PERDA

Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2022 tentang PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK DAN STYROFOAM

PERDA Nomor 30 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB V

PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK DAN STYROFOAM

Pasal 6

Koreksi

(1) Jenis pengurangan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, unit pelaksana teknis daerah, instansi pemerintah lainnya, badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, Lembaga Swasta, Lembaga Keagamaan, lembaga sosial, Desa Adat/Desa Pakraman, masyarakat dan perorangan berupa penggunaan Plastik dan Styrofoam. (2) Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Kantong Plastik; b. sedotan Plastik; c. kemasan Plastik; dan d. peralatan berbahan Plastik lainnya. (3) Styrofoam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. kotak Styrofoam; b. gelas Styrofoam; dan c. peralatan berbahan Styrofoam lainnya.

Pasal 7

(1) Sasaran pengurangan penggunaan Plastik dan Styrofoam meliputi: a. lembaga pemerintah; b. lembaga swasta; c. pelaku usaha; d. pengelola lembaga pendidikan dan pelatihan; e. pengelola tempat ibadah; dan f. Desa Adat (2) Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. Perangkat Daerah; b. instansi vertikal; c. lembaga Tentara Nasional INDONESIA (TNI) dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA (Polri); dan d. Pemerintah Desa. (3) Lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. organisasi sosial; e. organisasi kemasyarakatan; f. organisasi profesi; dan g. lembaga swasta lainnya. (4) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. usaha mikro; b. usaha kecil; c. usaha menengah; d. usaha besar; dan e. koperasi. (5) Pengelola lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. lembaga pendidikan formal; b. lembaga pendidikan informal; dan c. lembaga pelatihan kerja. (6) Pengelola tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi: a. Pura; b. Masjid; c. Gereja; d. Vihara; dan e. Klenteng. (7) Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi: a. Kahyangan Jagat; b. Kahyangan Tiga; c. Pura Swagina; d. Dadia; e. Banjar Adat; f. Subak; dan g. Pasar Desa Adat.

Pasal 8

(1) Dalam rangka pencapaian pengurangan penggunaan Plastik dan Styrofoam, Pemerintah Daerah MENETAPKAN target pengurangan penggunaan Plastik dan Styrofoam. (2) Target pengurangan penggunaan Plastik dan Styrofoam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peningkatan kuantitas dan kualitas penerapan Peraturan Bupati ini pada Perangkat Daerah, unit pelaksana teknis daerah, instansi pemerintah lainnya, badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, Lembaga Swasta, Lembaga Keagamaan, lembaga sosial, Desa Adat/Desa Pakraman, masyarakat dan perorangan. (3) Target pengurangan penggunaan Plastik dan Styrofoam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam 1 (satu) tahun atau secara periodik.

Pasal 9

Penerapan pengurangan penggunaan Plastik dan Styrofoam dilakukan oleh: a. lembaga pemerintah; b. lembaga swasta; c. pelaku usaha; d. pengelola lembaga pendidikan dan pelatihan; e. pengelola tempat ibadah; dan f. Desa Adat.

BAB 1

Penerapan pada Lembaga Pemerintah

Pasal 10

Koreksi

(1) Penerapan pengurangan penggunaan Plastik dan Styrofoam oleh lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dengan cara: a. tidak menyediakan atau menyajikan makanan dan/atau minuman dengan kemasan Plastik, sedotan Plastik dan Styrofoam bagi pegawai dan juga di kantin; b. tidak menyediakan atau menyajikan makanan dan/atau minuman dengan kemasan Plastik, sedotan Plastik dan Styrofoam, dalam kegiatan rapat, pertemuan, sosialisasi dan kegiatan sejenis; c. menghindari penggunaan peralatan yang berbahan baku Plastik dan Styrofoam; dan d. melarang pegawai atau tamu untuk membawa ke kantor, barang dengan kemasan plastik, makanan dan/atau minuman dengan kemasan plastik, sedotan Plastik dan Styrofoam. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipasang di depan pintu masuk kantor, dapat dalam bentuk stiker, banner, dan sejenisnya. (3) Untuk mengganti makanan dan minuman dalam kemasan Plastik, sedotan Plastik dan Styrofoam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga pemerintah dapat melakukan dengan cara: a. menyediakan makanan dalam bentuk prasmanan; b. menyediakan makanan dengan menggunakan kemasan organik seperti daun atau kertas; c. menyediakan air minum tanpa kemasan; d. menyediakan air minum isi ulang pada ruangan yang dipergunakan untuk kegiatan rapat, sosialisasi dan kegiatan sejenis; dan e. menggunakan peralatan selain berbahan baku Plastik dan Styrofoam.

Pasal 11

(1) Penerapan pengurangan penggunaan Plastik dan Styrofoam oleh lembaga swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dengan cara: a. tidak menyediakan atau menyajikan makanan dan/atau minuman dengan kemasan Plastik, sedotan Plastik dan Styrofoam bagi pegawai dan juga di kantin; b. tidak menyediakan atau menyajikan makanan dan/atau minuman dengan kemasan Plastik, sedotan Plastik dan Styrofoam, dalam kegiatan rapat, pertemuan, sosialisasi dan kegiatan sejenis; c. menghindari penggunaan peralatan yang berbahan baku Plastik dan Styrofoam-, dan d. melarang pegawai atau tamu untuk membawa ke kantor, barang dengan kemasan plastik, makanan dan/atau minuman dengan kemasan plastik, sedotan Plastik dan Styrofoam. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipasang di depan pintu masuk kantor, dapat dalam bentuk stiker, banner, dan sejenisnya. (3) Untuk mengganti makanan dan minuman dalam kemasan Plastik, sedotan Plastik dan Styrofoam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga swasta dapat melakukan dengan cara: a. menyediakan makanan dalam bentuk prasmanan; b. menyediakan makanan dengan menggunakan kemasan organik seperti daun atau kertas; c. menyediakan air minum tanpa kemasan; d. menyediakan air minum isi ulang pada ruangan yang dipergunakan untuk kegiatan rapat, sosialisasi dan kegiatan sejenis; dan e. menggunakan peralatan selain berbahan baku Plastik dan Styrofoam.

BAB 2

Penerapan Pada Lembaga Swasta

Pasal 11

Koreksi

(1) Penerapan pengurangan penggunaan Plastik dan Styrofoam oleh lembaga swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dengan cara: a. tidak menyediakan atau menyajikan makanan dan/atau minuman dengan kemasan Plastik, sedotan Plastik dan Styrofoam bagi pegawai dan juga di kantin; b. tidak menyediakan atau menyajikan makanan dan/atau minuman dengan kemasan Plastik, sedotan Plastik dan Styrofoam, dalam kegiatan rapat, pertemuan, sosialisasi dan kegiatan sejenis; c. menghindari penggunaan peralatan yang berbahan baku Plastik dan Styrofoam-, dan d. melarang pegawai atau tamu untuk membawa ke kantor, barang dengan kemasan plastik, makanan dan/atau minuman dengan kemasan plastik, sedotan Plastik dan Styrofoam. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipasang di depan pintu masuk kantor, dapat dalam bentuk stiker, banner, dan sejenisnya. (3) Untuk mengganti makanan dan minuman dalam kemasan Plastik, sedotan Plastik dan Styrofoam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga swasta dapat melakukan dengan cara: a. menyediakan makanan dalam bentuk prasmanan; b. menyediakan makanan dengan menggunakan kemasan organik seperti daun atau kertas; c. menyediakan air minum tanpa kemasan; d. menyediakan air minum isi ulang pada ruangan yang dipergunakan untuk kegiatan rapat, sosialisasi dan kegiatan sejenis; dan e. menggunakan peralatan selain berbahan baku Plastik dan Styrofoam.

Pasal 12

(1) Penerapan pengurangan penggunaan Plastik dan Styrofoam oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dengan cara: a. tidak menyediakan Kantong Plastik; b. tidak menyediakan atau menyajikan makanan dan/atau minuman dengan kemasan Plastik, sedotan Plastik dan Styrofoam kepada pekerja dan/atau di kantin; c. tidak menyediakan atau menyajikan makanan dan/atau minuman dengan kemasan Plastik, sedotan Plastik dan Styrofoam, dalam kegiatan rapat, pertemuan, promosi, atau kegiatan sejenis; d. menghindari penggunaan peralatan keija dan/atau pelalatan usaha yang berbahan baku Plastik dan Styrofoam; e. menghindari penggunaan kemasan plastik untuk produk yang dihasilkan atau barang dagangan; f. melarang pekerja atau tamu, untuk membawa ke tempat kerja, barang dengan kemasan plastik, makanan dan/atau minuman dengan kemasan plastik, sedotan Plastik dan Styrofoam. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipasang di depan pintu masuk perusahaan, dapat dalam bentuk stiker, banner, dan sejenisnya. (3) Untuk mengganti kemasan Plastik, sedotan Plastik dan Styrofoam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha dapat melakukan dengan cara: a. menyediakan makanan dalam bentuk prasmanan; b. menyediakan makanan dengan menggunakan kemasan organik seperti daun atau kertas; c. menyediakan air minum tanpa kemasan; d. menyediakan air minum isi ulang pada ruangan yang dipergunakan untuk kegiatan rapat, penerimaan tamu dan kegiatan sejenis; e. menyediakan alternatif pengganti Kantong Plastik, sedotan Plastik dan Styrofoam dengan yang menggunakan bahan ramah lingkungan; dan f. menyediakan alternatif kemasan produk yang dihasilkan atau barang dagangan dengan yang berbahan ramah lingkungan.

BAB 3

Penerapan Pada Pelaku Usaha

Pasal 12

Koreksi

(1) Penerapan pengurangan penggunaan Plastik dan Styrofoam oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dengan cara: a. tidak menyediakan Kantong Plastik; b. tidak menyediakan atau menyajikan makanan dan/atau minuman dengan kemasan Plastik, sedotan Plastik dan Styrofoam kepada pekerja dan/atau di kantin; c. tidak menyediakan atau menyajikan makanan dan/atau minuman dengan kemasan Plastik, sedotan Plastik dan Styrofoam, dalam kegiatan rapat, pertemuan, promosi, atau kegiatan sejenis; d. menghindari penggunaan peralatan keija dan/atau pelalatan usaha yang berbahan baku Plastik dan Styrofoam; e. menghindari penggunaan kemasan plastik untuk produk yang dihasilkan atau barang dagangan; f. melarang pekerja atau tamu, untuk membawa ke tempat kerja, barang dengan kemasan plastik, makanan dan/atau minuman dengan kemasan plastik, sedotan Plastik dan Styrofoam. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipasang di depan pintu masuk perusahaan, dapat dalam bentuk stiker, banner, dan sejenisnya. (3) Untuk mengganti kemasan Plastik, sedotan Plastik dan Styrofoam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha dapat melakukan dengan cara: a. menyediakan makanan dalam bentuk prasmanan; b. menyediakan makanan dengan menggunakan kemasan organik seperti daun atau kertas; c. menyediakan air minum tanpa kemasan; d. menyediakan air minum isi ulang pada ruangan yang dipergunakan untuk kegiatan rapat, penerimaan tamu dan kegiatan sejenis; e. menyediakan alternatif pengganti Kantong Plastik, sedotan Plastik dan Styrofoam dengan yang menggunakan bahan ramah lingkungan; dan f. menyediakan alternatif kemasan produk yang dihasilkan atau barang dagangan dengan yang berbahan ramah lingkungan.

Pasal 13

(1) Penerapan pengurangan penggunaan Plastik dan Styrofoam oleh lembaga pendidikan atau pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, dengan cara: a. tidak menyediakan atau menyajikan makanan dan/atau minuman dengan kemasan Plastik, sedotan Plastik dan Styrofoam di kantin lembaga pendidikan atau pelatihan; b. tidak menyediakan atau menyajikan makanan dan/atau minuman dengan kemasan Plastik, sedotan Plastik dan Styrofoam, dalam kegiatan rapat, pertemuan, pendidikan, pelatihan atau kegiatan sejenis; c. menghindari penggunaan peralatan pendidikan atau pelatihan yang berbahan baku Plastik dan Styrofoam; dan d. melarang pegawai, pelaksana, peserta pendidikan atau pelatihan dan tamu, untuk membawa ke lembaga pendidikan atau pelatihan, barang dengan kemasan Plastik, makanan dan/atau minuman dengan kemasan Plastik, sedotan Plastik dan Styrofoam; (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipasang di depan pintu masuk lambaga pendidikan atau pelatihan, dapat dalam bentuk stiker, banner, dan sejenisnya. (3) Untuk mengganti makanan dan minuman dalam kemasan Plastik, sedotan Plastik dan Styrofoam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga pendidikan atau pelatihan dapat melakukan dengan cara: a. menyediakan makanan dalam bentuk prasmanan; b. menyediakan makanan dengan menggunakan kemasan organik seperti daun atau kertas; c. menggunakan peralatan pendidikan dan pelatihan berbahan baku selain Plastik dan Styrofoam; d. menyediakan air minum tanpa kemasan; dan e. menyediakan air minum isi ulang pada ruangan yang dipergunakan untuk kegiatan rapat, pertemuan, sosialisasi, pelatihan, pendidikan dan kegiatan sejenis.

Pasal 14

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 sampai dengan Pasal 13, dapat dikecualikan untuk penyelenggaraan pendidikan atau pelatihan serta kegiatan sejenis yang diadakan diluar gedung lembaga pendidikan atau pelatihan.

BAB 4

Penerapan Pada Lembaga Pendidikan atau Pelatihan

Pasal 13

Koreksi

(1) Penerapan pengurangan penggunaan Plastik dan Styrofoam oleh lembaga pendidikan atau pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, dengan cara: a. tidak menyediakan atau menyajikan makanan dan/atau minuman dengan kemasan Plastik, sedotan Plastik dan Styrofoam di kantin lembaga pendidikan atau pelatihan; b. tidak menyediakan atau menyajikan makanan dan/atau minuman dengan kemasan Plastik, sedotan Plastik dan Styrofoam, dalam kegiatan rapat, pertemuan, pendidikan, pelatihan atau kegiatan sejenis; c. menghindari penggunaan peralatan pendidikan atau pelatihan yang berbahan baku Plastik dan Styrofoam; dan d. melarang pegawai, pelaksana, peserta pendidikan atau pelatihan dan tamu, untuk membawa ke lembaga pendidikan atau pelatihan, barang dengan kemasan Plastik, makanan dan/atau minuman dengan kemasan Plastik, sedotan Plastik dan Styrofoam; (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipasang di depan pintu masuk lambaga pendidikan atau pelatihan, dapat dalam bentuk stiker, banner, dan sejenisnya. (3) Untuk mengganti makanan dan minuman dalam kemasan Plastik, sedotan Plastik dan Styrofoam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga pendidikan atau pelatihan dapat melakukan dengan cara: a. menyediakan makanan dalam bentuk prasmanan; b. menyediakan makanan dengan menggunakan kemasan organik seperti daun atau kertas; c. menggunakan peralatan pendidikan dan pelatihan berbahan baku selain Plastik dan Styrofoam; d. menyediakan air minum tanpa kemasan; dan e. menyediakan air minum isi ulang pada ruangan yang dipergunakan untuk kegiatan rapat, pertemuan, sosialisasi, pelatihan, pendidikan dan kegiatan sejenis.

Pasal 14

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 sampai dengan Pasal 13, dapat dikecualikan untuk penyelenggaraan pendidikan atau pelatihan serta kegiatan sejenis yang diadakan diluar gedung lembaga pendidikan atau pelatihan.

Pasal 15

(1) Penerapan pengurangan penggunaan Plastik dan Styrofoam oleh pengelola tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dengan cara: a. tidak menyediakan Kantong Plastik dalam kegiatan keagamaan di tempat ibadah; b. tidak menyediakan atau menyajikan makanan dan/atau minuman dengan kemasan Plastik, sedotan Plastik dan Styrofoam dalam kegiatan keagamaan di tempat ibadah; c. menghindari penggunaan peralatan dan/atau sarana kegiatan keagamaan di tempat ibadah yang berbahan baku Plastik dan Styrofoam-, dan d. melarang umat atau tamu, untuk membawa ke tempat ibadah, barang dengan kemasan Plastik, makanan dan/atau minuman dengan kemasan Plastik, sedotan Plastik dan Styrofoam-, (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipasang di depan pintu masuk tempat ibadah, dapat dalam bentuk stiker, banner, dan sejenisnya. (3) Untuk mengganti kemasan Plastik, sedotan Plastik dan Styrofoam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola tempat ibadah dapat melakukan dengan cara: a. menyediakan makanan dalam bentuk prasmanan; b. menyediakan makanan dengan menggunakan kemasan organik seperti daun atau kertas; c. menyediakan air minum tanpa kemasan; d. menyediakan air minum isi ulang pada lokasi yang dipergunakan untuk kegiatan keagamaan atau kegiatan sejenis; e. menyediakan alternatif pengganti Kantong Plastik, sedotan Plastik dan Styrofoam dengan yang menggunakan bahan ramah lingkungan; dan f. menggunakan peralatan dan/atau sarana kegiatan keagamaan di tempat ibadah selain berbahan baku Plastik dan Styrofoam.

BAB 5

Penerapan Oleh Pengelola Tempat Ibadah

Pasal 15

Koreksi

(1) Penerapan pengurangan penggunaan Plastik dan Styrofoam oleh pengelola tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dengan cara: a. tidak menyediakan Kantong Plastik dalam kegiatan keagamaan di tempat ibadah; b. tidak menyediakan atau menyajikan makanan dan/atau minuman dengan kemasan Plastik, sedotan Plastik dan Styrofoam dalam kegiatan keagamaan di tempat ibadah; c. menghindari penggunaan peralatan dan/atau sarana kegiatan keagamaan di tempat ibadah yang berbahan baku Plastik dan Styrofoam-, dan d. melarang umat atau tamu, untuk membawa ke tempat ibadah, barang dengan kemasan Plastik, makanan dan/atau minuman dengan kemasan Plastik, sedotan Plastik dan Styrofoam-, (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipasang di depan pintu masuk tempat ibadah, dapat dalam bentuk stiker, banner, dan sejenisnya. (3) Untuk mengganti kemasan Plastik, sedotan Plastik dan Styrofoam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola tempat ibadah dapat melakukan dengan cara: a. menyediakan makanan dalam bentuk prasmanan; b. menyediakan makanan dengan menggunakan kemasan organik seperti daun atau kertas; c. menyediakan air minum tanpa kemasan; d. menyediakan air minum isi ulang pada lokasi yang dipergunakan untuk kegiatan keagamaan atau kegiatan sejenis; e. menyediakan alternatif pengganti Kantong Plastik, sedotan Plastik dan Styrofoam dengan yang menggunakan bahan ramah lingkungan; dan f. menggunakan peralatan dan/atau sarana kegiatan keagamaan di tempat ibadah selain berbahan baku Plastik dan Styrofoam.

Pasal 16

(1) Penerapan pengurangan penggunaan Plastik dan Styrofoam oleh Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, dengan cara: a. tidak menyediakan Kantong Plastik dalam kegiatan di Desa Adat; b. tidak menyediakan atau menyajikan makanan dan/atau minuman dengan kemasan Plastik, sedotan Plastik dan Styrofoam dalam kegiatan di Desa Adat; c. menghindari penggunaan peralatan keija dan/atau sarana kegiatan di desa adat yang berbahan baku Plastik dan Styrofoam; dan d. melarang krama Desa Adat atau tamu, untuk membawa ke tempat suci atau lokasi kegiatan adat dan/atau agama, barang dengan kemasan Plastik, makanan dan/atau minuman dengan kemasan Plastik, sedotan Plastik dan Styrofoam; (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipasang di depan pintu masuk tempat suci atau lokasi kegiatan upacara adat dan/atau agama, dapat dalam bentuk stiker, banner, dan sejenisnya. (3) Untuk mengganti kemasan Plastik, sedotan Plastik dan Styrofoam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Adat dapat melakukan dengan cara: a. menyediakan makanan dalam bentuk prasmanan; b. menyediakan makanan dengan menggunakan kemasan organik seperti daun atau kertas; c. menyediakan air minum tanpa kemasan; d. menyediakan air minum isi ulang pada lokasi yang dipergunakan untuk kegiatan upacara adat dan/atau agama, pasraman, rapat, tamu atau kegiatan Desa Adat sejenis; e. menyediakan alternatif pengganti Kantong Plastik, sedotan Plastik dan Styrofoam dengan menggunakan bahan ramah lingkungan; dan f. menggunakan peralatan keija dan/atau sarana kegiatan di Desa Adat yang berbahan baku selain Plastik dan Styrofoam.

Pasal 17

Cara Penerapan pengurangan penggunaan Plastik dan Styrofoam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 16, dikecualikan untuk obat- obatan yang proses pengemasannya dari produsen sudah menggunakan kemasan Plastik dengan tujuan untuk keamanan obat-obatan.

Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2022 tentang PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK DAN STYROFOAM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

Pasal 10

BAB 1

Pasal 10

Pasal 11

BAB 2

Pasal 11

Pasal 12

BAB 3

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 4

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 5

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 6

Pasal 16

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB IX

Pasal 25

BAB X

Pasal 26

BAB XI

Pasal 31