Koreksi Pasal 32

(1) Pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit yaitu pejabat pimpinan tinggi yang membidangi Jabatan Fungsional atau kepegawaian. (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah sebagai berikut: a. pejabat pimpinan tinggi madya pada Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional jenjang ahli utama; dan b. pejabat pimpinan tinggi pratama pada instansinya bagi Jabatan Fungsional jenjang ahli pertama sampai dengan ahli madya dan Jabatan Fungsional kategori keterampilan. (3) Apabila pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sehingga tidak dapat MENETAPKAN Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan, Angka Kredit ditetapkan oleh atasan pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit.