PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERDA Nomor 3 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Sanggau. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Ekonomi Kreatif adalah sistem kegiatan individu dan/atau kelompok masyarakat yang berkaitan dengan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang dan jasa yang diciptakan dari ide dan kreasi pengetahuan melalui penggunaan kreativitas dan teknologi dari sumber daya manusia yang bernilai kultural, artistik dan hiburan untuk memperkuat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi. 6. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu dan/atau kelompok masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu dan/atau kelompok masyarakat tersebut. 7. Jaringan Usaha Kreatif adalah kumpulan usaha yang berada dalam kegiatan Ekonomi Kreatif yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama. 8. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha. 9. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat, dalam bentuk penciptaan iklim usaha, Pembinaan dan pengembangan Industri Kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. 10. Pelaku Usaha Kreatif adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Daerah atau melakukan kegiatan dalam Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesempatan menyelenggarakan kegiatan di Sektor Usaha Kreatif. 11. Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif. 12. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Pelaku Usaha Kreatif. 13. Sektor Usaha Kreatif adalah pengelompokan bidang/kegiatan usaha Industri Kreatif yang berbasis kreatifitas yang dapat menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. 14. Sentra Industri Kreatif adalah kelompok Industri Kreatif sejenis yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 1

Koreksi

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Sanggau. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Ekonomi Kreatif adalah sistem kegiatan individu dan/atau kelompok masyarakat yang berkaitan dengan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang dan jasa yang diciptakan dari ide dan kreasi pengetahuan melalui penggunaan kreativitas dan teknologi dari sumber daya manusia yang bernilai kultural, artistik dan hiburan untuk memperkuat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi. 6. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu dan/atau kelompok masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu dan/atau kelompok masyarakat tersebut. 7. Jaringan Usaha Kreatif adalah kumpulan usaha yang berada dalam kegiatan Ekonomi Kreatif yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama. 8. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha. 9. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat, dalam bentuk penciptaan iklim usaha, Pembinaan dan pengembangan Industri Kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. 10. Pelaku Usaha Kreatif adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Daerah atau melakukan kegiatan dalam Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesempatan menyelenggarakan kegiatan di Sektor Usaha Kreatif. 11. Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif. 12. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Pelaku Usaha Kreatif. 13. Sektor Usaha Kreatif adalah pengelompokan bidang/kegiatan usaha Industri Kreatif yang berbasis kreatifitas yang dapat menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. 14. Sentra Industri Kreatif adalah kelompok Industri Kreatif sejenis yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.

BAB III

PERLINDUNGAN EKONOMI KREATIF

Pasal 5

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan Perlindungan Usaha kepada Industri Kreatif. (2) Perlindungan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Industri Kreatif dalam kemitraan dengan usaha besar. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi bantuan hukum atas hak kekayaan intelektual sebagai hasil usaha kreatif yang dilakukan oleh individu atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. konsultasi mengenai aspek hukum hak kekayaan intelektual; b. fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari usaha Ekonomi Kreatif; c. perlindungan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan Usaha Ekonomi Kreatif dari pelanggaran yang dapat merugikannya; dan/atau d. pendampingan/konseling tentang hak kekayaan intelektual bagi pelaku usaha Industri Kreatif.

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Industri Kreatif melalui penerapan ketentuan yang meliputi aspek : a. persaingan usaha; b. sarana dan prasarana; c. informasi usaha; d. perizinan usaha; e. promosi dagang; dan f. dukungan kelembagaan. (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan aktif untuk menumbuhkembangkan kewirausahaan yang kondusif.

Pasal 8

(1) Aspek persaingan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a adalah upaya yang diarahkan bagi terciptanya persaingan usaha yang sehat antara Industri Kreatif dan usaha lainnya. (2) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Industri Kreatif; b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Industri Kreatif dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya; c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan d. pemberian bantuan advokasi hukum bagi Industri Kreatif dan dapat melibatkan peran serta perguruan tinggi.

Pasal 9

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b ditujukan untuk : a. mengadakan sarana dan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan Industri Kreatif; dan b. memberikan keringanan pembayaran tarif sarana dan prasarana tertentu bagi Industri Kreatif.

Pasal 10

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c ditujukan untuk: a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis; b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan c. memberikan jaminan tranparansi dan akses yang sama bagi semua Industri Kreatif atas segala informasi usaha.

Pasal 11

Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditujukan untuk: a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan b. membebaskan biaya perizinan bagi Industri Kreatif yang termasuk ke dalam kelompok usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian izin kepada usaha Ekonomi Kreatif yang berbentuk usaha mikro dan kecil, dengan prosedur sederhana, mudah dan cepat. (2) Fasilitasi pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, kenyamanan dalam usaha serta peningkatan daya saing. (3) Biaya pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pemberian izin usaha Ekonomi Kreatif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk: a. meningkatkan promosi produk Industri Kreatif di dalam dan di luar negeri; b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Industri Kreatif di dalam dan di luar negeri; dan c. memberikan insentif untuk Industri Kreatif yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri. (2) Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

(1) Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Industri Kreatif. (2) Pelaksanaan dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait.

BAB Kedua

Penciptaan Iklim Usaha

Pasal 7

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Industri Kreatif melalui penerapan ketentuan yang meliputi aspek : a. persaingan usaha; b. sarana dan prasarana; c. informasi usaha; d. perizinan usaha; e. promosi dagang; dan f. dukungan kelembagaan. (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan aktif untuk menumbuhkembangkan kewirausahaan yang kondusif.

Pasal 8

Koreksi

(1) Aspek persaingan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a adalah upaya yang diarahkan bagi terciptanya persaingan usaha yang sehat antara Industri Kreatif dan usaha lainnya. (2) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Industri Kreatif; b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Industri Kreatif dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya; c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan d. pemberian bantuan advokasi hukum bagi Industri Kreatif dan dapat melibatkan peran serta perguruan tinggi.

Pasal 9

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b ditujukan untuk : a. mengadakan sarana dan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan Industri Kreatif; dan b. memberikan keringanan pembayaran tarif sarana dan prasarana tertentu bagi Industri Kreatif.

Pasal 10

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c ditujukan untuk: a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis; b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan c. memberikan jaminan tranparansi dan akses yang sama bagi semua Industri Kreatif atas segala informasi usaha.

Pasal 11

Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditujukan untuk: a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan b. membebaskan biaya perizinan bagi Industri Kreatif yang termasuk ke dalam kelompok usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian izin kepada usaha Ekonomi Kreatif yang berbentuk usaha mikro dan kecil, dengan prosedur sederhana, mudah dan cepat. (2) Fasilitasi pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, kenyamanan dalam usaha serta peningkatan daya saing. (3) Biaya pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pemberian izin usaha Ekonomi Kreatif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk: a. meningkatkan promosi produk Industri Kreatif di dalam dan di luar negeri; b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Industri Kreatif di dalam dan di luar negeri; dan c. memberikan insentif untuk Industri Kreatif yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri. (2) Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

(1) Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Industri Kreatif. (2) Pelaksanaan dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait.

BAB IV

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Pasal 15

Koreksi

(1) Pengembangan Ekonomi Kreatif dapat dilakukan dalam bentuk: a. Pembinaan dan dukungan kelembagaan; b. Pembinaan usaha; c. fasilitasi pembiayaan dan permodalan; d. peningkatan dan alih teknologi; e. pemasaran produk dan promosi; f. perlindungan dan advokasi; g. pendidikan dan pelatihan; h. bimbingan teknis; i. diseminasi kewirausahaan; j. fasilitasi hak kekayaan intelektual; k. informasi usaha; l. perizinan usaha; dan m. fasilitasi bantuan mesin dan peralatan. (2) Ketentuan mengenai tata cara Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

(1) Aspek Fasilitasi pembiayaan dan permodalan pada Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap Ekonomi Kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha, maka kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada dunia usaha dan masyarakat itu sendiri. (3) Aspek Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk: a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Industri Kreatif untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Industri Kreatif; c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat dan mudah dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. memfasilitasi Industri Kreatif untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.

Pasal 17

Untuk memperoleh fasilitasi pembiayaan dan permodalan pada Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, Pelaku Industri Kreatif wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi domain/core bisnis pelaku usaha Ekonomi Kreatif.

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah melakukan pendekatan pengelompokan jenis usaha, asosiasi dan selanjutnya dapat dikembangkan dalam bentuk koperasi untuk mempercepat dan memperbanyak sasaran Pengembangan Ekonomi Kreatif. (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

Pasal 19

(1) Bagi pelaku usaha Industri Kreatif dan koperasi yang telah memperoleh fasilitas Pengembangan Ekonomi Kreatif dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha. (2) Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyampaian laporan Kegiatan Usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah wajib menumbuhkembangkan jiwa kreatifitas bagi individu dan/atau masyarakat yang diarahkan untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif. (2) Upaya untuk menumbuhkembangkan jiwa kreatifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a. kurikulum lembaga pendidikan formal/ informal; dan b. kegiatan pelatihan dan pendampingan peningkatan sumber daya manusia di bidang Sektor Ekonomi Kreatif. (3) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan keterampilan peningkatan sumber daya pelaku usaha.

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah bersama dengan dunia usaha dan masyarakat mengembangkan Ekonomi Kreatif yang berbasis potensi pariwisata. (2) Upaya untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif yang berbasis potensi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a. pemetaan potensi kepariwisataan; b. penyusunan Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis kepariwisataan; c. Pembinaan masyarakat disekitar daya tarik wisata untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif berbasis kepariwisataan; dan d. pembentukan Sentra Industri Kreatif yang berada di sekitar daya tarik wisata. (3) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.

BAB Kesatu

Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 15

Koreksi

(1) Pengembangan Ekonomi Kreatif dapat dilakukan dalam bentuk: a. Pembinaan dan dukungan kelembagaan; b. Pembinaan usaha; c. fasilitasi pembiayaan dan permodalan; d. peningkatan dan alih teknologi; e. pemasaran produk dan promosi; f. perlindungan dan advokasi; g. pendidikan dan pelatihan; h. bimbingan teknis; i. diseminasi kewirausahaan; j. fasilitasi hak kekayaan intelektual; k. informasi usaha; l. perizinan usaha; dan m. fasilitasi bantuan mesin dan peralatan. (2) Ketentuan mengenai tata cara Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

(1) Aspek Fasilitasi pembiayaan dan permodalan pada Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap Ekonomi Kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha, maka kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada dunia usaha dan masyarakat itu sendiri. (3) Aspek Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk: a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Industri Kreatif untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Industri Kreatif; c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat dan mudah dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. memfasilitasi Industri Kreatif untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.

Pasal 17

Untuk memperoleh fasilitasi pembiayaan dan permodalan pada Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, Pelaku Industri Kreatif wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi domain/core bisnis pelaku usaha Ekonomi Kreatif.

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah melakukan pendekatan pengelompokan jenis usaha, asosiasi dan selanjutnya dapat dikembangkan dalam bentuk koperasi untuk mempercepat dan memperbanyak sasaran Pengembangan Ekonomi Kreatif. (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

BAB Keempat

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kedua

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kesatu

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kedua

Pasal 29

BAB VII

Pasal 30