Peraturan Menteri Nomor 32-pmk-02-2013 Tahun 2013 tentang TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2013

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran belanja pemerintah pusat yang telah ditetapkan berdasarkan APBN Tahun Anggaran 2013 dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2013. 3. Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 4. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. 5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Pagu Anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja pemerintah pusat dalam APBN Tahun Anggaran 2013. 7. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian/Lembaga. 8. Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian/Lembaga yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program/kegiatan dan membebani dana APBN. 9. Daftar Hasil Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat DHP RKA-K/L adalah alokasi anggaran yang ditetapkan menurut unit organisasi dan program dan dirinci ke dalam satuan Satker-Satker berdasarkan hasil penelaahan RKA-K/L termasuk DHP Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara (RDP BUN) khusus untuk belanja. www.djpp.kemenkumham.go.id 10. Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian Negara/Lembaga yang berisi 1 (satu) atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 11. Hasil (Outcome) adalah kinerja atau sasaran yang akan dicapai dari suatu pengerahan sumber daya dan anggaran pada suatu program dan kegiatan. 12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satker sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa. 13. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 14. Kegiatan Prioritas Nasional adalah kegiatan yang ditetapkan di dalam Buku I Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. 15. Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan adalah Program/Kegiatan/Keluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah setelah Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 ditetapkan dan/atau ditetapkan pada tahun anggaran berjalan. 16. Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga adalah kegiatan-kegiatan selain kegiatan prioritas nasional dan/atau kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan. 17. Kegiatan Operasional, yang selanjutnya disebut Biaya Operasional adalah anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan sebuah Satker dalam melaksanakan tugas dan fungsinya meliputi pembayaran gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, uang makan, dan pembayaran yang terkait dengan belanja pegawai (Komponen 001) dan kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, dan pembayaran yang terkait dengan pelaksanaan operasional kantor (Komponen 002), termasuk tunjangan profesi guru/dosen dan tunjangan kehormatan profesor. 18. Komponen Input, yang selanjutnya disebut Komponen adalah bagian atau tahapan Kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah Keluaran. www.djpp.kemenkumham.go.id 19. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) yang selanjutnya disebut BA 999.08 adalah bagian anggaran BUN yang menampung Belanja Pemerintah Pusat di luar Belanja Pembayaran Bunga Utang, Hibah, dan Subsidi yang pagu anggarannya tidak dialokasikan dalam bagian anggaran Kementerian/ Lembaga. 20. Hasil Optimalisasi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah dicapai. 21. Sisa Anggaran Swakelola adalah hasil lebih atau sisa dana yang berasal dari kegiatan swakelola yang tidak mengurangi volume keluaran yang direncanakan. 22. Perubahan Pagu Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disebut Perubahan Pagu PNBP adalah perubahan pagu sebagai akibat kelebihan realisasi PNBP dari target yang direncanakan dalam APBN. 23. Lanjutan Pinjaman Proyek/Hibah Luar Negeri (PHLN) atau Pinjaman/Hibah Dalam Negeri (PHDN) adalah penggunaan kembali sisa alokasi anggaran yang bersumber dari PHLN/PHDN yang tidak terserap. 24. Percepatan Penarikan PHLN/PHDN adalah tambahan alokasi anggaran yang berasal dari sisa pagu PHLN/PHDN untuk memenuhi kebutuhan pendanaan kegiatan dalam rangka percepatan penyelesaian pekerjaan dan/atau memenuhi kebutuhan anggaran yang belum tersedia pada tahun 2013. 25. Keadaan Kahar adalah kondisi/keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, meliputi bencana alam, bencana non alam, pemogokan, kebakaran, dan/atau gangguan industri lainnya sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga teknis terkait. 26. Subsidi Energi adalah subsidi dalam bentuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (liquefied petroleum gas/LPG tabung 3 (tiga) kilogram dan liquefied gas for vehicle/LGV), dan subsidi listrik. 27. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga adalah Eselon I selaku penanggung jawab Program yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) pada Bagian Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai akibat dari adanya hal-hal sebagai berikut: a. Hasil Optimalisasi; b. Sisa Anggaran Swakelola; c. kekurangan Biaya Operasional; d. perubahan prioritas penggunaan anggaran; e. perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau f. Keadaan Kahar. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dibedakan dalam: a. pagu anggaran tetap pada level Program;atau b. pagu anggaran tetap pada level APBN. (3) Pagu anggaran tetap pada level Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. pergeseran dalam satu Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker; b. pergeseran antar Keluaran, satu Kegiatan dan 1 (satu) Satker; c. pergeseran dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker; d. pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker; e. pergeseran antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker; f. pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker; g. pencairan blokir/tanda bintang (*); h. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian inkracht; i. penggunaan dana Output Cadangan; j. penambahan/perubahan rumusan kinerja; dan/atau k. perubahan komposisi sumber pendanaan. (4) Pagu anggaran tetap pada level APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran K/L; b. pergeseran antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN); dan/atau c. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian inkracht. (5) Perubahan atau pergeseran rincian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f terdiri atas: a. pergeseran anggaran dan penambahan volume Keluaran; b. pergeseran anggaran dan volume Keluaran tetap; c. pergeseran antarjenis belanja; d. pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya operasional; www.djpp.kemenkumham.go.id e. pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs; f. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun yang lalu; g. pergeseran rincian anggaran untuk Satker BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP; h. pergeseran dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama, atau dalam satu provinsi untuk Kegiatan dalam rangka Dekonsentrasi; i. pergeseran anggaran dalam rangka pembukaan kantor baru; j. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian kegiatan- kegiatan pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam tahun 2012; dan/atau k. pergeseran anggaran dalam rangka tanggap darurat bencana.

(1) Hasil Optimalisasi dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan, atau yang tidak dapat ditunda. (2) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan khususnya bidang infrastruktur. (3) Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kegiatan- Kegiatan yang harus segera dilaksanakan sebagai akibat adanya kebijakan pemerintah yang ditetapkan dalam sidang kabinet atau rapat di tingkat Menteri Koordinator. (4) Kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kegiatan-Kegiatan yang harus segera dilaksanakan sebagai akibat adanya bencana atau Keadaan Kahar dan belum direncanakan sebelumnya. (5) Tidak dapat ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kegiatan-Kegiatan yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan biaya yang lebih besar, belum direncanakan sebelumnya, dan ditetapkan dalam sidang kabinet atau rapat di tingkat Menteri Koordinator. www.djpp.kemenkumham.go.id (6) Sisa Anggaran Swakelola dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan, atau yang tidak dapat ditunda. (7) Prioritas, mendesak, kedaruratan, atau yang tidak dapat ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan Kegiatan-kegiatan Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan/atau kebijakan pemerintah yang ditetapkan dalam tahun anggaran berjalan. (8) Penggunaan Hasil Optimalisasi dan/atau Sisa Anggaran Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) dilaksanakan melalui: a. pergeseran dalam 1 (satu) Keluaran, 1 (satu) Kegiatan, dan 1 (satu) Satker dan/atau pergeseran antar Keluaran, dalam 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf b; b. pergeseran dalam Keluaran yang sama, dalam Kegiatan yang sama dan antar Satker dan/atau pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dan huruf d; atau c. Pergeseran antar Kegiatan dalam satu Satker dan/atau Pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e dan huruf f. (9) Penggunaan Hasil Optimalisasi dan/atau Sisa Anggaran Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) harus dilengkapi Surat Pernyataan Penggunaan Hasil Optimalisasi/Sisa Anggaran Swakelola yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran. (10) Format Surat Pernyataan Penggunaan Hasil Opstimalisasi/Sisa Anggaran Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Penambahan/perubahan rumusan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf j dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian/Lembaga dan/atau menindaklanjuti adanya perubahan tugas fungsi. (2) Penambahan/perubahan rumusan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penambahan/perubahan rumusan Keluaran; dan/atau b. penambahan/perubahan rumusan selain rumusan Keluaran. (3) Penambahan/perubahan rumusan Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan: a. sebagai akibat adanya penyempurnaan rumusan nomenklatur, perubahan tugas fungsi unit dan/atau adanya tambahan penugasan; dan b. sepanjang tidak mengubah pagu anggaran dan tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan. (4) Tata cara penambahan/perubahan rumusan Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. usulan penambahan/perubahan rumusan Keluaran diajukan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/ Sekretaris/ Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga kepada Direktur Jenderal Anggaran; b. hasil penambahan/perubahan rumusan Keluaran sebagai dasar untuk melakukan perubahan database RKA-K/L/DIPA; dan c. berd+sarkan perubahan database RKA-K/L/DIPA menjadi dasar pengajuan revisi RKA-K/L dan revisi DIPA kepada Direktur Jenderal Anggaran. (5) Penambahan/perubahan rumusan selain rumusan Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan: www.djpp.kemenkumham.go.id a. sebagai akibat adanya reorganisasi atau penyempurnaan perumusan nomenklatur antara lain nomenklatur program, indikator kinerja program, kegiatan, indikator kinerja kegiatan, fungsi, perubahan tugas fungsi unit dan/atau adanya tambahan penugasan; dan b. sepanjang tidak mengubah pagu anggaran dan tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan. (6) Tata cara penambahan/perubahan rumusan selain rumusan Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. usulan penambahan/perubahan rumusan selain rumusan Keluaran diajukan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Deputi Pendanaan Pembangunan Bappenas; b. penambahan/perubahan rumusan selain rumusan Keluaran dapat ditetapkan sepanjang telah disepakati dalam pertemuan tiga pihak antara Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan; c. hasil penambahan/perubahan rumusan selain rumusan Keluaran sebagai dasar untuk melakukan perubahan database RKA- KL/DIPA; dan d. berdasarkan perubahan database RKA-KL/DIPA menjadi dasar pengajuan revisi RKA-K/L dan revisi DIPA kepada Direktur Jenderal Anggaran.

(1) Mekanisme Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id a. Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga yang dilampiri dokumen pendukung berupa: 1. Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi). 2. SPTJM yang ditandatangani oleh KPA; 3. ADK RKA-K/L DIPA Revisi; 4. Surat Pernyataan Penggunaan Hasil Optimalisasi/Sisa Anggaran Swakelola dalam hal Revisi Anggaran berasal dari Hasil Optimalisasi/Sisa Anggaran Swakelola; dan/atau 5. dokumen pendukung terkait. b. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga meneliti usulan Revisi Anggaran dan kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. c. Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran mengakibatkan perubahan pagu anggaran, Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga terlebih dahulu melakukan koordinasi/konsultasi dengan unit Inspektorat terkait. d. Berdasarkan hasil koordinasi/konsultasi, Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan melampirkan dokumen pendukung berupa: 1. Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi); 2. SPTJM yang ditandatangani oleh pejabat Eselon I; 3. ADK RKA-K/L DIPA Revisi Satker; dan 4. SPTJM yang ditandatangani oleh KPA. (2) Direktorat Jenderal Anggaran meneliti usulan Revisi Anggaran serta kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. (3) Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Direktorat Jenderal Anggaran mengeluarkan surat penolakan usulan Revisi Anggaran. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan dapat disetujui dan tidak mengakibatkan perubahan pagu DIPA Induk, Direktur Anggaran I/Direktur Anggaran II/Direktur Anggaran III MENETAPKAN: a. Revisi DHP RKA-K/L; dan b. surat pengesahan Revisi Anggaran yang dilampiri notifikasi dari sistem. (5) Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan dapat disetujui dan mengakibatkan perubahan pagu DIPA Induk, Direktur Anggaran I/Direktur Anggaran II/Direktur Anggaran III: a. MENETAPKAN Revisi DHP RKA-K/L; dan b. mencetak Revisi DIPA Induk dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga untuk ditandatangani. (6) Berdasarkan Revisi DIPA Induk yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan mengesahkan Revisi DIPA Induk dengan menandatangani Revisi SP DIPA Induk. (7) Berdasarkan Revisi DIPA Induk yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Anggaran I/Direktur Anggaran II/Direktur Anggaran III MENETAPKAN surat pengesahan Revisi Anggaran yang dilampiri notifikasi dari sistem. (8) Proses Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.

(1) Mekanisme Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a dan ayat (4) dapat dilakukan dengan ketentuan: a. Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga dengan melampirkan dokumen pendukung berupa: 1. Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi); 2. SPTJM yang ditandatangani oleh KPA; 3. ADK RKA-K/L DIPA Revisi; www.djpp.kemenkumham.go.id 4. Surat Pernyataan Penggunaan Hasil Optimalisasi/Sisa Anggaran Swakelola dalam hal Revisi Anggaran berasal dari hasil optimalisasi/sisa anggaran swakelola; dan/atau 5. dokumen pendukung terkait. b. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga meneliti usulan Revisi Anggaran dan kelengkapan dokumen pendukung dari Kuasa Pengguna Anggaran. c. Berdasarkan hasil penelitian usulan Revisi Anggaran Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran yang dilampiri dokumen pendukung berupa: 1. Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi); 2. SPTJM yang ditandatangani oleh pejabat Eselon I; 3. ADK RKA-K/L DIPA Revisi Satker; dan 4. SPTJM yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran. (2) Direktorat Jenderal Anggaran meneliti usulan Revisi Anggaran serta kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. (3) Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Direktorat Jenderal Anggaran mengeluarkan surat penolakan usulan Revisi Anggaran. (4) Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan dapat disetujui, Direktur Anggaran I/Direktur Anggaran II/Direktur Anggaran III MENETAPKAN: a. Revisi DHP RKA-K/L; dan b. surat pengesahan Revisi Anggaran yang dilampiri notifikasi dari sistem. (5) Proses Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diselesaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.