PERDA

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT. Blora Patragas Hulu

PERDA Nomor 20 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Blora. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Blora. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 6. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah. 7. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan. 8. Perusahaan Perseroan Daerah PT. Blora Patragas Hulu, untuk selanjutnya disebut PT. BPH (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Blora yang modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. 9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. BPH (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT. BPH (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. 10. Komisaris adalah organ PT. BPH (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. BPH (Perseroda). 11. Direksi adalah organ PT. BPH (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT. BPH (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT. BPH (Perseroda), serta mewakili PT. BPH (Perseroda) baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 12. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan PT. BPH (Perseroda) yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS. 13. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi PT. BPH (Perseroda). 14. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap bakal calon anggota Komisaris dan bakal calon anggota Direksi PT. BPH (Perseroda) yang ditetapkan oleh Bupati. 15. Pegawai adalah pegawai PT. BPH (Perseroda). 16. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah. 17. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak. 18. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal berupa uang dan/atau barang pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah/badan Usaha Milik Negara atau Pihak Ketiga, dan/atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan mendapat bagian keuntungan. 19. Modal Dasar adalah modal yang harus dipenuhi oleh Pemilik dalam rangka pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah. 20. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor oleh Pemilik untuk memenuhi Modal Dasar. 21. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 22. Tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan Komisaris BUMD apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.

BAB V

MODAL

Pasal 5

Koreksi

(1) Modal Dasar PT. BPH (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Pemenuhan Modal Disetor untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp500.500.000,00 (lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. (4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (5) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari saham-saham dengan prosentase kepemilikan saham sebagai berikut: a. Pemerintah Daerah sebesar 99,98% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh delapan persen); b. Koperasi Pegawai Republik INDONESIA (KPRI) Karya Sejahtera sebesar 0,02% (nol koma nol dua persen); (6) Perubahan Modal Disetor dan prosentase kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diubah melalui RUPS.

Pasal 6

(1) Sumber modal PT. BPH (Perseroda), terdiri atas: a. Penyertaan Modal Daerah; b. pinjaman; c. hibah; dan d. sumber modal lainnya. (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari: a. APBD; dan/atau b. konversi dari pinjaman. (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari: a. Daerah; b. badan usaha milik Daerah lainnya; dan/atau c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari: a. Pemerintah Pusat; b. Daerah; c. BUMD lainnya; dan/atau d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. kapitalisasi cadangan; b. keuntungan revaluasi aset; c. agio saham; dan d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Sumber Modal PT. BPH (Perseroda) yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT. BPH (Perseroda). (7) Sumber Modal PT. BPH (Perseroda) yang berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diputuskan oleh RUPS.

Pasal 7

(1) Aset PT. BPH (Perseroda) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan. (2) Penyertaan Modal yang berasal dari luar Pemerintah Daerah hanya dapat dilakukan atas persetujuan RUPS. (3) Perubahan Modal Dasar dan Modal Disetor dimuat dalam anggaran dasar setelah ditetapkan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ORGAN

Pasal 9

Koreksi

(1) Organ PT. BPH (Perseroda), terdiri atas: a. RUPS; b. Komisaris; dan c. Direksi. (2) Struktur organisasi dan tata kerja PT. BPH (Perseroda) diatur dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Komisaris dan disahkan RUPS.

Pasal 10

Koreksi

Setiap orang dalam pengurusan PT. BPH (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan orang dalam pengurusan: a. PT. BPH (Perseroda); dan b. BUMD lainnya.

Pasal 11

(1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. BPH (Perseroda). (2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa. (3) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. (5) Dalam hal pemegang saham tidak hadir dalam RUPS dapat menunjuk kuasanya. (6) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pemegang saham pengendali atau kuasanya. (7) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada anggaran dasar. (8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka pengambilan keputusan RUPS ditentukan oleh pemegang saham pengendali. (10) Sebelum pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pra RUPS.

Pasal 12

Kuasa Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), dapat diberikan pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan antara lain: a. perubahan Anggaran Dasar; b. pengalihan aset tetap; c. kerja sama; d. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal; e. penyertaan modal Pemerintah Daerah yang bersumber dari modal kapitasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham; f. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi; g. penghasilan Komisaris dan Direksi; h. penetapan besaran penggunaan laba; i. pengesahan laporan tahunan; j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT. BPH (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

BAB Ketiga

Komisaris

Pasal 13

Koreksi

(1) Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Komisaris PT. BPH (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS. (2) Untuk dapat diangkat sebagai Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan: a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah; d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen; e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; f. berijasah paling rendah Strata I (S-1); g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali; h. tidak pernah dinyatakan pailit; i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, dewan pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan l. diutamakan dari penduduk Daerah.

Pasal 14

(1) Berdasarkan keputusan RUPS, RUPS menyerahkan kewenangan kepada Bupati untuk melaksanakan seleksi anggota Komisaris yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan. (2) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi. (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi tahapan seleksi administrasi, UKK dan wawancara akhir yang dilakukan oleh panitia seleksi dan/atau Lembaga Profesional. (4) Calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menandatangani Kontrak Kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris. (5) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya. (6) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Komisaris wajib menandatangani Kontrak Kinerja yang dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam anggaran dasar PT. BPH (Perseroda).

Pasal 15

(1) Calon anggota Komisaris terpilih diajukan kepada RUPS. (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar PT. BPH (Perseroda). (3) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi dimana salah satunya diangkat sebagai Komisaris utama. (4) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan apabila dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

BAB 1

Pengangkatan

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

(1) Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS. (2) Komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap PT. BPH (Perseroda), mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT. BPH (Perseroda). (3) Komisaris mempunyai wewenang antara lain: a. meneliti rencana strategis bisnis (Corporate Plan), rencana kerja tahunan dan anggaran PT. BPH (Perseroda) sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan; b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS; c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Direksi untuk perbaikan dan pengembangan PT. BPH (Perseroda); d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT. BPH (Perseroda); e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT. BPH (Perseroda); f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS; dan g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

BAB Keempat

Direksi

Pasal 20

Koreksi

(1) Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Direksi PT. BPH (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS. (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah; d. memahami manajemen perusahaan; e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan; f. berijasah paling rendah Strata 1 (S-1); g. pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim; h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali; i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, dewan pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah; k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan m. diutamakan dari penduduk Daerah.

Pasal 21

(1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan seleksi administrasi, UKK dan wawancara akhir yang dilakukan oleh panitia seleksi dan/atau Lembaga Profesional. (3) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menandatangani Kontrak Kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi. (4) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya. (5) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani Kontrak Kinerja yang dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi anggota Direksi diatur dalam anggaran dasar PT. BPH (Perseroda).

Pasal 22

(1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan PT. BPH (Perseroda). (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 23

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB 1

Pengangkatan

Pasal 20

Koreksi

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 24

(1) Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS. (2) Direksi mempunyai tugas menjalankan pengurusan dan pengelolaan PT. BPH (Perseroda) sesuai dengan maksud dan tujuan PT. BPH (Perseroda). (3) Direksi mempunyai wewenang: a. mengurus kekayaan PT. BPH (Perseroda); b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PT. BPH (Perseroda) yang bersangkutan; c. MENETAPKAN susunan organisasi dan tata kerja PT BPH (Perseroda) dengan persetujuan Komisaris; d. mewakili PT. BPH (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan; e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT. BPH (Perseroda), apabila dipandang perlu; f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan RUPS melalui Komisaris dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT. BPH (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan berdasarkan persetujuan Komisaris atas pertimbangan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. MENETAPKAN biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta pegawai PT. BPH (Perseroda); i. MENETAPKAN pengelolaan kepegawaian PT. BPH (Perseroda); dan j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 24

Koreksi

Pasal 25

(1) Direksi wajib: a. dengan iktikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT. BPH (Perseroda); dan b. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a. (2) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: a. anggota direksi pada badan usaha milik Daerah, badan usaha milik Negara, dan/atau badan usaha milik swasta; b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

BAB X

PERENCANAAN, PELAPORAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 34

Koreksi

(1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis PT. BPH (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. (2) Rencana bisnis PT. BPH (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 35

Koreksi

(1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis PT. BPH (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34. (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPH (Perseroda) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan. (3) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPH (Perseroda) dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.

Pasal 36

(1) Laporan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan. (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan.

Pasal 37

(1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan. (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris. (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris. (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS untuk disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

Pasal 38

(1) Pengurusan PT. BPH (Perseroda) dilaksanakan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip: a. transparansi; b. akuntabilitas; c. pertanggungjawaban; d. kemandirian; dan e. kewajaran. (3) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT. Blora Patragas Hulu

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

BAB V

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB VI

Pasal 8

BAB VII

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 1

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 2

Pasal 16

Pasal 17

BAB 3

Pasal 17

Pasal 18

BAB 4

Pasal 18

Pasal 19

BAB 5

Pasal 19

BAB Keempat

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 1

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 2

Pasal 24

Pasal 25

BAB 3

Pasal 25

Pasal 26

BAB 4

Pasal 26

Pasal 27

BAB 5

Pasal 27

BAB VIII

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB IX

Pasal 33

BAB X

Pasal 34