Koreksi Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah melakukan Penanganan terhadap pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyediaan layanan Rehabilitasi Medis. (3) Pemerintah Daerah menyusun prosedur operasional standar penatalaksanaan Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenis dan Pasal 11 . . . metode terapi yang digunakan dengan mengacu kepada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi. (4) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.