PERDA

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Salatiga

PERDA Nomor 6 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Salatiga. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Salatiga. 4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Salatiga. jdih.salatiga.go.id (3) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga. 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga. 8. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Salatiga. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga. 10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 11. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu Daerah dan tidak terbagi atas saham. 12. Perumda Air Minum Kota Salatiga yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perumda Air Minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham. 13. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PDAM. 14. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada PDAM yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ PDAM yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PDAM dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. 15. Dewan Pengawas adalah organ PDAM yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PDAM. 16. Direksi adalah organ PDAM yang bertanggung jawab atas pengurusan PDAM untuk kepentingan dan tujuan PDAM serta mewakili PDAM baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 17. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan PDAM sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal PDAM guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai PDAM. 18. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB IV

MODAL

Pasal 8

Koreksi

(1) Sumber modal PDAM terdiri atas: a. penyertaan modal Daerah; b. hibah; dan c. sumber modal lainnya. (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari: a. APBD; dan/atau jdih.salatiga.go.id (5) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020 b. konversi dari pinjaman. (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari: a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah; c. BUMD lainnya; dan/atau d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. kapitalisasi cadangan; dan b. keuntungan revaluasi aset.

Pasal 9

Modal PDAM yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a yang sudah disetor sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp24.647.120.000 (dua puluh empat miliar enam ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 10

Modal PDAM yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PDAM.

Pasal 11

(1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan modal disetor. (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan barang milik Daerah. (3) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal. (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan untuk: a. pengembangan cakupan pelayanan air minum; b. penguatan struktur permodalan; dan c. penugasan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

(1) Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berdasarkan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah, rencana bisnis PDAM serta memperhatikan kemampuan keuangan Daerah. (2) Penganggaran modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam pembiayaan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diakui dan dicatat sebagai penyertaan modal Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) PDAM dapat menerima hibah. (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. jdih.salatiga.go.id (6) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020

Pasal 15

(1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a dan huruf b diputuskan oleh KPM. (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ORGANISASI

Pasal 16

Koreksi

Susunan Organisasi PDAM terdiri atas: a. KPM; b. Dewan Pengawas; dan c. Direksi.

Pasal 17

Koreksi

Di antara KPM, anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 18

(1) Dalam penyertaan modal Daerah kepada PDAM, Walikota berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah. (2) Dalam pengurusan PDAM, Walikota berkedudukan sebagai KPM.

Pasal 19

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berwenang melakukan: a. penyertaan modal pada PDAM; b. subsidi pada PDAM; c. penugasan kepada PDAM; d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada PDAM; dan e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada PDAM.

Pasal 20

(1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berkedudukan sebagai pemilik modal PDAM. (2) Pemilik modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengambil keputusan meliputi: a. perubahan anggaran dasar; b. pengalihan aset tetap; c. kerja sama; d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembukaan kantor cabang serta penyertaan modal; jdih.salatiga.go.id (7) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020 e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset; f. pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi; g. penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi; h. penetapan besaran penggunaan laba; i. pengesahan rencana bisnis, rencana kerja anggaran, laporan tahunan; j. pembubaran PDAM; dan k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PDAM dalam 1 (satu) transaksi atau lebih. (3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan BUMD. (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat mandat.

Pasal 21

Pejabat pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian PDAM apabila dapat membuktikan: a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung; b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PDAM; dan/atau c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PDAM secara melawan hukum.

BAB Kedua

KPM

Pasal 18

Koreksi

(1) Dalam penyertaan modal Daerah kepada PDAM, Walikota berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah. (2) Dalam pengurusan PDAM, Walikota berkedudukan sebagai KPM.

Pasal 19

Koreksi

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berwenang melakukan: a. penyertaan modal pada PDAM; b. subsidi pada PDAM; c. penugasan kepada PDAM; d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada PDAM; dan e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada PDAM.

Pasal 20

(1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berkedudukan sebagai pemilik modal PDAM. (2) Pemilik modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengambil keputusan meliputi: a. perubahan anggaran dasar; b. pengalihan aset tetap; c. kerja sama; d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembukaan kantor cabang serta penyertaan modal; jdih.salatiga.go.id (7) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020 e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset; f. pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi; g. penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi; h. penetapan besaran penggunaan laba; i. pengesahan rencana bisnis, rencana kerja anggaran, laporan tahunan; j. pembubaran PDAM; dan k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PDAM dalam 1 (satu) transaksi atau lebih. (3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan BUMD. (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat mandat.

Pasal 21

Pejabat pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian PDAM apabila dapat membuktikan: a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung; b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PDAM; dan/atau c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PDAM secara melawan hukum.

BAB Ketiga

Dewan Pengawas

Pasal 23

Koreksi

(1) Susunan keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas: a. ketua; dan/atau b. anggota. (2) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional, independen, masyarakat konsumen, dan/atau unsur lainnya. (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh KPM.

Pasal 24

Koreksi

(1) Unsur independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), merupakan perorangan yang tidak ada hubungan bisnis dengan direktur utama atau anggota Direksi. (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. anggota Dewan Pengawas lain dan/atau mantan anggota Dewan Pengawas PDAM; b. pensiunan pegawai PDAM; c. mantan ketua atau anggota Direksi PDAM; atau d. eksternal PDAM. jdih.salatiga.go.id (8) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020

Pasal 25

(1) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) merupakan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik. (2) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan PDAM. (3) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Jumlah keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling banyak sama dengan jumlah keanggotaan Direksi. (2) Dalam hal jumlah keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) orang, maka diangkat sebagai ketua merangkap anggota Dewan Pengawas. (3) Dalam hal jumlah keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) orang, maka 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas. (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PDAM.

BAB 1

Keanggotaan

Pasal 23

Koreksi

(1) Susunan keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas: a. ketua; dan/atau b. anggota. (2) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional, independen, masyarakat konsumen, dan/atau unsur lainnya. (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh KPM.

Pasal 24

Koreksi

(1) Unsur independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), merupakan perorangan yang tidak ada hubungan bisnis dengan direktur utama atau anggota Direksi. (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. anggota Dewan Pengawas lain dan/atau mantan anggota Dewan Pengawas PDAM; b. pensiunan pegawai PDAM; c. mantan ketua atau anggota Direksi PDAM; atau d. eksternal PDAM. jdih.salatiga.go.id (8) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020

Pasal 25

(1) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) merupakan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik. (2) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan PDAM. (3) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Jumlah keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling banyak sama dengan jumlah keanggotaan Direksi. (2) Dalam hal jumlah keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) orang, maka diangkat sebagai ketua merangkap anggota Dewan Pengawas. (3) Dalam hal jumlah keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) orang, maka 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas. (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PDAM.

Pasal 27

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan meliputi: a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki keahlian, integritas, kepernimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baikdan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; d. memahami manajemen PDAM; e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu); g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar; h. tidak pernah dinyatakan pailit; i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; j. tidak terkait hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 28

Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi: a. memiliki akhlak dan moral yang baik; b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PDAM yang sehat. jdih.salatiga.go.id (9) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020

BAB 2

Persyaratan

Pasal 27

Koreksi

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan meliputi: a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki keahlian, integritas, kepernimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baikdan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; d. memahami manajemen PDAM; e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu); g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar; h. tidak pernah dinyatakan pailit; i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; j. tidak terkait hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 28

Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi: a. memiliki akhlak dan moral yang baik; b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PDAM yang sehat. jdih.salatiga.go.id (9) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020

Pasal 29

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir, meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu kepada Walikota. (2) Pelaporan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir. (3) Pelaporan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu. (4) Walikota melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Walikota melaksanakan pemilihan anggota Dewan Pengawas. (2) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi. (3) Seleksi pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan: a. seleksi administrasi; b. uji kelayakan dan kepatutan; dan c. wawancara akhir. (4) Tahapan seleksi pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan melalui media. (5) Dalam pelaksanaan seleksi pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dibentuk panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (6) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan. (7) Calon anggota Dewan Pengawas yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dinyatakan lulus seleksi. (8) Tata cara seleksi pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB 3

Pemilihan dan Pengangkatan

Pasal 29

Koreksi

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir, meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu kepada Walikota. (2) Pelaporan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir. (3) Pelaporan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu. (4) Walikota melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Walikota melaksanakan pemilihan anggota Dewan Pengawas. (2) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi. (3) Seleksi pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan: a. seleksi administrasi; b. uji kelayakan dan kepatutan; dan c. wawancara akhir. (4) Tahapan seleksi pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan melalui media. (5) Dalam pelaksanaan seleksi pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dibentuk panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (6) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan. (7) Calon anggota Dewan Pengawas yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dinyatakan lulus seleksi. (8) Tata cara seleksi pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Salatiga

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Ketiga

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB 1

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB 2

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 3

Pasal 29

Pasal 30

BAB 4

BAB 5

BAB 6

BAB Keempat

BAB 1

BAB 2

BAB 3

BAB 4

BAB 5