PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SURABAYA

PERDA Nomor 2 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Surabaya. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya. 3. Walikota adalah Walikota Surabaya. 4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya. 6. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. 7. Kendaraan bermotor tipe baru adalah kendaraan bermotor yang menggunakan mesin dan/atau transmisi tipe baru yang siap diproduksi dan dipasarkan, atau kendaraan yang sudah beroperasi tetapi akan diproduksi ulang dengan perubahan desain mesin dan sistem transmisinya, atau kendaraan bermotor yang diimpor tetapi belum beroperasi di jalan wilayah Republik INDONESIA; 8. Kendaraan bermotor lama adalah kendaraan yang sudah diproduksi, dirakit atau diimpor dan sudah beroperasi di jalan wilayah Republik INDONESIA; 9. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum kendaraan bermotor yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; 10. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur tentang usaha mikro, kecil dan menengah; 11. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur tentang usaha mikro, kecil dan menengah; 12. Mekanik adalah orang yang mempunyai kemampuan teknis untuk menyelesaikan kegiatan perawatan dan perbaikan kendaraan; 13. Fasilitas dan Peralatan adalah fasilitas dan peralatan atau perkakas yang dibutuhkan dalam proses perawatan dan perbaikan kendaraan; 14. Emisi adalah gas buang dari sumber Kendaraan bermotor sebagai hasil proses pembakaran di ruang mesin. 15. Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor adalah suatu mekanisme pengendalian emisi gas buang Kendaraan bermotor dalam rangka pengendalian pencemaran udara yang mewajibkan pemilik Kendaraan bermotor untuk merawat kendaraannya agar memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor. 16. Bengkel Pelaksana Uji Emisi adalah bengkel umum Kendaraan bermotor yang telah terdaftar di Pemerintah Daerah sebagai bengkel uji emisi Kendaraan bermotor; 17. Teknisi Uji Emisi adalah orang yang melaksanakan uji emisi dan perawatan Kendaraan bermotor di bengkel uji emisi. 18. Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor. 19. Izin Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah izin yang wajib dimiliki oleh pemilik/pengelola bengkel sebelum melakukan penyelenggaraan bengkel umum untuk kendaraan bermotor.

BAB VI

PERIZINAN PENYELENGGARAAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 13

Koreksi

(1) Setiap orang atau badan yang akan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor di Daerah wajib memiliki izin penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh Walikota. (2) Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan izin penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang ditunjuk. .

Pasal 14

(1) Izin penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, merupakan Izin operasional bengkel umum kendaraan bermotor skala besar. (2) Bengkel umum kendaraan bermotor skala kecil dalam melaksanakan kegiatan usaha wajib dilengkapi dengan Tanda Daftar Bengkel Umum Kendaraan Bermotor skala kecil. (3) Tanda daftar bengkel umum kendaraan bermotor skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai izin operasional sementara bengkel umum kendaraan bermotor skala kecil. (4) Tanda daftar bengkel umum kendaraan bermotor skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. (5) Pemegang Tanda daftar bengkel umum kendaraan bermotor skala kecil berikut perpanjangannya yang masa berlakunya telah berakhir dan masih melanjutkan kegiatan usahanya wajib memiliki izin penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor; (6) Terhadap lokasi usaha yang pernah diterbitkan Tanda daftar bengkel umum kendaraan bermotor skala kecil berikut perpanjangannya namun masa berlakunya telah berakhir, maka tidak dapat dimohonkan kembali Tanda daftar bengkel umum kendaraan bermotor skala kecil oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab bengkel sebelumnya.

Pasal 15

Izin Penyelenggaraan Bengkel umum kendaraan bermotor berlaku selama usaha penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor berlangsung.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor dan Tanda daftar bengkel umum kendaraan bermotor skala kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

Setiap penyelenggara bengkel umum kendaraan bermotor wajib: a. melaporkan kegiatan bengkel umum kendaraan bermotor secara berkala; dan b. memenuhi segala ketentuan yang melekat pada perizinan bengkel umum kendaraan bermotor secara berkala.

BAB VII

BENGKEL PENYELENGGARA UJI EMISI

Pasal 18

Koreksi

(1) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. (2) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tempat pengujian kendaraan bermotor dan/atau bengkel umum kendaraan bermotor. (3) Dalam hal kendaraan bermotor telah memenuhi ambang batas emisi gas buang, diberikan Surat Keterangan Memenuhi Ambang Batas Emisi dan/atau Stiker Lulus Uji Emisi yang dipasang pada Kendaraan. (4) Bagi kendaraan bermotor dinyatakan tidak lulus uji emisi, wajib melakukan perawatan sampai memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan ukuran Stiker Lulus Uji Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Pasal 19

(1) Bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) dapat mengajukan permohonan pendaftaran untuk menjadi bengkel pelaksana uji emisi gas buang Kendaraan Bermotor di Daerah. (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (3) Tata cara pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 20

(1) Setiap bengkel pelaksana uji emisi gas buang dilengkapi dengan alat uji emisi utama dan alat uji emisi cadangan. (2) Alat uji emisi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mengantisipasi kerusakan alat uji emisi utama pada saat sedang melaksanakan pemeriksaan emisi gas buang.

Pasal 21

(1) Alat uji emisi harus dikalibrasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. (2) Kalibrasi alat uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga dan/atau Instansi yang berwenang. (3) Salinan bukti kalibrasi alat uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh penyelenggara bengkel uji emisi yang terdaftar di Daerah kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SURABAYA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22

Pasal 23

BAB IX

Pasal 24

BAB X

Pasal 25

Pasal 26

BAB XI

Pasal 27

BAB XII

Pasal 28