PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATANJAWA TENGAH

PERDA Nomor 4 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Tengah. 9. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)BankPerkreditan RakyatBadan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPR BKK JATENG (Perseroda)adalah Perseroan Terbatas BankPerkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang merupakan penggabungan 29 (dua puluh sembilan) Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kabupaten/Kotadi Jawa Tengah. 10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah. 11. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Otoritas Jasa Keuangan. 12. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah. 13. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham. 14. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah. 15. Pengurus adalah Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah. 16. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah. 17. Direksi adalah Direksi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah. 18. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah. 19. Pemegang Saham Pengendali adalah Pemegang Saham yang kepemilikan modal dasarnya paling sedikit 51%. 20. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah Rencana Bisnis yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sebagai pedoman dalam operasional. 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. 22. Hari adalah hari kerja kecuali ditentukan lain.

BAB VII

MODAL

Pasal 11

Koreksi

(1) Modal Dasar PT BPR BKK JATENG (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp.924.840.000.000,- (sembilan ratus dua puluh empat milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan jumlah modal disetor dari 29 (dua puluh sembilan) PD BKK sebesar Rp.231.209.095.437,- (dua ratus tiga puluh satu milyar dua ratus sembilan juta sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah). (2) Kepemilikan Modal Dasar PT BPR BKK JATENG (Perseroda)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perbandingan sebagai berikut: a. Pemerintah Provinsi paling sedikit sebesar 51 % (lima puluh satu persen) sebagai Pemegang Saham Pengendali; b. Pemerintah Kabupaten/Kota paling banyak sebesar 49 % (empat puluh sembilan persen). (3) Rincian kepemilikan Modal Dasar PT BPR BKK JATENG (Perseroda) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. (4) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan ditetapkan oleh RUPS serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menganggarkan dalam APBD dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. (6) Pelaksanaan setoran modal dilakukan dengan mekanisme RUPS.

Pasal 12

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pinjaman, Hibah dan sumber modal lainnya. (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham. (3) Tata cara penyertaan modal kepada PT BPR BKK (Perseroda) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Pasal 13

(1) Aset PT BPR BKK JATENG (Perseroda) merupakan kekayaan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipisahkan. (2) Penyertaan modal yang berasal dari pengalihan aset Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota hanya dapat dilakukan atas persetujuan RUPS. (3) Perubahan modal dasar dan modal disetor dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB 1

Umum

Pasal 17

Koreksi

(1) Dewan Komisaris terdiri dari wakil pemegang saham Pemerintah Provinsi, wakil pemegang saham Pemerintah Kabupaten/Kota dan dari pihak ketiga yang profesional dan independen. (2) Anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dan salah seorang ditetapkan sebagai Komisaris Utama. (3) Keanggotaan Dewan Komisaris yang berasal dari pihak ketiga yang profesional dan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 50 % (lima puluhper seratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. (4) Pemilihan dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. (5) Masa jabatan Dewan Komisaris 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 18

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Warga Negara INDONESIA; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; d. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; e. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; f. tidak terkait dengan partai politik; g. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang keuangan dan perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh OJK. (2) Selain persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Dewan Komisaris wajib memiliki: a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau b. pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan. c. memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi. d. Memiliki integritas yaitu: 1. memiliki perilaku dan moral yang baik, dibuktikan dengan keterangan dari atasan/Pimpinan Instansi/Lembaga/Perusahaan tempat asal bekerja; 2. mematuhi peraturan perundang-undangan, dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan bermeterai cukup; 3. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha secara sehat. e. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah; h. pendidikan paling rendah Sarjana (S1); i. menandatangani pakta integritas. (3) Untuk Dewan Komisaris yang berasal dari pihak ketiga yang profesional dan independen selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman dibidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun. (4) Untuk pengangkatan pertama kali para Anggota Dewan Komisaris dikukuhkan oleh Pemegang Saham Pengendali setelah lulus fit and proper test OJK dan ditetapkan dalam RUPS. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dilarang menjadi Dewan Komisaris.

Pasal 20

(1) Calon Dewan Komisaris yang berasal dari wakil pemegang saham Pemerintah Provinsi diusulkan melalui surat perintah tugas dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk. (2) Calon Dewan Komisaris yang berasal dari wakil pemegang saham Pemerintah Kabupaten/Kota diusulkan melalui surat perintah tugas dari Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. (3) Calon Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD dan/atau unsur birokrasi yang memenuhi persyaratan. (4) Pengusulan Calon Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta calon Dewan Komisaris yang berasal dari pihak ketiga yang profesional dan independen ditetapkan oleh RUPS. (5) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum jabatan Dewan Komisaris berakhir. (6) Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. (7) Untuk diangkat menjadi Dewan Komisaris wajib lulus fit and proper test OJK. (8) Salah seorang Dewan Komisaris ditunjuk sebagai Komisaris Utama dan yang lain ditunjuk Komisaris Anggota (9) Pengangkatan Dewan Komisaris dilaporkan kepada OJK selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah RUPS.

BAB 2

Pengangkatan Dewan Komisaris

Pasal 18

Koreksi

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Warga Negara INDONESIA; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; d. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; e. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; f. tidak terkait dengan partai politik; g. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang keuangan dan perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh OJK. (2) Selain persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Dewan Komisaris wajib memiliki: a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau b. pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan. c. memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi. d. Memiliki integritas yaitu: 1. memiliki perilaku dan moral yang baik, dibuktikan dengan keterangan dari atasan/Pimpinan Instansi/Lembaga/Perusahaan tempat asal bekerja; 2. mematuhi peraturan perundang-undangan, dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan bermeterai cukup; 3. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha secara sehat. e. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah; h. pendidikan paling rendah Sarjana (S1); i. menandatangani pakta integritas. (3) Untuk Dewan Komisaris yang berasal dari pihak ketiga yang profesional dan independen selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman dibidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun. (4) Untuk pengangkatan pertama kali para Anggota Dewan Komisaris dikukuhkan oleh Pemegang Saham Pengendali setelah lulus fit and proper test OJK dan ditetapkan dalam RUPS. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dilarang menjadi Dewan Komisaris.

Pasal 20

(1) Calon Dewan Komisaris yang berasal dari wakil pemegang saham Pemerintah Provinsi diusulkan melalui surat perintah tugas dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk. (2) Calon Dewan Komisaris yang berasal dari wakil pemegang saham Pemerintah Kabupaten/Kota diusulkan melalui surat perintah tugas dari Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. (3) Calon Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD dan/atau unsur birokrasi yang memenuhi persyaratan. (4) Pengusulan Calon Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta calon Dewan Komisaris yang berasal dari pihak ketiga yang profesional dan independen ditetapkan oleh RUPS. (5) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum jabatan Dewan Komisaris berakhir. (6) Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. (7) Untuk diangkat menjadi Dewan Komisaris wajib lulus fit and proper test OJK. (8) Salah seorang Dewan Komisaris ditunjuk sebagai Komisaris Utama dan yang lain ditunjuk Komisaris Anggota (9) Pengangkatan Dewan Komisaris dilaporkan kepada OJK selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah RUPS.

Pasal 21

Dewan Komisaris mempunyai tugas MENETAPKAN kebijakan umum yang digariskan oleh Pemegang Saham, melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap PT BPR BKK JATENG (Perseroda).

Pasal 22

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan pengawasan internal tanpa mengurangi kewenangan dari instansi pengawasan di luar PT BPR BKK JATENG (Perseroda). (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan; b. sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dewan Komisaris mempunyai fungsi : a. penyusunan tata cara pengawasan PT BPR BKK JATENG (Perseroda); b. pengawasan terhadap Direksi atas pengelolaan PT BPR BKK JATENG (Perseroda); c. pengawasan dan pengembangan PT BPR BKK JATENG (Perseroda).

Pasal 24

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dewan Komisaris mempunyai wewenang: a. membahas RKAT sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan; b. meneliti laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi; c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk perbaikan dan pengembangan usaha PT BPR BKK JATENG (Perseroda); d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan PT BPR BKK JATENG (Perseroda); e. memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan RKAT tahun buku berikutnya; f. memberikan penilaian Laporan pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Direksi dalam forum RUPS; g. memberikan dan MENETAPKAN sanksi hukuman disiplin kepada Direksi berdasarkan amanat RUPS; h. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Pemegang Saham melalui RUPS; i. memimpin operasional perusahaan, apabila semua anggota Direksi tidak berada ditempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari.

Pasal 25

(1) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Pemegang Saham. (2) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama. (3) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris sebagaimana pada ayat (2) disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum akhir masa jabatan.

BAB 3

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

Pasal 21

Koreksi

Dewan Komisaris mempunyai tugas MENETAPKAN kebijakan umum yang digariskan oleh Pemegang Saham, melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap PT BPR BKK JATENG (Perseroda).

Pasal 22

Koreksi

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan pengawasan internal tanpa mengurangi kewenangan dari instansi pengawasan di luar PT BPR BKK JATENG (Perseroda). (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan; b. sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dewan Komisaris mempunyai fungsi : a. penyusunan tata cara pengawasan PT BPR BKK JATENG (Perseroda); b. pengawasan terhadap Direksi atas pengelolaan PT BPR BKK JATENG (Perseroda); c. pengawasan dan pengembangan PT BPR BKK JATENG (Perseroda).

Pasal 24

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dewan Komisaris mempunyai wewenang: a. membahas RKAT sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan; b. meneliti laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi; c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk perbaikan dan pengembangan usaha PT BPR BKK JATENG (Perseroda); d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan PT BPR BKK JATENG (Perseroda); e. memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan RKAT tahun buku berikutnya; f. memberikan penilaian Laporan pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Direksi dalam forum RUPS; g. memberikan dan MENETAPKAN sanksi hukuman disiplin kepada Direksi berdasarkan amanat RUPS; h. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Pemegang Saham melalui RUPS; i. memimpin operasional perusahaan, apabila semua anggota Direksi tidak berada ditempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari.

Pasal 25

(1) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Pemegang Saham. (2) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama. (3) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris sebagaimana pada ayat (2) disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum akhir masa jabatan.

Pasal 26

(1) Komisaris Utama mempunyai tugas: a. memimpin kegiatan anggota Dewan Komisaris; b. menyusun program kerja pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Pemegang Saham; c. memimpin rapat Dewan Komisaris; d. MENETAPKAN pembagian tugas anggota Dewan Komisaris. (2) Anggota Dewan Komisaris mempunyai tugas: a. membantu Komisaris Utama dalam melaksanakan tugas. b. melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh Komisaris Utama. c. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisaris Utama.

BAB 7

Penghasilan Dan Penghargaan Dewan Komisaris

Pasal 29

Koreksi

Dewan Komisaris karena tugasnya diberikan honorarium yang besarnya diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 30

Koreksi

(1) Pada setiap akhir masa jabatan Komisaris Utama dan Komisaris Anggota diberikan penghargaan berupa uang jasa pengabdian. (2) Pemberian uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Dewan Komisaris berhenti karena : a. meninggal dunia; b. masa jabatannya berakhir; c. berusia 65 (enam puluh lima) tahun. (2) Dewan Komisaris dapat diberhentikan karena: a. permintaan sendiri; b. melakukan tindakan yang merugikan keuangan PT BPR BKK JATENG (Perseroda) berdasarkan pemeriksaan internal; c. melakukan tindakan tercela; d. tidak melaksanakan Rapat Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1); e. terganggu kesehatannya mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; f. melanggar pakta integritas; g. usulan pemegang saham; h. ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 32

(1) Dewan Komisaris yang diduga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d,huruf e dan huruf f, dapat diberhentikan sementara oleh RUPS. (2) Dewan Komisaris yang ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf h, terlebih dahulu diberhentikan sementara oleh RUPS. (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris yang bersangkutan.

Pasal 33

(1) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Pemegang Saham menyelenggarakan RUPS untuk MENETAPKAN apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi. (2) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Saham belum menyelenggarakan RUPS, maka Surat Pemberhentian Sementara tidak berlaku dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya. (3) Apabila Dewan Komisaris terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f dan huruf h, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 34

(1) Pemberhentian sementara Dewan Komisaris yang ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf h, ditetapkan oleh RUPS. (2) RUPS untuk pemberhentian sementara Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Dewan Komisaris sebagai tersangka. (3) Pemberhentian sementara Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 50 (lima puluh) hari dan dilanjutkan dengan pemberhentian tetap oleh RUPS. (4) Pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberhentian tidak dengan hormat. (5) Dalam hal jangka waktu 50 (lima puluh) hari pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan oleh aparat penegak hukum maka RUPS mengaktifkan kembali Dewan Komisaris. (6) Pengisian Dewan Komisaris yang telah diberhentikan tetap karena ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lama 70 (tujuh puluh) hari sejak pemberhentian tetap.

Pasal 35

Dewan Komisaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) terhitung mulai bulan berikutnya.

Pasal 36

(1) Dewan Komisaris yang diberhentikan tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya Keputusan RUPS tentang pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Saham Pengendali. (2) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan olehPemegang Saham Pengendali, RUPS harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud. (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RUPS belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan RUPS tentang Pemberhentian tidak berlaku dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB 8

Pemberhentian Dewan Komisaris

Pasal 31

Koreksi

(1) Dewan Komisaris berhenti karena : a. meninggal dunia; b. masa jabatannya berakhir; c. berusia 65 (enam puluh lima) tahun. (2) Dewan Komisaris dapat diberhentikan karena: a. permintaan sendiri; b. melakukan tindakan yang merugikan keuangan PT BPR BKK JATENG (Perseroda) berdasarkan pemeriksaan internal; c. melakukan tindakan tercela; d. tidak melaksanakan Rapat Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1); e. terganggu kesehatannya mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; f. melanggar pakta integritas; g. usulan pemegang saham; h. ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 32

(1) Dewan Komisaris yang diduga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d,huruf e dan huruf f, dapat diberhentikan sementara oleh RUPS. (2) Dewan Komisaris yang ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf h, terlebih dahulu diberhentikan sementara oleh RUPS. (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris yang bersangkutan.

Pasal 33

(1) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Pemegang Saham menyelenggarakan RUPS untuk MENETAPKAN apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi. (2) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Saham belum menyelenggarakan RUPS, maka Surat Pemberhentian Sementara tidak berlaku dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya. (3) Apabila Dewan Komisaris terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f dan huruf h, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 34

(1) Pemberhentian sementara Dewan Komisaris yang ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf h, ditetapkan oleh RUPS. (2) RUPS untuk pemberhentian sementara Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Dewan Komisaris sebagai tersangka. (3) Pemberhentian sementara Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 50 (lima puluh) hari dan dilanjutkan dengan pemberhentian tetap oleh RUPS. (4) Pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberhentian tidak dengan hormat. (5) Dalam hal jangka waktu 50 (lima puluh) hari pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan oleh aparat penegak hukum maka RUPS mengaktifkan kembali Dewan Komisaris. (6) Pengisian Dewan Komisaris yang telah diberhentikan tetap karena ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lama 70 (tujuh puluh) hari sejak pemberhentian tetap.

Pasal 35

Dewan Komisaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) terhitung mulai bulan berikutnya.

Pasal 36

(1) Dewan Komisaris yang diberhentikan tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya Keputusan RUPS tentang pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Saham Pengendali. (2) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan olehPemegang Saham Pengendali, RUPS harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud. (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RUPS belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan RUPS tentang Pemberhentian tidak berlaku dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 37

(1) Dewan Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan: a. sesama anggota Dewan Komisaris; dan/atau b. anggota Direksi. (2) Dewan Komisaris tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PT BPR BKK JATENG (Perseroda). (3) Dewan Komisaris dilarang menjabat sebagai anggota Direksi pada Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, lembaga keuangan dan lembaga usaha lainnya. (4) Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Bank Perkreditan Rakyat lainnya. (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dilarang turut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional PT BPR BKK JATENG (Perseroda), kecuali terkait dengan: a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB 1

Umum

Pasal 38

Koreksi

(1) PT BPR BKK JATENG (Perseroda) dipimpin oleh Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang. (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. (3) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (4) PT BPR BKK JATENG (Perseroda) wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Pasal 39

Koreksi

Anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah kedudukan PT BPR BKK JATENG (Perseroda).

Pasal 40

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut : a. Warga Negara INDONESIA; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia dan taat kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; d. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; e. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; f. tidak terkait dengan partai politik; g. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang keuangan dan perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh OJK; h. memiliki kompetensi, integritas dan reputasi dibidang Keuangan; i. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah. j. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 56 (limapuluh enam) tahun; k. menandatangani pakta integritas. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut : a. Memiliki latar belakang pendidikan paling rendah Sarjana (S1); b. Direksi yang berasal dari PT BPR BKK JATENG (Perseroda) atau PD BPR BKK secara otomatis berhenti status kepegawaiannya; c. Anggota Direksi harus memiliki : 1. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; 2. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan; 3. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank Perkreditan Rakyat yang sehat; 4. pengalaman dan keahlian sebagaimana yang dimaksud pada huruf c angka 2 paling singkat selama 2 (dua) tahun; 5. anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi; 6. memiliki sertifikat Manajemen Resiko Tingkat 2 (dua). (3) Untuk pengangkatan pertama kali Direksi dikukuhkan oleh Pemegang Saham Pengendali setelah lulus fit and proper test OJK dan ditetapkan dalam RUPS. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai, teknis pelaksanaan pengangkatan, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 41

(1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali masa jabatan. (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan : a. PT BPR BKK JATENG (Perseroda) yang dipimpinnya menunjukkan peningkatan tingkat kesehatan dalam 2 (dua) tahun terakhir; b. Dalam 2 (dua) tahun terakhir laba perusahaan menunjukkan peningkatan; c. Laporan pertanggungjawaban Direksi pada masa akhir jabatan berakhir selama 1 (satu) periode dinilai baik oleh Dewan Komisaris dan diterima tanpa syarat oleh RUPS. (3) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dikecualikan akibat force majeur. (4) Sebelum Keputusan RUPS tentang Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari OJK atas dasar hasil fit and proper test.

BAB 2

Syarat-syarat Pengangkatan Direksi

Pasal 40

Koreksi

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut : a. Warga Negara INDONESIA; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia dan taat kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; d. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; e. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; f. tidak terkait dengan partai politik; g. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang keuangan dan perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh OJK; h. memiliki kompetensi, integritas dan reputasi dibidang Keuangan; i. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah. j. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 56 (limapuluh enam) tahun; k. menandatangani pakta integritas. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut : a. Memiliki latar belakang pendidikan paling rendah Sarjana (S1); b. Direksi yang berasal dari PT BPR BKK JATENG (Perseroda) atau PD BPR BKK secara otomatis berhenti status kepegawaiannya; c. Anggota Direksi harus memiliki : 1. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; 2. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan; 3. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank Perkreditan Rakyat yang sehat; 4. pengalaman dan keahlian sebagaimana yang dimaksud pada huruf c angka 2 paling singkat selama 2 (dua) tahun; 5. anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi; 6. memiliki sertifikat Manajemen Resiko Tingkat 2 (dua). (3) Untuk pengangkatan pertama kali Direksi dikukuhkan oleh Pemegang Saham Pengendali setelah lulus fit and proper test OJK dan ditetapkan dalam RUPS. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai, teknis pelaksanaan pengangkatan, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 41

(1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali masa jabatan. (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan : a. PT BPR BKK JATENG (Perseroda) yang dipimpinnya menunjukkan peningkatan tingkat kesehatan dalam 2 (dua) tahun terakhir; b. Dalam 2 (dua) tahun terakhir laba perusahaan menunjukkan peningkatan; c. Laporan pertanggungjawaban Direksi pada masa akhir jabatan berakhir selama 1 (satu) periode dinilai baik oleh Dewan Komisaris dan diterima tanpa syarat oleh RUPS. (3) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dikecualikan akibat force majeur. (4) Sebelum Keputusan RUPS tentang Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari OJK atas dasar hasil fit and proper test.

Pasal 42

(1) Pengusulan dan pengangkatan Anggota Direksi PT BPR BKK JATENG (Perseroda) ditetapkan dengan RUPS. (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Anggota Direksi berakhir. (3) Pengangkatan Direksi dilaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah RUPS. (4) Direksi mulai melaksanakan tugasnya sejak ditetapkan dalam RUPS.

BAB 3

Tata Cara Pengangkatan Anggota Direksi

Pasal 42

Koreksi

(1) Pengusulan dan pengangkatan Anggota Direksi PT BPR BKK JATENG (Perseroda) ditetapkan dengan RUPS. (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Anggota Direksi berakhir. (3) Pengangkatan Direksi dilaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah RUPS. (4) Direksi mulai melaksanakan tugasnya sejak ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 43

Koreksi

(1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PT BPR BKK JATENG (Perseroda). (2) Direksi wajib menyampaikan laporan kepada OJK dan Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan dan pedoman penyusunan laporan PT BPR BKK JATENG (Perseroda).

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Direksi mempunyai fungsi : a. pelaksanaan manajemen PT BPR BKK JATENG (Perseroda) berdasarkan kebijakan umum dari Pemegang Saham yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengelolaan PT BPR BKK JATENG (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum Pemegang Saham yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; c. penyusunan dan penyampaian RKAT dan perubahannya kepada Pemegang saham melalui Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan RUPS; d. penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan kepada OJK dan Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; e. penyusunan dan pengumuman Laporan Keuangan Publikasi sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan; f. penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahunan dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris.

Pasal 45

(1) Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut : a. mengurus dan mengelola kekayaan PT BPR BKK JATENG (Perseroda); b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PT BPR BKK JATENG (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. MENETAPKAN tata tertib PT BPR BKK JATENG (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mewakili PT BPR BKK JATENG (Perseroda) baik di dalam atau di luar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PT BPR BKK JATENG (Perseroda); e. membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan/atau kantor kas berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PT BPR BKK JATENG (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; g. menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik PT BPR BKK JATENG (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. mengadakan kerjasama untuk dan atas nama PT BPR BKK JATENG (Perseroda). (2) melaporkan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris.

Pasal 46

(1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45, bertanggungjawab kepada Pemegang Saham. (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direksi.

BAB 4

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi

Pasal 43

Koreksi

(1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PT BPR BKK JATENG (Perseroda). (2) Direksi wajib menyampaikan laporan kepada OJK dan Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan dan pedoman penyusunan laporan PT BPR BKK JATENG (Perseroda).

Pasal 44

Koreksi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Direksi mempunyai fungsi : a. pelaksanaan manajemen PT BPR BKK JATENG (Perseroda) berdasarkan kebijakan umum dari Pemegang Saham yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengelolaan PT BPR BKK JATENG (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum Pemegang Saham yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; c. penyusunan dan penyampaian RKAT dan perubahannya kepada Pemegang saham melalui Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan RUPS; d. penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan kepada OJK dan Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; e. penyusunan dan pengumuman Laporan Keuangan Publikasi sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan; f. penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahunan dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris.

Pasal 45

(1) Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut : a. mengurus dan mengelola kekayaan PT BPR BKK JATENG (Perseroda); b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PT BPR BKK JATENG (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. MENETAPKAN tata tertib PT BPR BKK JATENG (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mewakili PT BPR BKK JATENG (Perseroda) baik di dalam atau di luar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PT BPR BKK JATENG (Perseroda); e. membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan/atau kantor kas berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PT BPR BKK JATENG (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; g. menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik PT BPR BKK JATENG (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. mengadakan kerjasama untuk dan atas nama PT BPR BKK JATENG (Perseroda). (2) melaporkan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris.

Pasal 46

(1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45, bertanggungjawab kepada Pemegang Saham. (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direksi.

Pasal 47

(1) Direktur Utama PT BPR BKK JATENG (Perseroda) mempunyai tugas menyusun perencanaan dan melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian. (2) Direktur PT BPR BKK JATENG (Perseroda) mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu Direktur Utama memimpin koordinasi dalam kegiatan pemasaran produk – produk perbankan, baik dana dan kredit serta umum dan operasional, keuangan, kepatuhan, perencanaan dan pengembangan serta tugas lain demi meningkatkan kinerja/produktifitas serta sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (3) Pembagian tugas Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

BAB 6

Rapat Direksi

Pasal 48

Koreksi

(1) Rapat Direksi PT BPR BKK JATENG (Perseroda) diselenggarakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) bulan. (2) Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Utama.

Pasal 49

Koreksi

(1) Penghasilan Direksi terdiri dari: a. Gaji; b. Tunjangan; dan c. Pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 50

(1) Direksi mendapatkan Fasilitas berupa: a. perawatan kesehatan yang layak termasuk istri dan sebanyak- banyaknya 2 (dua) anak dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan kemampuan PT BPR BKK JATENG (Perseroda); b. Rumah Dinas atau biaya sewa rumah dinas sesuai dengan kemampuan PT BPR BKK JATENG (Perseroda) bagi Direksi yang berasal dari luar kota; c. kendaraan Dinas sesuai dengan kemampuan PT BPR BKK JATENG (Perseroda). (2) Direksi memperoleh Jasa Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

(1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi: a. cuti tahunan; b. cuti alasan penting; c. cuti menunaikan ibadah; d. cuti sakit; e. cuti besar; dan f. cuti bersalin; (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan selama 12 (dua belas) hari dan dikurangi dengan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah. (3) Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan paling lama selama 60 (enam puluh) hari kalender. (4) Cuti menunaikan ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender. (5) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf diberikan dengan ketentuan harus mengajukan permohonan cuti dengan melampirkan Surat Keterangan dari Dokter. (6) Cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikanpaling lama selama 60 (enam puluh) hari kalenderdalam akhir masa jabatan guna menciptakan sistem pengendalian intern dan praktik yang sehat. (7) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf fdiberikan bagi Anggota Direksi perempuan selama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum saatnya melahirkan anak dan 60 (enam puluh) hari kalender sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. (8) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh dari PT BPR BKK JATENG (Perseroda). (9) Anggota Direksi wajib mengambil cuti tahunan dan dapat diberikan uang cuti yang besarnya sesuai dengan kemampuan PT BPR BKK JATENG (Perseroda).

Pasal 52

(1) Pada setiap akhir masa jabatan Direksi diberikan uang jasa pengabdian. (2) Pemberian uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Pelaksanaan hak cuti dan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52, diperhitungkan dan dibayarkan setelah dianggarkan dalam RKAT pada tahun berjalan saat berakhirnya masa jabatan Anggota Direksi.

BAB 7

Penghasilan Dan Penghargaan Direksi

Pasal 49

Koreksi

(1) Penghasilan Direksi terdiri dari: a. Gaji; b. Tunjangan; dan c. Pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 50

Koreksi

(1) Direksi mendapatkan Fasilitas berupa: a. perawatan kesehatan yang layak termasuk istri dan sebanyak- banyaknya 2 (dua) anak dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan kemampuan PT BPR BKK JATENG (Perseroda); b. Rumah Dinas atau biaya sewa rumah dinas sesuai dengan kemampuan PT BPR BKK JATENG (Perseroda) bagi Direksi yang berasal dari luar kota; c. kendaraan Dinas sesuai dengan kemampuan PT BPR BKK JATENG (Perseroda). (2) Direksi memperoleh Jasa Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

(1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi: a. cuti tahunan; b. cuti alasan penting; c. cuti menunaikan ibadah; d. cuti sakit; e. cuti besar; dan f. cuti bersalin; (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan selama 12 (dua belas) hari dan dikurangi dengan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah. (3) Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan paling lama selama 60 (enam puluh) hari kalender. (4) Cuti menunaikan ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender. (5) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf diberikan dengan ketentuan harus mengajukan permohonan cuti dengan melampirkan Surat Keterangan dari Dokter. (6) Cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikanpaling lama selama 60 (enam puluh) hari kalenderdalam akhir masa jabatan guna menciptakan sistem pengendalian intern dan praktik yang sehat. (7) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf fdiberikan bagi Anggota Direksi perempuan selama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum saatnya melahirkan anak dan 60 (enam puluh) hari kalender sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. (8) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh dari PT BPR BKK JATENG (Perseroda). (9) Anggota Direksi wajib mengambil cuti tahunan dan dapat diberikan uang cuti yang besarnya sesuai dengan kemampuan PT BPR BKK JATENG (Perseroda).

Pasal 52

(1) Pada setiap akhir masa jabatan Direksi diberikan uang jasa pengabdian. (2) Pemberian uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Pelaksanaan hak cuti dan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52, diperhitungkan dan dibayarkan setelah dianggarkan dalam RKAT pada tahun berjalan saat berakhirnya masa jabatan Anggota Direksi.

Pasal 54

(1) Anggota Direksi berhenti karena : a. meninggal dunia; b. masa jabatannya berakhir; (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan karena: a. permintaan sendiri; b. melakukan tindakan yang merugikan keuangan PT BPR BKK JATENG (Perseroda) berdasarkan pemeriksaan internal; c. melakukan tindakan tercela; d. tidak melaksanakan Rapat Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1); e. terganggu kesehatannya mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; f. melanggar pakta integritas; g. ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 55

(1) Anggota Direksi yang diduga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dapat diberhentikan sementara oleh RUPS atas usul Dewan Komisaris. (2) Anggota Direksi yang ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf g, terlebih dahulu diberhentikan sementara oleh RUPS. (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Anggota Direksi yang bersangkutan.

Pasal 56

(1) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), Dewan Komisaris melakukan sidang untuk MENETAPKAN apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi. (2) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris belum melakukan sidang, maka Surat Pemberhentian Sementara tidak berlaku dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya. (3) Keputusan Sidang Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan RUPS (4) Apabila Anggota Direksi terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 57

(1) Pemberhentian sementara Anggota Direksi yang ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), ditetapkan oleh RUPS. (2) RUPS untuk pemberhentian sementara Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Anggota Direksi sebagai tersangka. (3) Pemberhentian sementara Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 50 (lima puluh) hari dan dilanjutkan dengan pemberhentian tetap oleh RUPS. (4) Pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberhentian tidak dengan hormat. (5) Dalam hal pada jangka waktu 50 (lima puluh) hari pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan oleh aparat penegak hukum maka RUPS mengaktifkan kembali Anggota Direksi. (6) Pengisian Anggota Direksi yang telah diberhentikan tetap karena ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lama 70 (tujuh puluh) hari sejak pemberhentian tetap.

Pasal 58

Direksi yang diberhentikan sementara, diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) terhitung mulai bulan berikutnya.

Pasal 59

(1) Anggota Direksi yang diberhentikan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya Keputusan RUPS tentang pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada RUPS melalui Dewan Komisaris. (2) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan, RUPS harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud. (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RUPS belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan RUPS tentang Pemberhentian tidak berlaku dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 60

(1) Anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, digantikan oleh Anggota Direksi pengganti yang harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40. (2) Anggota Direksi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan RUPS sampai dengan terpilihnya Direksi definitif. (3) Sebelum Keputusan RUPS MENETAPKAN Anggota Direksi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari OJK berdasarkan hasil fit and proper test.

Pasal 61

(1) Dalam hal semua Direksi berhenti atau diberhentikan, Dewan Komisaris memimpin jalannya operasional perusahaan. (2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengangkat pejabat struktural sebagai Pelaksana Tugas Direksi untuk menjalankan operasional perusahaan selama paling lama 6 (enam) bulan. (3) Pejabat struktural yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak atas penghasilan Direksi dan tidak lagi memperoleh penghasilan sebagai pejabat struktural.

BAB 8

Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 54

Koreksi

(1) Anggota Direksi berhenti karena : a. meninggal dunia; b. masa jabatannya berakhir; (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan karena: a. permintaan sendiri; b. melakukan tindakan yang merugikan keuangan PT BPR BKK JATENG (Perseroda) berdasarkan pemeriksaan internal; c. melakukan tindakan tercela; d. tidak melaksanakan Rapat Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1); e. terganggu kesehatannya mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; f. melanggar pakta integritas; g. ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 55

(1) Anggota Direksi yang diduga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dapat diberhentikan sementara oleh RUPS atas usul Dewan Komisaris. (2) Anggota Direksi yang ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf g, terlebih dahulu diberhentikan sementara oleh RUPS. (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Anggota Direksi yang bersangkutan.

Pasal 56

(1) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), Dewan Komisaris melakukan sidang untuk MENETAPKAN apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi. (2) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris belum melakukan sidang, maka Surat Pemberhentian Sementara tidak berlaku dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya. (3) Keputusan Sidang Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan RUPS (4) Apabila Anggota Direksi terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 57

(1) Pemberhentian sementara Anggota Direksi yang ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), ditetapkan oleh RUPS. (2) RUPS untuk pemberhentian sementara Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Anggota Direksi sebagai tersangka. (3) Pemberhentian sementara Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 50 (lima puluh) hari dan dilanjutkan dengan pemberhentian tetap oleh RUPS. (4) Pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberhentian tidak dengan hormat. (5) Dalam hal pada jangka waktu 50 (lima puluh) hari pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan oleh aparat penegak hukum maka RUPS mengaktifkan kembali Anggota Direksi. (6) Pengisian Anggota Direksi yang telah diberhentikan tetap karena ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lama 70 (tujuh puluh) hari sejak pemberhentian tetap.

Pasal 58

Direksi yang diberhentikan sementara, diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) terhitung mulai bulan berikutnya.

Pasal 59

(1) Anggota Direksi yang diberhentikan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya Keputusan RUPS tentang pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada RUPS melalui Dewan Komisaris. (2) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan, RUPS harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud. (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RUPS belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan RUPS tentang Pemberhentian tidak berlaku dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 60

(1) Anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, digantikan oleh Anggota Direksi pengganti yang harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40. (2) Anggota Direksi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan RUPS sampai dengan terpilihnya Direksi definitif. (3) Sebelum Keputusan RUPS MENETAPKAN Anggota Direksi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari OJK berdasarkan hasil fit and proper test.

Pasal 61

(1) Dalam hal semua Direksi berhenti atau diberhentikan, Dewan Komisaris memimpin jalannya operasional perusahaan. (2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengangkat pejabat struktural sebagai Pelaksana Tugas Direksi untuk menjalankan operasional perusahaan selama paling lama 6 (enam) bulan. (3) Pejabat struktural yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak atas penghasilan Direksi dan tidak lagi memperoleh penghasilan sebagai pejabat struktural.

Pasal 62

(1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan: a. sesama anggota direksi; b. anggota dewan komisaris; dan/atau c. pejabat eksekutif PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) (2) Anggota Direksi dilarang : a. merangkap jabatan sebagai Anggota Direksi pada bank atau perusahaan lain; b. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT BPR BKK JATENG (Perseroda) atau perkumpulan lain dalam lapangan usaha yang bertujuan mencari laba; c. secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non bank; d. memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas; e. menjalankan usaha yang sama dan/atau sejenis dengan kegiatan PT BPR BKK JATENG (Perseroda).

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATANJAWA TENGAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

Pasal 7

BAB VI

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB VII

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VIII

Pasal 14

BAB IX

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 64

BAB Kesatu

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

BAB Ketiga

Pasal 17

BAB 1

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 2

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 3

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB 4

Pasal 26

Pasal 27

BAB 5

Pasal 27

Pasal 28

BAB 6

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 7

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB 8

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34