PERDA

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PERDA Nomor 9 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom. 3. Bupati adalah Bupati Sanggau. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak dasar dan akses terhadap sumber ekonomi produktif sebagai aset penghidupan berkelanjutan untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sesuai dengan potensi di sekitarnya. 6. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah Penduduk Miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. 7. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. 8. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga dan mengalami kondisi Kemiskinan. 9. Penduduk Miskin adalah seseorang atau kelompok orang miskin yang tidak mampu memenuhi hak dasarnya. 10. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen SPKD sebagai rancangan kebijakan pembangunan Daerah dibidang Penanggulangan Kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun. 11. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas Pemangku Kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sanggau. 12. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan.

BAB V

STRATEGI DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 11

Koreksi

(1) Strategi Penanggulangan Kemiskinan dilakukan dengan: a. mengurangi beban pengeluaran Penduduk Miskin; b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan Penduduk Miskin; c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; dan d. mensinergikan kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan. (2) Untuk mensinergikan kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Pemerintah Daerah menyusun SPKD.

Pasal 12

Koreksi

Program Penanggulangan Kemiskinan meliputi: a. pemenuhan kebutuhan pangan; b. pemenuhan pelayanan kesehatan; c. pemenuhan pelayanan pendidikan; d. pemenuhan perumahan yang layak huni; e. pemberdayaan masyarakat; f. bantuan modal usaha; dan g. pemberian perlindungan dan rasa aman.

Pasal 13

(1) Program pemenuhan kebutuhan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan melalui pemberian bantuan kegiatan pengembangan pangan. (2) Pemberian bantuan kegiatan pengembangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14

Program pemenuhan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan melalui: a. pembebasan seluruh biaya pelayanan Kesehatan Dasar yang komprehensif pada Puskesmas dan jaringannya termasuk Puskesmas Rawat Inap; dan b. pembebasan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjut dan Rawat Inap Tingkat Lanjut pada ruang perawatan kelas III, pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk dan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Program pemenuhan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi: a. bantuan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi; dan b. bantuan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. (2) Satuan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima peserta didik baru yang berasal dari Keluarga Miskin yang berdomisili dalam satu Daerah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Pasal 16

(1) Program pemenuhan perumahan yang layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d berupa: a. bantuan penyediaan perumahan; b. bantuan perbaikan rumah; dan c. bantuan sarana dan prasarana pemukiman. (2) Bantuan penyediaan perumahan, bantuan perbaikan rumah, bantuan sarana dan prasarana pemukiman sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melibatkan partisipasi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 17

(1) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e meliputi: a. bantuan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan; dan b. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha. (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan keterampilan dan usahanya. (3) Program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan secara periodik.

Pasal 18

(1) Program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi Penduduk Miskin dan/atau kelompok Penduduk Miskin untuk mendapatkan modal bagi kegiatan usahanya sehingga dapat meningkatkan penghasilannya. (2) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bantuan dana; b. bantuan pinjaman dana bergulir; c. bantuan kemudahan akses kredit dilembaga keuangan; dan d. bantuan sarana dan prasarana usaha. (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 19

(1) Program pemberian perlindungan dan rasa aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi Penduduk Miskin atas pemenuhan hak perlindungan dan rasa aman. (2) Pemberian perlindungan dan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan: a. pengurusan administrasi kependudukan; b. penyelesaian konflik sosial; c. perlindungan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan manusia; dan d. fasilitasi bantuan hukum.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB Kedua

Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 12

Koreksi

Program Penanggulangan Kemiskinan meliputi: a. pemenuhan kebutuhan pangan; b. pemenuhan pelayanan kesehatan; c. pemenuhan pelayanan pendidikan; d. pemenuhan perumahan yang layak huni; e. pemberdayaan masyarakat; f. bantuan modal usaha; dan g. pemberian perlindungan dan rasa aman.

Pasal 13

Koreksi

(1) Program pemenuhan kebutuhan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan melalui pemberian bantuan kegiatan pengembangan pangan. (2) Pemberian bantuan kegiatan pengembangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14

Program pemenuhan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan melalui: a. pembebasan seluruh biaya pelayanan Kesehatan Dasar yang komprehensif pada Puskesmas dan jaringannya termasuk Puskesmas Rawat Inap; dan b. pembebasan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjut dan Rawat Inap Tingkat Lanjut pada ruang perawatan kelas III, pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk dan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Program pemenuhan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi: a. bantuan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi; dan b. bantuan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. (2) Satuan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima peserta didik baru yang berasal dari Keluarga Miskin yang berdomisili dalam satu Daerah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Pasal 16

(1) Program pemenuhan perumahan yang layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d berupa: a. bantuan penyediaan perumahan; b. bantuan perbaikan rumah; dan c. bantuan sarana dan prasarana pemukiman. (2) Bantuan penyediaan perumahan, bantuan perbaikan rumah, bantuan sarana dan prasarana pemukiman sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melibatkan partisipasi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 17

(1) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e meliputi: a. bantuan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan; dan b. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha. (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan keterampilan dan usahanya. (3) Program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan secara periodik.

Pasal 18

(1) Program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi Penduduk Miskin dan/atau kelompok Penduduk Miskin untuk mendapatkan modal bagi kegiatan usahanya sehingga dapat meningkatkan penghasilannya. (2) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bantuan dana; b. bantuan pinjaman dana bergulir; c. bantuan kemudahan akses kredit dilembaga keuangan; dan d. bantuan sarana dan prasarana usaha. (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 19

(1) Program pemberian perlindungan dan rasa aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi Penduduk Miskin atas pemenuhan hak perlindungan dan rasa aman. (2) Pemberian perlindungan dan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan: a. pengurusan administrasi kependudukan; b. penyelesaian konflik sosial; c. perlindungan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan manusia; dan d. fasilitasi bantuan hukum.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

TKPKD

Pasal 22

Koreksi

(1) Dalam rangka koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dibentuk TKPKD. (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam Penanggulangan Kemiskinan. (3) Pembentukan TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (4) Ketua TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati. (5) Sekretaris TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan. (6) TKPKD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 23

(1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) mempunyai tugas: a. melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah; dan b. mengendalikan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah. (2) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan RPJMD di bidang Penanggulangan Kemiskinan; b. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah; c. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah; d. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah; dan e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan Daerah bidang Penanggulangan Kemiskinan. (3) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi: a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah; b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi; c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan secara periodik; d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan Penanggulangan Kemiskinan; e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang Penanggulangan Kemiskinan; dan f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi.

Pasal 24

(1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dibentuk Sekretariat TKPKD dan Kelompok Kerja. (2) Pembentukan Sekretariat TKPKD dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 8

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25

BAB IX

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB X

Pasal 29

BAB XI

Pasal 30

BAB XII

Pasal 31

BAB XIII

Pasal 32

BAB XIV

Pasal 33

Pasal 34