PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2024 tentang PENYELENGGARAAN LAYANAN JASA HUKUM DI BIDANG DAKTILOSKOPI

PERMEN Nomor 5 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Kesatu

Syarat dan Tata Cara Permohonan Pengambilan Teraan Sidik Jari

Pasal 4

Pengambilan Teraan Sidik Jari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilakukan berdasarkan permohonan.

Pasal 5

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan mengisi formulir pengambilan Teraan Sidik Jari. (2) Format formulir pengambilan Teraan Sidik Jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pemohon harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut: a. fotokopi identitas pemohon; b. pasfoto pemohon terbaru dengan latar belakang berwarna merah berukuran 3x4 cm (tiga kali empat sentimeter) sebanyak 1 (satu) lembar; dan c. asli bukti setor permohonan pengambilan Teraan Sidik Jari, kecuali permohonan yang berasal dari lembaga pemerintah.

Pasal 7

(1) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 8

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Direktur Jenderal memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan kepada pemohon. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon tidak melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, permohonan dinyatakan ditolak. (3) Terhadap penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon dapat mengajukan kembali permohonan pengambilan Teraan Sidik Jari melalui prosedur permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7.

Pasal 9

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 permohonan dinyatakan lengkap, pemohon diberikan lembar slip Sidik Jari untuk dilakukan pengambilan Teraan Sidik Jari. (2) Pengambilan Teraan Sidik Jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pengambil Sidik Jari pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 10

(1) Pengambilan Teraan Sidik Jari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan ketentuan sebagai berikut: a. menggunakan 10 (sepuluh) jari; dan b. dilakukan dengan menggulirkan jari. (2) Dalam hal seseorang memiliki lebih atau kurang dari 10 (sepuluh) jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengambilan Teraan Sidik Jari diambil sesuai dengan jumlah jari yang ada. (3) Pengambilan Teraan Sidik Jari terhadap keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disertai dengan keterangan dari pemohon atau petugas pengambil Sidik Jari.

BAB III

IDENTIFIKASI TERAAN SIDIK JARI

Pasal 16

Identifikasi Teraan Sidik Jari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dilakukan berdasarkan permohonan.

Pasal 17

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan mengisi formulir Identifikasi Teraan Sidik Jari. (2) Format formulir identifikasi Teraan Sidik Jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pemohon harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut: a. fotokopi identitas pemohon; b. pasfoto pemohon terbaru dengan latar belakang berwarna merah berukuran 3x4 cm (tiga kali empat sentimeter) sebanyak 1 (satu) lembar; c. asli lembar slip identifikasi Teraan Sidik Jari; dan d. asli bukti setor biaya permohonan identifikasi Teraan Sidik Jari, kecuali permohonan yang berasal dari lembaga pemerintah.

Pasal 19

(1) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 20

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Direktur Jenderal memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan kepada pemohon. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon tidak melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, permohonan dinyatakan ditolak. (3) Terhadap penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon dapat mengajukan kembali permohonan identifikasi Teraan Sidik Jari melalui prosedur permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19.

Pasal 21

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 permohonan dinyatakan lengkap, pemohon diberikan slip identifikasi Sidik Jari untuk dilakukan pengambilan identifikasi Teraan Sidik Jari. (2) Pengambilan identifikasi Teraan Sidik Jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal pemberian slip identifikasi Sidik Jari (3) Format slip identifikasi Sidik Jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Hasil identifikasi Teraan Sidik Jari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal pengambilan identifikasi Teraan Sidik Jari.

BAB IV

PERUMUSAN TERAAN SIDIK JARI

Pasal 23

Perumusan Teraan Sidik Jari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dapat dilakukan berdasarkan permohonan.

Pasal 24

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dengan mengisi formulir Perumusan Teraan Sidik Jari. (2) Format formulir Perumusan Teraan Sidik Jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, pemohon harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut: a. fotokopi identitas pemohon; b. pasfoto pemohon terbaru dengan latar belakang berwarna merah berukuran 3x4 cm (tiga kali empat sentimeter) sebanyak 1 (satu) lembar; c. asli lembar slip Teraan Sidik Jari yang telah diidentifikasi oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan d. asli bukti setor biaya permohonan perumusan Teraan Sidik Jari, kecuali permohonan yang berasal dari lembaga pemerintah.

Pasal 26

(1) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 27

(1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat berupa: a. pemohon dinyatakan belum melakukan identifikasi Teraan Sidik Jari yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; atau b. dokumen persyaratan dinyatakan belum lengkap. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan berupa pemohon dinyatakan belum melakukan identifikasi Teraan Sidik Jari yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal memberitahukan kepada pemohon untuk mengajukan permohonan identifikasi Teraan Sidik Jari. (3) Dalam hal hasil pemeriksaan berupa dokumen persyaratan dinyatakan belum lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Direktur Jenderal memberitahukan kepada pemohon untuk dilengkapi. (4) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melengkapi kekurangan dokumen dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak tanggal pemberitahuan disampaikan kepada pemohon. (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemohon tidak melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, permohonan dinyatakan ditolak. (6) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemohon dapat mengajukan kembali permohonan Perumusan Teraan Sidik Jari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26.

Pasal 28

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 permohonan dinyatakan lengkap, dilakukan Perumusan Teraan Sidik Jari. (2) Perumusan Teraan Sidik Jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 29

(1) Hasil Perumusan Teraan Sidik Jari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berupa: a. surat keterangan hasil Perumusan Teraan Sidik Jari; atau b. kartu Daktiloskopi. (2) Surat keterangan hasil perumusan Teraan Sidik Jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pemohon yang berasal dari lembaga pemerintah. (3) Kartu Daktiloskopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pemohon yang berasal dari: a. orang perseorangan; b. notaris dan/atau pejabat pembuat akta tanah; dan c. lembaga nonpemerintah. (4) Kartu Daktiloskopi paling sedikit memuat identitas dan rumusan Sidik Jari pemohon.

BAB V

PEMBERIAN KETERANGAN SIDIK JARI

Pasal 30

Pemberian keterangan Sidik Jari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukan berdasarkan permohonan.

Pasal 31

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dengan mengisi formulir pemberian Keterangan Sidik Jari. (2) Format formulir pemberian keterangan Sidik Jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, pemohon harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut: a. fotokopi identitas pemohon; b. pasfoto pemohon terbaru dengan latar belakang berwarna merah berukuran 3x4 cm (tiga kali empat sentimeter) sebanyak 1 (satu) lembar; c. asli lembar slip Teraan Sidik Jari; dan d. asli bukti setor biaya permohonan pemberian keterangan Teraan Sidik Jari, kecuali permohonan yang berasal dari lembaga pemerintah.

Pasal 33

(1) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap formulir dan kelengkapan persyaratan dokumen permohonan. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 34

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Direktur Jenderal memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan kepada pemohon. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon tidak melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, permohonan dinyatakan ditolak. (3) Terhadap penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon dapat mengajukan kembali permohonan pemberian keterangan Sidik Jari melalui prosedur permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 33.

Pasal 35

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 permohonan dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal memberikan keterangan Sidik Jari. (2) Pemberian keterangan Sidik Jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap. (3) Keterangan Sidik Jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. identitas; dan b. rumusan Teraan Sidik Jari, pemohon atau orang yang dimohonkan.

Pasal 36

Hasil keterangan Sidik Jari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal pemberian keterangan Sidik Jari.

BAB VI

DOKUMENTASI TERAAN SIDIK JARI

Pasal 37

(1) Direktur Jenderal melakukan pendokumentasian Teraan Sidik Jari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terhadap kegiatan pengambilan, identifikasi, dan Perumusan Teraan Sidik Jari. (2) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. memberikan nomor Daktiloskopi pada slip Teraan Sidik Jari; b. memasukkan data Teraan Sidik Jari ke dalam aplikasi Daktiloskopi; dan c. menyimpan data Teraan Sidik Jari dalam pangkalan data arsip Daktiloskopi. (3) Penyimpanan data Teraan Sidik Jari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara: a. berdasarkan nama secara alfabetis; b. berdasarkan nomor Daktiloskopi; c. berdasarkan tahun penomoran; d. menggunakan sistem klasifikasi Teraan Sidik Jari; atau e. menggunakan nomor induk kependudukan.

Pasal 38

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan data dokumentasi Teraan Sidik Jari dimaksudkan untuk: a. autentifikasi identitas seseorang; atau b. kepentingan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Permohonan yang diajukan oleh pemohon dari orang perorangan tidak dapat diwakilkan atau dikuasakan.

Pasal 39

(1) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 pemohon harus melampirkan dokumen persyaratan. (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi lembaga pemerintah berupa surat permohonan yang ditandatangani oleh kepala satuan kerja. (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d terdiri atas: a. surat permohonan; b. pasfoto pemohon terbaru dengan latar belakang berwarna merah ukuran 3x4 cm (tiga kali empat sentimeter) sebanyak 1 (satu) lembar: c. fotokopi identitas pemohon; dan d. asli bukti setor biaya permohonan.

Pasal 40

(1) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap formulir dan kelengkapan persyaratan dokumen permohonan. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal permohonan disampaikan kepada pemohon. (4) Format formulir permohonan data dokumen Teraan Sidik Jari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 41

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Direktur Jenderal memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh pemohon. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon tidak melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, permohonan dinyatakan ditolak. (3) Terhadap penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon dapat mengajukan kembali permohonan data dokumen Teraan Sidik Jari melalui prosedur permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 40.

Pasal 42

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan dokumen Teraan Sidik Jari kepada pemohon. (2) Dokumen Teraan Sidik Jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.