PERDA

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

PERDA Nomor 5 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 8. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah. 9. Pencegahan adalah segala upaya, usaha, atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 10. Penanganan adalah segala upaya, usaha, atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menangani 20. Antisipasi . . . pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. 11. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha, atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 12. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika. 13. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. 14. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. 15. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan terhadap Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. 16. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. 17. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. 18. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Narkotika. 19. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Penyalahgunaan . . . 20. Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal Pencegahan dan Pemberantasan sebelum terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 21. Deteksi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tersembunyi. 22. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan, dan/atau pihak lainnya.

BAB IV

PENCEGAHAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun perencanaan kebijakan dan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan hasil Deteksi Dini, Antisipasi Dini, dan/atau data pendukung lainnya. (3) Perencanaan kebijakan dan tindakan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait, instansi vertikal, dan Masyarakat. (5) Badan . . .

Pasal 6

(1) Bentuk Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah: a. sosialisasi; b. edukasi; c. pembentukan satuan tugas atau relawan; d. pembentukan wilayah bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan e. pemberdayaan Masyarakat. (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melalui kegiatan: a. seminar; b. keagamaan; c. penyuluhan; d. seni dan budaya; e. sosial; f. kampanye; g. pengumuman; h. iklan sosial; dan i. media sosial. (3) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat melalui kegiatan: a. integrasi materi pembelajaran; b. karya tulis ilmiah; c. lokakarya; d. workshop; e. bimbingan teknis; f. pelatihan Masyarakat; g. outbound; dan h. perlombaan. (4) Satuan pendidikan negeri dan swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun ajaran. dan . . . (5) Badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada karyawan/ pekerja/ buruhnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. (6) Pembentukan satuan tugas atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat melalui kegiatan pembentukan: a. satuan tugas anti-Narkotika Pemerintah Daerah; b. satuan tugas pelajar anti-Narkotika; c. unit kegiatan mahasiswa anti-Narkotika; dan d. relawan anti-Narkotika. (7) Pembentukan wilayah bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan melalui pencanangan dan pembentukan desa bersih narkoba atau dengan nama lainnya dengan maksud dan tujuan dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. (8) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat melalui keterlibatan Masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 7

(1) Tata cara Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk rencana aksi Daerah. (2) Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun metode . . . dan didasarkan pada keadaan Daerah dan rencana aksi nasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. (3) Format penyusunan rencana aksi Daerah berpedoman pada format yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (4) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB Kedua

Bentuk Pencegahan

Pasal 6

Koreksi

(1) Bentuk Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah: a. sosialisasi; b. edukasi; c. pembentukan satuan tugas atau relawan; d. pembentukan wilayah bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan e. pemberdayaan Masyarakat. (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melalui kegiatan: a. seminar; b. keagamaan; c. penyuluhan; d. seni dan budaya; e. sosial; f. kampanye; g. pengumuman; h. iklan sosial; dan i. media sosial. (3) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat melalui kegiatan: a. integrasi materi pembelajaran; b. karya tulis ilmiah; c. lokakarya; d. workshop; e. bimbingan teknis; f. pelatihan Masyarakat; g. outbound; dan h. perlombaan. (4) Satuan pendidikan negeri dan swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun ajaran. dan . . . (5) Badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada karyawan/ pekerja/ buruhnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. (6) Pembentukan satuan tugas atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat melalui kegiatan pembentukan: a. satuan tugas anti-Narkotika Pemerintah Daerah; b. satuan tugas pelajar anti-Narkotika; c. unit kegiatan mahasiswa anti-Narkotika; dan d. relawan anti-Narkotika. (7) Pembentukan wilayah bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan melalui pencanangan dan pembentukan desa bersih narkoba atau dengan nama lainnya dengan maksud dan tujuan dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. (8) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat melalui keterlibatan Masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB XI

PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 16

Koreksi

(1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. (2) Badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta mempunyai hak dan tanggug jawab untuk berpartisipasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan cara: a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; a. kerja sama . . . b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; c. meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; d. membentuk wadah partisipasi Masyarakat; e. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika beserta keluarganya agar benar-benar pulih; dan/atau f. terlibat aktif dalam kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. (4) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk materiel dan/atau nonmateriel yang dilakukan secara mandiri atau bersama-sama. (5) Partisipasi badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Masyarakat terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. (2) Badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, perorangan, dan/atau kelompok orang dapat melakukan pemberdayaan Masyarakat. (3) Pemberdayaan Masyarakat dilakukan melalui kegiatan: evaluasi . . . a. kerja sama atau kemitraan dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan lembaga nonpemerintah; b. pengembangan potensi Masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; c. pelatihan kerja atau pelatihan kompetensi; d. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini Masyarakat, dan forum pembauran kebangsaan; e. pelibatan institusi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh Masyarakat; dan/atau f. pelibatan tokoh Masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

BAB VII

Pasal 10

Pasal 11

BAB VIII

Pasal 12

BAB IX

Pasal 13

Pasal 14

BAB X

Pasal 15

BAB XI

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

BAB XII

Pasal 18

BAB XIII

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

BAB XIV

Pasal 21

Pasal 22

BAB XV

Pasal 23

BAB XVI

Pasal 24

BAB XVII

Pasal 25

BAB XVIII

Pasal 26

Pasal 27