PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak

PERDA Nomor 3 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Demak. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Demak. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak. 5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak sesuai peraturan perundang-undangan. 6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Demak sesuai peraturan perundang-undangan. 7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Demak. 8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekertaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak. 9. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. 10. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas. 11. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD. 12. Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. 13. Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus. 14. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD. 15. Tunjangan reses adalah tunjangan yang berikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses. 16. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jeminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD. 17. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakahiri masa tugasnys setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. 18. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari. 19. Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Article 2

Correction

(1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas: a. uang representasi; b. tunjangan keluarga; c. tunjangan beras; d. uang paket; e. tunjangan jabatan; f. tunjangan alat kelengkapan; g. tunjangan alat kelengkapan lain; h. tunjangan komunikasi intensif; dan i. tunjangan reses. (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, pajak penghasilannya dibebankan kepada APBD. (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurud h dan huruf i, pajak penghasilannya dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan. (4) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan.

Article 3

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a. (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Article 4

(1) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati. (2) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Article 5

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c. (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan. (3) Besaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Article 6

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d. (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan. (3) Uang peket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Article 7

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e. (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan. (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Article 8

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Kehormatan berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f. (2) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan: a. untuk jabatan ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; b. untuk jabatan wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; c. untuk jabatan sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; dan d. untuk jabatan anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Article 9

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapan lain berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g. (2) Besaran tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) secara mutatis mutandis berlaku untuk besaran tunjangan alat kelengkapan lain. (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Article 10

Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h.

Article 11

(1) TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. (3) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Pendapat Asli Daerah ditambah Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. (4) Belanja pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas gaji dan tunjangan pegawai aparatur sipil negara daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan pajak penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Article 12

(1) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: a. tinggi; b. sedang; dan c. rendah. (2) Kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Article 13

Pemberian TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan ketentuan: a. untuk kelompok kemampuan daerah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD; b. untuk kelompok kemampuan daerah sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD; dan c. untuk kelompok kemampuan daerah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD.

Article 14

(1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) adalah data APBD induk tahun anggaran berjalan/berkenaan. (2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Article 15

Setiap melaksanakan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam

Article 2

ayat (1) huruf i dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Article 16

Ketentuan mengenai pemberian TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian tunjangan reses.

BAB Kedelapan

Tunjangan Komunikasi Intensif

Article 10

Correction

Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h.

Article 11

Correction

(1) TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. (3) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Pendapat Asli Daerah ditambah Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. (4) Belanja pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas gaji dan tunjangan pegawai aparatur sipil negara daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan pajak penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Article 12

(1) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: a. tinggi; b. sedang; dan c. rendah. (2) Kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Article 13

Pemberian TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan ketentuan: a. untuk kelompok kemampuan daerah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD; b. untuk kelompok kemampuan daerah sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD; dan c. untuk kelompok kemampuan daerah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD.

Article 14

(1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) adalah data APBD induk tahun anggaran berjalan/berkenaan. (2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB III

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Article 17

Correction

(1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas: a. jaminan kesehatan; b. jaminan kecelakaan kerja; c. jaminan kematian; dan d. pakaian dinas dan atribut. (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: a. rumah negara dan perlengkapannya; b. kendaraan dinas jabatan; dan c. belanja rumah tangga; (3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: a. rumah negara dan perlengkapannya; dan b. tunjangan transportasi.

Article 18

(1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Iuran sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan, dengan ketentuan: a. 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah; dan b. 2% (dua persen) dibayar oleh Pimpinan dan Anggota DPRD bersangkutan. (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk suami/istri dan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Article 19

(1) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksanaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan dalam negeri serta tidak termasuk suami/istri dan anak. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Article 20

(1) Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Iuran jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan. (3) Iuran jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan. (4) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Article 21

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d. (2) Pakaian dinas atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun; b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun; d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun. (3) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang pengadaan barang / jasa pemerintah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Article 22

(1) Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf b sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

Article 23

(1) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. (2) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

Article 24

(1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya. (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

Article 25

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan. (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

Article 26

(1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku pada tahun berjalan, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku pada tahun berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku pada tahun berjalan untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon. (4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan. (5) Standar satuan untuk harga sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Ketua DPRD berupa kendaraan dengan kapasitas mesin 2500 cc, Wakil Ketua DPRD 2200 cc, dan Anggota DPRD setara dengan pejabat eselon II dan/atau 2000 cc. (6) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Article 27

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Article 28

(1) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD Kabupaten Demak hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan. (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati Demak tidak diberikan tunjangan perumahan.

Article 29

Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Article 30

(1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD yang dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD. (3) Dalam hal pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c.

Article 31

Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kelima

Tunjangan Rumah Negara dan Perlengkapannya Serta Tunjangan Kendaraan Dinas Jabatan

Article 22

Correction

(1) Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf b sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

Article 23

(1) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. (2) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

Article 24

(1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya. (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

Article 25

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan. (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

Article 26

(1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku pada tahun berjalan, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku pada tahun berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku pada tahun berjalan untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon. (4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan. (5) Standar satuan untuk harga sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Ketua DPRD berupa kendaraan dengan kapasitas mesin 2500 cc, Wakil Ketua DPRD 2200 cc, dan Anggota DPRD setara dengan pejabat eselon II dan/atau 2000 cc. (6) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Article 27

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Article 28

(1) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD Kabupaten Demak hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan. (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati Demak tidak diberikan tunjangan perumahan.

Article 29

Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

BAB V

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Article 34

Correction

(1) Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewewenang DPRD, disediakan belanja penunjang kegiatan DPRD. (2) Belanja penunjang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. program; b. dana operasional Pimpinan DPRD; c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD; d. penyediaan tenaga ahli fraksi; e. penyediaan pendamping dari Sekretariat; dan f. belanja sekretariat fraksi. (3) Belanja penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Article 35

(1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. penyelenggaraan rapat; b. kunjungan kerja; c. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda; d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD; e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan f. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD. (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan ke dalam beberapa kegiatan dalam rencana kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

Article 36

(1) Untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari, Pimpinan DPRD diberikan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b. (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

Article 37

Article 38

Pimpinan DPRD dilarang menggunakan dana operasional untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.

Article 39

(1) Untuk menunjang pelaksaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD dan sesuai kebutuhan, Anggota DPRD, pimpinan fraksi, dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD dapat mengusulkan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c. (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD. (3) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 40

(1) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan. (2) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 41

(1) Untuk mendukung tugas fraksi, disediakan 1 (satu) tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d. (2) Tenaga ahli fraksi diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD. (3) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 42

(1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (2) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 43

(1) Untuk membantu dalam penyusunan administrasi bagi alat kelengkapan DPRD dan alat kelengkapan lainnya diperlukan tenaga pendamping dari Sekretariat DPRD. (2) Tenaga pendamping diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD. (3) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan honorarium dengan besaran honorarium diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Article 44

(1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf f dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (2) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran. (3) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas. (4) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB Ketiga

Dana Operasional Pimpinan DPRD

Article 36

Correction

(1) Untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari, Pimpinan DPRD diberikan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b. (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

Article 37

(1) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut: a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah: 1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali; 2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali; 3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali; dari uang representasi Ketua DPRD; b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah: 1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali; 2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali; 3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali; dari uang representasi wakil ketua DPRD. (2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan: a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya. (3) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk: a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan mensosialisasikan Keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD; b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi; dan c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidentil. (4) Penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan. (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 38

Pimpinan DPRD dilarang menggunakan dana operasional untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.

(1) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut: a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah: 1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali; 2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali; 3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali; dari uang representasi Ketua DPRD; b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah: 1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali; 2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali; 3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali; dari uang representasi wakil ketua DPRD. (2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan: a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya. (3) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk: a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan mensosialisasikan Keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD; b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi; dan c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidentil. (4) Penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan. (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 2

Article 16

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

Article 3

Article 4

BAB Ketiga

Article 5

BAB Keempat

Article 6

BAB Kelima

Article 7

BAB Keenam

Article 8

BAB Ketujuh

Article 9

BAB Kedelapan

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kesembilan

Article 15

Article 2

Article 16

BAB III

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

BAB Kesatu

Article 17

BAB Kedua

Article 18

Article 19

BAB Ketiga

Article 20

BAB Keempat

Article 21

BAB Kelima

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28