PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA PENGANGKATAN, PENGGANTIAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

PERPRES Nomor 46 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini, yang dimaksud dengan: 1. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN adalah dewan yang berfungsi untuk membantu PRESIDEN dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional. 2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. 3. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 4. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. 5. Pengawasan eksternal adalah pengawasan terhadap BPJS yang dilakukan DJSN dalam penyelenggaraan program jaminan sosial. 6. Tokoh adalah orang yang memahami, mempunyai perhatian dan pengaruh dalam bidang yang terkait dengan program jaminan sosial. www.djpp.kemenkumham.go.id 7. Ahli adalah orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang yang terkait dengan program jaminan sosial. 8. Menteri adalah Menteri yang menangani koordinasi di bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 31

Koreksi

(1) Anggota DJSN diberhentikan tidak dengan hormat, karena: a. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan; atau b. tiga kali berturut-turut melalaikan tugas dan kewajibannya. (2) Kriteria melalaikan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan pada kode etik DJSN. (3) Sebelum anggota DJSN diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan DJSN. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan secara tertulis kepada Ketua DJSN dan anggota DJSN yang bersangkutan. (5) Anggota DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan DJSN dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan hasil pemeriksaan diterima. (6) Dalam hal anggota DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat membuktikan bahwa dia tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka DJSN wajib membebaskan dari segala tuduhan dan mengembalikan jabatannya sebagai anggota DJSN serta merehabilitasi nama baiknya. (7) Dalam hal hasil pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) anggota DJSN tidak dapat membuktikan bahwa dia tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka Majelis Kehormatan DJSN MENETAPKAN pemberhentian dengan tidak hormat anggota DJSN yang bersangkutan. (8) Berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan DJSN tentang pemberhentian dengan tidak hormat anggota DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Ketua DJSN menyampaikan usul pemberhentian dengan tidak hormat anggota DJSN yang bersangkutan kepada PRESIDEN. (9) Dalam hal alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua DJSN, usul pemberhentian dengan tidak hormat disampaikan oleh Majelis Kehormatan DJSN kepada PRESIDEN. (10) Berdasarkan usulan pemberhentian dengan tidak hormat anggota DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), PRESIDEN menerbitkan Keputusan PRESIDEN tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota DJSN yang bersangkutan.

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA PENGANGKATAN, PENGGANTIAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Ketiga

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB Kesatu

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kedua

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB 1

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB 2

Pasal 29

BAB Ketiga

Pasal 30

Pasal 31

BAB Keempat

Pasal 32

BAB Kelima

Pasal 33

BAB VII

Pasal 34

Pasal 35

BAB VIII

Pasal 36

BAB IX

Pasal 37

Pasal 38