejabat Fungsional yang mengalami
kenaikan jenjang jabatan.
(3) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan.
(4) Dalam hal Pejabat Fungsional jenjang ahli utama diangkat melalui perpindahan dari jabatan pimpinan tinggi, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji harus dilakukan sebelum yang bersangkutan berusia 60 (enam puluh) tahun.
(5) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah.
(6) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menunjuk pejabat lain paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungannya untuk mengambil sumpah/janji jabatan.
(7) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI
TUGAS JABATAN, ANGKA KREDIT MINIMAL, DAN PEMELIHARAAN
Tugas Jabatan, mencakup:
a. tugas Jabatan Fungsional, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang; dan
b. tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan unit kerja dengan karakteristik sebagai berikut:
1. disepakati antara pimpinan unit kerja atau pejabat penilai kinerja PNS dengan yang bersangkutan;
2. ditetapkan dalam keputusan;
3. diluar tugas pokok jabatan;
4. sesuai dengan kapasitas yang dimiliki pegawai yang bersangkutan; dan/atau
5. terkait langsung dengan tugas atau output organisasi.
(1) Pejabat Fungsional kategori keterampilan dan keahlian setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit minimal.
(2) Dalam hal belum tersedia lowongan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional setingkat lebih tinggi, Pejabat Fungsional wajib mengumpulkan Angka Kredit pemeliharaan.
(3) Pejabat Fungsional yang menduduki pangkat tertinggi pada Jabatan Fungsionalnya, wajib mengumpulkan Angka Kredit pemeliharaan.
(4) Angka Kredit Kumulatif dan Angka Kredit pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5) Kewajiban mengumpulkan Angka Kredit pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai contoh kasus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Tugas Jabatan, mencakup:
a. tugas Jabatan Fungsional, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang; dan
b. tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan unit kerja dengan karakteristik sebagai berikut:
1. disepakati antara pimpinan unit kerja atau pejabat penilai kinerja PNS dengan yang bersangkutan;
2. ditetapkan dalam keputusan;
3. diluar tugas pokok jabatan;
4. sesuai dengan kapasitas yang dimiliki pegawai yang bersangkutan; dan/atau
5. terkait langsung dengan tugas atau output organisasi.
(1) Pejabat Fungsional kategori keterampilan dan keahlian setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit minimal.
(2) Dalam hal belum tersedia lowongan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional setingkat lebih tinggi, Pejabat Fungsional wajib mengumpulkan Angka Kredit pemeliharaan.
(3) Pejabat Fungsional yang menduduki pangkat tertinggi pada Jabatan Fungsionalnya, wajib mengumpulkan Angka Kredit pemeliharaan.
(4) Angka Kredit Kumulatif dan Angka Kredit pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5) Kewajiban mengumpulkan Angka Kredit pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai contoh kasus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Hasil penilaian kinerja sebagai bahan usulan Penetapan Angka Kredit disampaikan oleh atasan langsung Pejabat Fungsional kepada pejabat yang mengusulkan Angka Kredit melalui pimpinan unit kerja.
(2) Bahan usulan Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat surat penyampaian usulan Penetapan Angka Kredit sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 8 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(3) Bahan usulan Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat penyampaian usulan Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat yang mengusulkan Angka Kredit.
(4) Pengusulan bahan Penetapan Angka Kredit diajukan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan kedudukan Jabatan Fungsional kepada unit yang membidangi Jabatan Fungsional atau kepegawaian untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Penilai.
Pasal 30
(1) Capaian Angka Kredit Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Tim Penilai.
(2) Capaian Angka Kredit paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal setiap tahun.
(3) Dalam melakukan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta bukti fisik dan laporan hasil kerja sebagai bahan pertimbangan.
(4) Dalam hal diperlukan, Tim Penilai dapat melakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap pejabat penilai dan Pejabat Fungsional yang bersangkutan.
(5) Capaian Angka Kredit paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh kasus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 31
(1) Dalam hal capaian Angka Kredit memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit diusulkan kepada pejabat yang MENETAPKAN Angka Kredit untuk ditetapkan dalam Penetapan Angka Kredit.
(2) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(3) Asli Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada yang bersangkutan dan salinan sah disampaikan kepada:
a. pimpinan instansi pengusul;
b. pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit;
c. sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian/unit kerja yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan.
(4) Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
Pasal 32
(1) Pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit yaitu pejabat pimpinan tinggi yang membidangi Jabatan Fungsional atau kepegawaian.
(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah sebagai berikut:
a. pejabat pimpinan tinggi madya pada Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional jenjang ahli utama; dan
b. pejabat pimpinan tinggi pratama pada instansinya bagi Jabatan Fungsional jenjang ahli pertama sampai dengan ahli madya dan Jabatan Fungsional kategori keterampilan.
(3) Apabila pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sehingga tidak dapat MENETAPKAN Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan, Angka Kredit ditetapkan oleh atasan pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit.
(1) Hasil penilaian kinerja sebagai bahan usulan Penetapan Angka Kredit disampaikan oleh atasan langsung Pejabat Fungsional kepada pejabat yang mengusulkan Angka Kredit melalui pimpinan unit kerja.
(2) Bahan usulan Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat surat penyampaian usulan Penetapan Angka Kredit sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 8 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(3) Bahan usulan Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat penyampaian usulan Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat yang mengusulkan Angka Kredit.
(4) Pengusulan bahan Penetapan Angka Kredit diajukan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan kedudukan Jabatan Fungsional kepada unit yang membidangi Jabatan Fungsional atau kepegawaian untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Penilai.
(1) Capaian Angka Kredit Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Tim Penilai.
(2) Capaian Angka Kredit paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal setiap tahun.
(3) Dalam melakukan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta bukti fisik dan laporan hasil kerja sebagai bahan pertimbangan.
(4) Dalam hal diperlukan, Tim Penilai dapat melakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap pejabat penilai dan Pejabat Fungsional yang bersangkutan.
(5) Capaian Angka Kredit paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh kasus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Dalam hal capaian Angka Kredit memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit diusulkan kepada pejabat yang MENETAPKAN Angka Kredit untuk ditetapkan dalam Penetapan Angka Kredit.
(2) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(3) Asli Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada yang bersangkutan dan salinan sah disampaikan kepada:
a. pimpinan instansi pengusul;
b. pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit;
c. sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian/unit kerja yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan.
(4) Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
Pasal 32
(1) Pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit yaitu pejabat pimpinan tinggi yang membidangi Jabatan Fungsional atau kepegawaian.
(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah sebagai berikut:
a. pejabat pimpinan tinggi madya pada Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional jenjang ahli utama; dan
b. pejabat pimpinan tinggi pratama pada instansinya bagi Jabatan Fungsional jenjang ahli pertama sampai dengan ahli madya dan Jabatan Fungsional kategori keterampilan.
(3) Apabila pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sehingga tidak dapat MENETAPKAN Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan, Angka Kredit ditetapkan oleh atasan pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit.
BAB VIII
PENYESUAIAN ANGKA KREDIT DARI KONVENSIONAL KE INTEGRASI
(1) Penghitungan Angka Kredit Kumulatif dari konvensional ke integrasi merupakan hasil penyesuaian Angka Kredit konvensional yang diperoleh Pejabat Fungsional dikurangi nilai dasar sesuai dengan jenjang jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(2) Hasil dari penghitungan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran I angka 5 dan angka 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(3) Berdasarkan penghitungan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal Pejabat Fungsional belum dapat memenuhi Angka Kredit yang digunakan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi pada batas waktu yang ditentukan, perolehan Angka Kreditnya dapat diperhitungkan dan diakumulasikan dengan Angka Kredit berdasarkan penilaian Angka Kredit integrasi.
(1) Instansi Pemerintah membentuk Tim Penilai setelah mendapatkan rekomendasi dari Instansi Pembina.
(2) Pembentukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi syarat sebagai berikut:
a. terdapat Pejabat Fungsional yang akan dinilai; dan
b. jumlah Pejabat Fungsional yang akan dinilai paling sedikit 5 (lima) orang dengan memperhatikan jenjang jabatan dan kepangkatan.
(3) Rekomendasi pembentukan Tim Penilai dari Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan usulan pembentukan Tim Penilai beserta susunan Tim Penilai dan jumlah Pejabat Fungsional yang disampaikan oleh Instansi Pemerintah.
(4) Instansi Pembina melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai yang diusulkan oleh Instansi Pemerintah sebelum dikeluarkannya rekomendasi pembentukan Tim Penilai.
Pasal 35
(1) Masa jabatan anggota Tim Penilai paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
(2) Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang
waktu 1 (satu) masa jabatan.
(3) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.
(4) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul pengganti anggota.
(5) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Jabatan Fungsional maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian kinerja.
(6) Penetapan kompetensi dan pelaksanaan penilaian Tim Penilai ditetapkan oleh Instansi Pembina.
(7) Instansi Pembina melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penilaian oleh Tim Penilai.
(8) Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan Instansi Pembina, Tim Penilai dapat membentuk tim teknis.
Pasal 36
(1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(8) terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS maupun bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang Jabatan Fungsional terkait.
(2) Tim teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada ketua Tim Penilai dalam hal pemberian saran dan pendapat penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
(3) Pembentukan tim teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
BAB X
KENAIKAN JABATAN, KENAIKAN PANGKAT, DAN KEBUTUHAN ANGKA KREDIT
(1) Kenaikan jabatan bagi Pejabat Fungsional dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. ketersediaan kebutuhan jabatan;
b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
c. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
d. setiap unsur penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
e. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
(2) Kenaikan jabatan dari jenjang ahli madya untuk menjadi jenjang ahli utama ditetapkan oleh PRESIDEN.
(3) Kenaikan jabatan dari jenjang pemula sampai dengan menjadi jenjang penyelia dan jenjang ahli pertama
sampai dengan menjadi jenjang ahli madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
(4) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan kuasa terhadap kenaikan jabatan selain jenjang ahli madya.
(5) Pejabat Fungsional yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya.
(6) Kelebihan Angka Kredit yang tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) sesuai contoh kasus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(7) Pejabat Fungsional yang memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, ditetapkan Angka Kreditnya sebesar 0 (nol).
(8) Kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional ditetapkan dengan keputusan yang dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 38
(1) Bagi Pejabat Fungsional yang akan naik ke jenjang jabatan penyelia, ahli madya, dan ahli utama wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
a. 4 (empat) bagi Pejabat Fungsional mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pejabat Fungsional penyelia;
b. 6 (enam) bagi Pejabat Fungsional ahli muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pejabat Fungsional ahli madya; dan
c. 12 (dua belas) bagi Pejabat Fungsional ahli madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pejabat Fungsional ahli utama.
(2) Angka Kredit dari pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jenjang jabatan sebelumnya.
(3) Angka Kredit dari pengembangan profesi menjadi Angka Kredit akumulasi pada jenjang jabatan yang sama.
(4) Penilaian Angka Kredit kegiatan pengembangan profesi, sesuai dengan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 39
Pasal 40
(1) Kegiatan penunjang diberikan Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.
(3) Penilaian Angka Kredit kegiatan penunjang Jabatan Fungsional dibuat sesuai dengan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Kenaikan jabatan bagi Pejabat Fungsional dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. ketersediaan kebutuhan jabatan;
b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
c. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
d. setiap unsur penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
e. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
(2) Kenaikan jabatan dari jenjang ahli madya untuk menjadi jenjang ahli utama ditetapkan oleh PRESIDEN.
(3) Kenaikan jabatan dari jenjang pemula sampai dengan menjadi jenjang penyelia dan jenjang ahli pertama
sampai dengan menjadi jenjang ahli madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
(4) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan kuasa terhadap kenaikan jabatan selain jenjang ahli madya.
(5) Pejabat Fungsional yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya.
(6) Kelebihan Angka Kredit yang tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) sesuai contoh kasus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(7) Pejabat Fungsional yang memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, ditetapkan Angka Kreditnya sebesar 0 (nol).
(8) Kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional ditetapkan dengan keputusan yang dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 38
(1) Bagi Pejabat Fungsional yang akan naik ke jenjang jabatan penyelia, ahli madya, dan ahli utama wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
a. 4 (empat) bagi Pejabat Fungsional mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pejabat Fungsional penyelia;
b. 6 (enam) bagi Pejabat Fungsional ahli muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pejabat Fungsional ahli madya; dan
c. 12 (dua belas) bagi Pejabat Fungsional ahli madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pejabat Fungsional ahli utama.
(2) Angka Kredit dari pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jenjang jabatan sebelumnya.
(3) Angka Kredit dari pengembangan profesi menjadi Angka Kredit akumulasi pada jenjang jabatan yang sama.
(4) Penilaian Angka Kredit kegiatan pengembangan profesi, sesuai dengan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Kenaikan pangkat Jabatan Fungsional dapat dipertimbangkan apabila:
a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
b. memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
c. setiap unsur penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
(2) Kenaikan pangkat Pejabat Fungsional jenjang ahli utama, pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d untuk menjadi pangkat pembina utama, golongan ruang IV/e ditetapkan oleh PRESIDEN.
(3) Kenaikan pangkat Pejabat Fungsional jenjang ahli madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama PRESIDEN.
(4) Kenaikan pangkat Pejabat Fungsional jenjang ahli pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a untuk menjadi penata muda tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi jenjang ahli madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(5) Dalam hal Pejabat Fungsional tidak dapat diangkat ke dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebanyak 1 (satu) kali kenaikan pangkat dengan mempertimbangkan kualifikasi pendidikan yang dimilikinya.
(6) Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat pada jenjang jabatan yang didudukinya.
(7) Dalam hal Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dapat diangkat dalam jabatan yang lebih tinggi maka wajib mengumpulkan Angka Kredit pemeliharaan.
(8) Penghitungan Angka Kredit pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diperoleh 80% (delapan puluh persen) dari target kinerja pertahun sesuai dengan jabatan yang didudukinya.
(9) Dalam hal Pejabat Fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) telah menduduki jenjang Jabatan Fungsional setingkat lebih tinggi maka Angka Kredit yang ditetapkan selanjutnya dimulai dari 0 (nol).
(10) Jabatan Fungsional yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama, kelebihan Angka Kredit tersebut diperhitungkan untuk
kenaikan pangkat berikutnya.
(11) Jabatan Fungsional yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
(12) Kenaikan pangkat bagi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (8) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 9 huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(13) Contoh kasus Jabatan Fungsional yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(10) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 9 huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(14) Contoh kasus Jabatan Fungsional yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tidak diperhitungkan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 9 huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 40
(1) Kegiatan penunjang diberikan Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.
(3) Penilaian Angka Kredit kegiatan penunjang Jabatan Fungsional dibuat sesuai dengan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
BAB Ketiga
Kebutuhan Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat atau Kenaikan Jabatan
(1) Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Jabatan Fungsional kategori keterampilan, yaitu:
a. jenjang pemula, pangkat pengatur muda, golongan ruang II/a yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi jenjang terampil, pangkat pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 15 (lima belas);
b. jenjang terampil, pangkat pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pengatur,
golongan ruang II/c membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 20 (dua puluh);
c. jenjang terampil, pangkat pengatur, golongan ruang II/c yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pengatur tingkat I, golongan ruang II/d membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 20 (dua puluh);
d. jenjang terampil, pangkat pengatur tingkat I, golongan ruang II/d yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi jenjang mahir pangkat penata muda, golongan ruang III/a membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 20 (dua puluh);
e. jenjang mahir, pangkat penata muda, golongan ruang III/a yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
f. jenjang mahir, pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi jenjang penyelia pangkat penata, golongan ruang III/c membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh); dan
g. jenjang penyelia, pangkat penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus).
(2) Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan Jabatan Fungsional kategori keterampilan, sebagai berikut:
a. jenjang pemula yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi jenjang terampil membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 15 (lima belas) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
b. jenjang terampil yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi jenjang mahir, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 60 (enam puluh) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d;
c. jenjang mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi jenjang penyelia, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f; dan
d. dikecualikan bagi Jabatan Fungsional yang pengangkatannya dimulai dari jenjang terampil golongan ruang II/c untuk naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi jenjang mahir membutuhkan Angka Kredit Kumulatif 40 (empat puluh) yang merupakan kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.
(3) Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Jabatan Fungsional kategori keahlian, yaitu:
a. jenjang ahli pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
b. jenjang ahli pertama, pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata, golongan ruang III/c membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
c. jenjang ahli muda, pangkat penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);
d. jenjang ahli muda, pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina, golongan ruang IV/a membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);
e. jenjang ahli madya, pangkat pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh);
f. jenjang ahli madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/c membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh);
dan
g. jenjang ahli utama, pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina utama, golongan ruang IV/e membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus).
(4) Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan Jabatan Fungsional kategori keahlian, yaitu:
a. jenjang ahli pertama yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi jenjang ahli muda, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b;
b. jenjang ahli muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi jenjang ahli madya membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d;
c. jenjang ahli madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi jenjang ahli utama, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 450 (empat ratus lima puluh) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, huruf f, dan huruf g; dan
d. dikecualikan bagi Jabatan Fungsional yang pengangkatannya dimulai dari jenjang Ahli Pertama golongan ruang III/b untuk naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi jenjang Ahli Muda membutuhkan Angka Kredit Kumulatif paling sedikit 50 (lima puluh) yang merupakan kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
(1) Pejabat Fungsional diberhentikan dari jabatannya, apabila:
a. mengundurkan diri dari jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional.
(3) Pejabat Pembina Kepegawaian MENETAPKAN Pemberhentian Pejabat Fungsional karena pengunduran diri setelah mendapatkan persetujuan dari Instansi Pembina.
(4) Diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b karena:
a. diangkat menjadi pejabat negara;
b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
(5) Menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja.
(6) Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu tugas kedinasan yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti
pendidikan formal baik di dalam maupun di luar negeri, dengan meninggalkan tugas.
(7) Ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu melaksanakan tugas sebagai:
a. jabatan pimpinan tinggi;
b. jabatan administrator;
c. jabatan pengawas; atau
d. jabatan pelaksana.
(8) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional; atau
b. tidak memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional.
(9) Terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan Pemberhentiannya.
(10) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional ditetapkan dengan keputusan yang dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 43
(1) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional diusulkan oleh:
a. Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PRESIDEN bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang ahli utama; atau
b. Pejabat yang Berwenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional ahli utama sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
(2) PRESIDEN MENETAPKAN keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya paling rendah setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian untuk MENETAPKAN Pemberhentian dari Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional ahli madya.
Pasal 44
(1) Pejabat Fungsional yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional.
(2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional selama diberhentikan.
(3) Pejabat Fungsional yang diberhentikan karena alasan diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional apabila telah diangkat kembali sebagai PNS.
(4) Pejabat Fungsional yang diberhentikan karena menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.
(5) Pejabat Fungsional yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
(6) Pejabat Fungsional yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan.
(7) Pejabat Fungsional yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada 42 ayat (1) huruf e, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional sebelumnya atau melalui perpindahan dari jabatan lain.
(8) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional ditetapkan dengan keputusan yang dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Pejabat Fungsional diberhentikan dari jabatannya, apabila:
a. mengundurkan diri dari jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional.
(3) Pejabat Pembina Kepegawaian MENETAPKAN Pemberhentian Pejabat Fungsional karena pengunduran diri setelah mendapatkan persetujuan dari Instansi Pembina.
(4) Diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b karena:
a. diangkat menjadi pejabat negara;
b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
(5) Menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja.
(6) Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu tugas kedinasan yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti
pendidikan formal baik di dalam maupun di luar negeri, dengan meninggalkan tugas.
(7) Ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu melaksanakan tugas sebagai:
a. jabatan pimpinan tinggi;
b. jabatan administrator;
c. jabatan pengawas; atau
d. jabatan pelaksana.
(8) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional; atau
b. tidak memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional.
(9) Terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan Pemberhentiannya.
(10) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional ditetapkan dengan keputusan yang dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional diusulkan oleh:
a. Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PRESIDEN bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang ahli utama; atau
b. Pejabat yang Berwenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional ahli utama sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
(2) PRESIDEN MENETAPKAN keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya paling rendah setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian untuk MENETAPKAN Pemberhentian dari Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional ahli madya.
(1) Pejabat Fungsional yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional.
(2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional selama diberhentikan.
(3) Pejabat Fungsional yang diberhentikan karena alasan diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional apabila telah diangkat kembali sebagai PNS.
(4) Pejabat Fungsional yang diberhentikan karena menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.
(5) Pejabat Fungsional yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
(6) Pejabat Fungsional yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan.
(7) Pejabat Fungsional yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada 42 ayat (1) huruf e, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional sebelumnya atau melalui perpindahan dari jabatan lain.
(8) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional ditetapkan dengan keputusan yang dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Tugas Instansi Pembina meliputi:
a. penyusunan pedoman formasi Jabatan Fungsional;
b. penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional;
c. penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional;
d. penyusunan standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Pejabat Fungsional;
e. penyusunan pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional;
f. penyusunan kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional;
g. penyelenggaraan pelatihan Jabatan Fungsional;
h. pembinaan penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
i. penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional;
j. penganalisisan kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional;
k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional;
l. pengembangan system informasi Jabatan Fungsional;
m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional;
n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional;
o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional;
p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional tersebut;
r. melakukan koordinasi dengan Instansi Pengguna dalam rangka pembinaan karier Pejabat Fungsional;
dan
s. penyusunan informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
(2) Penyusunan pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menggunakan pendekatan, sebagai berikut:
a. objek kerja;
b. hasil kerja;
c. peralatan kerja; atau
d. tugas pertugas
(3) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup kompetensi manajerial, sosial kultural, dan kompetensi teknis berdasarkan kamus kompetensi teknis Jabatan Fungsional untuk mengukur kompetensi Jabatan Fungsional secara akurat.
(4) Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling kurang mencakup ketentuan, mekanisme, dan tata cara kerja yang digunakan sebagai panduan dan
pedoman Jabatan Fungsional.
(5) Penyusunan standar kualitas hasil kerja dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan sebagai standar penilaian kualitas hasil kerja untuk setiap butir kegiatan Jabatan Fungsional.
(6) Penyusunan pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan sebagai acuan penyusunan dan standar penilaian Karya Tulis/Karya Ilmiah kegiatan pengembangan profesi yang dihasilkan oleh Jabatan Fungsional.
(7) Penyusunan kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebagai bahan penyusunan materi pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional.
(8) Penyelenggaraan pelatihan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebagai upaya dalam mengembangkan kompetensi Jabatan Fungsional.
(9) Pembinaan penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diselenggarakan pada Instansi Pemerintah yang memiliki lembaga pelatihan agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan, target, waktu, dan hasil yang diharapkan.
(10) Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf i dilaksanakan berdasarkan usulan Instansi Pemerintah untuk pengangkatan dan kenaikan jenjang Jabatan Fungsional.
(11) Analisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j bertujuan untuk memenuhi kubutuhan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional.
(12) Pelaksanaan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k bertujuan agar Instansi Pemerintah dan Pejabat Fungsional memahami ketentuan, mekanisme, dan tata cara kerja Jabatan Fungsional.
(13) Pengembangan sistem informasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf l dilaksanakan dalam upaya membangun database Jabatan Fungsional.
(14) Memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dilakukan melalui asistensi dalam rangka mengupayakan pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(15) Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n bertujuan untuk memenuhi tanggung jawab berdasarkan etika profesi dengan membangun standar profesionalisme tinggi sesuai bidang tugas Jabatan Fungsional dalam
mencapai kinerja tinggi dengan orientasi pada kepentingan anggota organisasi dan publik.
(16) Memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, minimal mengatur mengenai prinsip etika, aturan perilaku, hubungan sesama Jabatan Fungsional, hubungan Jabatan Fungsional dengan instansi, hubungan Jabatan Fungsional dengan Jabatan Fungsional lainnya, hubungan Jabatan Fungsional dengan Instansi Pembina, pelanggaran kode etik Jabatan Fungsional, dan majelis kode etik Jabatan Fungsional.
(17) Melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf p dilaksanakan untuk menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional.
(18) Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional di Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q dalam rangka pembinaan Jabatan Fungsional.
(19) Melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r dalam rangka menyelesaikan permasalahan dan pembinaan karier Pejabat Fungsional.
(20) Menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s untuk penetapan kelas Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Pejabat Fungsional yang ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsionalnya dan di luar Instansi Pemerintah diberhentikan dari jabatannya.
(2) Penugasan di luar Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penugasan pada:
a. proyek pemerintah;
b. organisasi profesi;
c. organisasi internasional; dan
d. badan atau instansi lain, yang ditentukan pemerintah.
(3) Pejabat Fungsional yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional sebelumnya atau melalui perpindahan dari jabatan lain.
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional yang masih
berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bersama Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang mengatur mengenai Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, Peraturan Badan Kepegawaian Negara yang mengatur mengenai ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur mengenai Jabatan Fungsional, Peraturan Badan Kepegawaian Negara yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara yang mengatur mengenai pembinaan kepegawaian Jabatan Fungsional, tetap dilaksanakan sampai dengan periode kenaikan pangkat bulan Oktober Tahun 2022.
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya;
b. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 395/Menkes-Kesos/Skb/V/2000 dan Nomor 19 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan dan Angka Kreditnya;
c. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 396/Menkes-Kesos/Skb/V/2000 dan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan dan Angka Kreditnya;
d. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 894/Menkes/Skb/VIII/2001 dan Nomor 35 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya;
e. Keputusan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor M.390-KP.04.12 Tahun 2002 dan Nomor 01 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Angka Kreditnya;
f. Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1245 K/70/MEM/2002 dan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi dan Angka Kreditnya;
g. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 436/MPP/Kep/6/2003 Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
h. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Kep.188/Men/2003 dan Nomor 25a Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya;
i. Keputusan Bersama Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Ot.02/60- Ka/VII/2003 dan Nomor 26 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan Angka Kreditnya;
j. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1738/Menkes/Skb/2003 dan Nomor 52 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;
k. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1740/Menkes/Skb/2003 dan Nomor 54 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya;
l. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 209/Menkes/Skb/III/2001 dan Nomor 7 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya;
m. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 2004 dan Nomor 20 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya;
n. Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.l/Menhut-IX/2014 dan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
o. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2014 dan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri dan Angka Kreditnya;
p. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 74/PMK.07/2015 dan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
q. Peraturan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor KM. 50 Tahun 2005 dan Nomor 13 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Teknisi Penerbangan dan Angka Kreditnya;
r. Peraturan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KM. 61 Tahun 2005 dan Nomor 20 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran dan Angka Kreditnya;
s. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 101/Menkes/Pb/II/2006 dan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Okupasi Terapis dan Angka Kreditnya;
t. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 100/Menkes/Pb/II/2006 dan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Ortotis Prostetis dan Angka Kreditnya;
u. Peraturan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 06/Pks/M/2007 dan Nomor 44 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Angka Kreditnya;
v. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1113/Menkes/Pb/XII/2008 dan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya;
w. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1114/Menkes/Pb/XII/2008 dan Nomor 27 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya;
x. Peraturan Bersama Menteri Pertahanan Nomor PER/05/M/IV/2008 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9A Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jabatan Fungsional Kataloger dan Angka Kreditnya;
y. Peraturan Bersama Menteri Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 41/HUK-PPS/2008 dan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angkat Kreditnya;
z. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 55/Permentan/OT.210/11/ 2008 dan Nomor 23B Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya;
aa. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Per-1310/K/Jf/2008 Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya;
bb. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1111/Menkes/Pb/XII/2008
Nomor 29 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Fisikawan Medis Dan Angka Kreditnya;
cc. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 611/Menkes/Pb/VIII/2006 dan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya;
dd. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1112/Menkes/Pb/XII/2008 dan Nomor 28 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Psikolog Klinis dan Angka Kreditnya;
ee. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Pb/01/Men/2009 Nomor 14 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Dan Angka Kreditnya;
ff.
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
gg. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/V/Pb/2010 dan 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan Dan Angka Kreditnya;
hh. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 03/V/Pb/2010 Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
ii.
Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/III/Pb/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
jj.
Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/III/PB/2011 dan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
kk. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
ll.
Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59/Permentan/OT.140/9/ 2011 tahun 2011 dan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya;
mm. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 60/Permentan/OT.140/9/ 2011 Tahun 2011 dan Nomor 39 Tahun 2011 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya;
nn. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Pb.01/Men/ 2012 dan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya;
oo. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2012 dan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor I9 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya;
pp. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59/PERMENTAN/OT.140/9/ 2012 dan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya;
qq. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2012 dan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka Kreditnya;
rr.
Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.1/MENHUT- II/2013 dan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya;
ss. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17/PERMENTAN/OT.140/ 3/2013 dan Nomor 11 Tahun 2013 Ketentuan tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya;
tt.
Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18/PERMENTAN/OT.140/ 3/2013 dan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya;
uu. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka kreditnya;
vv. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2O14 dan Nomor 15 Tahun 2O14 Tentang Perubahan atas Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2013 dan Nomor 18 Tahun 2OI3 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 13 Tahun 2OI3 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya;
ww. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 114 Permentan/OT.14O/11/2Ol3 dan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 22 Tahun 2013 tentangJabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya;
xx. Peraturan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2013 dan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Angka Kreditnya;
yy. Peraturan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 27 Tahun 2014 dan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya;
zz. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35/Permentan/OT.140/2/2014 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 32 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya;
aaa. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Republik INDONESIA dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/Perber-Mkp/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 25 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan dan Angka Kreditnya;
bbb. Peraturan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 04/Prt/M/2014 dan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dan Angka Kreditnya;
ccc. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2014 dan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 36 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri dan Angka Kreditnya;
ddd. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya;
eee. Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2014 dan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 26 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Angka Kreditnya;
fff. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 16 Tahun 2014 dan Nomor: 16 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya;
ggg. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 2014 dan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Ref'ormasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya;
hhh. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 47 Tahun 2014 dan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 29 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya;
iii.
Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46 Tahun 2014 dan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 28 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya;
jjj.
Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/Pb/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 46 Tahun 2013 tentang Angka Dosen dan Angka Kreditnya;
kkk. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2014 dan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya;
lll.
Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2014 dan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya;
mmm. Peraturan Bersama Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2014 dan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya;
nnn. Peraturan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional Rpublik INDONESIA dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2014 dan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
ooo. Peraturan Bersama Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2015 dan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya;
ppp. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor34 Tahun 2015 dan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
qqq. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15/M- Dag/PER/1/2015 dan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka Kreditnya;
rrr. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11/M- Dag/Per/1/2015 dan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya;
sss. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12/M- Dag/Per/1/2015 dan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengamat Tera dan Angka Kreditnya;
ttt. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13/M- Dag/Per1/2015 dan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian dan Angka Kreditnya;
uuu.Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2015 dan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara Dan Angka Kreditnya;
vvv. Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2015 dan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
www. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor I79);
xxx. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 38 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1563);
yyy. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1564);
zzz. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 47 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 12);
aaaa. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 451);
bbbb. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pelelang (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 808);
cccc.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Perekayasa (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 865);
dddd. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1359);
eeee.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1360);
ffff. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 2114);
gggg. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 571);
hhhh. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 572);
iiii. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan
Tangkap (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 977);
jjjj. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 978);
kkkk. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1178);
llll. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Anggaran (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1179);
mmmm.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1180);
nnnn. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1181);
oooo. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1226);
pppp. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1494);
qqqq. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1803);
rrrr. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1813);
ssss.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 388);
tttt. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 516);
uuuu. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 516);
vvvv.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 517);
wwww. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 565);
xxxx. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengembangan Teknologi Pembelajaran (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 641);
yyyy. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1379);
zzzz. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 17 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1409);
aaaaa. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1807);
bbbbb. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Diplomat (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1808);
ccccc. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1809);
ddddd. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1810);
eeeee. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1811);
fffff. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1812);
ggggg. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1813);
hhhhh.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 350);
iiiii. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 557);
jjjjj. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 558);
kkkkk. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1031);
lllll. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1032);
mmmmm. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1078);
nnnnn.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Konselor Adiksi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1079);
ooooo. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1080);
ppppp. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1081);
qqqqq. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1082);
rrrrr. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif (Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2019 Nomor 1083);
sssss. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Widyaprada (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1084);
ttttt. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1109);
uuuuu.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1140);
vvvvv. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1141);
wwwww.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1142);
xxxxx. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 27 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Siaran (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1295);
yyyyy. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1297);
zzzzz. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1298);
aaaaaa.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1299);
bbbbbb.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1316);
cccccc. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1317);
dddddd.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Inspektur Bandar Udara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1319);
eeeeee. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan
Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1320);
ffffff. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1348);
gggggg.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1350);
hhhhhh.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 40 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1351);
iiiiii. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 41 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Angkutan Udara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1352);
jjjjjj. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 42 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1353);
kkkkkk.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 43 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1354);
llllll. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 44 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1355);
mmmmmm.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1356);
nnnnnn.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 46 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1357);
oooooo.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1358);
pppppp.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1695);
qqqqqq.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penghulu (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 356);
rrrrrr. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pamong Budaya (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 905);
ssssss. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 906);
tttttt. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 907);
uuuuuu.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 908);
vvvvvv. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 909);
wwwwww. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 910);
xxxxxx.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Analis Kebakaran (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 1552);
yyyyyy.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 1553); dan zzzzzz. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 27 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 1554), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 48
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2022
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BIMA HARIA WIBISANA
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2022
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan dan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
(2) Penetapan pangkat bagi Pejabat Fungsional yang diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain sama dengan pangkat yang dimilikinya.
(3) Penetapan jenjang jabatan bagi Pejabat Fungsional yang diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain berdasarkan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki PNS setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
(4) Usul pengangkatan Pejabat Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain disampaikan oleh Instansi Pemerintah kepada Instansi Pembina paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas usia pengangkatan yang dipersyaratkan.
(5) Alur proses pengangkatan Pejabat Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain selain Jabatan Fungsional Ahli Utama dilakukan sebagai berikut:
a. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah mengajukan usulan yang dilengkapi dengan dokumen kelengkapan sebagai bahan verifikasi kepada Instansi Pembina;
b. Instansi Pembina memverifikasi dan memvalidasi terhadap pengusulan yang diajukan;
c. Instansi Pembina menyelenggarakan Uji Kompetensi;
d. Instansi Pembina menerbitkan Penetapan Angka Kredit dan rekomendasi; dan
e. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah melakukan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional.
(6) Penetapan Angka Kredit bagi PNS yang telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diberikan Angka Kredit dari pengalaman ditambahkan Angka Kredit dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 2 dan angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(7) Usulan pengangkatan Jabatan Fungsional ahli utama melalui perpindahan dari jabatan pimpinan tinggi disampaikan kepada PRESIDEN dan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis pengangkatan Jabatan Fungsional ahli utama paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum batas usia pengangkatan yang dipersyaratkan, disertai:
a. sertifikat/tanda lulus/surat keterangan lulus Uji Kompetensi dari Instansi Pembina;
b. rekomendasi dari Instansi Pembina;
c. asli Penetapan Angka Kredit 1 (satu) tahun terakhir yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit;
d. salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;
e. salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
f. salinan/fotokopi sah hasil penilaian SKP 2 (dua) tahun terakhir;
g. surat pernyataan masih menduduki jabatan pimpinan tinggi dari Pejabat yang Berwenang bagi usulan pengangkatan berasal dari jabatan pimpinan tinggi; dan
h. asli atau salinan/fotokopi persyaratan lain yang diwajibkan untuk masing-masing Jabatan Fungsional ahli utama.
(8) Penetapan Angka Kredit dan usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) sesuai contoh kasus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(9) Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain dalam Jabatan Fungsional sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Pejabat Fungsional dapat berpindah ke Jabatan Fungsional lainnya sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat Jabatan.
(2) Perpindahan Pejabat Fungsional ke Jabatan Fungsional lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenjang jabatan dan Angka Kredit yang setara.
(3) Batas usia perpindahan Pejabat Fungsional ke Jabatan Fungsional lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) Perpindahan Pejabat Fungsional ke Jabatan Fungsional lain dapat dilakukan dalam satu atau lintas
rumpun/klasifikasi Jabatan Fungsional.
(5) Perpindahan Pejabat Fungsional ke Jabatan Fungsional lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan melalui Uji Kompetensi.
(6) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Instansi Pembina.
(7) Pejabat Fungsional dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional lain apabila telah memenuhi persyaratan dan dengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
(8) Usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional ahli utama disampaikan kepada PRESIDEN dan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis pengangkatan Jabatan Fungsional ahli utama.
(9) Usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional ahli utama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan setelah Pejabat Fungsional yang bersangkutan lulus Uji Kompetensi dan mendapatkan rekomendasi dari Instansi Pembina.
(10) Penyampaian usulan pengangkatan Pejabat Fungsional ahli utama ke dalam Jabatan Fungsional ahli utama lainnya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. usulan diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dan tembusannya diterima oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada saat pejabat yang diusulkan sedang menduduki Jabatan Fungsional ahli utama dan belum berusia 63 (enam puluh tiga) tahun; dan
b. pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya tembusan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(11) Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan usulan pengangkatan Pejabat Fungsional ahli utama ke dalam Jabatan Fungsional ahli utama lain dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
a. sertifikat/tanda lulus/surat keterangan lulus Uji Kompetensi dari Instansi Pembina;
b. rekomendasi dari Instansi Pembina;
c. asli Penetapan Angka Kredit 1 (satu) tahun terakhir yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit;
d. salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;
e. salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
f. salinan/fotokopi sah hasil penilaian SKP 2 (dua) tahun terakhir; dan
g. asli atau salinan/fotokopi persyaratan lain yang diwajibkan untuk masing-masing Jabatan
Fungsional ahli utama.
(12) Pertimbangan teknis pengangkatan Jabatan Fungsional ahli utama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dijadikan sebagai dasar pengangkatan dalam Jabatan Fungsional ahli utama oleh PRESIDEN.
(13) Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional ditembuskan kepada Instansi Pembina.
(1) Pejabat Fungsional kategori keterampilan pada Jabatan Fungsional yang memiliki kategori keterampilan dan keahlian, apabila telah memperoleh ijazah sarjana atau diploma empat dapat diangkat dalam kategori keahlian setelah memenuhi persyaratan sesuai mekanisme pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain.
(2) Pejabat Fungsional kategori keterampilan yang telah memperoleh ijazah sarjana atau diploma empat yang akan diangkat dalam kategori keahlian melalui perpindahan dari jabatan lain mengajukan penilaian/Penetapan Angka Kredit kepada Tim Penilai.
(3) Dalam hal Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan kenaikan pangkat, Badan Kepegawaian Negara atau Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara melakukan verifikasi terhadap linearitas ijazah yang diperoleh dengan tugas jabatan fungsionalnya dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dapat memberikan rekomendasi peninjauan kembali Penetapan Angka Kreditnya.
(4) Pejabat Fungsional kategori keterampilan yang telah memperoleh ijazah sarjana atau diploma empat dan memiliki pangkat di bawah penata muda golongan ruang III/a dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam pangkat penata muda golongan ruang III/a, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pejabat Fungsional kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki pangkat penata muda, golongan ruang III/a dan pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional ahli pertama.
(6) Pejabat Fungsional kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki pangkat penata, golongan ruang III/c dan pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional ahli muda.
(7) Dalam hal Pejabat Fungsional kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak terdapat kebutuhan pada jenjang jabatan ahli muda, Pejabat Fungsional dapat diangkat pada jenjang jabatan ahli pertama setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
(8) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang diangkat pada jenjang ahli pertama dapat dipertimbangkan untuk diangkat pada jenjang ahli muda setelah paling kurang 1 (satu) tahun pada jenjang ahli
pertama dan telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi serta terdapat kebutuhan.
(9) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan Angka Kredit sebesar 0 (nol) ditambah Angka Kredit dasar sesuai dengan pangkat dan golongan yang dimiliki.
(10) Angka Kredit pada jenjang ahli pertama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) berlaku Angka Kredit pemeliharaan.
(11) Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari Jabatan Fungsional kategori keterampilan ke kategori keahlian sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Pejabat Fungsional dapat berpindah ke Jabatan Fungsional lainnya sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat Jabatan.
(2) Perpindahan Pejabat Fungsional ke Jabatan Fungsional lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenjang jabatan dan Angka Kredit yang setara.
(3) Batas usia perpindahan Pejabat Fungsional ke Jabatan Fungsional lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) Perpindahan Pejabat Fungsional ke Jabatan Fungsional lain dapat dilakukan dalam satu atau lintas
rumpun/klasifikasi Jabatan Fungsional.
(5) Perpindahan Pejabat Fungsional ke Jabatan Fungsional lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan melalui Uji Kompetensi.
(6) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Instansi Pembina.
(7) Pejabat Fungsional dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional lain apabila telah memenuhi persyaratan dan dengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
(8) Usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional ahli utama disampaikan kepada PRESIDEN dan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis pengangkatan Jabatan Fungsional ahli utama.
(9) Usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional ahli utama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan setelah Pejabat Fungsional yang bersangkutan lulus Uji Kompetensi dan mendapatkan rekomendasi dari Instansi Pembina.
(10) Penyampaian usulan pengangkatan Pejabat Fungsional ahli utama ke dalam Jabatan Fungsional ahli utama lainnya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. usulan diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dan tembusannya diterima oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada saat pejabat yang diusulkan sedang menduduki Jabatan Fungsional ahli utama dan belum berusia 63 (enam puluh tiga) tahun; dan
b. pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya tembusan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(11) Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan usulan pengangkatan Pejabat Fungsional ahli utama ke dalam Jabatan Fungsional ahli utama lain dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
a. sertifikat/tanda lulus/surat keterangan lulus Uji Kompetensi dari Instansi Pembina;
b. rekomendasi dari Instansi Pembina;
c. asli Penetapan Angka Kredit 1 (satu) tahun terakhir yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit;
d. salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;
e. salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
f. salinan/fotokopi sah hasil penilaian SKP 2 (dua) tahun terakhir; dan
g. asli atau salinan/fotokopi persyaratan lain yang diwajibkan untuk masing-masing Jabatan
Fungsional ahli utama.
(12) Pertimbangan teknis pengangkatan Jabatan Fungsional ahli utama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dijadikan sebagai dasar pengangkatan dalam Jabatan Fungsional ahli utama oleh PRESIDEN.
(13) Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional ditembuskan kepada Instansi Pembina.
(1) Pejabat Fungsional kategori keterampilan pada Jabatan Fungsional yang memiliki kategori keterampilan dan keahlian, apabila telah memperoleh ijazah sarjana atau diploma empat dapat diangkat dalam kategori keahlian setelah memenuhi persyaratan sesuai mekanisme pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain.
(2) Pejabat Fungsional kategori keterampilan yang telah memperoleh ijazah sarjana atau diploma empat yang akan diangkat dalam kategori keahlian melalui perpindahan dari jabatan lain mengajukan penilaian/Penetapan Angka Kredit kepada Tim Penilai.
(3) Dalam hal Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan kenaikan pangkat, Badan Kepegawaian Negara atau Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara melakukan verifikasi terhadap linearitas ijazah yang diperoleh dengan tugas jabatan fungsionalnya dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dapat memberikan rekomendasi peninjauan kembali Penetapan Angka Kreditnya.
(4) Pejabat Fungsional kategori keterampilan yang telah memperoleh ijazah sarjana atau diploma empat dan memiliki pangkat di bawah penata muda golongan ruang III/a dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam pangkat penata muda golongan ruang III/a, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pejabat Fungsional kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki pangkat penata muda, golongan ruang III/a dan pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional ahli pertama.
(6) Pejabat Fungsional kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki pangkat penata, golongan ruang III/c dan pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional ahli muda.
(7) Dalam hal Pejabat Fungsional kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak terdapat kebutuhan pada jenjang jabatan ahli muda, Pejabat Fungsional dapat diangkat pada jenjang jabatan ahli pertama setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
(8) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang diangkat pada jenjang ahli pertama dapat dipertimbangkan untuk diangkat pada jenjang ahli muda setelah paling kurang 1 (satu) tahun pada jenjang ahli
pertama dan telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi serta terdapat kebutuhan.
(9) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan Angka Kredit sebesar 0 (nol) ditambah Angka Kredit dasar sesuai dengan pangkat dan golongan yang dimiliki.
(10) Angka Kredit pada jenjang ahli pertama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) berlaku Angka Kredit pemeliharaan.
(11) Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari Jabatan Fungsional kategori keterampilan ke kategori keahlian sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing harus memenuhi persyaratan dan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing berlaku bagi PNS yang pada saat Jabatan Fungsional ditetapkan telah memiliki pengalaman dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.
(3) Pelaksanaan Uji Kompetensi bagi pengangkatan Pejabat Fungsional melalui penyesuaian/inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/inpassing ditetapkan berdasarkan pendidikan dan masa kerja dalam pangkat terakhir yang dimilikinya.
(5) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/ inpassing dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:
a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
(6) Bagi PNS yang memiliki pangkat penata muda golongan ruang III/a, masa kerja dalam pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak calon PNS.
(7) PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing diberikan Angka Kredit yang ditetapkan dari Angka Kredit penyesuaian/inpassing.
(8) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan tambahan Angka Kredit dasar sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(9) Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) sesuai contoh kasus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(10) PNS yang diusulkan untuk pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu sebelum masa penyesuaian/inpassing berakhir.
(11) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) telah ditetapkan rekomendasi pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing dan telah ditetapkan kenaikan pangkatnya, Instansi Pembina MENETAPKAN rekomendasi kembali berdasarkan pangkat golongan terakhir yang ditetapkan.
(12) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/inpassing hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/ inpassing.
(13) Keputusan pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Kenaikan pangkat Jabatan Fungsional dapat dipertimbangkan apabila:
a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
b. memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
c. setiap unsur penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
(2) Kenaikan pangkat Pejabat Fungsional jenjang ahli utama, pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d untuk menjadi pangkat pembina utama, golongan ruang IV/e ditetapkan oleh PRESIDEN.
(3) Kenaikan pangkat Pejabat Fungsional jenjang ahli madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama PRESIDEN.
(4) Kenaikan pangkat Pejabat Fungsional jenjang ahli pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a untuk menjadi penata muda tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi jenjang ahli madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(5) Dalam hal Pejabat Fungsional tidak dapat diangkat ke dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebanyak 1 (satu) kali kenaikan pangkat dengan mempertimbangkan kualifikasi pendidikan yang dimilikinya.
(6) Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat pada jenjang jabatan yang didudukinya.
(7) Dalam hal Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dapat diangkat dalam jabatan yang lebih tinggi maka wajib mengumpulkan Angka Kredit pemeliharaan.
(8) Penghitungan Angka Kredit pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diperoleh 80% (delapan puluh persen) dari target kinerja pertahun sesuai dengan jabatan yang didudukinya.
(9) Dalam hal Pejabat Fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) telah menduduki jenjang Jabatan Fungsional setingkat lebih tinggi maka Angka Kredit yang ditetapkan selanjutnya dimulai dari 0 (nol).
(10) Jabatan Fungsional yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama, kelebihan Angka Kredit tersebut diperhitungkan untuk
kenaikan pangkat berikutnya.
(11) Jabatan Fungsional yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
(12) Kenaikan pangkat bagi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (8) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 9 huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(13) Contoh kasus Jabatan Fungsional yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(10) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 9 huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(14) Contoh kasus Jabatan Fungsional yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tidak diperhitungkan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 9 huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Jabatan Fungsional kategori keterampilan, yaitu:
a. jenjang pemula, pangkat pengatur muda, golongan ruang II/a yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi jenjang terampil, pangkat pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 15 (lima belas);
b. jenjang terampil, pangkat pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pengatur,
golongan ruang II/c membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 20 (dua puluh);
c. jenjang terampil, pangkat pengatur, golongan ruang II/c yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pengatur tingkat I, golongan ruang II/d membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 20 (dua puluh);
d. jenjang terampil, pangkat pengatur tingkat I, golongan ruang II/d yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi jenjang mahir pangkat penata muda, golongan ruang III/a membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 20 (dua puluh);
e. jenjang mahir, pangkat penata muda, golongan ruang III/a yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
f. jenjang mahir, pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi jenjang penyelia pangkat penata, golongan ruang III/c membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh); dan
g. jenjang penyelia, pangkat penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus).
(2) Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan Jabatan Fungsional kategori keterampilan, sebagai berikut:
a. jenjang pemula yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi jenjang terampil membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 15 (lima belas) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
b. jenjang terampil yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi jenjang mahir, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 60 (enam puluh) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d;
c. jenjang mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi jenjang penyelia, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f; dan
d. dikecualikan bagi Jabatan Fungsional yang pengangkatannya dimulai dari jenjang terampil golongan ruang II/c untuk naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi jenjang mahir membutuhkan Angka Kredit Kumulatif 40 (empat puluh) yang merupakan kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.
(3) Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Jabatan Fungsional kategori keahlian, yaitu:
a. jenjang ahli pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
b. jenjang ahli pertama, pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata, golongan ruang III/c membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
c. jenjang ahli muda, pangkat penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);
d. jenjang ahli muda, pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina, golongan ruang IV/a membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);
e. jenjang ahli madya, pangkat pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh);
f. jenjang ahli madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/c membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh);
dan
g. jenjang ahli utama, pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina utama, golongan ruang IV/e membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus).
(4) Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan Jabatan Fungsional kategori keahlian, yaitu:
a. jenjang ahli pertama yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi jenjang ahli muda, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b;
b. jenjang ahli muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi jenjang ahli madya membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d;
c. jenjang ahli madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi jenjang ahli utama, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 450 (empat ratus lima puluh) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, huruf f, dan huruf g; dan
d. dikecualikan bagi Jabatan Fungsional yang pengangkatannya dimulai dari jenjang Ahli Pertama golongan ruang III/b untuk naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi jenjang Ahli Muda membutuhkan Angka Kredit Kumulatif paling sedikit 50 (lima puluh) yang merupakan kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.