Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PEL...

Pasal 2

(1) Pengisian JPT bertujuan untuk mendapatkan calon pemangku jabatan yang kompeten dalam menduduki JPT Madya dan JPT Pratama di lingkungan Kementerian Perdagangan. (2) Untuk mendapatkan calon pemangku jabatan yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara Kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan.

Pasal 3

Koreksi

Pengisian JPT di lingkungan Kementerian Perdagangan dilakukan melalui tahapan: a. perencanaan; b. seleksi; c. pengisian JPT melalui mutasi; d. perpanjangan dan pemberhentian JPT; dan e. pelaporan serta monitoring dan evaluasi JPT.

Pasal 4

Koreksi

(1) Dalam tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Menteri menyusun dokumen perencanaan pelaksanaan seleksi JPT. (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penentuan JPT yang akan diisi; b. Kualifikasi dan standar Kompetensi untuk masing- masing jabatan yang akan diisi/lowong; c. pembentukan panitia seleksi; d. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian JPT; e. penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi; f. penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian JPT; dan g. konsep pengumuman pembukaan dan penerimaan lamaran. (3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi penyelenggaraan seleksi JPT.

Pasal 5

Penentuan JPT yang akan diisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan apabila Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut: a. pensiun; b. meninggal dunia; c. mengundurkan diri; d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jabatan, pembebasan jabatan, pemberhentian PNS tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian PNS dengan tidak hormat; e. diangkat dalam jabatan lain; f. diberhentikan sementara dari PNS; g. diberhentikan karena tidak mencapai kinerja; h. ditugaskan secara penuh diluar JPT; i. menjalani cuti diluar tanggungan negara; atau j. diberhentikan dari jabatan sebagai akibat dari reorganisasi dimana yang bersangkutan tidak memiliki kesesuaian antar tugas jabatan dengan kualifikasi dan Kompetensi.

Pasal 6

(1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c untuk JPT Madya dan JPT Pratama dibentuk oleh PPK, kecuali JPT Madya tertentu dibentuk oleh PRESIDEN. (2) Dalam membentuk panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK berkoordinasi dengan KASN. (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. Pejabat Pimpinan Tinggi terkait dari lingkungan Kementerian Perdagangan yang memiliki kedudukan minimal sama dari jabatan yang akan diisi; b. Pejabat Pimpinan Tinggi dari instansi pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang akan diisi; dan c. akademisi, pakar, atau profesional yang mempunyai keahlian terkait jabatan yang akan diisi. (4) Panitia seleksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan Kompetensi Jabatan yang akan diisi; b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian Kompetensi; c. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik; d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan; e. memiliki integritas, netral, independen dan menghindarkan diridari konflik kepentingan dengan pernyataan pakta integritas; dan f. menaati kode etik sebagai panitia seleksi yang ditetapkan oleh KASN. (5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. menyusun dan MENETAPKAN jadwal dan tahapan seleksi; b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi; c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan seleksi; d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi Kompetensi; e. mengumumkan lowongan JPT dan persyaratan pelamaran; f. melakukan seleksi administrasi dan Kompetensi; dan g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK. (6) Panitia seleksi wajib melakukan seleksi secara objektif dan transparan.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, panitia seleksi dibantu oleh sekretariat. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit organisasi yang membidangi urusan kepegawaian pada Kementerian Perdagangan. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas memberikan dukungan administratif kepada panitia seleksi.

Pasal 8

(1) Pengumuman lowongan pengisian JPT wajib dilakukan secara terbuka melalui media cetak nasional dan/atau media elektronik dan ditambah pengumuman dalam bentuk surat edaran. (2) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran. (3) Apabila pelamar belum memenuhi 3 (tiga) orang, pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender. (4) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memuat: a. nama JPT yang harus diisi; b. persyaratan JPT; c. kualifikasi dan standar Kompetensi jabatan yang lowong; d. batas waktu penyampaian berkas pelamaran; e. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi; dan f. prosedur lain yang diperlukan. (5) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh ketua panitia seleksi atau ketua sekretariat panitia seleksi atas nama ketua panitia seleksi.

Pasal 9

(1) Persyaratan JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b sebagai berikut: a. JPT Madya: 1. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV; 2. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar Kompetensi jabatan yang ditetapkan; 3. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun; 4. sedang atau pernah menduduki JPT Pratama atau jabatan fungsional jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun; 5. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; 6. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan 7. sehat jasmani dan rohani. b. JPT Pratama: 1. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV; 2. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan; 3. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun; 4. sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau jabatan fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun; 5. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; 6. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan 7. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 10

(1) JPT Madya di lingkungan Kementerian Perdagangan dapat diisi dari kalangan non-PNS dengan persetujuan PRESIDEN yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan PRESIDEN. (2) Persyaratan JPT Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. warga negara INDONESIA; b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pascasarjana; c. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar Kompetensi Jabatan yang dibutuhkan; d. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 10 (sepuluh) tahun; e. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran; f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara; g. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; h. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; i. sehat jasmani dan rohani; dan j. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit Tentara Nasional INDONESIA, anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA atau pegawai swasta.

Pasal 11

(1) Pelamaran pengisian JPT disampaikan kepada panitia seleksi. (2) Pelamaran yang dilakukan oleh PNS di luar Kementerian Perdagangan harus direkomendasikan oleh PPK instansinya.

Pasal 12

(1) Selain melalui pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, panitia seleksi dapat mengundang PNS di luar Kementerian Perdagangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk diikutsertakan di dalam seleksi. (2) Dalam hal panitia seleksi mengundang PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ikut dalam seleksi, PNS yang bersangkutan harus tetap mendapat rekomendasi dari PPK instansinya.

Pasal 13

Koreksi

(1) Seleksi pengisian JPT dilakukan sesuai dengan perencanaan pengisian JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan tahapan: a. seleksi administrasi; b. penelusuran rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas; c. seleksi Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural; d. seleksi Kompetensi bidang; e. wawancara akhir; dan f. tes kesehatan.

Pasal 14

Koreksi

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan penilaian terhadap berkas administrasi yang mendukung persyaratan dan dilakukan oleh sekretariat panitia seleksi.

Pasal 15

Penelusuran rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan penilaian terhadap profil pelamar untuk melihat kesesuaian jabatan yang dilamar dengan potensi dalam melaksanakan tugas jabatan, yang meliputi: a. riwayat jabatan yang pernah diduduki; b. latar belakang pendidikan formal; c. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan teknis atau fungsional yang pernah diikuti; d. nilai prestasi kerja dalam satu tahun terakhir; dan e. integritas yang dimiliki.

Pasal 16

(1) Seleksi Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c menggunakan metode assessment center. (2) Pelaksanaan seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia seleksi dibantu oleh tim seleksi Kompetensi yang independen dan memiliki keahlian untuk melakukan seleksi Kompetensi.

Pasal 17

Seleksi Kompetensi bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dilakukan dalam bentuk penulisan makalah untuk mengukur kemampuan substansi bidang yang dimiliki.

Pasal 18

Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e bersifat klarifikasi atau pendalaman terhadap pelamar yang mencakup Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural, perilaku, karakter, dan pemahaman teknis terkait dengan isu aktual dan terkini.

Pasal 19

Tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f dilaksanakan setelah peserta dinyatakan lulus dan dilakukan dengan bekerjasama dengan unit fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah.

Pasal 20

(1) Kriteria dan metode penilaian didasarkan pada komposisi dan pembobotan hasil seleksi yaitu: a. penilaian Kompetensi bidang bobot 20% (dua puluh persen); b. penilaian Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural bobot 25% (dua puluh lima persen); c. wawancara bobot 35% (tiga puluh lima persen; dan d. penilaian rekam jejak bobot 20% (dua puluh persen). (2) Penilaian Kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan kriteria tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Penilaian Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi dalam 3 (tiga) kriteria, yaitu: a. memenuhi syarat; b. masih memenuhi syarat;atau c. kurang memenuhi syarat. (4) Kriteria penilaian Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kesesuaian pekerjaan dengan Kompetensi seseorang (job person match), yaitu perbandingan antara nilai capaian Kompetensi dengan level Kompetensi standar Kompetensi jabatan dan ditulis dalam bentuk prosentase. (5) Kriteria nilai memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a apabila mencapai prosentase lebih dari atau sama dengan 80 (delapan puluh). (6) Kriteria nilai masih memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b apabila mencapai prosentase dengan rentang lebih dari atau sama dengan 68 (enam puluh delapan) sampai dengan kurang dari 80 (delapan puluh). (7) Kriteria nilai kurang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c apabila mencapai prosentase di bawah 68 (enam puluh delapan).

Pasal 21

Kriteria penilaian rekam jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Penilaian wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

(1) Pengumuman hasil seleksi pengisian JPT dilakukan untuk setiap tahapan seleksi. (2) Panitia seleksi mengumumkan secara terbuka pada setiap tahapan seleksi mengenai: a. nilai yang diperoleh peserta seleksi berdasarkan peringkat; dan b. peserta seleksi yang berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. (3) Pada tahapan akhir, panitia seleksi memilih 3 (tiga) orang peserta seleksi dengan nilai terbaik untuk setiap Jabatan yang akan diisi, sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk disampaikan kepada PPK.

Pasal 24

(1) Panitia seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) kepada ketua panitia seleksi yang selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri. (2) Menteri memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) orang nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dengan memperhatikan pertimbangan ketua panitia seleksi untuk ditetapkan.

Pasal 25

(1) Panitia seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) kepada Menteri untuk disampaikan kepada PRESIDEN. (2) PRESIDEN memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) orang nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.

Pasal 26

Penetapan dan pengangkatan JPT dilakukan oleh PRESIDEN atau PPK sesuai kewenangan berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Koreksi

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan penilaian terhadap berkas administrasi yang mendukung persyaratan dan dilakukan oleh sekretariat panitia seleksi.

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Seleksi Kompetensi bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dilakukan dalam bentuk penulisan makalah untuk mengukur kemampuan substansi bidang yang dimiliki.

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Koreksi

Pasal 21

Kriteria penilaian rekam jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Penilaian wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Koreksi

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Penetapan dan pengangkatan JPT dilakukan oleh PRESIDEN atau PPK sesuai kewenangan berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).

Pasal 27

Koreksi

(1) Pengisian JPT yang akan diisi melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji Kompetensi dari pejabat yang ada. (2) Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. satu klasifikasi Jabatan; b. memenuhi standar Kompetensi Jabatan; dan c. telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 28

Koreksi

(1) ASN yang diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dapat menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun. (2) Setelah 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi, PPK dapat memperpanjang masa jabatan yang bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan Kompetensi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi. (3) Evaluasi dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang terdiri atas 1 (satu) orang dari eksternal dan 2 (dua) orang dari internal, yang dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. (4) Untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK MENETAPKAN keputusan perpanjangan/pengangkatan kembali dalam jabatan tersebut.

Pasal 29

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi setelah menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun dapat pula ditempatkan ke JPT yang setara atau jabatan fungsional yang setara sesuai dengan hasil evaluasi dan penilaian Kompetensi. (2) Pejabat Pimpinan Tinggi yang tidak diperpanjang ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi dan Kompetensi yang bersangkutan. (3) Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat mengikuti seleksi terbuka dan kompetitif kembali untuk jabatan lainnya. (4) Pelaksanaan perpanjangan JPT agar dikoordinasikan dan dilaporkan kepada KASN.

Pasal 30

Pemberhentian JPT harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. mencapai batas usia pensiun dalam jabatannya; b. melakukan pelanggaran disiplin berat, integritas dan moralitas; c. Tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan dan setelah 6 (enam) bulan diberikan kesempatan tidak dapat memperbaiki kinerjanya serta tidak lulus uji Kompetensi; dan d. Tidak memenuhi syarat dalam JPT.

Pasal 28

Koreksi

Pasal 29

Pasal 30

Koreksi

Pasal 31

Koreksi

PPK menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian JPT secara terbuka kepada KASN dan menyampaikan tembusannya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 32

Koreksi

(1) Monitoring pelaksanaan seleksi terbuka JPT Utama, Madya dan Pratama dilakukan oleh KASN. (2) Kandidat yang terpilih ditetapkan dengan dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun untuk kepentingan evaluasi kinerja.

Pasal 33

(1) Rekomendasi hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh PPK dan Pejabat yang Berwenang. (2) Rekomendasi hasil pengawasan KASN bersifat mengikat sehingga jika ada hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti maka KASN akan merekomendasikan untuk menjatuhkan sanksi terhadap PPK dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip sistem merit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 31

Koreksi

PPK menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian JPT secara terbuka kepada KASN dan menyampaikan tembusannya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Segala biaya yang dikeluarkan dalam proses pelaksanaan seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi dibebankan pada Anggaran Kementerian Perdagangan.

Pasal 35

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M- DAG/PER/8/2013 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1087); b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M- DAG/PER/1/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 129); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2021 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD LUTFI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN KRITERIA PENILAIAN MAKALAH SELEKSI CALON PIMPINAN TINGGI NO KRITERIA PENILAIAN NILAI 1. Pelamar pada makalah yang disusun tidak dapat memaparkan rencana kerja sesuai dengan jabatan yang dilamar. 0 – 20 (tidak memuaskan) 2. Pelamar pada makalah yang disusun memaparkan rencana kerja yang kurang relevan dengan jabatan yang dilamar. 21 - 40 (kurang memuaskan) 3. Pelamar pada makalah yang disusun dapat memaparkan rencana kerjanya sesuai dengan jabatan yang dilamar secara global. 41 - 60 (cukup) 4. Pelamar pada makalah yang disusun dapat memaparkan rencana kerjanya sesuai dengan jabatan yang dilamar secara sistematis. 61 - 80 (memuaskan) 5. Pelamar pada makalah yang disusun dapat memaparkan rencana kerjanya sesuai dengan jabatan yang dilamar secara sistematis, detil, dan implementatif. 81 - 100 (sangat memuaskan) MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD LUTFI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN INDIKATOR PENILAIAN REKAM JEJAK SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI No Indikator Kategori Nilai 1. Pendidikan Memiliki kualifikasi pendidikan S1 sesuai dengan jabatan yang dilamar 60 Memiliki kualifikasi pendidikan S2 dan salah salah kualifikasi Pendidikan (S1/S2) tidak sesuai dengan bidang tugas jabatan yang dilamar 80 Memiliki kualifikasi pendidikan S1 dan S2 sesuai dengan bidang tugas jabatan yang dilamar 100 2. Nilai Prestasi Kerja Kategori Buruk - Cukup 60 Kategori Baik 80 Kategori sangat Baik 100 3. Diklatpim dan Diklat Teknis Diklatpim dan teknis belum sesuai 60 Diklatpim atau diklat teknis sesuai 80 Diklatpim dan teknis sesuai 100 4. Pengalaman Jabatan Pengalaman jabatan sesuai dengan persyaratan pada pasal 9 atau 10 60 Pengalaman jabatan memenuhi syarat minimal ditambah pengalaman jabatan lain yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya selama 2 (dua) tahun 80 Pengalaman kerja memenuhi syarat minimal ditambah pengalaman kerja lain yang sesuai dengan bidang tugasnya selama 2 (dua) tahun 100 5. Integritas dan moralitas Pernah melakukan pelanggaran disiplin tingkat ringan pada saat menduduki jabatan fungsional/pengawas/administrator/JPT dan tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan pidana 60 Pernah melakukan pelanggaran disiplin tingkat ringan sebelum menduduki jabatan 80 fungsional/pengawas/administrator/JPT dan tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan pidana Tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin, kode etik dan pidana 100 Nilai Akhir = Nilai Rata-rata *Keterangan riwayat jabatan: 1. PNS : pengalaman jabatan dihitung sejak menduduki jabatan fungsional/pengawas/administrator/JPT; 2. Non PNS : pengalaman jabatan dihitung sejak menduduki jabatan supervisor atau setara. 3. Kesesuaian bidang tugas dalam pengalaman jabatan sebagaimana tabel sebagai berikut : No Nama Jabatan Bidang Tugas Jabatan 1. Sekretaris Jenderal 1. Teknis Perdagangan 2. Kesekretariatan (Program dan anggaran, Kelembagaan, Kepegawaian, Umum, Pengadaan, Keuangan, Kehumasan, Kearsipan, Kepustakaan) 3. Hukum 4. Pendidikan dan Pelatihan 5. Data dan Sistem Informasi 2. Kepala Biro Perencanaan 1. Program 2. Anggaran 3. Bantuan luar negeri 3. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian 1. Kelembagaan 2. Kepegawaian 3. Pendidikan dan Pelatihan 4. Kinerja 4. Kepala Biro Keuangan Keuangan dan Barang Milik Negara 5. Kepala Biro Hukum 1. Hukum 2. Peraturan Perundang-undangan 6. Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan 3. Ketatausahaan 4. Pengadaan barang/jasa 5. Keprotokolan 6. Rumah tangga dan Umum 7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat 1. Kehumasan 2. Kepustakaan 8. Kepala Biro Advokasi Perdagangan 1. Hukum 2. Pengamanan Perdagangan 3. Perundingan Perdagangan Internasional 9. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan 1. Pendidikan dan pelatihan 2. Kepegawaian 10. Kepala Pusat Penanganan Isu Strategis 1. Analisa Kebijakan 2. Teknis perdagangan 11. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi 1. Pengelolaan Data 2. Teknologi informasi dan komunikasi 12. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian 1. Pendidikan dan pelatihan 2. Kepegawaian 3. Kemetrologian 13. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri 1. Teknis perdagangan dalam negeri 2. Kebijakan perdagangan dalam negeri 3. Pengawasan perdagangan 14. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri 1. Kesekretariatan (Program, anggaran, Kelembagaan, Kepegawaian, Umum, Pengadaan, Keuangan, Kehumasan, Kearsipan) 2. Hukum 3. Pengadaan 4. Kebijakan perdagangan dalam negeri 5. Teknis perdagangan dalam negeri 15. Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi 1. Teknis perdagangan dalam negeri 2. Kebijakan perdagangan dalam negeri 3. Pengawasan perdagangan 16. Direktur Sarana Distribusi dan Logistik 1. Teknis perdagangan dalam negeri 2. Kebijakan perdagangan dalam negeri 3. Pengawasan perdagangan 17. Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 1. Teknis perdagangan dalam negeri 2. Kebijakan perdagangan dalam negeri 3. Pengawasan perdagangan 4. Mutu produk 18. Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 1. Teknis perdagangan dalam negeri 2. Kebijakan perdagangan dalam negeri 3. Promosi perdagangan 4. Mutu produk 19. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga 1. Teknis perdagangan 2. Kebijakan perdagangan 3. Perlindungan konsumen 4. Standardisasi 5. Metrologi legal 20. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga 1. Kesekretariatan (Program, anggaran, Kelembagaan, Kepegawaian, Umum, Pengadaan, Keuangan, Kehumasan, Kearsipan) 2. Hukum 3. Pengadaan 4. Kebijakan perlindungan konsumen dan tertib niaga 5. Teknis perlindungan konsumen dan tertib niaga 6. Teknis perdagangan dalam negeri 7. Ekspor dan impor 21. Direktur Pemberdayaan Konsumen 1. Kebijakan perlindungan konsumen 2. Teknis perlindungan konsumen 22. Direktur Standardisasi Dan Pengendalian Mutu 1. Kebijakan perlindungan konsumen 2. Teknis perlindungan konsumen 3. Standardisasi 4. Mutu produk 23. Direktur Metrologi 1. Kebijakan perlindungan konsumen 2. Teknis perlindungan konsumen 3. Metrologi legal 4. Pengawasan perdagangan 24. Direktur Pengawasan Barang Beredar Dan Jasa 1. Kebijakan perlindungan konsumen 2. Teknis perlindungan konsumen 3. Standardisasi 4. Pengawasan perdagangan 25. Direktur Tertib Niaga 1. Kebijakan perlindungan konsumen 2. Teknis perlindungan konsumen 3. Pengawasan perdagangan 4. Ekspor dan impor 26. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri 1. Teknis perdagangan luar negeri 2. Kebijakan perdagangan luar negeri 27. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri 1. Kesekretariatan (Program, anggaran, Kelembagaan, Kepegawaian, Umum, Pengadaan, Keuangan, Kehumasan, Kearsipan) 2. Hukum 3. Pengadaan 4. Kebijakan perdagangan luar negeri 5. Teknis perdagangan luar negeri 28. Direktur Ekspor Produk Pertanian Dan Kehutanan 1. Teknis perdagangan luar negeri 2. Kebijakan perdagangan luar negeri 3. Mutu produk 29. Direktur Ekspor Produk Industri Dan Pertambangan 1. Teknis perdagangan luar negeri 2. Kebijakan perdagangan luar negeri 3. Mutu produk 30. Direktur Impor 1. Teknis perdagangan luar negeri 2. Kebijakan perdagangan luar negeri 3. Mutu produk 31. Direktur Fasilitasi Ekspor Dan Impor 1. Teknis perdagangan luar negeri 2. Kebijakan perdagangan luar negeri 32. Direktur Pengamanan Perdagangan 1. Teknis perdagangan luar negeri 2. Kebijakan perdagangan luar negeri 33. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional 1. Teknis perundingan perdagangan internasional 2. Kebijakan perundingan perdagangan internasional 3. Teknis perdagangan luar negeri 4. Teknis promosi perdagangan 5. Mutu produk 34. Sekretaris Direktorat 1. Kesekretariatan (Program, Anggaran, Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kelembagaan, Kepegawaian, Umum, Pengadaan, Keuangan, Kehumasan, Kearsipan) 2. Hukum 3. Pengadaan 4. Kebijakan perundingan perdagangan internasional 5. Teknis perundingan perdagangan internasional 6. Teknis perdagangan luar negeri 7. Teknis promosi perdagangan 35. Direktur Perundingan Multilateral 1. Kebijakan perundingan perdagangan internasional 2. Teknis perundingan perdagangan internasional 3. Teknis perdagangan luar negeri 4. Teknis promosi perdagangan 5. Mutu produk 36. Direktur Perundingan ASEAN 1. Kebijakan perundingan perdagangan internasional 2. Teknis perundingan perdagangan internasional 3. Teknis perdagangan luar negeri 4. Teknis promosi perdagangan 5. Mutu produk 37. Direktur Perundingan APEC dan Organisasi Internasional 1. Kebijakan perundingan perdagangan internasional 2. Teknis perundingan perdagangan internasional 3. Teknis perdagangan luar negeri 4. Teknis promosi perdagangan 5. Mutu produk 38. Direktur Perundingan Bilateral 1. Kebijakan perundingan perdagangan internasional 2. Teknis perundingan perdagangan internasional 3. Teknis perdagangan luar negeri 4. Teknis promosi perdagangan 5. Mutu produk 39. Direktur Perundingan Perdagangan Jasa 1. Kebijakan perundingan perdagangan internasional 2. Teknis perundingan perdagangan internasional 3. Teknis perdagangan luar negeri 4. Teknis promosi perdagangan 5. Mutu produk 40. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional 1. Teknis promosi perdagangan 2. Teknis perundingan perdagangan internasional 3. Teknis perdagangan luar negeri 41. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional 1. Kesekretariatan (Program, anggaran, Kelembagaan, Kepegawaian, Umum, Pengadaan, Keuangan, Kehumasan, Kearsipan) 2. Hukum 3. Pengadaan 4. Teknis promosi perdagangan 5. Teknis perundingan perdagangan internasional 6. Teknis perdagangan luar negeri 42. Direktur Pengembangan Pasar Dan Informasi Ekspor 1. Teknis promosi perdagangan 2. Teknis perundingan perdagangan internasional 3. Teknis perdagangan luar negeri 4. Data dan informasi 5. Kehumasan 43. Direktur Pengembangan Produk Ekspor 1. Teknis promosi perdagangan 2. Kebijakan perdagangan luar negeri 3. Teknis perdagangan luar negeri 4. Mutu produk 44. Direktur Kerja Sama 1. Teknis promosi perdagangan Pengembangan Ekspor 2. Kebijakan perdagangan luar negeri 3. Teknis perdagangan luar negeri 4. Kehumasan 45. Direktur Pengembangan Promosi Dan Citra 1. Teknis promosi perdagangan 2. Kebijakan perdagangan luar negeri 3. Teknis perdagangan luar negeri 4. Kehumasan 46. Inspektur Jenderal 1. Pengawasan internal 2. Teknis perdagangan 3. Kebijakan perdagangan 4. Kesekretariatan 47. Sekretaris Inspektorat Jenderal 1. Kesekretariatan (Program, anggaran, Kelembagaan, Kepegawaian, Umum, Pengadaan, Keuangan, Kehumasan, Kearsipan) 2. Hukum 3. Pengadaan 4. Teknis pengawasan internal 48. Inspektur I 1. Teknis pengawasan internal 2. Kesekretariatan 3. Teknis perdagangan 49. Inspektur II 1. Teknis pengawasan internal 2. Kesekretariatan 3. Teknis perdagangan 50. Inspektur III 1. Teknis pengawasan internal 2. Kesekretariatan 3. Teknis perdagangan 51. Inspektur IV 1. Teknis pengawasan internal 2. Kesekretariatan 3. Teknis perdagangan 52. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 1. Teknis Perdagangan Berjangka Komoditi 2. Pengawasan perdagangan 3. Teknis perdagangan dalam negeri 53. Sekretaris Badan 1. Kesekretariatan (Program, anggaran, Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kelembagaan, Kepegawaian, Umum, Pengadaan, Keuangan, Kehumasan, Kearsipan) 2. Hukum 3. Pengadaan 4. Teknis Perdagangan Berjangka Komoditi 5. Pengawasan perdagangan 4. Teknis perdagangan dalam negeri 54. Kepala Biro Peraturan Perundangan-undangan dan Penindakan 1. Teknis Perdagangan Berjangka Komoditi 2. Pengawasan perdagangan 3. Hukum dan peraturan perundang- undangan 55. Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik 1. Teknis Perdagangan Berjangka Komoditi 2. Teknis perdagangan dalam negeri 3. Pengawasan perdagangan 56. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar 1. Teknis Perdagangan Berjangka Komoditi 2. Teknis perdagangan dalam negeri 3. Pengawasan perdagangan 57. Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar 1. Teknis Perdagangan Berjangka Komoditi 2. Teknis perdagangan dalam negeri 3. Pengawasan perdagangan 58. Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan 1. Kebijakan perdagangan 2. Teknis perdagangan 59. Sekretaris Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan 1. Kesekretariatan (Program, anggaran, Kelembagaan, Kepegawaian, Umum, Pengadaan, Keuangan, Kehumasan, Kearsipan) 2. Hukum 3. Pengadaan 4. Kebijakan perdagangan MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD LUTFI LAMPIRAN III 5. Teknis perdagangan 60. Kepala Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri 1. Kebijakan perdagangan dalam negeri 2. Teknis perdagangan dalam negeri 61. Kepala Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri 1. Kebijakan perdagangan luar negeri 2. Teknis perdagangan luar negeri 62. Kepala Pusat Pengkajian Kerja Sama Perdagangan Internasional 1. Kebijakan perundingan perdagangan internasional 2. Teknis perundingan perdagangan internasional 63. Staf Ahli Bidang Pengamanan Pasar Teknis perdagangan 64. Staf Ahli Bidang Perdagangan Jasa Teknis perdagangan 65. Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Teknis perdagangan 66. Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga 1. Teknis perdagangan 2. Kesekretariatan PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN KRITERIA PENILAIAN WAWANCARA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI NO KRITERIA PENILAIAN NILAI 1. Pelamar tidak dapat memberikan jawaban. 0 - 20 (tidak memuaskan) 2. Pelamar memberikan jawaban yang kurang relevan. 21 – 40 (kurang memuaskan) 3. Pelamar dapat menjelaskan walaupun kurang lengkap dan kurang sistematis. 41 – 60 (cukup) 4. Pelamar dapat menjelaskan dengan lengkap dan sistematis. 61 – 80 (memuaskan) 5. Pelamar dapat menjelaskan dengan lengkap dan sistematis yang disertai contoh. 81 – 100 (sangat memuaskan) MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD LUTFI

Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGIDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Ketiga

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB IV

Pasal 27

BAB V

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kedua

Pasal 30

BAB VI

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB Kesatu

Pasal 31

BAB Kedua

Pasal 32

Pasal 33

BAB VI

Pasal 34

BAB VII

Pasal 35

Pasal 36