Koreksi Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah melakukan Deteksi Dini dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. (2) Pelaksanaan Deteksi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: a. pelaksanaan tes urine terhadap penyelenggara Pemerintahan Daerah dan Masyarakat; dan b. pelibatan Masyarakat, satuan tugas, atau relawan anti-Narkotika. (3) Dalam melakukan upaya Deteksi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional, instansi penegak hukum, dan/atau instansi lainnya.