PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

PERBAN Nomor 3 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. 2. Pipa Transmisi adalah pipa untuk mengangkut Gas Bumi dari sumber pasokan Gas Bumi atau lapangan-lapangan Gas Bumi ke ruas transmisi, wilayah jaringan distribusi, wilayah niaga tertentu, dan/atau konsumen Gas Bumi. 3. Pipa Distribusi adalah pipa yang mengangkut Gas Bumi dari suatu Pipa Transmisi dan/atau pipa distribusi pada suatu wilayah jaringan distribusi ke konsumen Gas Bumi dan/atau wilayah jaringan distribusi lainnya yang berbentuk jaringan. 4. Fasilitas adalah Pipa Transmisi dan/atau Pipa Distribusi beserta fasilitas pendukungnya yang digunakan dalam kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa. 5. Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah kegiatan menyalurkan Gas Bumi melalui pipa meliputi kegiatan transmisi, dan/atau transmisi dan distribusi melalui pipa penyalur dan peralatan yang dioperasikan dan/atau diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi. 6. Hak Khusus adalah hak yang diberikan badan pengatur kepada badan usaha untuk mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada ruas transmisi dan/atau pada wilayah jaringan distribusi berdasarkan lelang. 7. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir. Disetujui oleh Komite tanggal 14 Maret 2024: 1. Erika Retnowati 3. Basuki Trikora Putra 5. Harya Adityawarman 7. Saleh Abdurrahman 9. Yapit Sapta Putra 2. Abdul Halim 4. Eman Salman Arief 6. Iwan Prasetya Adhi 8. Wahyudi Anas 1. Direktur BBM Pemroses tanggal 14 Maret 2024: 2. Koordinator Pengaturan BBM 3. Koordinator Hukum 8. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 9. Transporter adalah Badan Usaha yang memiliki izin usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan/atau memiliki Hak Khusus. 10. Shipper adalah Badan Usaha yang memanfaatkan Fasilitas Transporter untuk mengangkut Gas Bumi yang dimilikinya. 11. Calon Shipper adalah Badan Usaha yang mengusulkan akan memanfaatkan Fasilitas Transporter untuk mengangkut Gas Bumi yang dimilikinya. 12. Perjanjian Pengangkutan Gas yang selanjutnya disingkat PPG adalah perjanjian kerjasama antara Transporter dan Shipper yang terkait dengan pengangkutan Gas Bumi milik Shipper melalui Fasilitas pipa Gas Bumi Transporter. 13. Access Arrangement yang selanjutnya disingkat AA adalah suatu dokumen yang dibuat oleh Transporter, disetujui dan disahkan oleh Badan Pengatur, berisikan syarat dan kondisi yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan bersama pipa Transporter, yang berlaku mengikat Calon Shipper dan/atau Shipper. 14. Gas Management System adalah sistem elektronik dan/atau manual dan fasilitas-fasilitas pendukungnya yang berfungsi untuk menyediakan informasi bagi Transporter dan Shipper. 15. Receipt Point Operator adalah Badan Usaha yang ditunjuk Shipper untuk mengoperasikan Fasilitas penyaluran Gas Bumi ke titik terima milik Transporter. 16. Gas Stock Account adalah Gas Bumi yang sudah masuk ke dalam Fasilitas Transporter tetapi belum dialirkan ke penerima akhir di titik serah. 17. Stock Transfer adalah pemindahan Gas Stock Account antar Shipper. 18. Shipper Stock adalah volume Gas Bumi milik Shipper yang tersimpan dalam Fasilitas. 19. Titik Terima adalah titik penyerahan Gas Bumi pada Fasilitas dari Shipper ke Transporter. 20. Titik Serah adalah titik penyerahan Gas Bumi pada Fasilitas dari Transporter kepada Shipper dan/atau offtaker. 21. Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang selanjutnya disebut Tarif adalah biaya yang dipungut Transporter dari Shipper atas jasa pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dengan satuan USD (Dollar Amerika Serikat) per satu MSCF Gas Bumi yang diangkut Transporter. Disetujui oleh Komite tanggal 14 Maret 2024: 1. Erika Retnowati 3. Basuki Trikora Putra 5. Harya Adityawarman 7. Saleh Abdurrahman 9. Yapit Sapta Putra 2. Abdul Halim 4. Eman Salman Arief 6. Iwan Prasetya Adhi 8. Wahyudi Anas 1. Direktur BBM Pemroses tanggal 14 Maret 2024: 2. Koordinator Pengaturan BBM 3. Koordinator Hukum 22. Kapasitas Alir Maksimal adalah jumlah maksimum Gas Bumi yang dapat mengalir melalui Pipa Transmisi dan/atau Pipa Distribusi, tanpa membahayakan operasi normal dan aman terhadap sistem Pipa Transmisi dan/atau Pipa Distribusi. 23. Firm Capacity adalah kapasitas pipa yang dijamin ketersediaannya oleh Transporter sesuai dengan kontrak, yang berupa reserved capacity transporter dan/atau reserved capacity shipper. 24. Reserved Capacity Transporter adalah kapasitas sistem pipa yang digunakan untuk kegiatan niaga Gas Bumi milik Transporter sendiri, yang disetujui oleh Badan Pengatur. 25. Reserved Capacity Shipper adalah kapasitas yang telah dipesan oleh Shipper kepada Transporter baik dalam bentuk Firm Capacity maupun interupptible capacity. 26. Interupptible Capacity adalah penyediaan kapasitas Pipa Transmisi yang terdiri dari kuantitas harian yang disediakan untuk Shipper yang dapat diberhentikan dan dapat dikurangi sementara. 27. Ruas Transmisi adalah ruas tertentu dari jaringan transmisi Gas Bumi yang merupakan bagian dari rencana induk jaringan transmisi dan distribusi Gas Bumi nasional.

BAB II

TATA KELOLA DAN TATA CARA PEMANFAATAN BERSAMA FASILITAS PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

Pasal 2

Koreksi

(1) Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang dimiliki atau dikuasai oleh Transporter dapat dimanfaatkan bersama oleh Shipper dan calon Shipper secara terbuka, transparan, akuntabel, dan adil. (2) Dalam pemanfaatan bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Transporter harus mempertimbangkan aspek teknis dan aspek ekonomis. (3) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. masih terdapat kapasitas pipa yang dapat dimanfaatkan bersama dan layak secara teknis; dan b. Shipper dan Calon Shipper dalam memanfaatkan bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa tidak berdampak dan mengganggu operasional kegiatan usaha pengangkutan Transporter. (4) Aspek ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tidak mengurangi nilai keekonomian, berupa tingkat pengembalian investasi Transporter. Disetujui oleh Komite tanggal 14 Maret 2024: 1. Erika Retnowati 3. Basuki Trikora Putra 5. Harya Adityawarman 7. Saleh Abdurrahman 9. Yapit Sapta Putra 2. Abdul Halim 4. Eman Salman Arief 6. Iwan Prasetya Adhi 8. Wahyudi Anas 1. Direktur BBM Pemroses tanggal 14 Maret 2024: 2. Koordinator Pengaturan BBM 3. Koordinator Hukum

Pasal 3

(1) Calon Shipper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus mengajukan permohonan pemanfaatan bersama Fasilitas secara tertulis kepada Transporter. (2) Selain permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Shipper memberitahukan secara tertulis kepada Badan Pengatur. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan data dukung, minimal: a. data identitas Calon Shipper paling sedikit berupa: 1) akta pendirian Badan Usaha; dan 2) profil Badan Usaha. b. perizinan berusaha Calon Shipper; c. informasi rencana pengaliran Gas Bumi yang meliputi: 1) informasi suplai Gas Bumi; 2) Titik Terima, Titik Serah dan titik koordinat; 3) kontrak kuantitas harian; dan 4) jangka waktu kontrak; d. spesifikasi Gas Bumi, termasuk temperatur dan tekanan Gas Bumi; e. informasi perikatan jual beli Gas Bumi calon konsumen dan/atau produsen Gas Bumi; dan f. jenis layanan pengangkutan dan jangka waktu Reserved Capacity Shipper.

Pasal 4

(1) Transporter melakukan penilaian kelayakan atas permohonan Calon Shipper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berdasarkan urutan tanggal diterimanya surat permohonan Calon Shipper oleh Transporter. (2) Dalam melakukan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Transporter dapat menerima tanggapan dari Shipper lainnya atas permohonan Calon Shipper. (3) Hasil penilaian kelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. persetujuan; atau b. penolakan. (4) Dalam hal permohonan yang diajukan Calon Shipper sesuai dengan aspek teknis dan ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Transporter menyetujui permohonan dan melanjutkan proses pembahasan dan penandatanganan PPG yang selanjutnya Calon Shipper menjadi Shipper. Disetujui oleh Komite tanggal 14 Maret 2024: 1. Erika Retnowati 3. Basuki Trikora Putra 5. Harya Adityawarman 7. Saleh Abdurrahman 9. Yapit Sapta Putra 2. Abdul Halim 4. Eman Salman Arief 6. Iwan Prasetya Adhi 8. Wahyudi Anas 1. Direktur BBM Pemroses tanggal 14 Maret 2024: 2. Koordinator Pengaturan BBM 3. Koordinator Hukum (5) Dalam hal permohonan yang diajukan Calon Shipper tidak memenuhi aspek teknis dan ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Transporter menolak permohonan Calon Shipper. (6) Persetujuan atau penolakan Transporter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan kepada Calon Shipper dan Badan Pengatur paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan Calon Shipper. (7) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan melampirkan hasil penilaian kelayakan dan tanggapan Shipper lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Pasal 5

(1) Badan Pengatur melakukan evaluasi atas penolakan Transporter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) sejak diterimanya surat penolakan Transporter dengan mempertimbangkan: a. aspek teknis; b. aspek ekonomis; c. pendapat dari pihak terkait dengan pemanfaatan bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa; dan d. kebijakan Pemerintah. (2) Badan Pengatur menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Transporter dan Calon Shipper paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal diterima surat penolakan dari Transporter.

BAB Kedua

Tata Cara Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN TRANSPORTER

Pasal 6

Koreksi

Transporter berhak: a. memungut Tarif dari Shipper yang besarnya ditetapkan oleh Badan Pengatur; b. mengusulkan evaluasi Tarif kepada Badan Pengatur akibat perubahan parameter pada penetapan Tarif yang berlaku; c. melakukan tindakan terbaik yang dianggap perlu untuk mempertahankan nilai Gas Stock Account sesuai ketentuan di dalam AA dengan mempertimbangkan aspek tenis dan ekonomis; d. memanfaatkan kapasitas pipanya sesuai dengan Kapasitas Alir Maksimal; e. mendapatkan informasi penunjukan Receipt Point Operator dari Shipper; dan f. mengajukan usulan penyelesaian perselisihan yang timbul dan berkaitan dengan pemanfaatan bersama Fasilitas pengangkutan Gas Bumi kepada Badan Pengatur. Disetujui oleh Komite tanggal 14 Maret 2024: 1. Erika Retnowati 3. Basuki Trikora Putra 5. Harya Adityawarman 7. Saleh Abdurrahman 9. Yapit Sapta Putra 2. Abdul Halim 4. Eman Salman Arief 6. Iwan Prasetya Adhi 8. Wahyudi Anas 1. Direktur BBM Pemroses tanggal 14 Maret 2024: 2. Koordinator Pengaturan BBM 3. Koordinator Hukum

Pasal 7

Transporter wajib: a. menyediakan informasi yang diperlukan bagi Calon Shipper untuk mendapatkan akses ke Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa milik Transporter; b. mengangkut Gas Bumi milik Shipper sesuai AA dan PPG; c. menerapkan Tarif sesuai dengan ketentuan Badan Pengatur; d. menjaga Gas Stock Account sesuai ketentuan di dalam AA; e. melaporkan klausul pinalti pada PPG kepada Badan Pengatur dalam rangka menjaga Gas Stock Account sebagaimana dimaksud dalam huruf d; f. melaporkan segala bentuk kerja sama pengadaan Fasilitas dan layanan kegiatan pengangkutan antara Transporter dan Shipper kepada Badan Pengatur; g. melaporkan kepada Badan Pengatur dalam hal terdapat biaya selain Tarif yang diterapkan kepada Shipper dan/atau biaya lainnya terkait dengan biaya operasi dan pemeliharaan; h. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam AA dan PPG; i. memberikan kesempatan yang sama dalam pemanfaatan bersama Fasilitas kepada semua Shipper; j. meningkatkan kemampuan kapasitas pipa terpasang (existing); k. mendukung program pemerintah dalam penyediaan dan pemanfaatan Gas Bumi dalam negeri; l. memberikan informasi kepada Shipper tentang pengangkutan Gas Bumi milik Shipper; m. menyampaikan dan menginformasikan: 1) salinan PPG; 2) PPG yang akan dibuat atau proses perpanjangan; atau 3) PPG yang akan berakhir atau telah berakhir, kepada Badan Pengatur. n. menjaga kualitas Gas Bumi yang diangkut sesuai spesifikasi Gas Bumi yang dipersyaratkan (required gas specification); dan o. membayar iuran kepada Badan Pengatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ACCESS ARRANGEMENT

Pasal 10

Koreksi

Transporter yang telah memiliki Hak Khusus atau yang belum memiliki Hak Khusus wajib menyusun AA dan mengajukan permohonan persetujuan AA kepada Badan Pengatur.

Pasal 11

Koreksi

Badan Usaha pemilik Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa tetapi belum memiliki Hak Khusus dan PPG, wajib menyusun AA dan mengajukan permohonan persetujuan AA kepada Badan Pengatur.

Pasal 12

(1) Transporter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Badan Usaha pemilik Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa tetapi belum memiliki Hak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang tidak menyusun AA dan mengajukan permohonan persetujuan AA dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penundaan pemberian Hak Khusus bagi Transporter yang belum memiliki Hak Khusus; dan c. pencabutan Hak Khusus bagi Transporter yang telah memiliki Hak khusus di Ruas Transmisi atau wilayah jaringan distribusi tertentu. Disetujui oleh Komite tanggal 14 Maret 2024: 1. Erika Retnowati 3. Basuki Trikora Putra 5. Harya Adityawarman 7. Saleh Abdurrahman 9. Yapit Sapta Putra 2. Abdul Halim 4. Eman Salman Arief 6. Iwan Prasetya Adhi 8. Wahyudi Anas 1. Direktur BBM Pemroses tanggal 14 Maret 2024: 2. Koordinator Pengaturan BBM 3. Koordinator Hukum (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur.

Pasal 13

(1) Pengajuan permohonan persetujuan AA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 disampaikan dalam dokumen pengajuan Hak Khusus atau dokumen permohonan penyesuaian AA jika ada perubahan teknis operasional pada Fasilitas. (2) AA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bahasa INDONESIA dan bahasa Inggris meliputi: a. filosofi operasi; b. Gas Managemeny System; c. aspek teknis; dan d. aspek hukum. (3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. manual; atau b. elektronik melalui sistem teknologi informasi. (4) Badan Pengatur melakukan analisis dan evaluasi terhadap usulan rancangan AA yang diajukan oleh Transporter hingga dinyatakan lengkap dan benar. (5) Dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Transporter harus memaparkan usulan AA.

Pasal 14

Apabila terjadi perselisihan akibat adanya perbedaan penafsiran dalam AA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), penafsiran dilakukan dengan menggunakan bahasa INDONESIA.

Pasal 15

(1) Dalam memberikan persetujuan AA, Badan Pengatur mengadakan rapat dengar pendapat dengan: a. Transporter; b. Shipper; dan/atau c. pemangku kepentingan terkait lainnya. (2) Hasil rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan bahan pertimbangan Badan Pengatur. (3) Persetujuan AA ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengatur melalui sidang komite. (4) Badan Pengatur menerbitkan persetujuan AA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4). Disetujui oleh Komite tanggal 14 Maret 2024: 1. Erika Retnowati 3. Basuki Trikora Putra 5. Harya Adityawarman 7. Saleh Abdurrahman 9. Yapit Sapta Putra 2. Abdul Halim 4. Eman Salman Arief 6. Iwan Prasetya Adhi 8. Wahyudi Anas 1. Direktur BBM Pemroses tanggal 14 Maret 2024: 2. Koordinator Pengaturan BBM 3. Koordinator Hukum

Pasal 16

(1) Masa berlaku AA dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun sejak uji coba (commissioning) Fasilitas atau jika terdapat penyesuaian AA. (2) Setelah masa berlaku AA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) habis, masa berlaku AA dapat diperpanjang berdasarkan penilaian perpanjangan sisa umur layanan (residual lifetime assessment) berupa: a. evaluasi kemampuan teknis; dan b. keselamatan pemanfaatan pipa. (3) Transporter dapat mengajukan permohonan penyesuaian AA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 17

(1) Filosofi operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a minimal: a. basis filosofi dan prioritas operasi; b. persyaratan mengakses pipa; c. hak dan kewajiban Transporter; d. hak dan kewajiban Shipper; e. Receipt Point Operator; dan f. Penambahan Shipper. (2) Ketentuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dicantumkan ke dalam filosofi operasi jika relevan dan disetujui oleh Kepala Badan Pengatur.

Pasal 18

(1) Sistem Manajemen Gas (Gas Management System) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b minimal: a. perencanaan, konstruksi dan instalasi serta pengembangan Sistem Manajemen Gas (Gas Management System); b. prediksi suplai dan permintaan Gas Bumi; c. proses penghitungan volume aliran Gas Bumi; d. prinsip alokasi dan atribusi; e. Stok Gas (Gas Stock Account); f. Pengalihan Stok Gas (Stock Transfer); g. Perbedaan hasil perhitungan Gas Bumi antara Titik Terima dan Titik Serah; dan h. pelaporan. (2) Ketentuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dicantumkan ke dalam Sistem Manajemen Gas (Gas Management System) apabila relevan dan disetujui oleh Kepala Badan Pengatur. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan sesuai dengan kondisi Fasilitas Transporter jika relevan dan disetujui oleh Kepala Badan Pengatur. Disetujui oleh Komite tanggal 14 Maret 2024: 1. Erika Retnowati 3. Basuki Trikora Putra 5. Harya Adityawarman 7. Saleh Abdurrahman 9. Yapit Sapta Putra 2. Abdul Halim 4. Eman Salman Arief 6. Iwan Prasetya Adhi 8. Wahyudi Anas 1. Direktur BBM Pemroses tanggal 14 Maret 2024: 2. Koordinator Pengaturan BBM 3. Koordinator Hukum

Pasal 19

(1) Aspek teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c minimal: a. Kapasitas Alir Maksimal; b. kondisi ketika terjadi pengurangan Kapasitas Alir Maksimal; c. pemeliharaan pipa; d. pengukuran Gas Bumi; e. kualitas Gas bumi; f. tekanan dan temperatur operasi; g. prosedur keadaan darurat dan integrasi sistem; dan h. pemutusan, penambahan atau penggantian Titik Serah dan Titik Terima. (2) Ketentuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dicantumkan ke dalam aspek teknis jika relevan dan disetujui oleh Kepala Badan Pengatur.

Pasal 20

(1) Aspek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d minimal: a. jaminan resiko atas kondisi fisik dan menjaga kehandalan Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa menggunakan asuransi; b. kondisi yang menyebabkan perlunya amandemen AA; c. pelanggaran dalam klausul AA dan penalti; d. keadaan kahar; e. pertanggungjawaban dan batas-batas pertanggungjawaban; f. penyelesaian sengketa; dan g. kepatuhan atas peraturan perundang-undangan. (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, minimal dengan jangka waktu kontrak selama 1 (satu) tahun dan diperpanjang tiap tahun atau sesuai periode kontrak PPG. (3) Penyedia asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria: a. asuransi nasional; b. reputasi baik; dan c. memiliki izin usaha dari lembaga yang berwenang di bidang pengawasan lembaga keuangan nonbank. (4) Ketentuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dicantumkan ke dalam aspek hukum jika relevan dan disetujui oleh Kepala Badan Pengatur.

Pasal 21

(1) Dalam hal Transporter memiliki lebih dari 1 (satu) Ruas Transmisi yang akan diintegrasikan, Transporter dapat melakukan penyesuaian AA terintegrasi atau dengan AA terpisah untuk masing-masing ruas, melalui permohonan pengajuan AA baru. (2) Pengajuan permohonan AA baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. Disetujui oleh Komite tanggal 14 Maret 2024: 1. Erika Retnowati 3. Basuki Trikora Putra 5. Harya Adityawarman 7. Saleh Abdurrahman 9. Yapit Sapta Putra 2. Abdul Halim 4. Eman Salman Arief 6. Iwan Prasetya Adhi 8. Wahyudi Anas 1. Direktur BBM Pemroses tanggal 14 Maret 2024: 2. Koordinator Pengaturan BBM 3. Koordinator Hukum

BAB VII

RESERVED CAPACITY

Pasal 23

Koreksi

(1) Dalam memberikan layanan kepada Shipper, Transporter dapat memanfaatkan Kapasitas Alir Maksimal dengan mempertimbangkan kehandalan sistem dan operasi jaringan yang efisien. (2) Transporter harus menginformasikan dan menerapkan mekanisme penyaluran Gas Bumi atas Reserved Capacity Shipper, secara transparan dan akuntabel, serta menerapkan perlakuan yang sama, dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis. (3) Layanan Reserved Capacity Shipper yang disediakan oleh Transporter berupa kapasitas pipa yang terjamin (Firm Capacity) dan/atau kapasitas pipa yang dapat diinterupsi (Interruptible Capacity). Disetujui oleh Komite tanggal 14 Maret 2024: 1. Erika Retnowati 3. Basuki Trikora Putra 5. Harya Adityawarman 7. Saleh Abdurrahman 9. Yapit Sapta Putra 2. Abdul Halim 4. Eman Salman Arief 6. Iwan Prasetya Adhi 8. Wahyudi Anas 1. Direktur BBM Pemroses tanggal 14 Maret 2024: 2. Koordinator Pengaturan BBM 3. Koordinator Hukum (4) Transporter menyediakan Firm Capacity sesuai dengan permintaan Shipper dengan mempertimbangkan Kapasitas Alir Maksimal. (5) Transporter dapat menawarkan Firm Capacity yang tidak digunakan pada waktu tertentu, kepada Shipper lain sebagai Interruptible Capacity. (6) Transporter dapat menawarkan layanan Interruptible Capacity kepada Shipper dan Calon Shipper jika seluruh Firm Capacity yang tersedia telah habis dipesan oleh Shipper.

Pasal 24

(1) Transporter dapat melakukan kegiatan pengangkutan Gas Bumi atas Gas Bumi miliknya sendiri pada Fasilitas Transporter. (2) Transporter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki perizinan berusaha untuk kegiatan usaha niaga Gas Bumi jika terdapat kapasitas yang belum dimanfaatkan oleh Shipper. (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan berusaha. (4) Transporter wajib menerapkan prinsip pemisahan (unbundling) minimal pemisahan pencatatan akuntansi (accounting unbundling) antara kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dengan kegiatan usaha niaga Gas Bumi melalui pipa pada Fasilitas Transporter. (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Transporter yang melakukan kegiatan usaha niaga Gas Bumi melalui Fasilitas Transporter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan persetujuan Reserved Capacity Transporter kepada Badan Pengatur. (7) Badan Pengatur melakukan verifikasi atas permohonan persetujuan Reserved Capacity Transporter sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 25

(1) Transporter yang memiliki Fasilitas baru dan/atau yang berasal dari kegiatan usaha niaga wajib menyediakan Reserved Capacity Shipper untuk kepentingan umum dan/atau mendukung program pemerintahan minimal 20 (dua puluh) persen dari Kapasitas Alir Maksimal. (2) Dalam hal Transporter tidak dapat menyediakan Reserved Capacity Shipper untuk kepentingan umum dan/atau mendukung program pemerintah minimal 20 (dua puluh) persen dari Kapasitas Alir Maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. Disetujui oleh Komite tanggal 14 Maret 2024: 1. Erika Retnowati 3. Basuki Trikora Putra 5. Harya Adityawarman 7. Saleh Abdurrahman 9. Yapit Sapta Putra 2. Abdul Halim 4. Eman Salman Arief 6. Iwan Prasetya Adhi 8. Wahyudi Anas 1. Direktur BBM Pemroses tanggal 14 Maret 2024: 2. Koordinator Pengaturan BBM 3. Koordinator Hukum (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. peringatan tertulis; dan b. denda administratif (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. (5) Transporter menyampaikan usulan Reserved Capacity Transporter berupa rincian rencana pengangkutan Gas Bumi atas Gas Bumi miliknya sendiri untuk tahun berikutnya dari tahun berjalan, dan disampaikan paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Oktober tahun berjalan. (6) Dalam hal Reserved Capacity Transporter telah berjalan selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak persetujuan oleh Badan Pengatur, Reserved Capacity Transporter harus dijalankan oleh fungsi tersendiri yang terpisahkan dari kegiatan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

Pasal 26

Dalam hal Reserved Capacity Transporter tidak digunakan berdasarkan proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7), Reserved Capacity Transporter terbuka untuk dapat dimanfaatkan oleh Calon Shipper atau Shipper lain.

Pasal 27

Kepala Badan Pengatur MENETAPKAN pedoman teknis Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa tentang mekanisme penetapan AA dan Reserved Capacity Transporter dan Reserved Capacity Shipper.

BAB VIII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 28

Koreksi

Transporter harus menyampaikan data dan informasi yang diperlukan Badan Pengatur untuk evaluasi pemanfaatan Fasilitas bersama Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

Pasal 29

Koreksi

(1) Transporter wajib menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan fasilitas bersama gas bumi kepada Badan Pengatur setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat data dan informasi antara lain yaitu: a. Shipper; b. lokasi Fasilitas di Titik Terima dan Titik Serah; c. Kapasitas Alir Maksimal dan kondisi operasi; d. Reserved Capacity Shipper; e. Reserved Capacity Transporter: f. gas balance, meliputi: Disetujui oleh Komite tanggal 14 Maret 2024: 1. Erika Retnowati 3. Basuki Trikora Putra 5. Harya Adityawarman 7. Saleh Abdurrahman 9. Yapit Sapta Putra 2. Abdul Halim 4. Eman Salman Arief 6. Iwan Prasetya Adhi 8. Wahyudi Anas 1. Direktur BBM Pemroses tanggal 14 Maret 2024: 2. Koordinator Pengaturan BBM 3. Koordinator Hukum 1. linepack atau jumlah seluruh Gas Bumi dalam pipa; 2. volume Gas Bumi yang dialirkan; 3. input per titik yang merupakan volume Gas Bumi yang masuk ke dalam sistem pipa; 4. output per titik yang merupakan volume Gas Bumi yang keluar dari sistem pipa; 5. own use gas; dan 6. losses. g. kondisi komposisi kualitas Gas Bumi (gas specification) termasuk temperatur dan tekanan Gas Bumi di Titik Terima dan Titik Serah; h. Stock Transfer; i. evaluasi atas discrepancy (unaccounted gas) atau perbedaan pengukuran di Titik Terima dan Titik Serah; j. kapasitas tersedia; dan k. biaya lain yang menjadi pendapatan Transporter atas pemanfaatan Fasilitas. (3) Dalam hal Transporter tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa: a. peringatan tertulis; dan b. denda administratif. (5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB VIII

Pasal 28

Pasal 29

BAB IX

Pasal 30

BAB X

Pasal 31

BAB XI

Pasal 32

Pasal 33