PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri Data Kawasan Industri Data Lain Informasi Industri Dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional

PERMEN Nomor 13 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri. 2. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. 3. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri. 4. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. 5. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di INDONESIA. 6. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri. 7. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri. 8. Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri. 9. Data Lain adalah data terkait sektor Industri yang sewaktu-waktu dimintakan oleh Menteri Perindustrian kepada Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri. 10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 11. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha INDONESIA yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh Lembaga Pemerintah Non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. 12. Pelaporan Industri Kecil adalah pelaporan Data Industri yang disampaikan oleh Perusahaan Industri yang memiliki nilai investasi paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan per lokasi usaha. 13. Pelaporan Industri Menengah Besar adalah pelaporan Data Industri yang disampaikan oleh Perusahaan Industri yang memiliki nilai investasi lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan per lokasi usaha. 14. Informasi Industri adalah hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunanya. 15. Informasi Lain adalah informasi terkait sektor Industri yang meliputi informasi mengenai pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pembinaan Industri dan/atau Kawasan Industri di daerah. 16. Akun Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disingkat Akun SIINas adalah akun yang digunakan untuk dapat mengakses SIINas. 17. Verifikasi adalah pemeriksaan kelengkapan data dan kewajaran data yang disampaikan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri. 18. Validasi adalah pemeriksaan keakuratan Data Industri dan Data Kawasan Industri yang disampaikan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri. 19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 20. Pembina Sektor adalah unit kerja pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap jenis industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 21. Pengelola SIINas adalah unit kerja pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis di bidang data, informasi, dan sistem informasi, serta pelaksanaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan data, informasi, dan sistem informasi. 22. Lembaga Verifikasi Independen yang selanjutnya disingkat LVI adalah lembaga independen yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan Validasi melalui pemeriksaan lapangan.

BAB II

PENYAMPAIAN DATA INDUSTRI DAN DATA LAIN OLEH PERUSAHAAN INDUSTRI

Pasal 5

Koreksi

(1) Penyampaian Data Industri oleh Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan pada tahap: a. pembangunan; dan/atau b. produksi. (2) Perusahaan Industri menyampaikan Data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala sebanyak 4 (empat) kali setiap tahun. (3) Penyampaian Data Industri secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan: a. Data Industri periode bulan Januari hingga bulan Maret disampaikan pada tanggal 1 April sampai dengan paling lambat tanggal 10 April pada tahun berjalan; b. Data Industri periode bulan April hingga bulan Juni disampaikan pada tanggal 1 Juli sampai dengan paling lambat tanggal 10 Juli pada tahun berjalan; c. Data Industri periode bulan Juli hingga bulan September disampaikan pada tanggal 1 Oktober sampai dengan paling lambat tanggal 10 Oktober pada tahun berjalan; dan d. Data Industri periode bulan Oktober hingga bulan Desember disampaikan pada tanggal 1 Januari sampai dengan paling lambat pada tanggal 10 Januari pada tahun berikutnya.

Pasal 6

Data Industri pada tahap pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a minimal: a. bagi Perusahaan Industri dengan kategori Pelaporan Industri Kecil: 1. rencana kapasitas terpasang; 2. rencana kebutuhan bahan baku; 3. rencana pelaksanaan pembangunan; 4. rencana tenaga kerja tahap produksi; 5. investasi; dan 6. rencana kebutuhan energi dan air baku; b. bagi Perusahaan Industri dengan kategori Pelaporan Industri Menengah Besar: 1. rencana kapasitas terpasang; 2. rencana kebutuhan bahan baku; 3. rencana pelaksanaan pembangunan; 4. gambar proses pengolahan bahan baku menjadi produk akhir; 5. tenaga kerja pada tahap pembangunan/konstruksi; 6. rencana tenaga kerja tahap produksi; 7. investasi; dan 8. rencana kebutuhan energi dan air baku; c. bagi Perusahaan Industri yang melakukan kegiatan usaha Jasa Industri dengan kategori Pelaporan Industri Kecil: 1. rencana kapasitas layanan jasa; 2. rencana pelaksanaan pembangunan; 3. rencana tenaga kerja tahap komersial; dan 4. investasi; dan d. bagi Perusahaan Industri yang melakukan kegiatan usaha Jasa Industri dengan kategori Pelaporan Industri Menengah Besar: 1. rencana kapasitas layanan jasa; 2. rencana pelaksanaan pembangunan; 3. rencana tenaga kerja tahap komersial; dan 4. investasi.

Pasal 7

Pasal 8

Perusahaan Industri yang telah masuk tahap produksi dan melakukan pembangunan Industri untuk menambah bidang usaha baru wajib: a. menyampaikan Data Industri tahap produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk bidang usaha yang sudah berjalan; dan b. menyampaikan Data Industri tahap pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk bidang usaha yang baru.

Pasal 9

Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 harus disampaikan berdasarkan kondisi faktual kegiatan industrinya sesuai dengan periode penyampaian Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 10

(1) Perusahaan Industri wajib memberikan Data Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berupa: a. data tambahan; b. klarifikasi data; dan/atau c. kejadian luar biasa di Perusahaan Industri. (2) Permintaan Data Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh Menteri melalui SIINas, surat tertulis, surat elektronik, telepon, atau kunjungan ke lokasi Perusahaan Industri. (3) Data Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan melalui SIINas paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III

PENYAMPAIAN DATA KAWASAN INDUSTRI DAN DATA LAIN OLEH PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI

Pasal 11

Koreksi

(1) Penyampaian Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan pada tahap: a. pembangunan; dan b. komersial. (2) Perusahaan Kawasan Industri menyampaikan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala sebanyak 4 (empat) kali setiap tahun. (3) Penyampaian Data Kawasan Industri secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan: a. Data Kawasan Industri periode bulan Januari hingga bulan Maret disampaikan pada tanggal 1 April sampai dengan paling lambat tanggal 10 April tahun berjalan; b. Data Kawasan Industri periode bulan April hingga bulan Juni disampaikan pada tanggal 1 Juli sampai dengan paling lambat tanggal 10 Juli pada tahun berjalan; c. Data Kawasan Industri periode bulan Juli hingga bulan September disampaikan pada tanggal 1 Oktober sampai dengan paling lambat tanggal 10 Oktober pada tahun berjalan; dan d. Data Kawasan Industri periode bulan Oktober hingga bulan Desember disampaikan pada tanggal 1 Januari sampai dengan paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun berikutnya. (4) Dalam hal Perusahaan Kawasan Industri telah menyelesaikan pembangunan sebelum periode penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan Kawasan Industri dapat menyampaikan Data Kawasan Industri tahap pembangunan sebelum periode penyampaian data.

Pasal 12

(1) Data Kawasan Industri tahap pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a minimal: a. lahan kawasan industri; b. pembebasan tanah; c. infrastruktur di luar kawasan; d. infrastruktur di dalam kawasan; e. infrastruktur penunjang; f. sarana penunjang; g. kebutuhan energi dan air baku; h. realisasi investasi; dan i. tenaga kerja. (2) Data Kawasan Industri tahap komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b minimal: a. pendapatan usaha; b. biaya pengeluaran; c. lahan Kawasan Industri; d. infrastruktur di luar kawasan; e. infrastruktur di dalam kawasan; f. infrastruktur penunjang; g. sarana penunjang; h. realisasi investasi; i. penjualan/penyewaan kavling Industri; j. penjualan/penyewaan bangunan pabrik; k. penjualan/penyewaan lahan; l. tenaga kerja; m. tenan Industri; dan n. kesiapan lingkungan. (3) Perusahaan Kawasan Industri dalam tahap komersial yang melakukan perluasan Kawasan Industri harus melaporkan data perkembangan pembangunan Kawasan Industri yang sedang dilakukan dengan melakukan pengisian Data Kawasan Industri tahap pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan berdasarkan kondisi faktual kegiatan kawasan industrinya sesuai dengan periode penyampaian Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

Pasal 14

(1) Perusahaan Kawasan Industri wajib memberikan Data Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berupa: a. data tambahan; b. klarifikasi data; dan/atau c. kejadian luar biasa di Perusahaan Kawasan Industri. (2) Permintaan Data Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh Menteri melalui SIINas, surat tertulis, surat elektronik, telepon, atau kunjungan ke lokasi Perusahaan Kawasan Industri. (3) Data Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan melalui SIINas paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV

VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 15

Koreksi

(1) Verifikasi terhadap Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan secara otomatis melalui SIINas. (2) Dalam hal penyampaian Data Industri dilakukan oleh Perusahaan Industri dengan kegiatan usaha yang diampu lebih dari 1 (satu) Pembina Sektor, Verifikasi Data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola SIINas.

Pasal 16

Koreksi

Pembina Sektor melakukan Validasi terhadap Data Industri dan Data Kawasan Industri yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

(1) Pelaksanaan Validasi terhadap Data Industri dan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan melalui: a. pemeriksaan data; dan/atau b. pemeriksaan lapangan. (2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal meliputi kegiatan: a. penilaian kesesuaian dan keakuratan data yang disampaikan Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri; dan b. permintaan klarifikasi kepada Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri jika diperlukan.

Pasal 18

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak batas waktu penyampaian Data Industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) dan batas waktu penyampaian Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) berakhir.

Pasal 19

(1) Dalam melakukan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, Pembina Sektor dapat menunjuk LVI. (2) Untuk dapat ditunjuk, LVI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus memiliki: a. Perizinan Berusaha di bidang jasa survei; dan b. pengalaman sebagai lembaga Verifikasi di bidang industri dan/atau kawasan industri paling singkat 5 (lima) tahun. (3) LVI yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan data.

Pasal 20

Pendanaan Pelaksanaan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Pembina Sektor atau LVI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 21

(1) Dalam hal berdasarkan hasil Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdapat ketidakakuratan pada Data Industri atau Data Kawasan Industri yang diterima, Pembina Sektor atau LVI menyampaikan permintaan klarifikasi Data Industri atau Data Kawasan Industri kepada Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri melalui SIINas. (2) Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri harus memberikan keterangan atas permintaan klarifikasi Data Industri atau Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui SIINas paling lambat 2 (dua) hari setelah disampaikannya permintaan klarifikasi dan sebelum waktu Validasi berakhir. (3) Dalam hal Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri tidak menyampaikan klarifikasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri dianggap tidak menyampaikan data secara akurat.

Pasal 22

(1) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang telah menyampaikan Data Industri atau Data Kawasan Industri dapat mengajukan permohonan perbaikan data apabila terdapat kesalahan data yang disampaikan. (2) Pengajuan permohonan perbaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan selama masih berada dalam proses Verifikasi dan/atau Validasi. (3) Pengajuan permohonan perbaikan Data Industri atau Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat: a. Tanggal 12 April untuk Data Industri sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf a dan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf a; b. Tanggal 12 Juli untuk Data Industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf b dan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf b; c. Tanggal 12 Oktober untuk Data Industri sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf c dan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf c; dan d. Tanggal 12 Januari tahun berikutnya untuk Data Industri sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf d dan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf d. (4) Perbaikan Data Industri atau Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode penyampaian data. (5) Pengajuan permohonan perbaikan Data Industri atau Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENYAMPAIAN INFORMASI INDUSTRI DAN INFORMASI LAIN

Pasal 23

Koreksi

(1) Gubernur dan Bupati/Walikota harus menyampaikan Informasi Industri kepada Menteri secara berkala melalui SIINas. (2) Selain Informasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dan Bupati/Walikota menyampaikan Informasi Lain kepada Menteri melalui SIINas.

Pasal 24

Koreksi

(1) Untuk melaksanakan penyampaian Informasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Informasi Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Pengelola SIINas memberikan Akun SIINas kepada gubernur dan bupati/walikota. (2) Tata cara pemberian Akun SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Akun Sistem Informasi Industri Nasional.

Pasal 25

(1) Informasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi hasil pengolahan terhadap Data Industri dan Data Kawasan Industri dari Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri sesuai dengan kewenangan pelaksanaan pemeriksaan lapangan untuk penerbitan Perizinan Berusaha sektor Industri dan penerbitan Perizinan Berusaha sektor Kawasan Industri. (2) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Data Industri dan Data Kawasan Industri hasil Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. (3) Informasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas: a. produksi; b. penggunaan bahan baku dan bahan penolong; c. penggunaan energi; dan d. penyerapan tenaga kerja.

Pasal 26

(1) Informasi Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi hasil pengolahan data yang terkait dengan kegiatan Industri dan kegiatan Kawasan Industri di wilayah administratif sesuai kewenangannya masing-masing. (2) Data terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data dan informasi selain yang diperoleh dari Data Industri dan Data Kawasan Industri. (3) Informasi Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri dari: a. pertumbuhan Industri; b. kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); c. ekspor produk Industri; d. pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan Industri yang meliputi sumber daya Industri, sarana dan prasarana Industri, dan pemberdayaan Industri; e. sarana prasarana; f. infrastruktur dasar; g. kebijakan dan fasilitas; h. peraturan daerah terkait sektor Industri; i. angkatan kerja; j. rencana investasi; k. hasil daerah; dan l. sentra Industri.

Pasal 27

Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan Informasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Informasi Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan paling lambat disampaikan tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya.

Pasal 28

(1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melaksanakan pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri menjadi Informasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1). (2) Informasi Industri hasil pengolahan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh dan tetap menjadi tanggung jawab gubernur, bupati/walikota yang mendelegasikannya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 192), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2025 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, Œ AGUS GUMIWANG KARTASASMITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI, DATA LAIN, INFORMASI INDUSTRI, DAN INFORMASI LAIN MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL A. FORMAT PERMOHONAN PERBAIKAN DATA INDUSTRI Tempat, tanggal/bulan/tahun Nomor: Lampiran: Perihal: Yth. Kepala Pusat Data dan Informasi di Tempat Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Jabatan : Pimpinan Perusahaan Industri Dengan surat ini kami ingin menyampaikan permohonan perbaikan data: a. … (jenis data pada laporan, misal: Data produksi, Data bahan baku, dst.) b. … (jenis data pada laporan, misal: Data produksi, Data bahan baku, dst.) c. dst. pada laporan industri tahap (pembangunan/produksi) periode (periode) tahun (tahun), nomor laporan: (nomor laporan) atas (nama perusahaan) yang lokasi usahanya di (alamat/tempat) dikarenakan (alasan/permasalahan dari Perusahaan yang bersangkutan). Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Yang bertanda tangan, (Nama) (Jabatan ) KOP SURAT B. FORMAT PERMOHONAN PERBAIKAN DATA KAWASAN INDUSTRI Tempat, tanggal/bulan/tahun Nomor : Lampiran : Perihal : Yth. Kepala Pusat Data dan Informasi di Tempat Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Jabatan : Pimpinan Perusahaan Kawasan Industri Dengan surat ini kami ingin menyampaikan permohonan perbaikan data: a. … (jenis data pada laporan, misal: Data Ketersediaan Infrastruktur Dasar, Ketersediaan Sarana Penunjang, dst.) b. … (jenis data pada laporan, misal: Data Ketersediaan Infrastruktur Dasar, Ketersediaan Sarana Penunjang, dst.) c. dst. pada laporan kawasan industri tahap (pembangunan/komersial) periode (periode) tahun (tahun), nomor laporan: (nomor laporan) atas (nama perusahaan kawasan industri) yang lokasi kawasan industrinya di (alamat/tempat) dikarenakan (alasan/permasalahan dari Perusahaan kawasan industri yang bersangkutan). Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Yang bertanda tangan, (Nama) (Jabatan) MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA KOP SURAT

Data Industri pada tahap produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b minimal: a. bagi Perusahaan Industri dengan kategori Pelaporan Industri Kecil: 1. nilai investasi tanpa tanah dan bangunan; 2. kapasitas produksi; 3. kapasitas terpasang; 4. produksi; 5. bahan baku; 6. nilai investasi tanah dan bangunan; 7. tenaga kerja; 8. penggunaan air baku untuk proses produksi; 9. penggunaan bahan bakar dan pelumas; 10. penggunaan tenaga listrik untuk produksi; dan 11. mesin dan peralatan produksi; b. bagi Perusahaan Industri dengan kategori Pelaporan Industri Menengah Besar: 1. persentase kepemilikan; 2. nilai investasi tanpa tanah dan bangunan; 3. kapasitas produksi; 4. kapasitas terpasang; 5. produksi dan penjualan; 6. bahan baku; 7. bahan penolong; 8. nilai investasi tanah dan bangunan; 9. tenaga kerja; 10. penggunaan air baku untuk proses produksi; 11. penggunaan bahan bakar dan pelumas; 12. penggunaan tenaga listrik untuk produksi; 13. pembangkit listrik yang dimiliki dan listrik yang dijual; 14. pengeluaran; 15. rencana produksi dan distribusi; 16. mesin/peralatan; 17. pengolahan limbah; dan 18. INDI 4.0; c. bagi Perusahaan Industri yang melakukan kegiatan usaha Industri galangan kapal: 1. persentase kepemilikan; 2. nilai investasi tanpa tanah dan bangunan; 3. fasilitas bangunan baru dan reparasi; 4. kapasitas bangunan dan reparasi; 5. produksi; 6. penggunaan bahan baku dan komponen; 7. penggunaan bahan penolong; 8. nilai investasi tanah dan bangunan; 9. tenaga kerja; 10. penggunaan air baku untuk proses produksi; 11. penggunaan bahan bakar dan pelumas; 12. penggunaan tenaga listrik untuk produksi; 13. pembangkit listrik yang dimiliki dan listrik yang dijual; 14. pengeluaran; 15. mesin/peralatan; 16. pengolahan limbah; dan 17. INDI 4.0; d. bagi Perusahaan Industri yang melakukan kegiatan usaha Jasa Industri dengan kategori Pelaporan Industri Kecil: 1. nilai investasi tanpa tanah dan bangunan; 2. kapasitas layanan Jasa Industri; 3. penjualan/komersialisasi Jasa Industri; 4. nilai investasi tanah dan bangunan; 5. tenaga kerja; dan 6. penggunaan tenaga listrik untuk Jasa Industri; dan e. bagi Perusahaan Industri yang melakukan kegiatan usaha Jasa Industri dengan kategori Pelaporan Industri Menengah Besar: 1. persentase kepemilikan; 2. nilai investasi tanpa tanah dan bangunan; 3. kapasitas layanan Jasa Industri; 4. penjualan/komersialisasi Jasa Industri; 5. nilai investasi tanah dan bangunan; 6. tenaga kerja; 7. penggunaan listrik; 8. pengeluaran; dan 9. mesin/peralatan Jasa Industri.

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri Data Kawasan Industri Data Lain Informasi Industri Dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29

Pasal 30

BAB VII

Pasal 31

Pasal 32