PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota

PERBAN Nomor 2 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis. 3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. 4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi. 5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota. 6. Sekretariat Jenderal KPU adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu kota negara yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU. 7. Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu kota provinsi yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi. 8. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota. 9. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. 10. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan Risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi. 11. Budaya Risiko adalah nilai, kepercayaan, pengetahuan, dan pemahaman tentang Risiko, yang dimiliki bersama oleh pimpinan dan pegawai di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka berupaya mencapai sasaran organisasi. 12. Komite Manajemen Risiko adalah tim yang ditunjuk untuk melaksanakan pengendalian pada tingkat kebijakan atas penerapan Manajemen Risiko di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. 13. Selera Risiko adalah tingkat risiko yang bersedia diambil dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran. 14. Kriteria Risiko adalah parameter atau ukuran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang digunakan untuk menentukan tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan tingkat dampak atas suatu risiko. 15. Pemilik Risiko adalah pimpinan instansi dan/atau pimpinan unit kerja yang bertanggung jawab untuk melakukan Manajemen Risiko di lingkup kerjanya. 16. Pengelola Risiko adalah pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab Manajemen Risiko pada unit kerja masing-masing. 17. Unit Manajemen Risiko adalah unit penyelenggara Manajemen Risiko yang ditunjuk untuk mengoordinasikan proses Manajemen Risiko. 18. Unit Pengawas Manajemen Risiko adalah unit penyelenggara Manajemen Risiko yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan proses Manajemen Risiko. 19. Risiko Kunci adalah Risiko yang sangat penting untuk dikelola bagi keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

BAB 1

Umum

Pasal 10

Koreksi

Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan pembagian tugas, fungsi, peran, tanggung jawab, dan hubungan antar pengemban tugas dalam penyelenggaraan Manajemen Risiko.

Pasal 11

Koreksi

Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas: a. lini pertama; b. lini kedua; dan c. lini ketiga.

Pasal 12

(1) Lini pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan oleh: a. Pemilik Risiko; dan b. Pengelola Risiko. (2) Lini kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan oleh Unit Manajemen Risiko. (3) Lini ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan oleh Unit Pengawas Manajemen Risiko.

Pasal 13

(1) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Ketua KPU selaku Pemilik Risiko pada tingkat KPU; b. Sekretaris Jenderal KPU, Deputi Bidang Administrasi, Deputi Bidang Dukungan Teknis, dan Inspektur Utama selaku Pemilik Risiko pada tingkat unit kerja eselon I Sekretariat Jenderal KPU; c. Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, dan Kepala Biro selaku Pemilik Risiko pada tingkat unit kerja eselon II Sekretariat Jenderal KPU; d. Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi selaku Pemilik Risiko pada tingkat Sekretariat KPU Provinsi; dan e. Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota selaku Pemilik Risiko pada tingkat Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. (2) Pemilik Risiko bertanggung jawab untuk melakukan Manajemen Risiko di lingkup kewenangan masing- masing. (3) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: a. menentukan tingkat Selera Risiko dengan tepat; b. memastikan Risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau; c. MENETAPKAN dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian kepada Pengelola Risiko; d. melakukan pemantauan berkala dan berkelanjutan atas pengelolaan Risiko; dan e. menyampaikan laporan pengelolaan Risiko yang disusun Pengelola Risiko kepada Komite Manajemen Risiko.

BAB 2

Pemilik Risiko

Pasal 13

Koreksi

(1) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Ketua KPU selaku Pemilik Risiko pada tingkat KPU; b. Sekretaris Jenderal KPU, Deputi Bidang Administrasi, Deputi Bidang Dukungan Teknis, dan Inspektur Utama selaku Pemilik Risiko pada tingkat unit kerja eselon I Sekretariat Jenderal KPU; c. Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, dan Kepala Biro selaku Pemilik Risiko pada tingkat unit kerja eselon II Sekretariat Jenderal KPU; d. Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi selaku Pemilik Risiko pada tingkat Sekretariat KPU Provinsi; dan e. Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota selaku Pemilik Risiko pada tingkat Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. (2) Pemilik Risiko bertanggung jawab untuk melakukan Manajemen Risiko di lingkup kewenangan masing- masing. (3) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: a. menentukan tingkat Selera Risiko dengan tepat; b. memastikan Risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau; c. MENETAPKAN dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian kepada Pengelola Risiko; d. melakukan pemantauan berkala dan berkelanjutan atas pengelolaan Risiko; dan e. menyampaikan laporan pengelolaan Risiko yang disusun Pengelola Risiko kepada Komite Manajemen Risiko.

Pasal 14

(1) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Sekretaris Jenderal KPU selaku Pengelola Risiko tingkat KPU yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Deputi Bidang Administrasi, Deputi Bidang Dukungan Teknis, dan Inspektur Utama; b. Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, dan Kepala Biro selaku Pengelola Risiko tingkat unit kerja eselon I Sekretariat Jenderal KPU; c. Kepala Bagian atau Kepala Bidang yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tata usaha atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, dan Kepala Biro selaku Pengelola Risiko tingkat unit kerja eselon II Sekretariat Jenderal KPU; d. Kepala Bagian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat KPU Provinsi selaku Pengelola Risiko tingkat Sekretariat KPU Provinsi; dan e. Kepala Sub Bagian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota selaku Pengelola Risiko tingkat Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. (2) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: a. mengoordinasikan penerapan Manajemen Risiko di unit kerjanya masing-masing; b. memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis Risiko dalam register dan peta Risiko; c. mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian; d. menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa Risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa Risiko; dan e. menyusun laporan pengelolaan Risiko dan melaporkan pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko kepada Pemilik Risiko.

BAB 3

Pengelola Risiko

Pasal 14

Koreksi

(1) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Sekretaris Jenderal KPU selaku Pengelola Risiko tingkat KPU yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Deputi Bidang Administrasi, Deputi Bidang Dukungan Teknis, dan Inspektur Utama; b. Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, dan Kepala Biro selaku Pengelola Risiko tingkat unit kerja eselon I Sekretariat Jenderal KPU; c. Kepala Bagian atau Kepala Bidang yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tata usaha atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, dan Kepala Biro selaku Pengelola Risiko tingkat unit kerja eselon II Sekretariat Jenderal KPU; d. Kepala Bagian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat KPU Provinsi selaku Pengelola Risiko tingkat Sekretariat KPU Provinsi; dan e. Kepala Sub Bagian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota selaku Pengelola Risiko tingkat Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. (2) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: a. mengoordinasikan penerapan Manajemen Risiko di unit kerjanya masing-masing; b. memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis Risiko dalam register dan peta Risiko; c. mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian; d. menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa Risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa Risiko; dan e. menyusun laporan pengelolaan Risiko dan melaporkan pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko kepada Pemilik Risiko.

Pasal 15

(1) Unit Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani tugas dan fungsi perencanaan, monitoring, dan evaluasi. (2) Unit Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: a. memantau penilaian Risiko dan rencana tindak pengendalian; b. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian; c. memberikan umpan balik berupa usulan/rekomendasi perbaikan pelaksanaan Manajemen Risiko oleh unit Pemilik Risiko; d. menyusun laporan kegiatan pemantauan Manajemen Risiko; dan e. memvalidasi usulan Risiko baru dari unit Pemilik Risiko.

BAB 2

Sistem Manajemen Risiko

Pasal 18

Koreksi

(1) Sistem Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri atas: a. kebijakan pelaksanaan Manajemen Risiko; b. prosedur Manajemen Risiko; dan c. praktik Manajemen Risiko yang bersifat sistematis dan terintegrasi. (2) Sistem Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Komite Manajemen Risiko yang didukung oleh Pemilik Risiko dan Unit Pengawas Manajemen Risiko.

Pasal 19

Koreksi

(1) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. (2) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. komunikasi dan konsultasi; b. penetapan konteks; c. penilaian Risiko; d. perlakuan Risiko; e. reviu dan pemantauan; dan f. dokumentasi dan pelaporan.

Pasal 20

(1) Komunikasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk: a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap Risiko; dan b. mendapatkan umpan balik dalam rangka pengambilan keputusan. (2) Komunikasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di setiap proses Manajemen Risiko, baik kepada para pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

Pasal 21

Penetapan konteks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menyesuaikan proses Manajemen Risiko, melakukan penilaian dan penanganan Risiko secara efektif dan efisien.

Pasal 22

(1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk menilai kemungkinan kejadian yang menghambat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. (2) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. identifikasi Risiko; b. analisis Risiko; dan c. evaluasi Risiko. (3) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu: a. Risiko atas substansi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan b. Risiko atas akuntabilitas keuangan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. (4) Risiko atas substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berfokus pada Risiko atas proses bisnis utama yaitu tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. (5) Risiko atas akuntabilitas keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berfokus pada Risiko atas pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran yang dikelola dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, termasuk Risiko kecurangan atas tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 23

(1) Perlakuan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk menangani Risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai dalam proses Manajemen Risiko yang bertujuan untuk mengurangi, mengendalikan, atau mengalihkan dampak dari Risiko. (2) Perlakuan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. mengidentifikasi dan memilih opsi penanganan Risiko; b. menyusun rencana tindak pengendalian; dan c. melaksanakan rencana tindak pengendalian.

Pasal 24

Reviu dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e dilaksanakan untuk memastikan dan meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan, implementasi, dan hasil dari Manajemen Risiko.

Pasal 25

Dokumentasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f dilaksanakan untuk: a. mengomunikasikan aktivitas Manajemen Risiko serta keluaran yang dihasilkan; b. menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan; c. meningkatkan kualitas proses Manajemen Risiko; dan d. mendukung interaksi dengan pemangku kepentingan, serta sebagai bentuk akuntabilitas penerapan Manajemen Risiko.

BAB 3

Proses Manajemen Risiko

Pasal 19

Koreksi

(1) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. (2) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. komunikasi dan konsultasi; b. penetapan konteks; c. penilaian Risiko; d. perlakuan Risiko; e. reviu dan pemantauan; dan f. dokumentasi dan pelaporan.

Pasal 20

Koreksi

(1) Komunikasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk: a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap Risiko; dan b. mendapatkan umpan balik dalam rangka pengambilan keputusan. (2) Komunikasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di setiap proses Manajemen Risiko, baik kepada para pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

Pasal 21

Penetapan konteks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menyesuaikan proses Manajemen Risiko, melakukan penilaian dan penanganan Risiko secara efektif dan efisien.

Pasal 22

(1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk menilai kemungkinan kejadian yang menghambat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. (2) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. identifikasi Risiko; b. analisis Risiko; dan c. evaluasi Risiko. (3) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu: a. Risiko atas substansi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan b. Risiko atas akuntabilitas keuangan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. (4) Risiko atas substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berfokus pada Risiko atas proses bisnis utama yaitu tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. (5) Risiko atas akuntabilitas keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berfokus pada Risiko atas pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran yang dikelola dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, termasuk Risiko kecurangan atas tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 23

(1) Perlakuan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk menangani Risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai dalam proses Manajemen Risiko yang bertujuan untuk mengurangi, mengendalikan, atau mengalihkan dampak dari Risiko. (2) Perlakuan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. mengidentifikasi dan memilih opsi penanganan Risiko; b. menyusun rencana tindak pengendalian; dan c. melaksanakan rencana tindak pengendalian.

Pasal 24

Reviu dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e dilaksanakan untuk memastikan dan meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan, implementasi, dan hasil dari Manajemen Risiko.

Pasal 25

Dokumentasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f dilaksanakan untuk: a. mengomunikasikan aktivitas Manajemen Risiko serta keluaran yang dihasilkan; b. menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan; c. meningkatkan kualitas proses Manajemen Risiko; dan d. mendukung interaksi dengan pemangku kepentingan, serta sebagai bentuk akuntabilitas penerapan Manajemen Risiko.

Pasal 26

(1) Evaluasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan oleh unit kerja yang menangani tugas dan fungsi pengawasan untuk menilai efektivitas penerapan sistem Manajemen Risiko. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memberikan masukan terhadap kebijakan dan/atau implementasi sistem Manajemen Risiko.

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

BAB IV

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 1

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 2

Pasal 13

Pasal 14

BAB 3

Pasal 14

Pasal 15

BAB 4

Pasal 15

Pasal 16

BAB 5

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

BAB 1

Pasal 17

Pasal 18

BAB 2

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 3

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB 4

Pasal 26

BAB Ketiga

Pasal 27

BAB V

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29

BAB VII

Pasal 30