Koreksi Pasal 11

(1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan modal disetor. (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan barang milik Daerah. (3) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal. (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.