PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2023 tentang TATA KELOLA KENDARAAN DINAS DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

PERMEN Nomor 6 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 2. Standar Barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan BMN dalam perencanaan kebutuhan kementerian/lembaga. 3. Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMN dalam perencanaan kebutuhan kementerian/lembaga. 4. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat RKBMN adalah dokumen perencanaan BMN untuk periode 1 (satu) tahun. 5. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKAKL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga dan sebagai penjabaran dari rencana kerja kementerian/lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 6. Pemeliharaan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua BMN agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. 7. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 10. Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan. 11. Pengguna Barang adalah Menteri Ketenagakerjaan. 12. Pembantu Pengguna Barang Eselon I selanjutnya disingkat PPB-EI adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN di lingkungan unit organisasi eselon I Kementerian. 13. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 14. Penanggung Jawab Kendaraan Dinas adalah pegawai Kementerian Ketenagakerjaan yang diberi tugas oleh KPB untuk mengatur penggunaan kendaraan operasional dan fungsional.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Article 4

Correction

(1) Tata kelola kendaraan dinas dilakukan secara berjenjang dengan tanggung jawab dan wewenang masing-masing untuk memastikan kendaraan dinas dikelola secara tertib, efektif, dan efisien. (2) Tata kelola kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. PB; b. PPB-E1; c. KPB; dan d. Penanggung Jawab Kendaraan Dinas.

Article 5

Correction

(1) PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut: a. bertanggung jawab terhadap efektifitas dan efisiensi penggunaan kendaraan dinas pada tingkat Kementerian; b. MENETAPKAN kebijakan tata kelola kendaraan dinas pada tingkat Kementerian; c. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi tata kelola kendaraan dinas pada tingkat Kementerian; dan d. mengatur distribusi kendaraan dinas berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada tingkat Kementerian. (2) Pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.

Article 6

PPB-EI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut: a. bertanggung jawab terhadap efektifitas dan efisiensi penggunaan kendaraan dinas pada tingkat unit kerja eselon I; b. MENETAPKAN kebijakan tata kelola kendaraan dinas pada tingkat unit kerja eselon I; c. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi tata kelola kendaraan dinas pada tingkat unit kerja eselon I; dan d. mengatur distribusi kendaraan dinas berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada tingkat unit kerja eselon I.

Article 7

KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut: a. bertanggung jawab terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan kendaraan dinas pada satuan kerja; b. MENETAPKAN kebijakan tata kelola dan penggunaan kendaraan dinas pada satuan kerja; c. melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan tata kelola dan penggunaan kendaraan dinas pada satuan kerja; dan d. mengatur distribusi kendaraan dinas berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada satuan kerja.

Article 8

Penanggung jawab kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d mempunyai tanggung jawab dan wewenang terhadap penggunaan kendaraan operasional dan kendaraan fungsional.

BAB VI

PENGGUNAAN DAN PENGEMBALIAN

Article 13

Correction

Kendaraan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipergunakan oleh: a. Menteri; b. Wakil Menteri; c. Pejabat eselon IA dan yang setingkat; d. Pejabat eselon IB dan yang setingkat; e. Pejabat eselon IIA dan yang setingkat; f. Pejabat eselon IIB dan yang setingkat; dan g. Pejabat eselon III dan yang setingkat yang berkedudukan sebagai kepala kantor.

Article 14

Correction

(1) Penggunaan kendaraan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dituangkan dalam berita acara serah terima penggunaan kendaraan jabatan dan surat penunjukan penggunaan kendaraan jabatan. (2) Berita acara serah terima penggunaan kendaraan jabatan dan surat penunjukan pengguna kendaraan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengunakan Format 1 dan Format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 15

(1) Kendaraan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diserahkan kembali kepada KPB dalam hal Pejabat yang menggunakan: a. pensiun; b. meninggal dunia; c. promosi, mutasi atau demosi; d. mengundurkan diri; atau e. pindah ke instansi lain. (2) Penyerahan kembali kendaraan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan dan dituangkan dalam berita acara serah terima Pengembalian. (3) Berita acara serah terima Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 16

(1) Kendaraan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, digunakan oleh pejabat/pegawai dengan menggunakan surat izin pemakaian dan pengembalian kendaraan operasional. (2) Kendaraan operasional yang telah selesai digunakan diserahkan kembali oleh pemakai kepada penanggung jawab dengan menandatangani bukti pengembalian dalam surat izin pemakaian. (3) Surat izin pemakaian dan bukti pengembalian kendaraan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan Format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 17

(1) Kendaraan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c digunakan oleh pejabat/pegawai dengan menggunakan surat izin pemakaian dan pengembalian kendaraan fungsional. (2) Surat izin pemakaian dan pengembalian kendaraan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2023 tentang TATA KELOLA KENDARAAN DINAS DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB IV

Article 9

Article 10

BAB V

Article 11

Article 12

BAB VI

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB VII

Article 18

BAB VIII

Article 19

Article 20

Article 21

BAB IX

Article 22

BAB X

Article 23

BAB XI

Article 24

Article 25

BAB XII

Article 26

Article 27