PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pendidikan Nonformal Madrasah Diniyah Takmiliyah

PERDA Nomor 2 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Magetan. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan. 3. Bupati adalah Bupati Magetan. 4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan. 5. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan. 6. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Magetan. 7. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Magetan. 8. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 9. Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah satuan Pendidikan Keagamaan Islam Nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap pengetahuan agama Islam. 10. Masa pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah lama waktu yang ditempuh peserta didik dalam penyelesaian pendidikan. 11. Peserta didik adalah anak usia sekolah dasar dan menengah/sederajat yang beragama Islam. 12. Pendidik adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi tertentu sesuai dengan kekhususannya yang diangkat oleh penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah untuk membimbing, mengajar, dan/atau melatih peserta didik. 13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 14. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi non pemerintah, pengusaha, dan organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. 15. Hasil Belajar adalah data kemampuan peserta didik, baik secara kuantitatif atau kualitatif secara terinci dalam buku laporan pendidikan. 16. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah selanjutnya disingkat FKDT adalah organisasi yang dibentuk atas musyawarah para Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah. 17. Insentif adalah penghargaan dalam bentuk uang dan/atau pelatihan yang diberikan kepada pendidik sebagai bentuk pembinaan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Koreksi

Madrasah Diniyah Takmiliyah diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 6

Koreksi

Kegiatan pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah, dapat dilaksanakan pagi, sore atau malam hari bertempat di Pondok Pesantren, gedung mandiri, gedung sekolah, masjid, mushola, atau tempat lainnya yang memenuhi syarat.

Pasal 7

Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan sekolah, sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Pasal 8

Penamaan Madrasah Diniyah Takmiliyah diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara.

Pasal 9

(1) Untuk menyelenggarakan Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib memiliki Izin Operasional. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.

Pasal 10

(1) Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam program pembelajaran: a. mata pelajaran Al-Qur’an, Al-Hadits, Aqidah, Fiqih, Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, Praktek Ibadah; dan b. mata pelajaran lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 11

(1) Peserta didik terdiri dari siswa pada jenjang pendidikan dasar yang beragama Islam. (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan pada jenjang Ula diikuti oleh peserta didik pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat. (3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan pada jenjang Wustha diikuti oleh peserta didik pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat. (4) Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan Dasar dapat mendorong siswanya yang beragama Islam menjadi peserta didik pada Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Pasal 12

Setiap peserta didik mempunyai hak sebagai berikut : a. memperoleh pengajaran dan pendidikan agama Islam; b. mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan; c. mengikuti program pendidikan atas dasar pendidikan berkelanjutan; d. memperoleh penilaian hasil belajar; dan e. memperoleh syahadah/ijazah.

Pasal 13

Peserta didik berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan semua peraturan Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Pasal 14

Pendidik pada Madrasah Diniyah Takmiliyah diangkat oleh penyelenggara.

Pasal 15

Setiap Pendidik mempunyai hak : a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial; b. memperoleh penguatan kapasitas sesuai keahlian; dan c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap pendidik berkewajiban untuk: a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian; dan b. meningkatkan kemampuan kompetensi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pendidikan Nonformal Madrasah Diniyah Takmiliyah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kelima

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB IX

Pasal 26

BAB X

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29